Posted by: rusliharahap | June 25, 2012

BORU TAPANULI

 

mama

ompung-perempuan

 foto-ompung

keluarga-belitung


MENGENANG PERJALANAN HIDUP 

HJ. NY. HASAN BASYARUDIN NASUTION 

 

BORU TAPANULI 

DARI 

PARGARUTAN GUNUNG MANAON 

PADANG SIDEMPUAN 

TAPANULI SELATAN

Sekapur Sirih

Dengan terlebih dahulu mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wataala sekaligus berterimakasih kepadaNya, lalu mengirimkan Salawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam, maka pada hari yang berbahagia ini, tanggal 19 September 2001, genaplah Umak berusia 81 tahun. Sebuah perjalanan hidup yang panjang lagi bermakna, karena telah membesarkan dan membimbing anak-anak: putra dan putri, menjadi manusia-manusia dewasa hingga berumah tangga; juga sempat menyaksikan para cucu tumbuh dan berkembang, beberapa dari mereka telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi, dan ada juga yang telah memasuki hidup berumah-tangga.

Cukup banyak didikan rupa suri tauladan yang Ayah dan Umak berikan kepada: anak-anak, para menantu, dan cucu-cucu hingga saat ini, baik dari kehidupan keluarga, maupun yang Ayah dan Umak perlihatkan dalam lingkungan kekerabatan Dalihanna Tolu sesuai Adat Batak. Ayah dan Umak juga menunjukkan apa yang dinamakan ‘hormat marmora’ ke Pargarutan Gunung Manaon, ‘manat markahanggi’ di Muara Botung, dan ‘elek maranakboru’ kepada sesama marga yang ada di Bona Bulu. Demikian pula halnya terhadap handai tolan dan kenalan di banyak tempat dimana keluarga pernah berdiam semasa Ayah masih bekerja dan menjabat dalam lingkungan masyarakat kehutanan di berbagai kota tanah-air.

“Mata guru, roha siseon” adalah ungkapan Batak yang banyak Umak ucapkan kami dengar, meski baru belakangan ini kami mulai dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tidak mudah memang mengamalkannya, namun itulah sebetulnya yang perlu dilakukan di dunia ini. Manakala ungkapan Batak itu telah mengantarkan Umak menginjak usia sebagaimana yang kita peringati pada hari ini, maka seyogianyalah ungkapan yang sama juga berlaku bagi kami anak-anak Ayah dan Umak dalam menjalani hidup dalam keluarga dan bermasyarakat yang kini terbentang dihadapan masing-masing; termasuk berhadapan dengan kahanggi, anakboru, mora, handai tolan, dan kenalan. Umak juga sering mengatakan “sai marsihaholongan hamu”; ungkapan Batak lain yang sering terlintas di pendengaran yang baik untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan diantara sesama dalam rumah tangga, dan diantara sesama yang bersaudara, untuk mendatangkan bahagia kepada semua.

Umak juga kerap melakukan perjalanan, baik yang bersama Ayah dalam kegiatan dinas semasa Ayah masih berdinas, demikian pula yang mendampingi Ayah menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci di Mekah dan Madinah pertama. Demikian juga yang mengikuti tour mengikuti rombongan ke berbagai negara, dan masih menyempatkan diri untuk berumroh. Perjalanan keduniaan dan perjalanan kerohanian Umak lakukan seiring dan sejalan, baik yang bersama Ayah begitu pula setelah kepergian ayah, guna mengisi kehidupan dunia karuia Ilahi ini agar bermakna. Dan tak putus-putusnya pula Umak mengucapkan syukur alhamdulillah kepadaNya atas karunia rezeki, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan hingga tiba kembali di Tanah Air; lalu pulang ke Bogor berjumpa dengan anak-anak dan cucu semua.

Pada hari ulang tahun Umak ini, kami: anak-anak, seluruh menantu, cucu-cucu, kaum kerabat, dan handai tolan, bersama-sama menyampaikan ucapan “Selamat Hari Ulang Tahun ke 81” kepada Umak, semoga sehat selalu, dan dikaruniai Allah Subhanahu Wataala umur panjang yang bermakna. Semoga Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa membekali Umak dengan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan hadiah ulang tahun sebagai tanda kegembiraan hati dan kasihsayang kami: anak-anak, seluruh menantu, cucu-cucu, kaum kerabat, handai tolan, dan kenalan kepada Umak. Disini tersaji Surat Tumbaga Holing, yakni pangupa sebagaimana yang lazim disampaikan secara Adat Batak kepada Umak dalam suasana seperti ini . Perkenankan pula  kami menyampaikan kado ulang tahun khusus untuk Umak yang berikut:

           1. Sejumlah tarombo, termasuk marga Nasution dari Muara Botung, yang berhasil dihimpun;

2. Perjalanan Hidup Hajjah Ny. Hasan Basyarudin Nasution, semoga Umak terima dengan baik.

Akhirulkalam, tak ada gading yang tidak retak, maka apabila dalam penilaian Umak terhadap apa yang kami perbuat selama ini, baik hari ini maupun di waktu yang lampau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Umak tentang suatu dan lain hal, sudilah kiranya Umak memaafkannya. Dalam lubuk hati kami yang paling dalam bersemayam rasa syukur dan berterimakasih kami kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah mengkaruniakan Umak kepada kami sebagaimana apa adanya didepan kami saat ini.

Penyusun: Ir. Rusmini Sri Rahayu Nasution.

Pendahuluan

Ny. Hajjah Hasan Basyarudin Nasution yang berdiam di jalan Belitung no.15 Baranangsiang Bogor, bernama kecil: Dorom. Karena ayahnya bermarga Harahap, maka sesuai Adat Batak di Tapanuli yang menganut garis kebapakan (patrilenial), menjadilah ia: Dorom Harahap. Karena terlahir dalam marga Harahap, masyarakat di tanah kelahirannya menjulukinya sebutan: “Boru Angin Habahaba” dan berimbuhan “naso jumpang Hata ni Bada”. Boru Angin Habahaba, artinya: Putri Angin; naso jumpang hata ni bada, yang artinya tidak mengenal istilah bertikai.

Dalam persidangan Adat Batak yang digelar di Padang Sidempuan saat melaksanakan pernikahan silam, kepadanya dianugerahkan gelar: “Namora Oloan”.

Dengan kelahiran putrinya yang sulung, menurut kelaziman masyarakat Batak di Tapanuli Selatan, sebutan kepadanya harus berganti menjadi “Inang ni Rusmini”. Dalam pandangan tetua Adat Batak di Bona Bulu, penyebutan nama kecil (teknonimi) seorang ibu yang telah mempunyai anak, samalah halnya dengan mengingatkannya kepada hal-hal yang bercorak masa muda yang sudah lampau baginya. Pengingatan demikian menurut penilaian para cendekiawan Adat, tidak akan mendukung kehidupan seorang ibu dalam perjalanan waktu. Lewat ungkapan “inang ni Rusmini”, selain menghargainya sebagai seorang ibu, juga sekaligus mengingatkannya kepada tanggungjawab yang tengah diemban. Itulah sebabnya mengapa sapaan kepadanya perlu berganti menjadi nama putrinya yang sulung “Rusmini”, ditambah awalan pasangan kata “inang ni”, yang secara keseluruhan berarti “ibunya si Rusmini”.

Oleh anak-anak di rumah, ia disapa “Umak”, panggilan akrab anak-anak kepada seorang ibu yang berlaku dalam masyarakat Batak di Tapanuli Selatan.

Dalam lingkungan Masyarakat Kehutanan Bogor, Dorom Harahap lebih dikenal dengan panggilan “Ibu Hasan”, karena beliau adalah istri Bapak Ir. Haji Hasan Basyarudin Nasution.

Dan dengan kelahiran cucunya si Titik Darnila Siregar, maka dengan penalaran yang diutarakan di atas, diberikan pula sapaan baru kepadanya, yaitu: “Ompu ni Titik”, yang artinya “neneknya si Titik”, untuk menggantikan panggilan “Inang ni Rusmini” yang telah berakhir masa penggunaannya.

Usai menunaikan Ibadah Haji yang pertama di Tanah Suci, ketika masih berada di tengah-tengah kota Mekah, sapaan kepadanya pun bertambah sebuah lagi dengan yang kedelapan, yakni: “Hajjah Aminah”.

Zaman Penjajahan Belanda

Desa Asal

Pargarutan sekarang telah menjadi sekumpulan kampung (desa) terletak tidak jauh dari jalan-raya lintas Sumatera yang menghubungkan Tarutung dengan Padang Sidempuan lewat Sipirok; begitu pula jalan-raya yang menghubungkan Kota Pinang dengan Padang Sidempuan lewat Gunung Tua. Kedua jalan-raya ini bertemu di Pal Sabolas menjelang kampung Pargarutan. Pargarutan kini terletak di Tanah Angkola, di Kecamatan Padang Sidempuan Timur, di Kabupaten  Sipirok, dan di Propinsi Sumatera Utara (SUMUT).

Peta Tapanuli Selatan

Ompung Sutan Mulia

Pargarutan adalah sebuah desa darimana ayahanda Dorom Harahap, kakek Bilalung Harahap, gelar Soetan Moelia berasal; dan yang disebut terakhir ini adalah putra Baginda Soritaon Harahap. Kakek, dalam bahasa Batak disebut “ompung”, dan di desa inilah Ompung Soetan Moelia lahir dan dibesarkan dari keluarga yang berpengaruh dalam masyarakat ketika itu. Pargarutan dalam perjalanan waktu berkembang menjadi sekawan desa, terdiri dari: Pargarutan Gunung Manaon, Pargarutan Pasar, Pargarutan Jae, Pargarutan Julu, Pargarutan Padang-padang dan lainnya, sebagaimana yang ditafsirkan masyarakat Angkola yang berdiam disana. Dan Ompung Soetan Moelia berasal dari Pargarutan yang disebut paling awal, yakni: Pargarutan Gunung Manaon.

Keluarga-keluarga marga Harahap dimanapun berdiam di Tanah Batak, awalnya memang seasal, artinya mereka datang dari ompu parsadaan (kakek pemersatu) yang sama oleh kesamaan marga. Akan tetapi karena telah berbilang abad waktu berlalu, kakek pemersatu yang menjadi asal marga beserta keterangannya telah tidak dapat ditemukan lagi, maka tinggallah marga semata. Muncul kemudian orang-orang bermarga Harahap datang dari berbagai huta (kampung) dan luhat (daerah), serta tempat-tempat lain. Sementara itu ada pula keluarga-keluarga marga Harahap yang menyatakan diri sebagai “sipungka huta” (pendiri kampung) di tempat-tempat mereka berdiam di Tapanuli Selatan, dan ada pula keluarga-keluarga marga Harahap yang tidak menyatakan diri sebagai pendiri kampung, namun berdiam di berbagai kampung.

Kini masih banyak ditemukan keluarga-keluarga marga Harahap yang mengetahui kampung yang didirikan  leluhur mereka di Tapanuli Selatan di masa silam dari peninggalan yang diwarisi, seperti: Bagas Godang (Rumah Adat), sawah, ladang, kahanggi, catatan silsilah, dan para saksi. Difihak lain keluarga-keluarga marga Harahap yang tidak lagi mengetahui kampung asal mereka di bona bulu, lalu mencari asal-usul keluarga mereka lewat hubungan kekerabatan dengan keluarga-keluarga marga Harahap sipungka huta yang diketahui lewat penelusuran kekerabatan yang masih diingat atau dengan bantuan sebuah tarombo.Demikian juga halnya dengan keluarga-keluarga marga Harahap yang bermukim di tanah perantauan, mereka juga mencari asal usul marga mereka di bona bulu silam lewat hubungan kekerabatan dengan para sipungka huta menurut garis keturunan laki-laki, seperti: ayah, kakek, amang tobang, dan seterusnya keatas sejauh yang masih dapat ditelusuri.

Untuk memelihara hubungan kekerabatan keluarga-keluarga marga Harahap datang dari satu kampung asal, disusulah nama-nama anggota keluarga mereka kedalam sebuah catatan menurut garis laki-laki. Awalnya catatan ini disuratkan pada kulit kayu, bilah bambu, atau lainnya, dengan aksara Batak, melahirkan himpunan nama bangun sebuah segitiga atau piramida yang dinamakan: “tarombo”. Tarombo dalam bahasa Indonesia disebut: “Pohon Keluarga”, berasal dari bahasa Belanda: “Stamboom”, dan bahasa Inggris: “Family Tree”. Tarombo dengan demikian adalah himpunan nama-nama orang yang datang dari satu marga dalam masyarakat Batak, dalam hal ini marga Harahap menurut garis kebapaan.

Dan kumpulan orang-orang  semarga dalam garis patrilenial ini menurut adat Batak dinamakan “kahanggi” (kerabat persaudaraan) marga Harahap. Adapun salah satu tugas kahanggi adalah melindungi para anggotanya dimanapun berada.Dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Mashi, lalu ke Tanah Batak dalam Perang Paderi yang memperkenalkan aksara Arab, maka tarombo pun beralih disuratkan dengan aksara yang baru. Dan dengan diperkenalkannya huruf Latin oleh pemerintah Hindia Belanda memasuki abad ke-20 Masehi, tarombo yang dipelihara dan disimpan keluarga-keluarga marga Harahap ini lalu dialihkan pula penulisannya kedalam aksara Latin.

Dari tarombo demikian diketahui hubungan kekerabatan keluarga-keluarga marga Harahap yang datang dari berbagai kampung di bona bulu, hingga dengan mereka yang telah bermukim di perantauan. Lewat tarombo demikian juga ditemukan pertalian darah antara berbagai marga yang terdapat di Tanah Batak yang membentuk persaudaraan: “Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga)”, dan melandasi ‘kehidupan keluarga besar’ masyarakat di bona bulu hingga dengan mereka yang telah berdiam di perantauan; baik nusantara maupun mancanegara.

Hingga saat ini tarombo masih terus dipelihara dan dikembangkan oleh beragam marga masyarakat Batak di bona bulu, khususnya para sipungka huta, baik diperleh dari warisan leluhur, maupun yang dikembangkan kemudian lewat penelusuran ulang, untuk disampaikan kepada generasi penerus di Tapanuli Selatan maupun tanah perantauan. Dari tarombo demikian lalu diketahui, bahwa marga Harahap dari Pargarutan adalah kerabat dari marga Harahap dari Batuna Dua, yang kini telah menjadi bagian dari kota Padang Sidempuan Timur. Dari tarombo ini juga diketahui, bahwa marga Harahap dari Pargarutan lebih siangkaan (lebih tua) dari mereka yang berasal dari Batuna Dua menurut adat.

Dalam zaman penjajahan Hindia Belanda silam, marga Harahap yang berdiam di Batuna Dua lebih berhasil membina hubungan dengan pemerintah Belanda daripada yang lebih tua di Pargarutan. Itulah sebabnya mengapa jabatan Kepala Kuria yang memimpin Hakuriaan, bagian dari pemerintah Hindia Belanda yang mengumpulkan belasting (pajak) dan mengatur kepala-kepala kampung dalam Hakuriaan ketika itu diserahkan kepada marga Harahap dari Batuna Dua. Hubungan ini juga yang menyebabkan keturunan mereka cepat memperoleh pendidikan Barat ketika itu, sehingga anak-anak mereka cepat terkemuka dalam masyarakat Batak berpendidikan di Tanah Angkola, meski kebanyakan tidak lagi tinggal di kampung. Diantara mereka yang bermukim di Pematang Siantar setelah kemerdekaan NRI, dapat dikemukakan: dr.Hamzah Harahap, Mr. Suhunan Harahap, Opzichter Ginagan Harahap, dr. Machmud Harahap, dan sejumlah lainnya. Ada juga diantara mereka yang telah merantau ke pulau Jawa dan menetap di berbagai kota disana.

Ompung Soetan Moelia lahir tanggal 13 Agustus 1884 di Pargarutan Gunung Manaon. Setelah menammatkan sekolah Gouvernement, beliau melanjutkan pelajaran ke Kweekschool (Sekolah Goeroe) di Padang Sidempuan. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah Onderwijzer Inlandsch School (Goeroe Sekolah Hindia) di  ibukota Tanah Angkola pada tahun 1883 untuk mendidik guru-guru Sekolah Melayu, sebagaimana yang pernah dilakukan Belanda dahulu di Tano Bato, Mandailing, yang kemudian ditutupnya karena keterbatasan dana.

Setelah selesai dari Kweekschool, dengan Besluit (Surat Pengangkatan) No.7316 tertanggal 4 Mei 1908, ditandatangani De Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (Direktur Pendidikan, Pelayanan dan Industri) dikeluarkan di Batavia (Jakarta), Ompung Soetan Moelia lalu diangkat pemerintah Hindia Belanda  menjadi Onderwijzer (Guru) Inlandsch School (Sekolah Dasar, atau SD), di Medan.

Setelah  berdinas lima tahun di ibukota tanah Deli, turun pula Besluit No.17307 tertanggal 7 Oktober 1913, ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst (Direktur Pendidikan dan Pelayanan), dikeluarkan juga di Batavia, Ompung Soetan Moelia kemudian dipindahkan ke Lahat di Sumatera Selatan, untuk menjadi Hulponderwijzer Inlandsch School (Goeroe Bantoe SD) di kota besar tanah Pasemah itu. Dalam perjalanan mengunjungi kampung halaman, mengingat usianya yang cukup dan pekerjaan pun telah ada, di tanah kelahiran dan tepat ia dibesarkan lalu  kepada Ompung Soetan Moelia diperkenalkanlah seorang boru, yakni Ompung Maimunah Siregar dari Sialagundi yang masih belia.

Ompung Soetan Moelia lalu menerima tawaran boru, dan melangsungkan pernikahan tanggal 26 Agustus 1915 di Pargarutan. Setahun kemudian, turun pula Besluit No.22907 tertanggal 29 Agustus 1916, ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst dikeluarkan di Batavia, dan Ompung Soetan Moelia dipindahkan ke Labuhan Bilik di pesisir Timur pulau Sumatera, di muara sungai Barumun; untuk menjadi Onderwijzer Inlandsch School di pelabuhan pesisir pulau perca itu.

Ompung Maimunah Siregar lahir di Sialagundi, sebuah kampung yang tidak jauh dari Sipirok tahun 1900. Ompung perempuan ini ialah putri sulung Haji Abdoel Majid Siregar, gelar Syekh Abdoel Majid, ulama terkemuka daerahnya yang menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci di Mekah dan Madinah masih di penghujung abad ke-19. Ia tinggal lama di Tanah Suci untuk belajar agama Islam sekaligus mendalaminya,  sekembalinya di Angkola menjadi ulama kenamaan di Sialagundi dan sekitarnya. Ia masih tergolong penyiar Agama Islam di daerah itu. Ibunda Ompung perempuan ini Siti Ayat Harahap, gelar Ompu Raodana, adalah iboto (saudara perempuan) dr. Hamzah Harahap dari Batuna Dua yang lama tinggal di Pematang Siantar, ibukota tanah Simalungun.

Dengan turunnya Besluit No.3392 tanggal 31 Januari 1919 ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst dikeluarkan di Batavia, Ompung Soetan Moelia dipindahkan lagi ke Hutanopan (Kotanopan) dan menjadi Onderwijzer Inlandsch School disana. Di kota besar tanah Mandailing inilah lalu lahir anak Ompung yang pertama, yang sulung, putri, si Taing, hari Minggu tanggal 15 Desember 1917, jam 03.00, dan dinamakan si Raodana. Orang Batak mengatakan “anak” hanya kepada ‘laki-laki’, dan tidak kepada ‘perempuan’. Kepada anak perempuan orang Batak mengatakan “boru”. Itulah sebabnya mengapa kepada mereka yang memasuki kehidupan berumah tangga ada permintaan keluarga dalam bahasa Batak yang mengatakan: “anso maranak dohot marboru”, artinya: agar mendapat keturunan laki-laki dan perempuan.

Belum cukup setahun bertugas di Kotanopan, turun lagi Besluit no.27320 tertanggal 16 Agustus 1919, ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst dikeluarkan di Batavia, Ompung Soetan Moelia pun dipindahkan lagi ke Medan menjadi Onderwijzer Inlandsch School di kota tanah Deli itu. Dengan turunnya Besluit No. 39248 tertanggal 12 November 1919 ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst, dari Batavia, Ompung Soetan Moelia lalu dikukuhkan menjadi Onderwijzer Inlandsch School di Medan. Di ibukota tanah Melayu inilah kemudian lahir anak Ompung kedua, putri, hari Minggu tanggal 19 September 1920, pagi jam 10.00, di rumah Datuk Gombak, jalan Petisah Ilir no.40, Medan, dan dinamakan si Dorom. Akan tetapi karena putri ompung pertama tidak berumur panjang, maka putri Ompung yang kedua lalu beralih menjadi putri sulung, atau boru siangkaan.

Lima tahun setelah kelahiran putri kedua, turun Besluit No.D2/3/35 tertanggal 12 September 1925 ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst, dikeluarkan di Weltevreden (Gam-bir), dan Ompung Soetan Moelia dipindahkan ke Pematang Siantar menjadi Onderwijzer Inlandsch School disana. Di kota besar tanah Simalungun ini lahir anak Ompung ketiga, putera (sesuai Adat Batak anak pertama), hari Minggu, tanggal 10 September 1922, jam 16.00, di rumah Haji Abdoel Manan Pargaroetan, Kandang Besar, Pematang Siantar, dan diberi nama si Soritaon. Dan masih saat bertugas di ibukota tanah Simalungun itu, anggota keluarga Ompung bertambah seorang lagi dengan kelahiran anak ketiga, putri, hari Minggu, tanggal 9 Nopember 1924, jam 10.00, di rumah Mangaraja Soangkoepon, Timbanggalung, Pematang Siantar, dan dinamakan si Naogun.

Sesungguhnya sejak tanggal 28 September 1925, Ompung Soetan Moelia telah menjabat Inlandsch Schoolopziener (Penilik Sekolah) di Medan. Maka dengan turunnya Besluit No.D3/34/13 tertanggal 28 Februari 1928, ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst dikeluarkan di Weltevreden, Ompung lalu dipindahkan ke Bengkalis, ibukota pulau Bengkalis yang berada di Selat Malaka, menjadi Inlandsch Schoolopziener. Dan, menjelang turunnya besluit yang juga ditandatangani di Weltevreden anggota keluarga Ompung Soetan Moelia bertambah lagi dengan kelahiran anak keempat, putra, lahir hari Minggu tanggal 20 Februari 1927, jam 15.00, di rumah Toean Lingeren, di Pabrik Bangkung, dan dinamakan si Maspero.

Ompung Soetan Moelia tidak lama menjadi Schoolopziener di Bengkalis, karena dipindahkan lagi setelah anggota keluarganya menjadi enam orang, dengan turunnya Besluit No. 35072/D tertanggal 8 September 1930, ditandatangani De Directeur van Onderwijs en Eeredienst di Weltevreden. Ompung Soetan Moelia bertugas menjadi Inlandsch Schoolopziener di Kotanopan. Di kota tanah Mandailing, dimana putri pertamanya lahir silam, keluarga ompung Soetan Moelia bertambah lagi dengan kelahiran anak kelima, putri, hari Jumat tanggal 23 Mei 1930, jam 03.00, di Djambur Tarutung, Kotanopan, dan dinamakan si Chalijah (Chadidjah). Anak Ompung selanjutnya yang juga lahir di Kotanopan ialah keenam, putera, hari …..tanggal 13 Maret 1933, jam…., di Djabingkarang, Djambur Tarutung, dan dinamakan si Goelbahar.

Padang Sidempuan

Setelah menjalani tugas bidang pendidikan di Mandailing, Ompung Soetan Moelia akhirnya kembali ke Angkola dan menetap di Padang Sidempuan. Di tanah Angkola inilah ia menghabiskan masa tuanya, dan di kota itu pula lahir anaknya ketujuh, putra, yang bungsu, hari Senin tanggal 28 Agustus 1934, jam…, di rumahnya sendiri di jalan Lubuk Raya no.2 (jalan Djokja no.2, kini jalan Cut Nyak Dien no.2), Tanah Lapang, Padang Sidempuan, dan dinamakan si Goelbachri.

Catatan kelahiran anak-anak Ompung Soetan Moelia, putra dan putri, disuratkannya dengan baik di sehelai kertas memoir yang masih dapat dibaca hingga saat ini, meski telah terbilang puluhan tahun waktu berlalu; untuk diketahui keturunan yang akan datang kemudian. Dengan demikian, anak-anak Ompung Soetan Moelia tujuh orang semuanya, akan tetapi yang hidup hingga dewasa enam orang, dan yang berumahtangga lima orang.

Ompung Soetan Moelia wafat tanggal 13 Agustus 1936, dan dikebumikan di kampung kelahirannya Pargarutan Gunung Manaon. Makamnya ditempatkan dalam Bale sesuai adat Batak yang berlaku di Tanah Angkola, Tapanuli Selatan. Ompung Maimoenah wafat pada tanggal 16 Februari 1977, juga dimakamkan di Pargarutan Gunung Manaon, dan disemayamkan dalam Bale yang sama berdampingan dengan Ompung laki-laki.

Padang Sidempuan di zaman penjajahan Hindia Belanda adalah ibukota Afdeeling Tapanuli Selatan, sebuah kota besar di Tanah Angkola, pusat pemerintahan yang mengatur daerah Tapanuli Selatan. Setelah kemerdekaan Padang Sidempuan ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, dan kini telah beralih menjadi sebuah Kota Madya di Tanah Angkola. Selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda  banyak putera/putri daerah Tapanuli Selatan yang berhasil memperoleh pendidikan Barat, kemudian diangkat pemerntah Hindia Belanda menduduki berbagai jabatan, seperti: pamong, guru, ambtenar (pegawai) dan lainnya. Tidak sedikit dari mereka yang ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di luar daerahnya, antara lain: Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Bahkan ada yang ditempatkan diluar pulau Sumatera, seperti: Jawa dan Kalimantan ketika itu.

Bangsa Belanda pertama masuk ke Tanah Batak tahun 1833 dari Sumatera Barat lewat Rao masih dalam suasana Perang Paderi (1825-1838), lalu mendirikan benteng Fort Elout di Panyabungan, Mandailing, untuk menyatakan keberadaannya di Tanah Batak. Setahun kemudian, Belanda memulai pemerintahan sipil di Tanah Batak yang dipimpin Asisten Residen berkedudukan di Natal. Dengan demikian pemerintahan Hindia Belanda atas Tanah Batak resmi diamulai, begitu juga zaman penjajahan kolonialnya. Pemerintahannya berakhir tahun 1942, ketika serdadu-serdadu Fascis Jepang di awal Perang Dunia ke-II berhasil menghalau pemerintah Hindia Belanda keluar meninggalkan Tanah Batak, membuat penjajahan Belanda di Tapanuli terpaksa berakhir setelah berlangsung 109 tahun lamanya.

Sejak pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan pendidikan Barat di Nusantara tahun 1880, dalam perjalanan waktu serdikit lebih dari satu abad, tidak sedikit putera dan puteri di Tanah Batak dari berbagai huta dan luhat telah berhasil mengenyam pendidikan Barat, mulai rendah di daerahnya sebagai: murid Sekolah Gouvernement (Sekolah Pemerintah) bernama Volksschool (Sekolah Rakyat) untuk anak-anak pribumi dengan lama belajar 3 tahun, kelas I, II, dan III, yang berbahasa Melajoe tulisan Latin saat itu. Adapun lanjutannya Vervogschool atau Sekolah Sam-bungan dengan masa belajar 2 tahun, mengikuti kelas IV, dan kelas V.

Untuk melanjutkan pelajaran ke Vervogschool, seorang murid perlu terlebih dahulu mengikuti ujian saringan. Pada ketika itu kedua jenjang pendidikan dinamakan orang Sekolah Melajoe. Ada pula yang dinamakan Schakelschool atau Sekolah Peralihan yang dibutuhkan untuk berpindah dari Sekolah Rakyat ke sekolah dasar berbahasa Belanda. Lama pedidikannya 5 tahun diperuntukkan bagi golongan pribumi, dan lulusan sekolah ini dapat melanjutkan ke MULO. Adapun sekolah yang berbahasa Belanda ketika itu bernama Hollandsch-Inlandsche School (HIS), diperuntukan bagi keturunan Bumiputra-Belanda dan Indonesia asli  anak-anak keturunan bangsawan. Sekolah ini setingkat SD (Sekolah Dasar) dan lama pendidikannya 7 tahun, dan ketika itu dinamakan juga Sekolah Belanda. Lainnya ialah Europeesche Lagere School (ELS) setingkat SD yang diper-untukkan bagi anak-anak bangsa Belanda ketika itu.

Lalu meneruskan pelajaran ke perguruan menengah pertama di daerahnya, menjadi: pelajar: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yakni Sekolah Gouvernement berbahasa Belanda, setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekarang. Terdapat juga Kursus Guru Sekolah yang dinamakan   Kewekeling berdiri di Kota Radja (Banda Aceh) ketika itu. Lainnya HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool) bagian Onderbouw untuk Guru Sekolah Rakyat terdapat di Bukit Tinggi, dan setelah kemerdekaan beralih menjadi Sekolah Guru Bantu (SGB). Untuk pendidikan anak perempuan disediakan Meisjes Vakonderuijs atau pendidikan Kejuruan Wanita dengan lama belajar sekitar 3 tahun, yang kemudian menjadi Sekolah Kapandaian Putri (SKP). Untuk pendidikan teknik disediakan Ambachts Leergang yakni sekolah pertukangan berbahasa daerah. Ada pula Ambatchts-school sekolah pertukangan berbahasa Belanda yang menerima lulusan HIS dan Schakelschool. Sekolah akhir ini dibentuk guna mencetak mandor beragam keahlian seperti: montir: mobil, mesin, listrik; tukang kayu dan penata batu, dengan lama belajar 3 tahun. Yang akhir ini kemudian beralih menjadi STP (Sekolah Teknik Pertama) yang hanya ada di pulau Jawa.

Kemudian untuk tingkat menengah atas di luar daerahnya menjadi: siswa: HIK (Hollands Inland-sche Kweekschool) bagian Bovenbouw di Bandung untuk menjadi Guru Sekolah Menengah, yang  lalu berubah menjadi Sekolah Guru Atas (SGA). Lainnya Algemeene Middelbare School (AMS) atau Sekolah Menengah Umum setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sekarang. Ada lagi Hoogere Burger School (HBS) yang menjadi lanjutan ELS disediakan untuk bangsa Eropa, bangsawan pribumi, atau anak-anak tokoh masyarakat lainnya.  Ada pula KWS (Koninklijke Wilhelmina School) di Batavia yang lulusannya diberi gelar Opzichter (Opseter) yang artinya Pengawas, lalu beralh menjadi Sekolah Teknik Menengah (STM). Terdapat juga Landboure Onderwijs atau Pendidikan Pertanian yang bertujuan memenuhi keperluan penduduk agraris dan perusahaan perkebunan bangsa Eropa. Sekolah yang berdiri di Bogor ini mempunyai lama pendidikan 3-4 tahun kemudian beralih menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).

Untuk mencetak pegawai pribumi pemerintah Hindia Belanda mendirikan Opleiding School Voor Indische Ambtenaren (OSVIA) di Batavia dengan lama belajar 5 tahun setelah ELS, kemudian berkembang menjadi. Middelbaar Opleiding School Voor Indische Ambtenaren (MOSVIA) dengan lama pendidikan 3 tahun setelah MULO. Terdapat juga School to Opleiding Van Inlandse Artsen (STOVIA) atau Sekolah untuk mendidik tenaga kesehatan di Batavia, dan Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS), di Surabaya.  Kedua sekolah ini kemudian dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Di bidang perdagangan ada pula Handels Onderwijs atau Pendidikan Dagang yang mendidik tenaga kerja keperluan para pengusaha Hindia Belanda, dan kemudian menjadi Sekolah Menengah Dagang. Seluruh pendidikan ini masih menggunakan bahasa Belanda dan  hanya terdapat di pulau Jawa semata.

Pada tingkat pendidiksn tinggi seluruhnya masih berada diluar daerahnya, menjadi: mahsiswa: Rechtskundige Hooge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum, yang lulusannya bergelar “Meester in de Rechten”, disingkat: Mr ketika itu. Lainnya Geneeskundige Hooge School (GHS) atau Sekolah Tinggi Kedokteran, yang lulusannya bergelar “docter”, disingkat: dr. Selanjutnya  Technische Hoge School (THS), atau Sekolah Tinggi Teknik, yang lulusannya bergelar “Ingenieur”, disingkat: Ir. Seluruh pendidikan tinggi di Hindia Belanda ketika itu menggunakan bahasa Belanda dan hanya terdapat di pulau Jawa dan negeri Belanda.

Ompu ni Rusmini.

Ketika Ompung Soetan Moelia pindah ke Hutanopan dari Medan menjadi Inlandsch Schoolopziener,  putri tertua Dorom telah menginjak usia sekolah. Pilihan Ompung ketika itu menyekolahkan buah hatinya di HIS, meski letaknya lebih jauh dari kediamannya dibandingkan dengan Sekolah Melayoe. Hal yang sama dilakukannya juga ketika putranya Soritaon memasuki usia sekolah.

Saat Ompung Soetan Moelia kembali ke Angkola dan menetap di Padang Sidempuan, putri sulungnya  masih belum menyelesaikan HIS, dan perlu melanjutkan pelajaran di sekolah yang sama tempat yang baru. Dan setelah menammatkan HIS, Ompung kembali mengirim putri kesayangannya meneruskan pelajaran ke MULO di Padang Sidempuan.

Tidak ada yang menyangka ketika itu Ompung Soetan Moelia akan berpulang ke Rahmatullah demikian cepat, ketika Ompung Maimoenah Siregar, Inang ni Dorom, Ompu ni Rusmini, baru menginjak usia 36 tahun. Kini, sepeninggal Ompung laki-laki, Ompung Maimoenah selain menjadi ibu di rumah, juga sekaligus ayah untuk keenam orang anaknya, mulai dari yang sudah bersekolah hingga yang belum, berbekal pensiun dan peninggalan ompung Soetan Moelia; sebuah tantangan hidup yang tidak ringan baginya saat itu, apalagi Perang Dunia ke-II sudah di ambang pintu, pemerintah kolonial Hindia Belanda akan segera tumbang, dan akan digantikan pemerintah Fascis Jepang yang belum lagi diketahui bagaimana tindak tanduknya.

Karena Ompung Soetan Moelia sudah tiada, tidak ada lagi anggaran biaya yang cukup bagi Ompung Maimoenah untuk menyekolahkan seluruh anak-anaknya, terpaksalah putrinya yang sulung mengalah meninggalkan bangku sekolah, kendati tinggal satu tahun lagi baginya untuk menyelesaikan MULO, yang empat tahun lama pendidikannya. Dengan begitu ia memberi jalan kepada adik-adiknya yang laki-laki meneruskan pelajaran mereka di sekolah. Masa panjang tidak lagi bersekolah lalu dimanfaatkan putri Ompung yang sulung, selain membantu ibu di rumah, juga melakukan kegiatan keputrian bersama sebayanya, untuk berorganisasi memajukan remaja wanita di kota kediamannya dengan menerbitkan majalah berkala bernama: “Boru Tapanuli” di Padang Sidempuan.

Untuk menambah pendapatan pensiun dan hasil kebun peninggalan Ompung Soetan Moelia untuk membiayai anak-anak yang masih bersekolah, Ompung Maimoenah lalu turut marberoker (berdagang) sebagaimana banyak dilakukan kaum ibu di kota Padang Sidempuan ketika itu. Dengan usaha marbroker Ompung Maimoenah berhasil meningkatkan pendapatan hingga sanggup membiayai berbagai keperluan hidup sehari-hari. Dengan keterampilan marberokernya, Ompung Maimoenah berhasil membesarkan anak-anak sekaligus menyekolahkan semuanya meski ditinggalkan Ompung Soetan Moelia, hingga seluruhnya dapat hidup layak dan mandiri masing-masing:

1. Tulang Soritaon Harahap, kendati terpaksa berhenti dari sekolah Sekolah Asisten Apotheker di kota Semarang, Jawa Tengah, oleh masuknya Jepang, namun berhasil mendapat pekerjaan di perusahaan Mitsui Bussen Kaisha kepunyaan Jepang di Medan. Setelah Jepang menyerah, tulang kemudian mengikuti Sekolah Perwira Republik Indonesia (SPRI) di Berastagi lalu ambil bagian dalam perjuangan  melawan Belanda. Ia diberi pangkat Letnan II ketika itu, dan ditempatkan di Pematang Siantar.

Memasuki kemerdekaan, tulang lalu pindah ke Departemen Perindustrian RI di Laras, dan bekerja di pabrik kertas sisal HVA (Handels Vereniging Amsterdam) yang telah ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1950, tulang pindah lagi dan diterima menjadi pegawai Kantor Bea Cukai di Sinabang. Ia melanjutkan karir bekerja di Kantor Bea dan Cukai lalu berpindah-pindah dari Tanjung Balai Asahan, ke Ujung Pandang, Pangkalan Balam, Mentok, Merauke; hingga akhirnya memasuki masa pensiun bertugas di Kantor Pusat Bea Cukai Jakarta.

2. Bujing Naogun Harahap menikah dengan Haji Hasan, marga Siregar dari Situmba tidak jauh dari Sipirok dan berdiam di Medan.

3. Tulang Maspero Harahap pada zaman revolusi kemerdekaan ikut menjadi tentara pelajar, lalu merantau  berwiraswasta. Pernah tinggal beberapa tahun di Gerogol, Jakarta Barat, sebelum akhirnya kembali ke Bona Bulu untuk tinggal di Padang Sidempuan.

4. Chadidjah Harahap menjadi guru SMP di Medan, kemudian menikah dengan Ir. Hasan Basri,   marga Daulae dari Sibuhuan, Padang Bolak. Mereka kemudian menetap di Pulomas, Jakarta.

5. Tulang Drs. Gulbahar Harahap menyelesaikan FEUI Jakarta, dan menjadi pejabat Pemda di

Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berdiam disana.

6. Tulang Gulbachri menjadi mahasiswa UGM di Yogyakarta.

Dari keberhasilannya marberoker, Ompung Maimoenah tidak hanya berhasil mengumpulkan uang yang diperlukan untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari,  tetapi pula untuk menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci tahun 19…

Dalam suasana keluarga Ompung Maimoenah dikemukakan diatas, datanglah khabar dari keluarga guru Firman Rangkuti akan seorang pemuda asal Muara Botung yang baru menammatkan MLS di Bogor dan bekerja di Ciparay di daerah Periangan, Bandung Selatan. Pemuda itu rupaya sedang mencari teman hidup sependeritaan di tanah perantauan di pulau Jawa yang berasal dari Bona Bulu. Ketika berita itu sampai kepada Ompung Maimunah, lalu diteruskannya pada putrinya yang sulung untuk dipertimbangkan. Akan tetapi setelah sekian lama menanti, Ompung Maimoenah belum juga melihat adanya tanggapan dari yang bersangkutan, sementara menurut perkiraannya saat itu, usia putrinya untuk kebanyakan orang di Padang Sidempuan, termasuk yang sudah lambat berumah tangga.

Adapun kekerabatan dalam lingkungan Ompung Soetan Moelia, seorang pensiunan Schoolopziener dari Kotanopan, di kota Padang Sidempuan saat itu termasuk handai tolan dan kenalan ialah sebagaimana yang diterangkan dibawah ini:

– Keluarga Jakub Siregar, gelar Soetan Naga, asal Sipenggeng, Batang Toru, pemilik Perkebunan Karet dekat Padang Sidempuan. Ia adalah paman kakak Lumongga Siregar, istri Oom Samin marga Pohan asal Parau Sorat, lalu berdiam di jalan Wayang no. 32, Bandung.

– Keluarga Guru Firman Rangkuti, ibotonya menikah dengan keluarga Bagas Godang Sipirok, dan dua orang putrinya masing-masing bernama: si Lela dan si Duma.

– Keluarga Ustaz (Guru) Malik Nasution, ayahanda Bob Nasution S.H. dari Batang Toru, seorang pengacara terkemuka di Jakarta.

– Keluarga Pangeran Nasution dari Muara Soma.

– Keluarga Sutan Diangkola Harahap asal Pijorkoling yang pernah lama berdiam di Bogor. Karena  masuknya Jepang, kemudian mengungsi ke kampung dan berdiam di Padang Sidempuan.

– Kaluarga Mangaraja Soangkupon Siregar, kahanggi Bagas Godang dari Sipirok yang telah lama berdiam di Bogor. Juga mengungsi ke kampung ketika masuknya Jepang, dan tinggal di Padang Sidempuan

– Keluarga Oom Hadrian Siregar, peneliti padi unggul, yang selanjutnya pindah ke Bogor.

– Keluarga Guru Syarifuddin Siregar, ayahanda dr.Tagor Siregar dari Bunga Bondar.

– Keluarga Haji Abu Bakar Siregar, gelar Tuan Syekh Abdul Madjid, yang tinggal di Sitamiang, Padang Sidempuan. Karena Tuan Syekh Abdul Majid telah berpulang ke Rakhmatullah tanggal 28 Nopember 1936, maka istrinya: Sitti Ayat Harahap, gelar Hajjah Aminah, ibunda Ompung Maimunah menjadi  sendirian mendiami rumahnya di Sitamiang.

– Keluarga Binanga Siregar dari Bunga Bondar, mantan Residen NRI kedua dari Tapanuli.

– Keluarga marga Nasution asal Pidoli dari Mandailing.

Khabar kesungguhan pemuda dari Muara Botung itu akhirnya sampai juga pada Sitti Ayat Harahap, ibunda Ompung Maimunah yang berdiam di Sitamiang, nenekanda ibu yang telah lama tinggal seorang diri. Berkat kesabaran nenekanda ibu ini, dan pendekatan dari ketulusan hati yang beliau sampaikan, dapatlah ia akhirnya meyakinkan cucunya, putri sulung Ompung Maimoenah. Lamaran pemuda asal Muara Botung itu lalu diterima. Pernikahan menurut adat Batak pun kemudian berangsung di jalan Lubuk Raya no.2, Tanah Lapang, Padang Sidempuan, tanggal 14 Maret 1941.

Ciparay

Ayah, Ir. Haji Hasan Basyarudin Nasution lahir di Kotanopan, Tapanuli Selatan pada tanggal 15 Mei 1915,  berasal dari Muara Botung tanah Mandailing. Ayah adalah putra keempat Ompung Syarif Nasoetion (Hadji Abdoel Gani), gelar Radja Moelia, dari duabelas orang bersaudara, banyak menghabiskan masa kecilnya di kampung halaman dengan saudara-saudaranya dan kaum kerabat. Kala itu Ompung Hadji Abdoel Gani adalah saudagar hasil bumi daerah yang dikenal orang ketika itu, dan acap kali membawa barang dagangan ke Bukit Tinggi, bahkan hingga Singapura. Selain pernah menjadi Kepala Kampung Muara Botung, Ompung adalah juga anggota PSI (Partai Syarikat Islam) tanah Mandailing di zamannya.

Ayah mengawali pendidikan dengan masuk HIS Kotanopan. Selepas HIS ayah memutuskan untuk tidak meneruskan bersekolah dan ingin bekerja saja. Ompung menyambut baik keinginan putra keempat ini, lalu memberinya pekerjaan mengawal kendraan pengangkut hasil bumi dan menjadi pekerja bongkarmuat sekali. Setelah beberapa bulan bekerja, ayah lalu melapor kepada ompung dan mengatakan, bahwa pekerjaan yang diberikan terlalu berat baginya untuk diteruskan; dan mengatakan ingin bersekolah kembali.

Awalnya ayah meneruskan pelajaran ke MULO di Padang Sidempuan setahun, kemudian memutuskan pindah ke HIK di Bukit Tinggi. Orang di kota itu menamakan HIK “Sekolah Rajo” (Sekolah Raja), karena pendidikan ini diperuntukkan bagi kaum bangsawan yang ingin menjadi guru sekolah dengan memilih Onderbouw. Setahun kemudian, ke sekolah yang sama bergabung Abdul Harris Nasution dari Huta Pungkut yang tidak jauh dari Kotanopan, juga untuk menjadi guru sekolah. Akan tetapi ia kemudian lebih dikenal dengan: Dr. A.H. Nasution, seorang Jenderal R.I. Bintang Lima.

Selesai HIK, ayah tidak langsun,g menjadi guru, tetapi masih ingin meneruskan pendidikan, dan memilih MLS Bogor karena tertarik dengan pekerjaan boswezen (kehutanan) yang digeluti tulang ayah (saudara laki-laki ibunya) di Mandailing, Tapanuli Selatan, ketika itu. Meski Abdul Harris Nasution tidak dapat menyelesaikan Sekolah Raja di Bukit Tinggi karena ditutup oleh pemerintah Hindia Belanda yang kehabisan anggaran, terpaksalah menammatkannya Bandung. Kini Sekolah Raja dimana ayah dan Jenderal Dr. A.H.Nasution pernah belajar dahulu, telah berubah menjadi SMA-II Bukit Tinggi, terdapat di jalan Jenderal Sudirman, tidak jauh dari Polres setempat.

Selama berdiam di kota Bogor menyelesaikan di MLS, ayah turut mencari keberadaan bou Mariam, anak perempuan paman ayah Zainal Abidin Nasution dari Muara Botung, yang selama ini dikhabarkan dikhabarkan merantau ke pulau Jawa mengikuti bujing (saudara perempuan ibu)-nya. Bujingnya ini menikah dengan seorang warganegara Belanda yang ketika itu seorang pejabat bangsa Belanda di Muara Sipongi, lalu membawa serta bou Mariam ketika kembali lagi ke pulau Jawa. Lama Ompung Zainal Abidin dan sanak saudara di Muara Botung tidak mengetahui keberadaannya di tanah seberang. Akhirnya ayah berhasil mendapat alamat keberadaan saudara sepupunya ini lewat korespondensi, dan keluarga Belanda yang diikuti bou itu ternyata sudah berdiam di Semarang.

Ayah menyelesaikan MLS di Bogor tahun 1937, dan terhitung tanggal 1 September 1937 ayah diangkat pemeritah Hindia Belanda ketika itu menjadi “Mantri Kehutanan” (Pejabat Menengah Kehutanan) di pedalaman Jawa Barat, di Bumi Parahiyangan, di daerah Bandung Selatan, tepatnya di desa Ciparay.

Peta Sumatera-Jawa

Suka duka menjadi seorang Mantri Kehutanan menurut ceritra ayah beragam. Salah satu dari padanya saat bertugas di lapangan. Jalan dilewati sudah tentu bukan sebagaimana di kota, akan tetapi penuh dengan semak belukar bahkan sampai rimba. Tak jarang terpaksa menyeberangi riam hingga anak sungai berair deras. Anggota rombongan harus menuruni tebing curam mendapatkan sungai, melangkahi bebatuan dan air deras, dan kembali mendaki tebing untuk sampai di seberang. Kebiasaan yang berlaku seorang Mantri Kehutanan harus ditandu menyeberang. Ayah terpaksa menurut, kendati masih dapat dengan mudah  menuruni tebing, melangkahi batuan, mendaki tebing seberang; berbekal pengalaman hidup di kampung  silam. Ketika menuruni tebing, para penandu belakang terpaksa bungkuk guna menjaga agar tandu selalu datar, sebaliknya saat mendapatkan tebing seberang giliran para penandu depan melakukan hal yang sama.

Dari Ciparay inilah, awal tahun 1941, ayah merintis jalan pulang ke Bona Bulu untuk bertemu ibu yang berada di Padang Sidempuan. Semua ayah hanya mengenal Guru Firman Rangkuti yang berasal dari Mandailing dan mengajar di ibukota tanah Angkola itu. Dengan perantaraan beliau ayah lalu berkenalan dengan keluarga Ompung Soetan Moelia, pensiunan Schoolopziener dari Kotanopan silam untuk bertemu ibu. Setelah kesepakatan antara keluarga kedua belah fihak tercapai, pernikahan menurut syariat Islam dilangsungkan, dan perhelatan adat Batak tanah Angkola pun diselenggarakan.

Sehabis pernikahan, setelah mendapat izin dari sanak keluarga dan berziarah, ayah dan ibu lalu meninggalkan Padang Sidempuan, ibukota Afdeeling Tapanuli Selatan ketika itu, untuk pergi menyeberang lautan, merantau ke pulau Jawa, bermukim di desa, di pedalaman bumi Parahiyangan. Sebuah perubahan besar yang dirasakan ibu ketika itu, karena adat istiadat yang melingkungi kehidupannya bertukar cepat, masih dalam zaman penjajahan Hindia Belanda, di Nederlands Oost Indies (Hindia Belanda Timur). Sementara bahasa Sunda, satusatunya alat berkomunikasi dengan masyarakat di Ciparay yang sama-sekali masih belum diketahui ibu.

Kehadiran ibu ditengah masyarakat Ciparay masih menjadi barang langka untuk kebanyakan orang ketika itu, terlebih melihat ayah yang telah bersusah payah pulang ke kampung asal jauh dipedalaman pulau Sumatera hanya untuk mendapatkan teman hidup. Bukankah yang demikian banyak terdapat di tanah Parahiangan, mudah diperoleh, tanpa perlu bepergian jauh dengan biaya mahal menghabiskan waktu berbilang hari. Karena itu, banyak warga desa yang tidak habis fikir lalu datang menjenguk ke rumah di Ciparay hanya untuk melihat ibu, sekadar ingin tahu seberapa hebatkah ibu hingga perlu didatangkan dari pedalaman pulau Sumatera yang sangat jauh menyita banyak biaya dan waktu. Jumlah para penjenguk  datang berkunjung berangsur-angsur berkurang dalam perjalanan waktu, setelah menyadari bahwa ibu  bukanlah wanita istimewa, dan samasekali tidak berbeda dari kebanyakan manusia yang dapat dijumpai di desa Ciparay.

Zaman Penjajahan Jepang 

Jambi

Mengetahui akan kedatangan serdadu-serdadu Fascist Jepang yang akan masuk ke nusantara, banyak keluarga masyarakat Batak dari bona bulu di Tapanuli Selatan yang meminta sanaksaudara mereka yang ada di perantauan secepatnya pulang untuk menyelamatkan diri. Itulah sebabnya mengapa muncul gelombang  pengungsian yang berbondong-bondong masuk ke Tapanuli Selatan dari tanah perantauan saat itu, seperti: Sumatera Timur, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga dengan pulau Jawa. Tidak semua pengungsi yang kembali ke Tapanuli Selatan menuju ke kampung halaman mereka masing-masing, karena tidak sedikit dari mereka yang memutuskan tinggal di Padang Sidempuan untuk mengamati perkembangan keadaan.

Ayah dan ibu tidak lama berdim di Ciparay, karena masih dalam tahun 1941 ayah dipindahkan ke Jambi, di Sumatera Selatan. Pada zaman penjajahan Hindia Belanda, propinsi Jambi sekarang masih menjadi bagian dari keresidenan “Suden Sumatera” (Sumatera Selatan). Tidak ada yang menduga bahwa kepindahan ayah dan ibu ini telah diwarnai perubahan besar perjalanan sejarah dunia, diawali dari Eropa di belahan bumi Barat hingga dengan Asia di belahan bumi Timur, kendati belum banyak anak bangsa di Hindia Belanda ketika itu yang menyadarinya, karena masih belum menampakkan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat sehari-hari di kota Jambi.

a. Perkembangan Dunia Di Eropa  

Di daratan Eropa, persetujuan Versailles yang mengatur perdamaian negara-negara besar dunia dibidani: Perancis, Inggris dan Amerika Serikat di penghujung Perang Dunia ke-I, tidak lagi memenuhi aspirasi berbagai fihak di kawasan itu. Perlucutan senjata guna menghindarkan perang antar negara-negara besar benua Eropa yang disepakati untuk memelihara perdamaian dunia tidak lagi berjalan. Konferensi ekonomi dunia di Locarno tahun 1925, begitu juga London tahun 1933, menemui kegagalan. Gagasan pembentukan Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) untuk mejaga perdamaian dunia, tidak akan kuat apabila Amerika Serikat tidak diikut sertakan, dan masih tinggal gagasan belum  terlaksana konon lagi memiliki kekuatan.

Setelah berhasil menjabat ketua NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, atau Partai Pekerja Nasionalsosialis Jerman), bersingkatan NAZI, maka pada tahun 1921, Adolf Hitler berkampanye membangun kembali Jerman yang takluk dalam Perang Dunia ke-I silam. Ia menulis buku “Mein Kamph” (Perjuanganku) untuk dijadikan pegangan bagi bangsanya. Kini dibawah kepemimpinannya Jerman lalu bangkit kembali, dan pada tahun 1933 Adolf Hitler menyatakan dirinya sebagai Pemimpin Tertinggi (Reich Chancellor) dari negaranya.

Maka pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dengan theori perang modern gagasan Jenderal muda Heinz Guderian. Diawali serangan udara jam 06.00 waktu setempat, Divisi-3 Jerman pimpinan Jenderal Fedor von Bock kemudian menerobos dari Prusia Timur arah tenggara. Ia dibantu Divisi-4 Jerman pimpinan Jenderal Günter von Kluge yang membobol perbatasan negeri Jerman dengan Polandia. Pukulan dua kali lebih besar lalu dilancarkan Divisi-8 Jerman pimpinan Jenderal Johannes von Blaskowitz, dan Divisi-10 pimpinan Jenderal Siegmund List menerjang dari sebelah Utara Czekoslowakia, membuat negeri Polandia porakporanda dan pemerintahnya melarikan diri.

Inggris dan Perancis, dua negara adidaya Eropa kala itu, segera mengetahui apa yang dilakukan Jerman di Polandia, lalu marah besar. Keduanya langsung memberi ultimatum kepada Jerman untuk meninggalkan Polandia secepatnya. Akan tetapi ultimatum dua superpower Eropa ketika itu tidak diindahkan Jerman samasekali. Maka pada tanggal 3 September 1939, dua hari setelah penyerbuan ke Polandia itu,  dikumandangkanlah Perang Dunia kedua di benua Eropa.

Jerman dengan cepat menduduki negeri-negeri kecil di pesisir Barat Laut benua Eropa yang menyatakan diri mereka netral. Jerman kemudian menyerbu negeri Belanda bulan Mei tahun 1940 membuat Ratu Wilhelmina yang memerintah negeri itu terpaksa hengkang meninggalkan negerinya dan lari ke Inggris.

b. Perkembangan Dunia Di Asia.

Pada tanggal 7 Desember 1941, Kaigun (Angkatan Laut) Jepang pimpinan Vice-Admiral Chuichi Nagumo melakukan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang berhasil melumpuhkan pangkalan Armada Laut Amerika Serikat terbesar di kawasan Pasifik, di gugusan kepulauan Hawai, tepatnya di pulau Oahu; akan tetapi tidak mendudukinya. Ada analist Jepang ketika itu yang mengibaratkan serangan Nagumo itu bagai orang yang membangunkan harimau tidur, begitu terjaga langsung menerkam.

Pada serangan itu Kaigun mengerahkan 6 kapal induk pengangkut 360 pesawatterbang yang dikawal: 2 kapal perang, 2 penjelajah berat, 11 kapal perusak (destroyer), dan lainnya. Di pangkalan Pearl Harbor, pada hari yang naas itu tengah bersandar 70 kapal perang Paman Sam berikut 24 kapal pendukung; kebanyakan masih tertambat karena saat itu sedang hari libur. Keesokan harinya Amerika Serikat lalu mengumumkan perang kepada Jepang, dan Perang Dunia kedua pun meletus di kawasan Asia.

Jepang tidak ingin kehilangan kesempatan dan hendak segera mewujudkan impiannya membentuk: “The Greater East Asia Co-Prosperity” (Per-Semakmuran Asia Timur Raya) meliputi negeri-negeri: Korea, Cina, Indocina (Vietnam, Laos, Kamboja), Malaya, Birma (Myanmar), Filipina, dan tanah Hindia Belanda; dibawah naungan Kekaisaran Hiro Hito dari Negara Matahari Terbit itu.

Pasukan Jepang pimpinan Jenderal Yamashita lalu dengan cepat menyerang ke Selatan lewat pulau Hainan (Cina), kemudian menerobos tanah jajahan Perancis di Indocina dan Thailand. Sebagian pasukan lalu memisahkan diri dan bergerak ke Barat menuju Birma (Myanmar) sebuah tanah jajahan kerajaan Inggris. Lainnya langsung menuju Selatan dengan bersepeda menelusuri semenanjung Malaya dan tiba di Kuala Lumpur dan Penang masih pada tahun yang sama, ialah tanah jajahan kerajaan  Inggris lain. Kapal perang Inggris Prince of Wales dan Repulse yang menghadang armada Jepang guna melindungi Singapura dihancurkan dalam sekejap, menyebabkan pemerintah Inggris yang berada di kota Singa itu terpaksa lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri.

Serangan airbah Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya) pimpinan Jendral Imamura di Pasifik Barat Daya, atau Asia Tenggara, ketika itu membuat gabungan pasukan ABDACOM (Australian, British, Dutch, dan American Components) dari SEAC (South East Asia Command) pimpinan Jenderal Sir Archibald P. Wavell yang ditugaskan melindungi tanah Hindia Belanda hanya dapat bertahan 10 hari, lalu dihancurkan tanggal 26 Februari 1942, menyebabkan para pemimpin masing-masing kesatuan yang berpangkat Jenderal terpaksa melarikan diri ke India dan Australia.

Tujuan Jenderal Imamura jelas, secepatnya menguasai kepulauan nusantara, dan memaksa pemerintah  Hindia Belanda yang kolonial tak berdaya di Batavia, ibukota Hindia Belanda saat itu, menyerah tak bersyarat, dan segera menjalankan kembali ladang-ladang minyak berikut kilang-kilangnya guna menyediakan keperluan berjenis mesin perang yang dahaga bahan bakar dan minyak pelumas.

Jepang masuk ke tanah Hindia Belanda diawali serangan udara terhadap kota-kota: Tarakan di Kalimantan Utara tanggal 11 Januari 1942, Menado di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 1942, Balikpapan di Kalimantan Timur tanggal 22 Januari 1942, Pontianak di Kalimantan Barat tanggal 1 Februari 1942, Palembang di Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 1942, dan pulau Bali tanggal 26 Januari 1942.

Serdadu-serdadu Jepang menyerang ke pulau Jawa tanggal 28 Februari 1942, dan melaksanakan pendaratan serentak di tiga tempat,  masing-masing: Banten, Indramayu dan Rembang. Dari Banten mereka  bergegas menuju Batavia dan mematahkan perlawanan tentara Belanda dalam 4 hari. Yang menuju Indramayu langsung menuju lapangan terbang Kalijati, tidak jauh dari Subang, untuk mencegat Gouverneur-Generaal (Gubernur-Jenderal) Hindia Belanda Tjarda van Starkenberg Stachhouer dan pimpinan tertinggi KNIL (Koninklijke Nederlads Indie Leger), yaitu Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda, Luitenant-Generaal (Letnan-Jenderal) ter Poorten yang berusaha melarikkan diri ke Australia.

Pada tanggal 8 Maret 1942 kedua pimpinan tertinggi pemerintah Hindia Belanda itu lalu menyerah tak bersyarat setelah memberi perlawanan kurang dari 9 hari, kemudian menandatangani perjanjian bertekuk lutut kepada Jepang yang mempermalukan bangsa Belanda dihadapan anak-anak pribumi dan bangsa-bangsa Asia lainnya. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda yang kolonial di nusantara, diawali kedatangan Cornellis de Houtman tiba di Banten tahun 1596, lalu Jan Pieterszoon Coon yang mendirikan benteng VOC di Batavia tahun 1619, setelah 346 tahun berkuasa, lalu berakhir dan menjadi sejarah.

Keesokan harinya, Jenderal ter Poorten lalu memerintahkan seluruh pasukan yang terdapat di tanah Hindia Belanda menghentikan perlawanan dan menyerah kepada Jepang, sekaligus membubarkan KNIL. Di Sumatera Generaal-Majoor (Mayor-Jenderal) Overtrakker dan rekannya Gozenson juga terpaksa  menyerah kepada Jepang di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara tanggal 28 Maret 1942, tidak jauh dari Kotatjane.

Rakyat dimana-mana di seluruh nusantara dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana bangsa Belanda (orang Eropa dari Barat), penjajah nusantara berbilang abad lamanya, bertekuk lutut dihadapan bala tentara Dai Nippon dari Jepang (orang Asia dari Timur), nyaris tidak memperlihatkan perlawanan berarti. Orang-orang Belanda yang kalah perang itu lalu dijadikan internir (tawan perang) Jepang, dijadikan pekerja kasar (koeli), melakukan rodi (kerja paksa), diperintah tentara Jepang; dihardik, dipukuli, dicemeti, dan ditendang saat tidak segera memperlihatkan kepatuhan. Kepada mereka yang bersalah: digantung, dipancung, dan ditembak mati oleh regu-regu pelaksana hukuman mati Jepang dihadapan orang banyak.

Kota-kota di pulau Sumatera pun lalu berjatuhan ke pangkuan pemerintah Facist Jepang tahun 1942, antara lain: Palembang 14 Februari, Jambi 26 Februari, Medan 12 Maret, dan Banda Aceh 13 Maret. Dengan berdiam di Jambi, ibu lalu menjumpai lingkungan hidup baru dengan adat istiadat yang baru dengan bahasa daerah yang baru pula, yakni adat-istiadat dan bahasa Jambi yang bercorak Melayu. Kenangan yang masih tersimpan dalam ingatan ibu ketika berdiam disana, ialah ungkapan setempat terhadap seorang pendatang. Untuk ibu rangkaian kata itu ialah: “dimano uong Batak sikok tu”, maksudnya, “dimana orang Batak yang baru datang itu”, ketika ibu belum terlihat oleh mereka.

Sidikalang

Terhitung tanggal 1 April 1942, ayah dipindahkan dari Jambi ke Sidikalang, sebuah kota besar Tanah Dairi, untuk bertugas menjadi pegawai menengah pemerintah Jepang. Di kota yang berada di bagian Barat Danau Toba itu pemerintah Hindia Belanda telah sepenuhnya digantikan pemerintah Jepang, setelah yang disebut terdahulu menyerah tidak bersyarat. Masyarakat pribumi, termasuk ayah dan ibu, mulai merasakan kehidupan dibawah pemerintah Jepang, dan zaman Belanda pun berganti menjadi zaman Jepang.

Sebelum bangsa Belanda datang ke Tapanuli Selatan lewat Rao tahun 1833, kawasan itu telah terlebih dahulu dibagi kedalam berbagai luhat, yang setiap dari padanya mempunyai pemerintah yang berdiri sendiri atau otonom, dan tidak mengenal kehadiran pemerintah pusat yang mengatur kehidupan mereka dari luar daerahnya. Diantara sejumlah luhat tadi dapat dikemukakan: Luhat Sipirok, Luhat Angkola, Luhat Marancar, Luhat Padang Bolak, Luhat Barumun, Luhat Mandailing, Luhat Batang Natal, Luhat Natal, Luhat Sipiongot dan Luhat Pakantan. Seluruh luhat yang berada di Tanah Batak terletak di bagian Utara pulau Sumatera: di Utara berbatasan dengan Tanah Aceh, di Timur dengan Tanah Melayu, di Selatan dengan Tanah Minang, dan di Barat dengan Samudera Hindia.

Luhat, disebut juga Banua, ketika itu masih merupakan sebuah kesatuan genealogi wilayah atau territorial, yang berada dibawah sebuah pemerintahan yang dilaksanakan menurut adat Batak setempat berdasarkan kekerabatan Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga) yang diajarkan oleh leluhur sebagaimana dalam surat Tumbaga Holing. Sebuah luhat, atau banua, selain berdiri sendiri juga setara tingkatannya. Pucuk pimpinan luhat/banua ialah Raja Panusunan Bulung (RPB), awalnya datang dari keluarga-keluarga Sisuan Haruaya (Sipenanam Beringin, yakni mereka yang mendirikan Luhat) di wilayah itu. Didalam sebuah luhat terdapat banyak huta (kampung), yang juga dinamakan bona bulu (pohon bambu), karena pada ketika itu huta memang dipagari rumpun bambu untuk melindunginya dari musuh yang datang menyerang. Terdapat juga sejumlah bona bulu yang membawahi beberapa pagaran (anak kampung) ketika itu.

Huta selain tempat bermukim, juga kawasan tempat mencari nafkah, dengan adanya: sawah, ladang; perairan (sungai, danau, laut), padang, semak/belukar, hutan, lembah, dan gunung yang mengitari; dimana berbagai kebutuhan hidup lain dapat ditemukan. Pucuk pimpinan huta atau bona bulu ialah Raja Pamusuk, awalnya datang dari keluarga sisuan bulu (si penanam bambu) di daerah itu. Huta yang banyak penghuninya karena tanahnya subur dan kaya lingkungan alamnya, juga dipimpin seorang Raja Pamusuk namun dibantu Kepala Ripe (Kepala Keluarga).

Raja dalam pemahaman masyarakat Batak di bona bulu ketika itu bukanlah orang-orang sebagaimana yang ditemukan dalam buku sejarah Eropa zaman feodal diajarkan di sekolah menengah pertama, akan tetapi adalah orang-orang yang sangat dihormati dalam masyarakat, juga dinamakan tetua luhat atau luta karena selain pandai, mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan hidupnya; tepatnya seorang terbijak diantara mereka (primus interpares) datang dari kalangan keluarga pendiri luhat atau huta. Ia  dijuluki sebutan: Haruaya Parsilaungan (Pohon Beringin Tempat Berteduh) dalam adat Batak. Di daerah Angkola dan Sipirok ia dinamakan Banir Parkolipkolipan, sedangkan di Mandailing disebut Banir Parondingondingan.

Pemerintahan sentralistik, atau pemerintah yang mengatur dari luar daerahnya, pertama kali diperkenalkan bangsa Belanda dengan menjadikan Tanah Batak bagian dari pemerintah Hindia Belanda yang kolonial dengan mengangkat seorang Asistent Resident Nederlads Indie (Asisten Residen Hindia Belanda) di Natal,  disusul dengan menempatkan seorang Resident Nederlands Indie (Residen Hindia Belanda) di Sibolga. Pemerintah Belanda di Tapanuli ketika itu adalah bagian dari pemerintah Hindia Belanda yang menguasai nusantara yang berkedudukan di Batavia, pulau Jawa, dipimpin seorang Gouverneur-Generaal Nederlads Indie (Gubernur-Jenderal Hindia Belanda). Gubernur-Jenderal Hindia Belanda di Batavia ini adalah wakil  Raja Belanda yang berkedudukan di Den Haag untuk mengurus tanah jajahan seberang lautan bernama: Oost Nederlands Indie (ONI), atau Hindia Belanda Timur (HBT). Raja Belanda masih memiliki tanah jajahan seberang lautan lain bernama: West Nederlands Indie (WNI), atau Hindia Belanda Barat (HBB) yang lebih dikenal dengan sebutan: Suriname di Amerika Selatan.

Awalnya, pemerintah Hindia Belanda menamakan afdeeling Batak Landen (bagian Tanah Batak) untuk kawasan yang berada disekitar danau Toba dan menjadikan Tarutung sebagai ibukotanya. Bagian lain Tanah Batak disebut afdeeling Padang Sidempuan untuk Tapanuli Selatan, dan afdeeling Sibolga untuk Tapanuli Tengah. Penggabungan ketiga afdeeling menjadi keresidenan Tapanuli dalam lingkungan pemerintah Hindia Belanda muncul berkat hasil temuan Etnoloog (Belanda), atau Etnologist (Inggris); yakni ahli bangsa berikut suku-sukunya kebangsaan Belanda yang menemukan adanya kesatuan logat (bahasa) dan adat-istiadat yang terlihat jelas; baik dalam kehidupan sehari-hari ketiga suku bangsa maupun upacara Adat dalam masyarakat di afdeeling-afdeeling ini. Lingkungan alam yang memudahkan perhubungan, perkawinan, dan agama ketika itu juga turut berpengaruh. Pemerintahan Hindia Belanda lalu mengelompokkan ketiga suku bangsa Batak yang berdiam di daratan pulau Sumatera menurut logat dan kehidupannya kedalam sejumlah puak, yakni: Karo, Simalungun, Pakpak dan Dairi, Toba, Angkola, dan Mandailing, yang dikenal hingga dengan saat ini.

Pada tahun 1867 Tanah Batak masih menjadi bagian dari Gubernemen Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, dengan ibukotanya Padang Sidempuan. Lalu pada tahun 1906 ketiga afdeeling Tanah Batak ini memisahkan diri dan membentuk keresidenan Tapanuli dengan ibukotanya Sibolga. Keresidenan Tapanuli oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian dipecah menjadi dua afdeeling, masing-masing: Afdeeling Tapanuli Utara dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Tarutung, dan afdeeling Tapanuli Selatan yang dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Padang Sidempuan.

Setiap Afdeeling oleh pemerintah Hindia Belanda lalu dipecah lagi menjadi 8 (delapan) Onderafdeeling, masing-masing dipimpin oleh seorang Controleur masing-masing berkedudukan di: Batang Toru, Angkola, Sipirok, Padang Bolak, Barumun, Mandailing, Ulu dan Pakantan, dan Natal. Dibawah Onderafdeeling, pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Distrik yang dikepalai oleh seorang Demang. Dan dibawahnya diperkenalkannya pula Onderdistrik yang dipimpin seorang Asisten Demang. Dibawah asisten Demang pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan Kuria yang memimpin Hakuriaan (Kekuriaan) untuk membawahi berbagai kampung termasuk sawah, ladang, dan lingkungannya.

Istilah Kuria datang dari kata Curia, yakni istilah pemerintahan yang diberlakukan Gereja Katholik di Vatikan, Roma, Italia. Oleh pemerintah Hindia Belanda istilah ini diperkenalkan ke Tanah Batak. Dari Kuria lahir istilah Hakuriaan dalam bahasa Batak. Dengan Hakuriaan pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha menghilangkan istilah luhat, atau banua, yang dipimpin Raja Panusunan Bulung (RPB) yang menjadi kebanggaan daerahnya dan lama bersemayam dalam ingatan orang-orang Batak dari peredaran. Pemerintah  Hindia Belanda tampaknya tidak ingin mencam-puri urusan pemerintahan huta atau kampung yang selama ini masih dijalankan menurut adat Batak, akan tetapi dalam pelaksanaannya ia banyak mempengaruhi siapa yang sebaiknya dijadikan Raja Pamusuk untuk memimpin sebuah kampung.

Dengan kian berkurangnya anggaran pendapatan pemerintah Hindia Belanda, maka onderafdeeling yang delapan buah bilangannya di Tapanuli Selatan ketika itu lalu disusutkan menjadi 4 (empat) saja, masing-masing: Angkola dan Sipirok, Mandailing Besar dan Kecil Ulu serta Pakantan, Natal dan Batang Natal, dan Padang Lawas. Dan menjelang bertekuk lututnya Belanda kepada Jepang, pemerintah Hindia Belanda kemudian menyusutkan kembali Onderafdeeling yang empat buah jumlahnya menjadi hanya 3 (tiga), masing-masing: Angkola dan Sipirok, Padang Lawas, dan Mandailing dan Natal.

Pemerintah Fascis Jepang yang menggantikan pemerintah Hindia Belanda di Tanah Batak kemudian  memin-dahkan kantor Residen Tapanuli dari Sibolga ke Tarutung, untuk melindungi kota itu dari gempuran sekutu dari laut. Saudara tua dari Negeri Matahari Terbit itu tak ayal lagi memperkenalkan pula sejumlah istilah di Tanah Batak dalam pemerintahan yang juga tergolong sentralistik di Tapanuli ketika itu: Residen diubahnya menjadi Cokan, Bupati menjadi Kenco, Wedana menjadi Gunco, Kepala kampung menjadi Kuco. Dalam lingkungan angkatan perangnya, Jepang menggunakan istilah “Rikugun” untuk Angkatan Darat, dan ketika itu melaksanakan pemerintahan di pulau-pulau: Jawa dan Madura; dan istilah “Kaigun” untuk Angkatan Laut, dan pada saat itu menyelenggarakan pemerintahan di kepulauan nusantara lainnya termasuk pulau Sumatera. Untuk Polisi Militer Jepang menggunakan istilah “Kem Pei Tai”.

Selain dari itu ada lagi istilah “Sendenbu” yang artinya Badan Penerangan Jepang. “Seinendan”, ialah organisasi pemuda yang ikut dalam latihan militer yang dinamakan “Kyoren”. Ada lagi “Fuzinkai”, yakni para aktifis wanita yang membantu Bala Tentara Jepang. “Keibodan” ialah badan yang membantu kepolisian guna mematamatai penduduk pribumi. “Heiho” ialah para pemuda yang direkrut untuk membantu tentara Jepang di medan perang: di pulau Jawa dinamakan “Kaigun-Heho” sedangkan di pulau Sumatera disebutnya “Rikugun-Heho”. Ada lagi kata “Romusya”, yakni tenaga kerja yang dihimpun “Romukyoku” (Jawatan Tenaga Kerja Jepang) untuk beragam keperluan termasuk perang yang tidak sedikit bilangannya.

Bahasa dan adat-istiadat yang digunakan orang di Sidikalang masih termasuk rumpun Batak, akan tetapi  tidak sama dengan yang digunakan orang di Angkola dimana ibu lahir dan dibesarkan, dan dinamakan bahasa dan adat-istiadat Batak Dairi. Di kota besar Tanah Dairi inilah lahir anak ibu yang sulung, putri,  tanggal 7 Juli 1942, dan diberi nama si Rusmini.

Di Sidikalang saat itu ada tetangga ibu bernama dr.Li Ting Sioe dengan istrinya tante Erna yang belum mempunyai anak. Tulang Soritaon Harahap, adik kandung ibu sebagaimana yang ia ceritrakan sendiri, pernah beberapa lama tinggal bersama ayah dan ibu di ibukota tanah Dairi itu. Saat itu ia menjadi juru kimia di perusahaan Jepang bernama: Mitsui Bussen Kaisha yang berpusat di Medan. Di kota ini pula tulang Soriton berkenalan dengan dr. Li Teng Sioe untuk pertama kalinya. Hubungan mereka semakin akrab kemudian di Medan dan di Jakarta setelah kemerdekaan.

Ketika tulang Soritaon pada tanggal 11 April 1972 mendapat tugas belajar ke Jerman untuk memperdalam pengetahuan bea dan cukai selama 9 bulan, negara itu masih terbelah kedalam: Jerman Barat yang berfihak kepada Sekutu dan Jerman Timur yang bergabung dengan negara Sosialis. Ia juga berkesempatan mengunjungi anak dr. Li Teng Sioe yang ketika itu masih berdiam di negeri Belanda.

Ada juga ketika itu seorang tentara Jepang di Sidikalang yang sesekali datang ke rumah di Sidikalang untuk  bercengkrama dengan putri ibu yang masih kecil. Ia terlihat bagai merindukan buah hatinya yang sedang ditinggalkan di negerinya.

Hengkangnya pemerintah Hindia Belanda dari bumi nusantara telah lama menjadi impian anak-anak negeri. Dalam pandangan anak-anak pribumi kala itu, sikap dan prilaku orang-orang Belanda sebagai pendatang dari Eropa ke tanah Hindia Belanda memang angkuh. Dalam kehidupan sehari-hari pergaulan mereka tergolong jauh dari rakyat kebanyakan bila dibandingkan dengan orang-orang asing lainnya, antara lain: Arab, Cina, Keling (India), yang adalah juga pendatang ke nusantara.

Keserakahan terhadap hasil bumi nusantara: perkebunan, perdagangan, pertambangan hingga industri, dan lain sebagainya yang terdapat dibawah kekuasaan Hindia Belanda yang kolonial, mereka tunjukkan kepada anak-anak negeri sepanjang waktu berkuasa yang begitu panjang, nyaris tidak berbagi dengan anak-anak negeri guna mensejahterakan kehidupan rakyat di tanah jajahan.

Orang-orang Belanda amat menghormati Jenderal van Heutz, yang dengan kecerdasan dan kerja kerasnya berhasil mengalahkan begitu banyak kerajaan, besar dan kecil, menundukkan para Raja di seantero nusantara, dalam membangun tanah jajahan Oost Nederlands Indie luas dari Sabang sampai ke Merauke, dibawah perintah Raja Belanda dari Eropa. Akan tetapi tanah jajahan yang luas itu tidak berbuat apa-apa pada  anak-anak negeri di tempat kelahirannya sendiri.

Dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya anak-anak negeri melakukan kerja rodi (kerja paksa) yang menguras tenaga tidak berimbalan mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda yang kolonial, membangun prasarana ekonomi: jalan dan jembatan diperintahkan Dandels. Juga menjadi koeli di beragam perkebunan yang diusahakan Belanda dengan imbalan segobang (dua setengah sen uang Belanda) sehari, lalu ditransmigrasikan ke sejumlah tempat di luar pulau Jawa.

Tidak sedikit jumlah mereka yang dieksport ke luar negeri untuk bekerja rodi, antara lain Suriname di Amerika Selatan, dan ke New Caledonia di Timur Australia, untuk menjadi koeli di beragam perkebunan milik kerajaan Belanda dan perusahaan asing lainnya. Dapat dimengerti apabila selama masa penjajahan yang panjang itu muncul dimanamana protes, pembangkangan, penolakan, hingga dengan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang kolonial ketika itu.

Dengan diperkenalkannya Pendidikan Barat, lahir pula gerakan nasional beragam perkoempoelan: Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Jong Bataks Bond. Ada lagi Nederlandsch Indische Padvinderij Vereniging (NIPV), atau Persatuan Kepanduan Hindia Belanda. Kemudian Jong Islamieten Bond dan Jong Islamietiesche Meisjes Bond di Jakarta. Muncul partai-partai: SDI (Sarikat Dagang Islam), PSI (Parteij Sarikat Islam); Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) tanggal 24 Oktober 1943, yang kemudian berubah menjadi Majelis Suro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan partai politik tanggal 7 Nopember 1945. Pada tahun 1909 di Negeri Belanda lahir pula Indische Vereniging (IV), atau Perhimpoenan Hindia, yang berubah menjadi Indonesische Vereniging (IV), akhirnya Perhimpoenan Indonesia (PI). Seluruhnya digerakkan oleh para intelektual muda anak-anak bangsa yang sadar akan penderitaan rakyatnya, untuk menuntut perbaikan nasib yang telah amat lama terabaikan.

Sampai dengan tibanya serangan Jepang ke nusantara, seluruh kebijakan yang diambil kerajaan Belanda di Eropa terhadap tanah jajahan Hindia Belanda Timur, telah menyebabkan yang disebut terakhir menjadi: pemerintah kolonial terlemah di dunia, rakyat buta-huruf terbanyak sejagat, penduduk miskin yang terhina di muka bumi, dan militer yang terlemah wilayah Asia. Meski telah berbuat begitu buruk terhadap anak-anak negeri di tanah jajahan, masih ada Helfferich seorang Belanda yang menimpali dengan ungkapan:“Een Natie van Koelies, en een Koelie onder de Naties” (Sebuah bangsa Kuli, dan Kuli Bangsa-bangsa). Luka lahir dan bathin mendera yang ditinggalkan pemerintahan Hindia Belanda yang kolonial terhadap anak-anak negeri sungguh menyakitkan, sehingga tidak cukup kata dalam perbendaharaan bahasa yang mampu mengungkapkan semuanya. Demikian kegetiran hidup yang dirasakan anak-anak pribumi di tanah tumpah darahnya sendiri ketika itu.

Jepang faham akan duka lahir-bathin yang dirasakan anak-anak negeri di tanah jajahan Hindia Belanda ketika itu, dengan cerdik memanfaatkannya. Itulah sebabnya, Jepang dengan cepat menawarkan janji kemerdekaan kepada rakyat berikut kemakmuran untuk seluruh Asia, sebagaimana gagasan Greater East Asia Co-Prosperity yang dikumandangkannya, lalu menyerukan gerakan 3A (Asia): “Nippon tjahaja Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”. Dengan sendirinya anak-anak negeri bersuka cita di nusantara menyambut kedatangan serdadu-serdadu Jepang, apalagi diiriungi sikap ramah tamah hormat yang dipertontonkan saudara tua pendatang baru ini. Pada tahap ini, keinginan rakyat di nusantara yang diwakili para pemimpinnya sejalan dengan keinginan Jepang, yaitu secepatnya mengenyahkan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial dari bumi pertiwi.

Setelah pemerintahan Hindia Belanda tumbang, rakyat menuntut janji kemerdekaan dari Jepang. Ada anak negeri yang bahkan menyodorkan presiden pribumi dengan para menterinya sekali, akan tetapi saudara tua dari timur ini terpaksa mengulur waktu. Baru setelah anak-anak negeri menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang-orang Jepang menduduki berbagai jabatan yang ditinggalkan Belanda, mereka sadar akan apa tujuan kedatangan orang-orang yang mengaku diri sebagai saudara tua itu. Kini, keinginan rakyat di nusantara dan kepentingan Jepang telah berseberangan, bahkan menuju benturan kepentingan. Anak-anak negeri lalu membayangkan kedatangan penjajahan tahap kedua di nusantara, tetapi kini oleh yang bernama saudara tua dari Asia Timur.

Apa yang segera diperlukan Jepang ketika itu: tenaga kerja, puluhan bahkan ratusan ribu orang anak negeri untuk berkingrohoshi (melaksanakan kerja bhakti) menjadi heiho membantu perajurit Jepang dalam perang Dai Toa Senso guna menghadapi sekutu. Begitu pula romusha yang akan membangun benteng-benteng pertahanan, membuat lapangan terbang, membongkar/pasang rel kereta-api di: Tratak dan Petain, 170 km barat daya Pekan Baru; medirikan kubu-kubu pertahanan, menggali barisan tanggul, menyediakan tempat-tempat perlindungan untuk serdadu-serdadu Jepang, menggali terowongan dan gua tempat persembunyian psukan Jepang, dan masih banyak lainnya. Tenaga kerja diperlukan tidak semata untuk tanah-air, bahkan yang untuk dieksport ke luar negeri sebagaimana yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial silam, tetapi kini oleh pemerintah Fascis Jepang guna memenangkan perang Dai Toa Senso.

Jepang tidak disangkal lagi juga membutuhkan pangan: beras, sayur, daging, buah; dikumpulkan dari para petani, peternak, yang dibayar dengan uang kertas Jepang. Jepang juga memerlukan anak-anak negeri untuk dijadikan polisi yang megamankan masyarakat di garis belakang. Kini serdadu-serdadu Jepang telah menanggalkan semua keramah-tamahan yang ditunjukkan sebelumnya, lalu menukarnya dengan kekerasan sampai kekejaman senjata. Para serdadu Jepang kemudian memperlakukan anak-anak pribumi dengan: kasar, bengis, kejam, agar segera mematuhi perintah. Jepang juga memerlukan bantuan aktif rakyat untuk mempertahankan nusantara dari serangan pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat.

Karena serdadu-serdadu Dai-Nippon telah memperlihatkan keperkasaannya mengusir pemerintah Hindia Belanda dengan mennggalkan bumi nusantara, mengamati kecepatan perubahan prilaku Jepang mengambil alih jabatan penting yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda, anak-anak negeri dan para pemimpinnya di tanah-air terpaksa mengalah. Mereka sadar, Jepang datang ke tanah jajahan yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda untuk merebutnya. Maka guna menghindarkan pertumpahan darah sia-sia melawan pasukan pendudukan Fascis Jepang yang perkasa, kasar, bengis, kejam, dan tidak beradab itu; anak-anak negeri terpaksa mengambil jalan koopertif dengan mengikuti kehendak saudara tua.

Serangan bala tentara Jepang yang telah meluluhlantakkan pasukan SEAC dan pertahanan Hindia Belanda di tanah jajahannya, kemudian diarahkannya ke Australia. Dengan terlebih dahulu menduduki Rabaul yang berada dalam gugusan kepulauan Bismarck, Jepang lalu melangkah ke semenanjung benua kanguru di bagian Utara, guna memotong jalur pengiriman senjata dari Amerika Serikat. Akan tetapi malang, dalam pertempuran Laut Coral (Laut Karang) tanggal 4 Mei tahun 1942, angkatan laut Jepang pimpinan Jenderal Hyakutake terpukul telak dan kalah hingga terdesak mundur, disusul jatuhnya Guadalkanal tanggal 6 Nopember 1942. Sebelumnya, bulan Juni tahun yang sama, empat kapal induk Jepang sarat pesawat tempur berhasil ditenggelamkan Amerika Serikat dekat Midway. Kekalahan terbesar Jepang ketika itu ialah tewasnya laksamana Yamamoto tanggal 1 Maret 1943.

Kendati Jepang terus berusaha menyerang, akan tetapi setelah Jenderal Hyakutake digantikan Jenderal Imamura, mendapatkan penghujung tahun 1942 serdadu-serdadu Jepang terus terpukul mundur dqri Australia Utara. Duet Jenderal Nimitz dari Pearl Harbor dengan Jenderal McArthur yang ditarik Amerika Serikat ke Australia dari Filipina, dan melakukan gerakan “leap frog” (katak lompat) dari pulau ke pulau di gugusan kepulauan: Marshall, Gilbert, Mariana, dan Carolina, memaksa serdadu-serdadu Jepang melakukan strategi perang mundur sambil bertahan secara bergantian.

Dalam periode antara tahun 1942 hingga 1943, Jenderal McArthur berhasil memburu pasukan Jepang yang  mundur bergerak dari Papua kmenuju Morotai, lalu Filipina, kemudian ke Taiwan, akhirnya Okinawa, hingga Jepang ke tanah-airnya sendiri. Dalam gerakan mundurnya sejak dari Filipina, Jepang mempelihatkan perlawanan sengit dengan mengerahkan gelombang squadron pesawat tempur Kamikaze (angin utusan Tuhan) dikemudikan para penerbang berani mati. Mereka menyerang armada kapal perang sekutu yang bergerak dalam formasi menuju perairan Jepang, menyebabkan yang disebut akhir ini banyak yang terbakar dan tenggelam. Gerakan gunting yang dilaksanakan Jenderal McArthur sejak dari Australia membuat bala tentara Jepang yang terdapat di pulau-pulau: Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi terpencil dari induk pasukannya di kawasan Pasifik Barat.

Banyak adegan pertempuran yang mempertontonkan mesin-mesin perang mutakhir yang digunakan Amerika Serikat dan sekutunya disatu fihak, demikian juga Jerman dan Jepang yang menjadi lawan ketika itu, telah diangkat ke layar perak guna memuaskan dahaga ingin tahu orang banyak akan malapetaka besar dunia bikinaan manusia di pertengahan abad ke-20 silam, demi meramaikan panggung-panggung bioskop dunia, yang gemanya terus akan bergaung memasuki abad-abad berikutnya di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, strategi perang, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah menarik perhatian ialah kepahlawanan yang dipertontonkan para perajurit kedua belah fihak yang berseteru di berbagai medan laga: daratan Eropa dan Asia.

Keberhasilan Amerika Serikat dan  sekutunya di Pasifik, juga disusul keberhasilan tentara Inggris mengusir serdadu-serdadu Jepang meninggalkan Birma dari Asia Tenggara, dan memburu semuanya kembali semenanjung Malaya. Kedatangan pasukan Australia yang mulai menduduki nusantara di bagian Timur, membuat pasukan Jepang yang tergunting Jenderal McArthur terkurung di pulau-pulau: Sumatera, Jawa, dan Kalimantan semakin terjepit. Hal ini mebuat nasib anak-anak negeri yang berada dibawah kekuasaannya memburuk, karena keperluan mereka semakin tergantung dari pemerasan milik masyarakat, mulai hasil bumi hingga dengan benda.

Untuk memenuhi keperluan hidup di pulau-pulau: Sumatera, Jawa dan Kalimantan, seperti: pangan, tenaga kerja, dan lainnya, serdadu-serdadu Jepang ini mengandalkan senjata ditangan, sikap kasar, dan kekejaman, agar anak-anak negeri segera mematuhi perintah, dan menyerahkan semua yang dipinta secepatnya. Dengan  demikian Jepang dapat merekrut ratusan ribu pemuda, dari kota hingga desa yang diduduki untuk menjadi heiho dan romusha untuk dikirim ke Singapura, Malaya, Siam (Thailand), Birma (Myanmar), Nikobar, dan Andaman, guna menahan serangan sekutu. Banyak para heiho yang terbunuh untuk umpan peluru yang tidak bersenjata, tenggelam dilaut, hilang tak tentu rimbanya, terlantar kurus kering di rantau orang, terluntalunta menjadi gelandangan di tanah seberang.

Banyak para romusya yang tidak lagi diketahui tempat keberadaannya, karena samasekali tidak terdaftar. Ada kumpulan romusya penggali perlindungan tentara Jepang yang lalu dibunuh setelah menyelesaikan pekerjaan untuk merahasiakan lokasi. Tidak sedikit anak-anak negeri yang menanyakan nasib sanak saudara mereka yang direkrut, akan tetapi penguasa Jepang tidak mengindahkannya. Banyak kampung dan desa yang kemudian kekurangan tenaga kerja untuk mengolah tanah pertanian penghasil pangan yang meng-hidupi rakyat di beragam wilayah tanah-air.

Memasuki akhir penjajahan Jepang yang setahun jagung lamanya, banyak serdadu Jepang yang telah kehabisan bekal karena tidak mendapat bantuan lagi dari induk pasuknnya. Untuk bertahan hidup, mereka lalu menggantungkan hidup kepada makanan pokok rakyat: beras, jagung, ketela dan lainnya. Dengan senjata ditangan dan sikap kasar, serdadu-serdadu Jepang lalu menghimpun hasil pertanian dan menimbun semuanya. Kepada para penghasil pangan setia, Jepang mengharuskan semuanya mengantri untuk mendapatkan jatah pangan. Hal ini membuat berbagai tempat di pulau-pulau: Sumatera, Jawa dan Kalimantan, rakyat lalu menderita kekurangan pangan. Masyarakat yang kelaparan lalu pegi mencari pengisi perut ke hutan dari buah pohon atau umbi yang dapat dimakan. Keracunan pangan lalu terdengar dimana-mana, karena banyak yang tidak tahu lagi bagaimana menyiapkannya sebelum disantap.

Perlakuan serdadu-serdadu Jepang yang terkepung terhadap anak-anak negeri tidak alang kepalang kasar dan menyakitkan. Kepada mereka yang tidak segera menghormat saat bertemu, langsung ditempeleng. Kepada yang tak sudi atau ragu menurut perintah, lalu ditendang dan dipukuli gagang senapan. Mereka yang diketahui bersalah dicemeti lapangan. Musuh dan penghianat yang tertangkap serdadu Jepang langsung dipancung, atau tembak mati. Dalam zaman penjajahan Jepang yang Fascis, tidak ada pengadilan dimana orang dapat membuktikan kesalahan atas perkara yang dituduhkan kepada anak-anak negeri, konon lagi menegakkan kebenaran dan menghormatinya.

Dengan mempertontonkan kekejaman, serdadu-serdadu Jepang berharap anak-anak negeri akan tunduk kepada perintahnya tanpa perlu berfikir. Tujuan Jepang jelas, untuk membangun rasa takut guna menjaga keamanan dan ketenteraman di garis belakang dalam masa pendudukannya. Berbeda sekali pendekatan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial pada zamannya untuk menjaga keamanan dan ketenteraman yang dikenal anak-anak negeri sejauh itu. Di fihak lain bahasa kekerasan dan kekejaman yang digunakan Fascis Jepang berdampak buruk kepada anak-anak negeri, menimbulkan trauma berat dalam jiwa putra dan putri pribumi, karena tidak dapat menemukan dalam perbendaharaan akal-budi mereka, kesalahan silam apa yang pernah mereka kerjakan sehingga nasib begitu buruk dapat menghampiri kehidupan mereka di dunia ini.

Meski pasukan pendudukan Jepang telah berulang kali berbuat kasar dan memperlihatkan kekejamannya, tidak berarti orang-orang pribumi samasekali urung menunjukkan perlawanan. Rakyat Singaparna di Jawa Barat, pimpinan K.H. Zaenal Mustafa menolak seikeirei (menyembah) Tenno Heika yang berada di Tokyo, karena menurutnya menyalahi ajaran Darul Islam yang diyakini rakyat. Sang Kiayi mengatakan sembahyang hanya menghadap Ka’bah di Mekah, Saudi Arabia, bukan ke Tokyo, Jepang, sebagaimana yang diperintahkan perajurit-perajurit Jepang. Pemberontakan Indramayu yang meletus saat itu telah terlebih dahulu dipicu kebencian masyarakat atas prilaku serdadu-serdadu Jepang yang melaksanakan pemerasan atas kekayaan rakyat yang telah melampaui batas.

Pada penghujung pendudukan Jepang, kehidupan dirasakan rakyat emakin menghimpit dari hari ke hari, terlebih akibat blokade yang dilakukan sekutu. Berbagai bahan makanan dan pakaian yang di zaman penjajahan Hindia Belanda banyak didatangkan dari luar negeri, di zaman pendudukan Jepang lalu hilang dari pasaran. Kalau pun ada, akan sangat sukar mendapatkannya, tidak terkecuali obat-obatan. Yang pertama menderita ialah anak-anak para pengungsi yang memerlukan makanan berbahan dasar susu. Kaum ibu harus mengusahakan makanan tambahan bagi anak-anak untuk melengkapi gizi.

Begitu pula dengan pakaian yang tidak lagi dapat dibeli dipasar, sehingga banyak keluarga yang masih mengenakan pakaian yang dibeli di zaman Hindia Belanda; dikenakan terus hingga lapuk di badan. Manakala cabik dimakan usia, tambalsulam bukan lagi halangan. Banyak pakaian yang dikenakan orang yang berlalulalang di jalan-raya yang telah bertambal sulam dimana-mana ketika itu. Berbagai warna kain pun dijahitkan orang dengan tangan menghiasi baju atau celana dari luar. Orang-orang berpakaian compang-camping berkeliaran dimanamana dan menjadi pemandangan sehari-hari di zaman pendudukan Jepang. Ada sementara anak negeri yang telah mengenakan pakaian bahan goni (karung), bahan tenda, dan terpal yang dikupas dari selang air di sejumlah kota; sedangkan di kampung-kampung rakyat telah mengenakan pakaian  kulit kayu dan bagor (karet giling tipis) pengganti kain pembalut badan.

Yang juga hilang dari pasar selama pendudukan Jepang ialah mainan anak-anak yang sebelumnya diperjualbelikan orang di pasar. Orang-orang tua terpaksa membantu anak-anak membuat peralatan bermain untuk anak-anak guna merangsang berfikir dan berkreasi dari imajinasi masing-masing. Alat-alat bemain dibuat dari bahan apa saja yang dapat ditemukan di tempat berdiam. Dengan alat bermain seadanya di zaman pendudukan Jepang, para orang tua terus berusaha mencerdaskan putera puteri mereka, sekaligus mengantarkan anak-anak ini hidup bermasyarakat dengan anak-anak lain di pengungsian. Kaum ibu juga tidak ketinggalan menyiapkan sejumlah mainan bagi anak-anak perempuan agar mereka juga dapat  bergaul dengan lingkungan sebayanya di tempat mereka bermukim.

Selama berdiam di Sidikalang, selain kenalan ayah dan ibu dikemukakan diatas, masih ada tetangga ayah dan ibu yang berasal dari Angkola, yakni: Patuan Sorimuda dari Baringin dengan istrinya tante Bumi, juga Muhammad Hasibuan dengan istrinya tante Rata. Dan yang disebut terakhir adalah adik kandung Hadeli Hasibuan S.H., seorang pengacara ternama di Jakarta. Dengan kian terpukulnya pasukan Dai Nippon dalam perang Dai Toa Senso, maka Perdana Menteri Jepang Koisho tanggal 7 September 1944 di negerinya, dihadapan sidang parlemen, menyatakan dengan resmi akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian janji kemerdekaan ini diulanginya kembali tanggal 29 April 1945, lewat pengumuman resmi pemerintah Jepang.

Zaman Perang Kemerdekaan 

Tarutung 

Ibukota Tanah Toba ini terletak di selatan Sidikalang juga di bagian selatan danau toba. Tidak ada yang menyangka, bahwa kepindahan ayah dan ibu saat ini juga diwarnai perubahan lain perjalanan sejarah dunia, mulai dari Eropa di belahan bumi Barat hingga Asia di belahan bumi Timur, akan tetapi kini dalam arah yang sebaliknya.

a. Perkembangan Dunia Di Eropa.

Dengan keterlibatan Amerika Serikat di Eropa membantu: Inggris, Perancis, dan lainnya menjadi Sekutu di Eropa Barat, lalu Uni-Sovyet (sekarang Rusia) di Eropa Timur, Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler lalu terjepit di tengah medan perang dan berhasil ditaklukkan; Perang Dunia ke-II di Eropa lalu berakhir. Kemenangan pasukan sekutu di Eropa dirayakan besar-besaran oleh masyarakat tanggal 8 Mei 1945. Perang dahsyat itu telah meluluhlantakkan Jerman serta aliansinya oleh gempuran Sekutu yang perkasa, menyebabkan pemerintah Fascis Jerman yang digerakkan Partai Nazi itu terpaksa bertekuk lutut tak bersyarat, lalu menandatangani perjanjian Potsdam (kota kecil dekat Berlin) yang menyakitkan. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa seluruh negeri Jerman harus dibagi kedalam empat sektor sesuai jumlah pasukan Sekutu yang menaklukkannya, yakni: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni-Sovyet.

b. Perkembangan Dunia Di Asia.

Kendati Perang Dunia ke-II telah berakhir di Eropa, akan tetapi hal itu samasekali tidak berlaku di Asia, walau Jepang telah kehilangan sekutu perangnya di belahan bumi Barat. Kini Jepang harus berperang sendirian dengan seluruh kemampuan militer yang dimilikinya berhadapan langsung dengan Amerika Serikat yang dibantu Sekutu perangnya dari Eropa: Inggris, dan Belanda, yang mempunyai kepentingan besar di Asia Tenggara, karena mempunyai tanah jajahan luas dan kaya akan berbagai sumber daya alam yang belum lama dirampas Fascis Jepang. Seteru lain Jepang di Asia Pasifik saat itu ialah Cina Nasionalis pimpinan Jenderal Chiang Kai Shek yang bukan komunis, dan Australia.

Dengan semakin dekatnya Jenderal McArthur dan pasukannya menghampiri perairan negeri Sakura, Jepang memperlihatkan perlawanan yang beragam di laut dan udara. Selain dengan berjenis kapal perang angkatan lautnya, di laut Jepang mengembangkan pula ribuan kapal motor bunuh diri pengantar bom, mulai kapal selam mini bertorpedo dikemudikan perajurit berani mati (jibaku), hingga perahu cepat pengejar kapal perang; seluruhnya disebar ke seluruh lautan diseputar pulau-pulau Negeri Sakura, untuk mengkaramkan armada sekutu yang berani mendekat. Pasukan sekutu yang menyerang benar-benar kewalahan dan memperoleh rintangan besar berhadapan dengan peara perajurit jibaku yang besar jumlahnya dan beragam  ini, karena mampu mengkaramkan banyak kapal. Pasukan sekutu terpaksa berpaling memilih menggunakan  keunggulan teknologi senjata guna memaksa Jepang cepat bertekuk lutut. Pilihan yang diambil kemudian ialah dengan menjatuhkan bom atom yang diberi nama: “Little Boy”.

Dua kota industri di Jepang dipilih menjadi sasaran Little Boy: Hiroshima di pulau Honshu, dan Nagasaki di pulau Kyushu. Bom pertama dijatuhkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dilepas dari lambung pesawat pembom B-29 bernama: “Enola Gay”, pimpinan Kapten Penerbang Warfield Paul Tibbets Jr, yang merenggut nyawa sedikitnya 120.000 orang dalam sekejap, disusul 80.000 yang mati perlahan diterpa badai radio-aktif. Melihat kengerian yang ditimbulkan bom atom pertama yang menghantam Jepang di tanah-airnya, maka pada hari itu juga kabinet Jepang lalu bersidang. Tiga hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan pula di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 dan merenggut 80.000 jiwa seketika. Tak pelak lagi, negara Matahari Terbit itu mengibarkan bendera putih tanda menyerah, sekaligus bersedia mengikuti Jerman menerima perjajian Potsdam tak bersyarat yang memilukan hati para samurai, dan mempermalukan mereka semua.

Pada tangal 14 Agustus 1945 Presiden Amerika Serikat Truman dan Perdana menteri Inggris Lord Attlee lalu mengumumkan ke seluruh penjuru dunia, bahwa Jepang telah bertekuk lutut tak bersyarat. Kemudian Kaisar Hirohito memerintahkan seluruh pasukan Jepang yang terdapat di kawasan pasifik untuk segera “menghentikan perlawanan”. Pilihan kata akhir diambil bukan Kaisar, bukan “menyerah”, untuk tidak terlalu menyakitkan hati bangsanya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Menteri Luar Negeri Jepang: Shigemitsu mengumumkan kekalahan Jepang pada Sekutu ke seluruh penjuru duru duniania, maka Perang Dunia ke II, atau Perang Dai Toa Senso, yang dipicui Jepang di kawasan Asia pun lalu berakhir.

Zaman Demokrasi Parlementer

Kabinet Sukarno-Hatta

Rupanya sejak tanggal 18 Agustus 1945 saat tentara Dai Nippon menyerah tidak bersyarat kepada Sekutu di negerinya hingga dengan tibanya pasukan Sekutu di nusantara tanggal 15 September 1945, telah timbul kekosongan kekuasaan di tanah-air. Dalam masa vakum pemerintahan itu, muncuk keinginan anak-anak negeri untuk menolak kembalinya pemerintah Hindia Belanda yang baru membonceng Sekutu bernama NICA. Orang-orang muda yang merasa bertanggung-jawab atas tanah-airnya lalu mengorganisasi diri dan membangun kekuatan guna menolak kembalinya pemerintahan NICA pasca perang Dunia ke-II.

Negara Republik Indonesia (NRI) lalu diproklamirkan di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945 oleh anak-anak pribumi, dan tidak diakui Belanda maupun Sekutu. Propinsi Sumatera ketika itu masih merupakan sebuah pulau besar berikut semua gugusan pulau berdampingan yang mengitari, dinyatakan sebagai bagian NRI terbarat dengan ibukotanya Medan. Untuk mewakili propinsi paling Barat NRI ini, diangkat Mr.Teukoe Moehammad Hasan sebagai Gubernur dengan wakilnya Dr. Amir. Dengan demikian kedaulatan NRI atas pulau Sumatera dengan seluruh gugusan kepulauan mengitari telah ditegakkan.

Diawal masa kemerdekaan, propinsi Sumatera Utara yang dikenal kini masih merupakan dua keresidenan  yang berdiri sendiri, yakni: Keresidenan Sumatera Timur dengan ibukotanya Medan, dan Keresidenan Tapanuli dengan ibukotanya Sibolga. Pembagian ini masih berasal dari zaman penjajahan kolonial Hindia Belanda sebelumnya.

Meski Gubernur dan Wakilnya telah berada di Medan, akan tetapi pengambilalihan kekuasaan dari Jepang oleh NRI masih berjalan lambat. Banyak warga masyarakat saat itu masih belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi di muka bumi ketika itu oleh terbatasnya sarana komunikasi, transportasi, surat khabar, dan berbagai sumber berita lainnya. Masih terlihat banyak keraguan diantara berbagai kalangan dalam masyarakat tentang kemerdekaan, karena pasukan Jepang ketika itu secara defakto masih mengemban kekuasaan.

Dalam keresidenan Tapanuli saat itu, beredar khabar di satu fihak dari para penyusup yang mengabarkan akan kembalinya pemerintah  Hindia Belanda pasca Perang Dunia ke-II, sedangkan difihak yang berseberangan kaum pergerakan yang menuntut kemerdekaan segera dikumandangkan, dan akan melawan Belanda yang akan kembali menjajah di tanah-air. Inisiatif merdeka lalu terpulang kepada keinginan rakyat banyak di daerah-daerah Sumatera Timur dan Tapanuli, yang ketika itu digerakkan para pemuda berbagai aliran dalam masyarakat termasuk unsur-unsur berpandangan politik aliran-aliran kanan dan kiri.

Baru pada tanggal 17 September 1945, sebulan kemudian, kemerdekaan NRI lalu diproklamasikan kembali di Medan oleh Panitia Kebangsaan. Kemudian pada tanggal 30 September 1945 dibentuklah Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan pada tanggal 2 Oktober 1945 berlangsung pawai besar di kota Medan,  mengibarkan spanduk-spanduk besar bertuliskan ”We are a Free Nation”, “Down with Imperialism” dan lain sebagainya. Latihan-latihan militer pun lalu digiatkan dilaksanakan para pemuda berbagai organisasi pasukan yang melahirkan lasykar-lasykar partikelir. Aktivitas yang diawali dari Sumatera Timur ini lalu menyebar ke seluruh penjuru keresidenan Sumatera Timur lalu menyusup masuk ke keresidenan Tapanuli di Barat.

Pengambilalihan kekuasaan dari Jepang oleh NRI, dilaksanakan anak-anak bangsa yang menyatakan diri telah berdaulat, dimulai tanggal 2 September 1945 dari tangan Jepang oleh NRI di Sumatera Utara, dan berjalan lancar di berbagai tempat, dengan menurunkan Hino-Maru (bendera Jepang) dan menaikkan Merah-Putih. Akan tetapi di sejumlah tempat lainnya, seperti Tebing Tinggi (Deli), hal tersebut menuntut pengorbanan jiwa. Masih banyak terdapat persekongkolan antara pasukan Jepang yang ditaklukkan dengan orang-orang Belanda didalangi pasukan komando yang diterjunkan. Juga antara orang-orang Belanda bekas internir (tahanan) yang telah bebas dengan serdadu-serdadu Jepang, yang memudahkan mereka berkampanye untuk menegakkan pemerintah Hindia Belanda yang baru di Sumatera Timur.

Pada tanggal 3 September 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) terbentuk di Medan. Sadar akan tidak jelasnya sikap Sekutu terhadap NRI di Sumatera Timur ketika itu, timbul perlawanan anak-anak negeri di berbagai tempat terhadap pelaksanaan serahterima kekuasaan dari tangan Jepang; sejumlah usaha partikelir dilaksanakan anak-anak bangsa guna mempertahankan kemerdekaan yang belum lama diproklamirkan.

Orang-orang Belanda yang membonceng Sekutu berusaha dengan keras untuk menegakkan kembali kedaulatan pemerintah Hindia Belanda babak baru, dan mendapat perlawanan masyarakat di Sumatera Timur. Peristiwa tanggal 13 Oktober 1945 di jalan Bali, Medan menjadi awal pemicu benturan antara orang-orang Belanda pendatang dengan anak-anak negeri di Sumatera Timur ketika itu. Demikian pula provokasi yang dilakukan para penyusup Belanda yang menembaki bendera Merah-Putih yang sedang berkibar di halaman asrama BPKI (Badan Pelaksana Kemerdekaan Indonesia) Pematang Siantar. Rakyat yang marah lalubmemburu para provokator ke tempat persembunyian di Hotel Siantar dan membakarnya hingga yang melakukan provokasi terpaksa menyerah.

Pada tanggal 23 September 1945 berdiri pula Barisan Indonesia Muda di Medan yang bersemboyan “merdeka atau mati”. Untuk mempertahankan NRI lahirlah organisasi-organisasi kemasyarakatan pendukung kemerdekaan, seperti: TRI (Tentara Republik Indonesia); ada pula Naga Terbang pimpinan Timur Pane, lalu Harimau Liar dibawah komando Saragih Ras, Halilintar dipimpin Slamet Ginting, Napindo PNI, Brigade Tapanuli, Pesindo PSI (Pemuda Sosialis Indonesia), Mujahidin oleh Masyumi, dan masih banyak lagi lainnya. Lalu dengan diizinkannya berdiri partai politik baru oleh Wakil Presiden, maka disamping PSI, PSII, Masyumi, PNI, yang telah ada, muncul lagi partai-partai baru, baik sayap kanan maupun dari sayap kiri di nusantara; semuanya bahu membahu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan NRI yang telah diproklamasikan ulang di kota Medan.

Derasnya arus informasi yang masuk ke Tapanuli dari segala penjuru tanah-air menyebabkan kaum  pergerakan: pemuda, pemuka masyarakat, kalangan terpelajar di Tarutung lalu menuntut janji kemerdekaan kepada Jepang, lalu menyebabkan ibukota Tapanuli versi Jepang itu bergolak. Masyarakat ingin lebih tegas lagi menuntut kemerdekaan kepada Jepang. Langkah yang baik diperkirakan terwujud tanggal 8 September 1945, menjelang “Hari Raya Idulfitri 1365 H”, setelah para pemimpin pergerakan sehari sebelumnya menganjurkan rakyat dimana-mana mengibarkan bendera Merah-Putih di setiap rumah. Akan tetapi anjuran diserukan masih ditanggapi tidak merata. Baru pada tanggal 14 September 1945, ratusan pemuda dari berbagai pelosok Tanah Batak baru dapat dikerahkan untuk berkumpul di Tarutung berdemonstrasi.

Dalam luapan emosi, para demonstran lalu menuntut “merdeka”, dan massa pun bergerak menuju kantor Cokan (Residen Tapanuli versi Jepang), lalu mendesak agar Jepang segera menyerahkan kekuasaan. Sanyo, seorang putra pribumi yang diangkat Jepang menjadi pejabat di kantor itu, langsung ambil bagian dan segera melakukan serah terima kekuasaan dari Jepang ke NRI di Tarutung cara damai. Maka pada tanggal 3 Oktober 1945, datang keputusan pemerintah NRI di Jakarta yang mengangkat Dr. Ferdinand Lumban Tobing menjadi Residen NRI pertama di Tapanuli dengan wakilnya Abdul Hakim Harahap. Dengan demikian Keresidenan Tapanuli dengan ibukotanya Tarutung resmi menjadi bagian dari NRI .

Pada tanggal 4 Oktober 1945 dibentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) di Tarutung setelah sebelumnya  BKR dibubarkan. Adapun susunan anggota KNI Tarutung mulai ketua hingga para anggotanya, ialah sebagai berikut: Ketua M. Jakoeb Siregar, gelar Soetan Naga; dan para anggotanya: Soetan Koemala Pontas, G. Silitonga, Roefinoes L. Tobing, M. Simatoepang, A. Loebis, M. Siregar, Soetan Soemoeroeng, Radja Djoendjoengan, R. M. Sodjoeangon, Hasan Basjaroedin Nasoetion, dan F. Nasoetion. Dan sidang pleno KNI Tapanuli berlangsung pada akhir tahun 1945.

Kemerdekaan NRI lalu diproklamasikan kembali di Tapanuli, di ibukota Tarutung versi Jepang, pada tanggal 17 Oktober 1945, di Tanah Lapang yang dibanjiri tidak kurang dari 15.000 orang dari seumlah golongan masyarakat Batak datang dari berbagai pelosok Tanah Batak. Pada kesempatan itu dibacakan pula ikrar Rakyat Tapanuli yang menyatakan setia kepada Presiden dan Negara Republik Indonesia. Pemerintah NRI di Tapanuli lalu dibentuk, dan anggotanya dipilih dari orang-orang muda pergerakan, baik Eksekutif maupun Legislatif dengan otonomi penuh yang disepakati saat itu.

Maka pada tanggal 7 Januari 1946 berlangsung rapat Badan Eksekutif pemerintah NRI Tapanuli yang pertama di Tarutung, sekaligus memperkenalkan para pejabat di daerah itu. Dalam rapat kedua yang berlangsung di Sipoholon pada tanggal 16 Januari 1946, diatur pula hubungan kerja antara badan-badan Eksekutif dan Legislatif. Dan pada tanggal 28 Januari 1946 oleh Badan Legislatif disusun aturan baru yang berkaitan dengan Dewan Negeri, sehingga segala ketentuan yang diberlakukan sebelumnya dengan demikian menjadi diperbaharui semuanya. Lalu pada tanggal 15 Mei 1946 ibukota NRI Keresidenan Tapanuli dengan resmi dipindahkan kembali ke Sibolga, bekas ibukota Keresidenan Tapanuli di zaman pemerintahan Hindia Belanda silam.

Terhitung tanggal 17 Agustus 1945, oleh pemerintah NRI Tapanuli ayah lalu dipindahkan dari Sidikalang ke Tarutung, dan diangkat menjadi pegawai menengah bidang kehutanan. Di bekas ibukota pemerintah NRI Tapanuli yang terletak di Selatan danau Toba ini ragam bahasa yang digunakan masyarakat berbeda dari di Sidikalang, dan dinamakan bahasa Toba. Akan tetapi dialek bahasa akhir ini mudah dimengerti ibu karena terdapat banyak persamaannya dengan ragam bahasa Batak yang digunakan orang di Angkola. Di kota besar tanah Toba ini pula lahir anak ibu yang kedua, putri, tanggal ….1944, dan diberi nama si Nurhasni. Kelahiran putri ibu kedua di bekas ibukota Keresidenan Tapanuli itu disusul pula dengan kelahiran anak ibu  ketiga, juga putri, si Butet, tanggal 17 Mei 1945 dan diberi nama si Nilawati.

Padang Sidempuan Pertama

Dari Tarutung, ayah dipindahkan lagi ke Padang Sidempuan, kota yang letaknya lebih ke Selatan. Terhitung tanggal 1 Desember 1946, ayah lalu diangkat menjadi guru “Sekolah Opseter Kehutanan” di ibukota tanah Angkola itu. Opseter kehutanan ketika itu dibutuhkan guna mengambil alih tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan, dan pengolahan hutan memasuki alam kemerdekaan.

Tidak banyak warga masyarakat di Tanah Batak ketika itu yang tahu apa yang sebenarnya sedang berlangsung di muka bumi, oleh miskinnya berita dan terbatasnya sarana perhubungan dan alat komunikasi. Khabar masuk ke Tanah Batak kebanyakan dibawa orang yang bepergian, baik yang disampaikan cara lisan maupun lewat surat yang dibawa. Keadaan diperburuk lagi oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan dunia yang masih rendah oleh belum tersedianya pendidikan yang memadai.

Belum seberapa dalam persen jumlah penduduk di Tapanuli yang pernah duduk di bangku sekolah saat itu; dan kalau ada kebanyakan baru keluaran Sekolah Gouvernement: Volks School 3 tahun, dan lanjutannya Vervog School 2 tahun berbahasa Melajoe tulis Latin. Meski telah ada sejumlah sekolah yang diusahakan masyarakat setempat, seperti madrasah, akan tetapi yang akhir ini lebih memusatkan perhatian pada pengajaran agama Islam ketimbang mengajarkan pengetahuan umum tentang bumi dimana manusia berada. Dengan latar belakang pendidikan yang demikian penduduk di Tanah Batak kebanyakan masih belum mampu mengikuti perjalanan sejarah dunia lewat perkembangan berita yang disampaikan surat khabar.

Lebih sedikit lagi mereka yang pernah duduk di bangku: HIS, MULO, AMS, dan lain diatasnya yang berbahasa Belanda, atau yang berhasil menyelesaikannya. Kebanyakan dari mereka berdiam di kota ketika itu. Itulah sebabnya mengapa perkembangan dunia luput dari pemantauan orang banyak di Tanah Batak termasuk di Padang Sidempuan. Selain dari itu, pesawat radio milik masyarakat yang masih di tahan Jepang, menyebabkan perkembangan keadaan dunia tidak tercermin pada orang banyak pada ketika itu.

Itulah sebabnya tidak banyak orang yang mengetahui di Tanah Batak, bahwa Perang Dunia ke-II telah berganti haluan. Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler yang perkasa di Eropa ketika itu telah ditaklukkan Sekutu pimpinan Amerika Serikat, begitu juga Fascis Jepang pimpinan Jenderal Tojo di Asia telah bertekuk lutut pada Sekutu dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat.

Tersiar khabar di Tapanuli dibawa orang mengabarkan, Belanda akan kembali masuk ke Sumatera Timur untuk memulai pemerintahan Hindia Belanda yang baru, dan serdadu-serdadunya telah tiba di Medan, dan akan segera menuju ke Simalungun untuk menguasai Tapanuli. Masih banyak warga di Tapanuli yang mengira bahwa pemerintah pendudukan Jepang masih berada di Tarutung dan menjalankan mandat Sekutu. Dikhabarkan juga pemerintah peralihan Jepang tengah menantikan timbangterima kepada Sekutu yang akan segera dilaksanakan, meski tanggalnya masih belum lagi diketahui.

Khabar kedatangan serdadu-serdadu Belanda yang tiba di Sumatera Timur, akhirnya sampai juga ke Padang Sidempuan di Angkola. Kaum pergerakan dimotori para pemuda Sumatera Timur dan Tapanuli tidak lagi sudi melihat kembalinya pemerintah Hindia Belanda yang membonceng Sekutu, lalu menghimpun perlawanan. Lahirlah barisan-barisan pembela NRI beragam bentuk dimana-mana di Sumatera Timur dan Tapanuli. Suhu politik di kedua kawasan pun lalu meningkat menuju puncak yang menyulut pecahnya perang.

Belanda lalu memulai agresi militernya yang pertama tanggal 21 Juli 1947, dan menamakan tindakannya aksi polisionil, atau pemulihan keamanan. Diawali melanggar gencatan senjata Medan Area tanggal 14 Oktober 1946, dan Perjanjian Linggarjati tanggal 25 Maret 1947, Belanda memulai agresinya diperintahkan van Mook dari Batavia. Tujuannya jelas, untuk merebut berbagai kawasan di Sumatera Timur dan Tapanuli yang dinilai secara ekonomi dan politik amat penting saat itu, antara laini: sejumlah perkebunan yang terpaksa ditinggalkan Belanda ketika masuknya Jepang.

Belanda mengawali serangan menerobos garis van Mook yang mengitari Medan Area, dilaksanakan Brigade Z pimpinan Mayor Scholten. Belanda rupanya ingin menerapkan theori perang kilat Heinz Guderian dari Jerman yang telah meluluhlantakkan Polandia, tetapi dilakukan di Sumatera Timur. Belanda mengerahkan empat batalyon infantri kendaraan lapisbaja yang dikawal dari udara. Agresi Belanda ini akan dihadapi Divisi X NRI pimpinan Kolonel Hoesin Yoesoef yang bermarkas di Bahjambi, tidak jauh dari Pematang Siantar. Pasukan-pasukan Republik yang terdapat di empat sektor ketika itu, yakni: Medan Utara berpusat di Binjai, Medan Timur berpusat di Batang Kuwis, Medan Selatan berpusat di Tanjung Morawa, dan Medan Barat berpusat di Deli Tua. Setiap sektor pasukan NRI terdiri dari gabungan beragam organisasi perjuangan dan anggota partai politik, seperti: Napindo (PNI), Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Mujahidin (Masyumi) didatangkan dari Aceh. Ada lagi Marechaussee (kepolisian), Tentara Republik Indonesia (TRI), TRIP (TRI Pelajar), Brigade Tapanuli, dan berbagai lasykar rakyat, seluruhnya ditaksir berkekuatan 20.000 orang  dipersenjatai.

Tepat jam 05.30 pagi, Belanda tiba-tiba memulai agresinya dengan membuka serangan udara ke pertahanan NRI sektor Medan Utara, menembaki kota Binjai dan markas Resimen I dengan senapan mesin serta menjatuhkan bom. Serangan datang bertubi-tubi dan mematahkan perlawanan sektor yang dinilai terkuat dari lainnya yang dipersenjatai ketika itu. Setelah melumpuhkan sektor Medan Utara, Scholten dengan cepat memutar haluan ke Selatan, lalu Timur, dan berbalik ke Utara dan menghantam pertahanan di sektor Medan Barat dari belakang, setelah sebelumnya menghujani sektor tersebut dengan serangan udara bersama sektor Medan Timur. Melihat kedatangan serdadu-serdadu Belanda dari belakang yang tidak disangka-sangka, pertahanan sektor itu lalu porak-poranda, dan pasukan NRI terdiri dari berbagai organisasi, kebanyakan masih partikelir, tidak berpengalaman, dan belum tahu strategi dan doktrin perang, lalu kocar-kacir berlarian tunggang langgang untuk menyelamatkan diri.

Komunikasi pasukan dengan markas NRI di Bahjambi rupanya telah lebih dahulu diputus Belanda, sehingga pasukan-pasukan yang ada di lapangan tak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Pada saat yang sama komandan Divisi X pun tengah bepergian ke Aceh, dan disana pun ia tidak tahui apa yang telah terjadi di medan perang. Pasukan Belanda dengan cepat menduduki Binjai, Deli Tua, Pancur Batu, Tembung dan Tanjung Morawa termasuk daerah-daerah mengitari. Serangan infantri Belanda dengan tembakan udara ke markas-markas TRI di Medan, termasuk pemboman ke sejumlah tempat yang dianggap strategis, menimbulkan banyak korban dan penderitaan warga masyarakat di Deli Timur ketika itu.

Agresi militer Belanda di Sumatera Timur ketika itu melahirkan gelombang arus penduduk yang mengungsi  dari berbagai daerah konflik di Sumatera Timur menuju wlayah NRI atau republik di Tapanuli. Dalam  gelombang pengungsian yang bergerak kacau-balau, selain masyarakat sipil yang berusaha menyelamatkan diri, ternyata terdapat juga seumlah lasykar yang terpukul mundur, antara lain yang dipimpin Mayor Bejo dan Mayor Malao. Sampai tanggal 20 September 1947, jumlah pengungsi dari Sumatera Timur tidak kurang dari 150.000 orang. Mereka adalah orang-orang yang tidak sudi berdiam di daerah-daerah pendudukan Belanda, dan berbondong-bondong meninggalkan: Binjei, Tanjung Pura, Pancur Batu, Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Rampah, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Kabanjahe, beramai-ramai mengungsi menyelamatkan diri ke berbagai daerah republik untuk mencari perlindungan.

Sejak ibukota keresidenan Tapanuli dipindahkan dari Tarutung ke Sibolga, terhitung tanggal 10 Oktober 1947 ayah lalu diangkat menjadi Kepala Kehutanan Keresidenan Tapanuli yang berkedudukan di Sibolga. Melihat agresi militer Belanda yang melanda Sumatera Timur, ayah lalu memutuskan pergi seorang diri ke Sibolga untuk melaksanakan tugas Kepala Kehutanan NRI, dan menitipkan ibu dengan kedua anaknya di Padang Sidempuan bersama Ompung Maimunah di jalan Lubuk Raya no.2, Tanah Lapang.

Sibolga

Agresi militer Belanda yang pertama sesungguhnya telah dimulai tanggal 12 Mei 1947, karena di pantai Barat pulau Sumatera, kapal perang JT-1 dari Angkatan Laut Belanda telah memasuki teluk Sibolga dan menghujani ibukota keresidenan Tapanuli itu dengan tembakan meriam dari laut 45 menit lamanya yang menyebabkan kebakaran besar di kota itu. Penduduk Sibolga lalu berbondong-bondong meninggalkan ibukota Tapanuli itu menuju pedalaman untuk menyelamatkan diri, menyebabkan kota pelabuhan itu berubah menjadi kota mati.

Agresi militer Belanda bulan Juli ini membuat wilayah Tapanuli menghadapi masalah besar oleh aliran ratusan ribu pengungsi dari Sumatera Timur, termasuk lasykar dan tentara yang terus-me-nerus terpukul mundur oleh tekanan Brigade Z pimpinan Mayor Scholten. Panitia penampung pe-ngungsi pun lalu di bentuk di berbagai kota di Tapanuli, seperti: Sipangan Bolon, Sidikalang, Taru-tung, Balige, Padang Sidempuan dan lainnya; mendirikan Palang Merah, dan kantor-kantor pendaf-taran, serta penerimaan pengungsi gawat darurat.

Guna menyediakan kebebasan bergerak kepada pemerintah NRI keadaan darurat, oleh Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Tapanuli, jumlah kabupaten yang terdapat dalam keresidenan Tapanuli ditingkatkan dari 4 (empat) menjadi menjadi 9 (sembilan), dan ibukota keresidenan lalu dipindahkan dari Sibolga yang sebenarnya, dinamakan: Sibolga I ke Aek Sitahuis atau Naga Timbul, dinamakan: Sibolga II sebelas kilometer dari kota Sibolga. Langkah pemecahan wilayah ini diambil untuk menghindarkan lumpuhnya pemerintah NRI Tapanuli, apabila serdadu-serdadu Belanda dalam agresi selanjutnya berhasil menduduki salah satu kabupaten di Tapanuli.

Pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Keresidenan Tapanuli mencetak ORITA (Oeang Repoeblik Indonesia Tapanuli) pecahan Rp.5,- dan Rp.10,- untuk penukar URIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Sementara) pecahan Rp.100,- keluaran Pematang Siantar, yang terlalu besar untuk dipakai berbelanja, karena banyak dibawa pengungsi yang datang dari Sumatera Timur masuk ke Tapanuli ketika itu. Sejalan munculnya ORITA, beredar pula uang palsu dilakukan orang-orang yang sengaja ingin mengais kesempatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat pedalaman.

Ditengah suasana yang masih belum menentu, dan tekanan angkatan laut Belanda yang terus berusaha  menduduki Sibolga di pantai barat pulau Sumatera, maka setelah beberapa lama bekerja di ibukota keresidenan Tapanuli, ayah lalu memutuskan kembali ke Padang Sidempuan dan melanjutkan pekerjaan sebelumnya sekaligus berkumpul dengan keluarga. Perjalanan kembali dari Sibolga terpaksa di tempuh dengan berjalan kaki dalam rombongan lewat hutan, untuk menghindarkan berjumpa dengan anggota badan  intelijen Belanda yang mungkin tengah berkeliaran.

Padang Sidempuan Kedua

Dahaga khabar sangat dirasakan para intelektual dan anak-anak bangsa yang pulang dari perantauan, baik memilih tinggal di perkotaan emikian pula di desa-desa di Tapanuli Selatan ketika itu, menjadi beban berat dirasakan dalam perjalanan waktu. Berjenis pesawat radio milik masyarakat yang sebelumnya disita Jepang belum juga dikembalikan, menyebabkan perkembangan dunia dan tanah-air ketika itu luput dari pemantauan warga masyarakat yang berdiam di Tapanuli Selatan.

Tidak ada lagi jalan berita dari Sumatera Timur, karena telah dibelokade Belanda seluruhnya. Tidak banyak  yang tahu di Tapanuli tanggal 25 Desember 1947 Negara Sumatera Timur telah berdiri. Orang-orang Republik yang masih berdiam di berbagai kota pendudukan banyak menolong warga masyarakat di pedalaman mendapat khabar terbaru. Kurir Kantor Residen Sibolga II sering menyebarkan berita terbaru kepada warga NRI di pedalaman, antara lain: pertemuan Hoge Veluwe di Nederland, persetujuan Linggarjati, persetujuan di atas Kapal Perang Amerika Serikat Renville, berdirinya Komisi Tiga Negara (KTN) yang menengahi pertikaian Indonesia dengan Belanda di lapangan. Inggris dikhabarkan telah menyatakan kekecewaannya pada Belanda tanggal 21 Juli 1947 dan mengatakan tidak terikat lagi pada perjanian Linggarjati. Belanda lalu melampiaskan kekecewaannya dengan menyerang Republik dari Laut dan Udara. Kaum buruh dan mahasiswa Australia lalu melancarkan demonstrasi di negaranya ke kedutaan Belanda untuk menyampaikan protes. Dewan Keamanan PBB di New York kemudian membahas persoalan Indonesia di akhir bulan Juli tahun yang sama.

Surat kabar Waspada pimpinan Mohammad Said yang terbit di Medan, diperdagangkan orang sampai ke Rantau Prapat. Semakin jauh selembar surat kabar dari tempat penerbitannya berada, akan semakin mahal harganya. Di Simangambat yang berada dalam kecamatan Sipirok saat itu, koran Waspada usia tujuh hari dihargai orang sekaleng beras. Banyak orang yang tidak terlalu mempedulikan isi berita yang terdapat dalam surat khabar, seperti keberhasilan Belanda menduduki sejumlah daerah Republik di Tapanuli Selatan atau tempat lainnya, akan tetapi bagi kebanyakan orang adanya berita saja seakan telah mengikuti perkembangan dunia dari tempat berada.

Ada juga khabar yang dibawa rombongan orang-orang muda melakukan “Long March” dari Tanjung Karang (Lampung) menuju Kota Raja (Banda Aceh) dengan berjalan kaki. Rombongan yang dipimpin Letnan I Kohar Chourmain itu tiba di Simangambat (Sipirok) tanggal 24 April 1946. Mereka menyampaikan berita simpati dunia kepada perjuangan bangsa Indonesia. Juga disampaikan sejumlah kejadian penting di tanah-air yang menyita perhatian masyarakat saat itu; disampaikan langsung ke tengah-tengah kerumunan orang banyak di lapangan kota dan halaman desa yang disinggahi sepanjang perjalanan Long March yang meletihkan itu.

Khabar kembalinya pemerintah Hindia Belanda  di Sumatera Timur bernama NICA diketahui orang di Tapanuli dibawa orang yang berjalan kaki. Begitu pula tentang pemuda berbagai organisasi yang menentangnya disana. Di fihak berseberangan ada pula kelompok orang-orang pribumi yang meragukan kemampuan bangsanya untuk merdeka, apalagi berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda yang telah mendiami nusantara berbilang abad lamanya. Terlebih mereka yang masih setia dan pernah berdinas di zaman penjajahan Hindia Belanda silam, yang dinamakan “zaman normal”, antara lain: para pamong (Demang, Kuria, dan lainnya), guru-guru sekolah Melayoe, kaum ambtenar (pegawai) berbagai pelayanan masyarakat di pulau-pulau  Jawa dan Sumatera dan lainnya.

Begitu juga diantara kalangan yang pernah mengenyam pendidikan Barat dari rendah hingga tinggi sat itu. Banyak yang mengetahui besarnya dukungan Belanda kepada Sekutu di Eropa dalam Perang Dunia ke-II silam, sebelum tanah jajahan Hindia Belanda di Asia Tenggara jatuh ke tangan Jepang. Mereka tampaknya masih tidak habis pikir bagaimana anak-anak negeri kebanyakan tidak bersekolah dan masih buta huruf ini nantinya akan mampu mengurus sebuah negara, lalu mempertahankannya dari serangan Belanda yang berpengalaman perang didukung Sekutu dengan senjata moderen.

Anak-anak negeri berseberangan pandang lalu terpolarisasi di Tapanuli Selatan, meski batas-batasnya tidak terlihat jelas. Masing-masing kubu berusaha membangun kekuatan dan mencoba merebut hati rakyat dari kota hingga ke desa, menimbulka ketegangan hidup dalam masyarakat. Ketegangan ini mempengaruhi juga hubungan kekerabatan yang selama ini diatur menurut adat Batak. Ketegangan memenuhi masyarakat  mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti: pangan, sandang, papan, pekerjaan, keamanan, keadilan didepan hukum, dan masih banyak lainnya. Desas-desus siapa yang mendukung perjuangan NRI di Tapanuli; bisik-bisik siapa yang mendukung kembalinya pemerintah Hindia Belanda yang baru tersebar dalam masyarakat dan menjadi rahasia umum. Ada juga desas-desus tentang orang yang menjadi kakitangan NICA di daerah Republik; semuanya mengusik ketenteraman hidup rakyat ketika itu.

Tekanan militer Belanda dibantu Sekutu dari luar di satu pihak, dan perjuangan anak-anak negeri pendukung kemerdekaan dari dalam di pihak lain, membuat kehidupan masyarakat di Tapanuli Selatan terhimpit beban politik. Tidak mudah menentukan pilihan saat itu termasuk di ibukota Tapanuli Selatan Padang Sidempuan. Memilih ikut pemerintah Hindia Belanda yang baru dijanjikan pekerjaan, gaji menarik, pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya; atau memilih republik dengan janji hidup sejahtera setelah merdeka, kendati terpaksa hidup dalam kekurangan sampai waktu yang belum dapat ditentukan; mengakibatkan orang  menentukan pilihan berangkat dari keyakinan sendiri, dan latar belakang hidup sebelumnya.

Dua kubu yang berseberangan kepentingan di Tapanuli Selatan ketika itu, lalu membangun kekuatan di tingkat daerah, yang kemudian merambah ke tingkat nasional dan internasional, menyebabkan suhu politik ketika itu dimana-mana meningkat. Belanda memanfaatkan situasi dengan melakukan Politionele Actie (aksi polisionil) pada bulan Juli tahun 1947 yang pertama, karena dari sudut pandangnya perlu diambil langkah untuk menertibkan kehidupan masyarakat di bekas tanah jajahan Hindia Belenda, agar pemerintah NICA yang baru bediri dapat berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi anak-anak negeri dari fihak republik yang berseberangan memandang dari kacamata sebaliknya. Belanda telah melakukan agresi militer terhadap NRI yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta; semakin memperjelas sikap kubu-kubu yang berseberangan termasuk para simpatisan masing-masing.

Mundurnya pasukan NRI dan sejumlah lasykar ketika itu, selain terpukul oleh serangan Belanda setelah  serdadu-serdadu dari negeri Belanda mendarat di pantai cermin lalu menduduki Deli Serdang dan Simalungun, juga dalam rangka mematuhi perintah PBB untuk melaksanakan gencatan senjata, dan menetapkan garis demarkasi di lapangan. Oleh kurangnya koordinasi lapangan dan minimnya sarana komunikasi antar pasukan, mereka yang dipersenjatai dan begerak mundur menjadi sangat berdekatan. Sebagai akibatnya timbul pertikaian diantara para pemanggul senjata yang memperebutkan supremasi  territorial, harta, dan lain sebagainya. Yang disebut akhir ini menjadi penyebab mengapa perang antar lasykar di Tapanuli Selatan tidak dapat dihindarkan saat itu.

Selain oleh kurang koordinasi, komandan lasykar-lasykar bergerak mundur ini juga memperlihatkan prilakunya kurang terpuji, menyebabkan pertikaian yang timbul dalam daerah operasi yang semakin kecil tidak pernah berkesudahan. Sebagai akibatnya, senjata di garis belakang banyak digunakan untuk menghadapi kawan seperjuangan, bahkan kerabat dekat untuk kepeningan pribadi dan kelompok. Keadaan diperuncing lagi dengan keterlibatan sanak saudara pimpinan pasukan. Sikap tidak disiplin para pemimpin pasukan di garis belakang, menjadi salah satu penyebab mengapa perang saudara di Tapanuli Selatan tidak dapat dielakkan, dan perlawanan terhadap Belanda tidak memperlihatkan persatuan.

Sebagian dari Brigade A (bekas lasykar Brigade Naga Terbang pimpinan Mayor Timur Pane), yang terpaksa mundur masuk ke Tapanuli Selatan lewat Asahan dan Labuhan Batu lalu menetap di Gunung Tua. Brigade ini rupanya tidak memberi tahu kedatangannya pada Brigade B (Brigade Tapanuli) yang saat itu bermarkas di Padang Sidempuan, yang menguasai daerah itu. Hal ini menyebabkan kompi Brigade B pimpinan Letnan I Sutan Muda Harahap yang bermarkas di Gunung Tua harus meninggalkan pos tempatnya bertugas, dan melapor kepada pimpinan Batalyon di Padang Sidempuan: Kapten Koima Hasibuan. Di ibukota tanah Angkola itu pula bermarkas Brigade B pimpinan Mayor Bejo, dan salah satu resimennya dipimpin: Mayor Maraden Panggabean, dan sebuah batalyonnya dipimpin: Kapten Koima Hasibuan. Perbuatan Brigade A diatas menimbulkan ketegangan militer di Angkola, dan perang saudara pun tidak dapat dihindarkan dan berkecamuk di Sipirok tujuh hari lamanya. Banyak pasukan dari kedua belah fihak yang gugur, tertembaknya orang-orang tak bersalah, terbuang amunisi sia-sia, dan kerugian harta benda yang percuma dan sangat disesalkan.

Agresi militer Belanda yang sama juga menyebabkan pasukan Brigade A (bekas Harimau Liar pimpinan Jakub Siregar, Saragih Ras, dan Payung Bangun), mundur ke perbatasan Simalungun dan Karo. Karena mereka kurang disukai masyarakat setempat akibat politik divide et impera warisan penjajahan Hindia Belanda silam, maka oleh Mayjen Dr. Gindo Siregar selaku Gubernur Militer Daerah Tapanuli/Sumatera Timur, pasukan ini dibolehkan pindah ke daerah Sipirok. Padahal, di kota ini Kapten Koima Hasibuan telah menempatkan sebuah kompinya dipimpin Letnan I August Marpaung. Kompi akhir ini, lebih disukai masyarakat Sipirok dalam pergaulan sehari-hari, ketimbang yang hijrah dari perbatasan Simalungun dan Karo, lalu menyebabkan perselisihan diantara para pemanggul senjata. Para pendatang dari perbatasan Simalungun dan Karo rupanya kurang menghargai keluarga “si Pungka Huta” (Pendiri Kampung) di tempat mereka berdiam yang amat dihargai di kalangan masyarakat Batak tanah Angkola. Begitu juga adat setempat yang menghormati orang tua oleh orang muda, yang kurang mendapat perhatikan para pendatang bersenjata yang terpukul mundur.

Lalu mundur lagi pasukan Naga Terbang pimpinan Habiaran Pane yang bergerak dari Tarutung dan Pahae untuk bergabung dengan induk pasukannya yang telah berdiam di Sipirok dan Padang Lawas. Berkat campur tangan Residen Tapanuli, Dr. Lumban Tobing saat itu, perseteruan antar pasukan dapat dielakkan. Dan dengan dinonaktifkannya Mayor Timur Pane, dan dibubarkannya Brigade Naga Terbang, serta dilucutinya persenjataan mereka oleh pasukan Kapten Koima Hasibuan, keamanan dan ketertiban di Tapanuli Selatan kemudian menjadi tanggungjawab Resimen Mayor Maraden Panggabean. Pada suatu hari, malam dipertengahan tahun 1948, pasukan Mayor Malau bekas Brigade A yang pernah dipimpin Mayor Bejo, melakukan serangan pada Batalyon VI dan menghalaunya meninggalkan Sipirok. Batalyon ini lalu mundur, ldan melapor kepada induk pasukannya di Padang Sidempuan. Setelah beberapa hari Mayor Malau dan pasukannya menduduki Sipirok, Mayor Bejo bersama pasukannya lalu datang dari Padang Sidempuan untuk membebaskan kota itu. Setelah bertempur hampir seharian ditengah kota, pasukan Mayor Malau kemudian melarikan diri, dan meninggalkan kota itu dalam keadaan kacau balau.

Begitulah, pada suatu malam setelah berdiam di Sipirok empat bulan lamanya, pasukan Brigade A menyelenggarakan satu rapat rahasia untuk melakukan makar di Padang Sidempuan. Rapat yang dihadiri pimpinan dan staf  Brigade bermaksud menghancurkan Resimen Mayor Maraden Panggabean dan Batalyon Kapten Koima Hasibuan. Hasil pertemuan lalu dibocorkan seorang ibu kepada Wedana Sipirok. Menyadari malapetaka yang akan ditimbulkannya, sang pamong mengutus seorang kurir dalam jalur pemerintah untuk bertemu langsung dengan Mayjen Dr. Gindo Siregar (Gubernur Militer) dan Soetan Doli Siregar (Bupati Padang Sidempuan), agar berita segera mendapat tanggapan dari kedua komandan. Laporan kurir tidak memperoleh tanggapan, karena dianggap tidak akan sampai hati melaksanakan perbuatan itu.

Dua hari setelah pertemuan rahasia di Sipirok berlangsung, maka pada tanggal 10 Februari 1948, pasukan Brigade A berangkat menerobos keheningan malam menuju ibukota Angkola, dan menjelang subuh mereka telah sampai di luar kota. Lalu pada jam 05.00, diam-diam dilancarkan seragan ke Batalyon Koima Hasibuan berhasil, karena pasukan akhir ini tengah tidur lelap di tangsi militer, dan dengan sendirinya tidak dapat memberikan perlawanan. Kapten Koima Hasibuan sendiri tewas, dan anggota pasukan yang hidup kemudian dilucuti. Begitu pula komandan Resimen Mayor Maraden Panggabean tidak dapat berbuat apa-apa, lalu ditawan Brigade A di Sipogu, kecamatan Sipirok. Kompi yang dipimpin Letnan I August Marpaung, anak buah Kapten Koima Hasibuan yang sedang bertugas di Sipirok, samasekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Ia pun lalu ditawan anggota pasukan Brigade A yang kembali dari Padang Sidempuan menuju induk pasukannya di Sipirok.

Dalam situasi genting menjelang agresi militer Belanda kedua, Gubernur Militer Mayjen Dr. Gindo Siregar yang bertindak mewakili pemerintah pusat dari Jakarta, lalu mengeluarkan pegumuman yang mengatakan: Tapanuli Selatan berada dibawah Brigade A, dan semua anggota pasukan Resimen Mayor Maraden Panggabean termasuk Batalyon Kapten Koima Hasibuan dinonaktifkan. Kemudian wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta, mengeluarkan surat keputusan melalui Panglima Sumatera Jenderal Soeharjo Hardjowardjo, memerintahkan seluruh tawanan Brigade A di Sipogu dipindahkan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian telah berlangsung pengambilalihan kekuasaan (coup d’etat) militer oleh Brigade A terhadap Brigade B di Tapanuli Selatan yang tidak dapat dipersoalkan lebih jauh keabsahannya.

Diantara anggota pasukan Batalyon Koima Hasibuan yang gugur dalam makar di Padang Sidempuan ialah tulang Amir Samsi Harahap, kahanggi ibu dari Pargarutan Gunung Manaon, anak sulung Ompung Sutan Pamusuk. Ayah yang tengah berada di Padang Sidempuan saat itu, lalu bersama ibu ikut mencari kerabat dekat yang tewas dalam peristiwa berdarah tanggal 10 Februari 1948 di ibukota tanah Angkola, untuk diselesaikan menurut agama Islam dan adat Batak. Almarhum tulang dimakamkan sebagaimana yang dikehendaki kaum kerabat yang tengah berduka saat itu. Ompung Sutan Pamusuk sangat bergembira atas apa yang telah dilakukan ayah dan ibu terhada mendiang putra sulung itu.

Kabinet Darurat

Agresi militer Belanda, atau oleh Belanda disebut Politionele Actie, kedua muncul oleh perubahan sikap Amerika Serikat di PBB kepada perjuangan rakyat Indonesia pada ketika itu. Awalnya negeri Paman Sam berpihak kepada Belanda, dan belum bersedia mengakui kehadiran NRI yang dipimpin Presiden Sjafrudin Prawiranegara. Akan tetapi setelah mengetahui tindakan Wakil Presiden Dr. Monammad Hatta, kala itu merangkap Perdana Menteri dalam Kabinet Darurat NRI (7 Desember 1948-13 Juli 1949), yang dengan tegas menentang pemberontakan yang dilakukan PKI di Madiun, lalu mengirim pasukan Siliwangi dari Jawa Barat dipimpin Kolonel Abdul Haris Nasution tanggal 18 September hingga 7 Desember 1948 untuk menumpasnya; lalu menjadi yakin dan dengan cepat menukar haluan.

Negara Paman Sam itu kemudian meninggalkan Belanda dalam sidang PBB, dan beralih kepada NRI. Pemerintah Belanda yang merasa kesal dan kecewa pada Amerika Serikat ketika itu, lalu menyuruh Jenderal Spoor mengeluarkan perintah harian di Batavia tanggal 18 Desember 1948. Dan, pasukan Belanda pun kemudian bergerak menerobos garis perbatasan yang disepakati oleh kedua belah pihak di Sumatera Timur pada keesokan harinya.

Sekembalinya dari Sibolga, hari kedua setelah agresi militer Belanda berlangsung, ayah kembali menjadi guru, tetapi kini guru SMA Swasta di Padang Sidempuan, sekaligus bertugas di Sekretariat Front Republik Indonesia di kota itu. Ayah mengajar bersama putra-putra daerah yang juga mengungsi ke Padang Sidempuan dari tanah perantauan karena masuknya Jepang, antara lain: Jawa, Sumatera Timur, dan tempat lainnya saat itu. Semuanya berujuan mengisi waktu luang sekaligus menyiapkan generasi muda lewat pendidikan. Sekolah SMA itu terletak di Padang Balakka tidak jauh dari Tanah Lapang. Banyak anak-anak muda yang putus sekolah ketika itu yang menggunakan kesempatan meneruskan pelajaran ke SMA Republik, termasuk para anggota tentara pelajar yang sedang tidak bertugas. Setelah kemerdekaan, banyak dari lulusan sekolah Padang Balakka itu yang melanjutkan pelajaran ke pulau Jawa, memasuki berbagai perguruan tinggi, menekuni berjenis bidang ilmu, seperti: teknik, kedokteran, hukum, dan lainnya, yang mengantarkan mereka berkarir di bidang-bidang pemerintahan dan swasta.

Menjelang datangnya agresi militer Belanda kedua, pemerintah NRI di Jakarta lalu membebastugaskan Mayjen Dr.Gindo Siregar dan digantikan Dr. F. Loemban Tobing, dan yang akhir ini sekaligus merangkap Residen Tapanuli, guna mengkonsolidasi perlawanan terhadap Belanda. Dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua yang dapat menimbulkan banyak korban di berbagai daerah republik, baik kota maupun desa, demi untuk senantiasa menghadirkan pemerintahan NRI yang berdaulat, wilayah Tapanuli Selatan kemudian dibagi menjadi tiga kabupaten, masing-masing:

1. Kabupaten Padang Sidempuan, dengan ibukotanya: Padang Sidempuan.

Terdiri dari kewedanaan Padang Sidempuan dan kewedanaan Sipirok,

2. Kabupaten Batang Gadis, dengan ibukotanya Panyabungan.

Terdiri dari seluruh Mandailing, Ulu, Pakantan dan Batang Natal,

3. Kabupaten Padang Lawas dan Barumun, dengan ibukotanya Gunung Tua.

Terdiri dari Padang Lawas dan Barumun.

Dengan demikian apabila sebuah kabupaten jatuh ke tangan Belanda, maka kabupaten yang belum jatuh akan dengan sendirinya menjadi pusat pemerintahan Republik di Tapanuli Selatan.

Setelah mendapat gempuran bertubi-tubi dari laut, Sibolga akhirnya jatuh ke tangan Belanda tanggal 20 Desember 1948. Dengan jatuhnya ibukota Tapanuli itu, pemerintah NRI memutuskan untuk melebur semua lasykar perjuangan yang ada, dan menugaskan pasukan republik pimpinan Mayor Bejo menahan serangan serdadu Belanda yang datang dari arah Barat. Pada tanggal 28 Desember 1948, pasukan Belanda telah tiba di jembatan Batang Toru, dan jembatan sepanjang hampir 100 meter itu telah terlebih dahulu diruntuhkan pasukan Republik pimpinan Kadiran agar tidak dapat dimanfaatkan pasukan Belanda.

Untuk menahan masuknya pasukan Belanda dari arah Barat, tentara NRI dan para lasykar diperintahkan  melakukan taktik bumi hangus. Dengan demikian, seluruh jembatan yang menuju ke ibukota Angkola harus diruntuhkan, pohon-pohon yang berdiri sepanjang jalan-raya ditumbangkan ke tengah jalan, jalan-raya yang rata diberi berlubang dimana-mana agar kendaraan militer Belanda tidak dapat melewatinya, bangun-bangunan dan gedung yang berdiri yang akan digunakan Belanda untuk markasnya dibakar atau diruntuhkan.

Semua langkah bumi hangus yang dilakukan pasukan republik ketika itu, hanya memperlambat gerakan serdadu-serdadu Belanda yang berpengalaman perang, lengkap dengan persenjataan dan kendaraan, lagi terlatih. Mereka selalu mengungguli pasukan republik di berbagai front di wilayah Tapanuli Selatan saat itu. Maka pada tanggal 1 Januari 1949, serdadu-serdadu Belanda masuk ke Padang Sidempuan dari arah Barat dan mendapati ibukota Angkola itu habis di bumi hangus dan ditinggalkan warganya.

Pemerintah NRI kabupaten Tapanuli Selatan pimpinan Bupati: Sutan Doli Siregar, Patih: Ayub Sulaiman Loebis, dan Wedana: Maraganti Siregar gelar Ompu Sahang, dan kepala persediaan makanan rakyat: Kalisati Siregar, telah meninggalkan Padang Sidempuan menuju Sipirok unuk meneruskan perjalanan ke Panyabungan, ibukota Kabupaten Batang Gadis. Di Kecamatan Sipirok, perlawanan terhadap serangan  Belanda selain oleh pasukan republik pimpinan Mayor Bejo, juga oleh yang dinamakan AGS (Angkatan Gerilya Sipirok) pimpinan Sahala Muda Pakpahan yang bertugas sebagai komandan dengan wakilnya Maskud Siregar. Adapun angkatan akhir ini baru dilantik oleh Wedana sekaligus PPK (Pimpinan Pertahanan Kewedanaan) Sipirok tanggal 3 Januari 1949. Banyak bekas para lasykar yang terpukul mundur dari Sumatera Timur dalam agresi militer Belanda yang pertama, lalu direkrut menjadi anggota AGS, antara lain: bekas pasukan Naga Terbang, bekas anak buah Kapten Koima Hasibuan, anggota kepolisian Sipirok; seluruhnya dipersenjatai senapan locok yang ada ketika itu.

Pada tanggal 5 Januari 1949 pasukan Republik melancarkan serangan terhadap Belanda yang menduduki  Padang Sidempuan dari Sipirok, dan berhsil memasuk kedalam kota. Akan tetapi balasan mortir yang bertubi-tubi dihamburkan serdadu-serdadu Belanda bukan imbangan pasukan republik. Yang akhir ini  membuat pasukan penyerang harus mundur dan kembali ke Sipirok membawa serta yang gugur dan luka. Pada tanggal 21 Januari 1949 kota Sipirok diserang oleh serdadu-serdadu Belanda, dan Pemerintahan NRI di kota itu terpaksa mengungsi ke Arse, dan markas AGS terpaksa dipindahkan ke Bukit Maondang, 3 km dari Sipirok.

Pada tanggal 30 Januari 1949, Binanga Siregar, selaku Wakil Residen Tapanuli mengunjungi Bukit Maondang dan Arse di Tapanuli Selatan untuk menyaksikan dari dekat pertahanan republik di garis depan. Keesokan harinya Wakil Residen bersama Wedana Sipirok berpidato dihadapan rakyat tentang isi surat Residen Tapanuli ketika itu yang mengutip berita-berita yang disiarkan: “All Indian Radio” dan “Radio Australia”, bahwa rakyat Indonesia telah berhasil melalui diplomasi di PBB. Juga tentang akan adanya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh pemerintah Belanda di Den Haag.

Pada tanggal 1 Februari 1949 Ayub Sulaiman Lubis dan Kalisati Siregar berangkat ke Angkola Jae untuk melanjutkan perjalanan ke Mandailing. Keesokan harinya jalan yang sama dilalui pula oleh Binanga Siregar, Sutan Doli Siregar, Sutan Hakim Harahap, dan Maraganti Siregar guna mengabarkan keberhasilan bangsa Indonesia di PBB untuk bidang diplomatik kepada masyarakat di pedalaman. Mengetahui pemerintah NRI Tapanuli Selatan telah meninggalkan Sipirok, maka pada tanggal 17 Februari 1949 serdadu-serdadu Belanda melanjutkan serangannya ke Bunga Bondar, kampung yang selama ini menjadi salah satu lumbung intelektual di Tanah Batak.

Pada tahun 1847, seratus tahun silam, serdadu-serdadu Belanda pernah datang ke Bunga Bondar untuk pertama kalinya, setelah masuk ke Mandailing lewat Rao dalam Perang Paderi. Pada saat itu Belanda mendapat perlawanan sengit dari Sutan Ulubalang yang menjadi Raja di Bunga Bondar, yang kemudian digantikan adiknya Sutan Doli. Belanda memerlukan waktu empat tahun lamanya untuk mematahkan perlawanan marga Siregar di sarangnya. Banyak para penentang Belanda dari kampung itu dibuang meninggalkan Sumatera menuju pulau Jawa. Pada kedatangan Belanda kali ini, kampung itu telah ditinggalkan warganya, khususnya pemuda yang pergi bergerilya, karena Belanda mengancam akan menembak mati setiap orang laki-laki yang dijumpai.

Pada tanggal 8 Mei 1949, serdadu-serdadu Belanda berikut kendaraan lapis baja mereka meneruskan penyerangan ke Arse. Meski dalam setiap langkah agresi yang dilakukan serdadu-serdadu Belanda pasukan Republik menunjukkan perlawanan, akan tetapi oleh perimbangan kekuatan yang tidak memadai, antara lain: persenjataan, latihan dan pengalaman perang, menyebabkan strategi mundur sambil bertahan tidak dapat dihindarkan, dan pemerintah NRI di Tapanuli Selatan terpaksa mengungsi meninggalkan Arse.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam perang kemerdekaan silam memang berada di dua front, yakni: front diplomatik di dunia internasional lewat PBB, dan front medan laga di tanah-air, dan yang disebut terakhir ialah terlemah dari keduanya ketika itu. Dengan tewasnya pimpinan tertinggi KNIL Jenderal Spoor di Tapanuli Selatan, orang-orang Belanda di tanah-airnya tampaknya tidak lagi menaruh banyak harapan pada kebijakan Politionele Actie untuk menegakkan kembali pemerintah Belanda yang disebut NICA usai Perang Dunia ke-II di bekas tanah jajahan Hindia Belanda. Serangan serdadu-serdadu Belanda di Tapanuli Selatan terpaksa berakhir di Arse, karena dari Panyabungan telah datang khabar yang disampaikan utusan: Bupati Batang Gadis Raja Junjungan Lubis, Gubernur Militer Tapanuli: Kolonel Kawilarang, dan Komandan Territorial VII: Ibrahim Adji yang mengatakan, bahwa perang melawan Belanda pada agresi militer atau  Politionele Actie, kedua  telah dimenangkan NRI pada front diplomatik.

Sebagai akibatnya serangan serdadu-serdadu Belanda terhadap wilayah-wilayah Republik di nusantara, termasuk Tapanuli Selatan, harus dihentikan. Belanda di Den Haag diperintahkan mengembalikan seluruh wilayah Republik yang berhasil direbutnya dalam kedua agresi militer. Dan untuk keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli di Sumatera Utara, dimulai dari Kewedanaan Sipirok.

Pada tanggal 17 Desember 1948, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian Renville, dan pada tanggal 23 Januari 1949 berlangsung konferensi 19 Negara Asia.di New Delhi, India, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya tanggal 14 April 1949, UNCI (United Nation Commission on Indonesia) yang menggantikan KTN (Komisi Tiga Negara) melangsungkan perundingan di Jakarta/Batavia,  yang dipimpin Mr. Muhammad Rum dai Indonesia, dan Dr. van Royen dari Belanda, dan persetujuan “Rum-Royen” yang disepakati tanggal 7 Mei 1949, lalu mengantarkan Indonesia dan Belanda menuju ke “Ronde Tofel Conferentie” (RTC), atau Konferensi Meja Bundar (KMB). Menjelang berlangsungnya KMB, diselenggarakan KAI (Konferensi Antar Indonesia) di Yogyakarta antara tanggal 19-22 Juli 1949 , dan disusul Jakarta antara tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949.

KAI dihadiri selain NRI juga oleh sejumlah Negara bentukan van Mook, dikenal dengan nama BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), terdiri dari: Negara Indonesia Timur (NIT 1946), Negara Sumatera Timur (NST 1947), Negara Madura (NM 1948), Negara Pasundan (NP 1948), negara Sumatera Selatan (NSS 1948), Negara Jawa Timur (NJT 1948). Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung antara tanggal 23 Agustus hingga 2 September 1949 di Den Haag, Negeri Belanda. Adapun wakil delegasi NRI di KMB ialah Drs.Mohammad Hatta, wakil delegasi BFO Sultan Hamid, dan wakil pemerintah Belanda Maarseveen; sementara wakil-wakil PBB: Merle Cochran, Critchley dan Romanos.

Setelah penyerahan kedaulatan dilaksanakan Ratu Belanda, sejak bulan Agustus hingga Nopember tahun 1949 berlangsung pula serah terima bekas tanah jajahan Hindia Belanda dilapangan, kecuali Irian Barat. Dengan demikian berdirilah RIS (Republik Indonesia Serikat) berdaulat sejak saat bersearah itu dengan Kepala Negara: Ir. Sukarno dan Perdana Menteri: Drs Mohammad Hatta. RIS adalah sebuah Negara Federal beranggotakan NRI dan BFO, dibentuk tanggal 2 Desember 1949, hasil kesepakatan tiga fihak dalam KMB Den Haag, masing-masing: Negara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg, dan Kerajaan Belanda, disaksikan United Nation Commission for Indonesia.

Maka pada tanggal 30 Nopember 1949, berlangsung serah terima Pemerintah Sipil kewedanaan Sipirok dari pejabat Belanda: Kortoir selaku PBA (Plaatselijk Bestuurs Adviseur, atau Penasehat Pemerintah Setempat) Belanda berkedudukan di Padang Sidempuan kepada: M.D.Harahap selaku Wedana NRI di Sipirok yang disambut gembira warganya. Di bidang keamanan PBA menyerahkannya pada Mayor Bedjo. Hadir pada serah terima pemerintah dan keamanan itu wakil dari KTN (Komisi Tiga Negara). Puluhan ribu rakyat lalu membanjiri halaman balai kota Sipirok menjadi saksi lalu bersorak gembira. Kortoir tidak lupa  mengucapkan:“Hidup Republik Indonesia”, usai penandatanganan dokumen bersejarah itu.

Ketika ayah dan ibu masih berdiam di rumah Ompung Sutan Mulia di jalan Lubuk Raya no.2, Tanah Lapang, Padang Sidempuan, putri ibu kedua ditemukan terjangkit longonsteiking (radang paru-paru). Ketika itu masih belum dapa ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit putri ibu kedua, sehingga jiwanya tidak dapat tertolong. Sejak saat itu, putri ibu ketiga beralih menjadi putri kedua. Di Padang Sidempuan ini  lahir pula anak ibu keempat, putri, si Taing, tanggal 27 Juli 1947, dan diberi nama si Fatmasari. Keluarga ibu kemudian pindah ke Sitamiang untuk bergabung dengan nenekanda ibu Ny. Haji Abdul Malik Siregar.

Dari Sitamiang, keluarga lalu pindah ke Aek Tampang mengikuti keadaan saat itu. Di bagian kota ini  keluarga ibu tinggal dengan keluarga Abdul Rachman Nasution, anak paman ayah dari Muara Botung; dan dirumah itu pula lahir anak paman, tanggal 1 Juni 1948, putri, dan dinamakan si Pulianna. Di tempat itu pula ayah dan ibu bersebelahan rumah dengan keluarga Efendi Siregar dari Huraba, Batang Toru. Setelah kemerdekaan, keluarga akhir ini pindah ke pulau Jawa dan berdiam di jalan Martapura no.10 Menteng, Jakarta.

Pada tanggal 18 Juni 1949, di ibukota Angkola ini, lahir pula anak ibu kelima, putri, setelah keluarga kembali tinggal bersama Ompung Maimunah di Tanah Lapang, diberi nama si Penta Riris (Penta, artinya lima bahasa Yunani, dan Riris artinya sesusun dalam bahasa Batak; jadilah ia sesusun kelima). Sebuah kenangan masih bersemayam dalam ingatan ibu ketika itu, ialah saat si Nilawati baru pandai bercakap-cakap ketika kembali berkumpul dengan Ompung Maimunah di rumahnya. Dengan penuh keheranan ia mengatakan dalam Bahasa Batak: Biasi sira di bagas ni Ompung tonggi daina? Artinya: Mengapa garam di rumah Ompung manis rasanya?

Perjuangan kemerdekaan ketika itu memang menyengsarakan kehidupan rakyat dari kota hingga ke desa. Blokade dilancarkan Belanda terhadap NRI bertahun lamanya menghentikan eksport hasil bumi, begitu pula import barang keperluan hidup di Tapanuli Selatan datang dari luar negeri, menyebabkan anak-anak bangsa tertinggal mengikuti kemajuan dunia di luar tanah tumpah darahnya. Besar kemungkinan terpuruknya kehidupan masyarakat ketika itu telah mengantarkan anak-anak negeri terlambat mendapat pengalaman yang dapat membedakan garam dengn gula.

Karena dua orang putri ibu telah memasuki usia sekolah, maka yang sulung disekolahkan ibu di SR (Sekolah Rakyat) Tanah Lapang, sedangkan adiknya dimasukan ke TK (Taman Kanak-kanak) Kebon Kelapa, Padang Sidempuan.

Terhitung tanggal 29 Nopember 1949, ayah diangkat menjadi pejabat sipil Kantor Gubernur Militer Keresidenan Sumatera Timur/Keresidenan Tapanuli berkedudukan di Padang Sidempuan. Kantor yang semula dipimpin Mayor Jenderal Tituler Dr. Gindo Siregar itu, kemudian digantikan Dr. F. Lumban Tobing yang merangkap Residen Tapanuli berkedudukan di Sibolga. Ayah kemudian ditunjuk menjadi pejabat sipil pelaksana timbang terima Kehutanan Sumatera Timur/Keresidenan Tapanuli dari pemerintah Belanda ke pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Kabinet Hatta

Meski anak-anak negeri tidak berhasil menaklukkan Belanda di medan laga, akan tetapi berkat besarnya perhatian dan simpati dunia kepada perjuangan rakyat Indonesia, seperti dari: Amerika Serikat, Inggris, India, dan lainnya, menyebabkan NRI berhasil berjuang dibidang diplomatik, dan mengantarkan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Dan, tanah jajahan Hindia Belanda Timur hasil kerja keras Jenderal van Heutz dengan para serdadunya silam, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, benar-benar beralih menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakui dunia lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kendati Uni-Sovyet (kini negara Rusia) bersuara abstain dalam pemungutan suara di PBB tanggal 28 Januari 1949, oleh kegagalan pemberontakan yang dilancarkan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun, akan tetapi sebahagian besar suara dalam sidang Dewan Keamanan ketika itu memutuskan Belanda harus menyerahkan tanah jajahan Hindia Belanda kepada RIS, kecuali Irian Barat.

Kemenangan diplomatik bangsa  Indonesia di PBB tidak diragukan lagi juga oleh latarbelakang perlawanan senjata yang ditunjukkan rakyat lewat: tentara, para lasykar, organisasi perjuangan, dan lainnya di medan perang dengan pengorbanan jiwa dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya, melahirkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di ibukota negeri Belanda: Den Haag. Dalam RTC ditetapkan juga RIS bahwa harus memikul beban hutang pemerintah Hindia Belanda berjumlah 6,1 Milyar Gulden, terdiri dari 3 Milyar hutang dalam negeri dan 3,1 Milyar hutang luar negeri. Pemerintah Belanda hanya bersedia menanggung 500 juta Gulden, menyebabkan lainnya harus dilunasi pemerintah RIS.

Pada tanggal 30 Desember 1949 Ratu Yuliana, selaku wakil pemerintah kerajaan Belanda, menyerahkan kedaulatan bekas tanah Hindia Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), yang diterima oleh Drs.Mohammad Hatta, tidak termasuk Irian Barat (Papua). Langkah berikutnya pemerintah kerajaan Belanda melakukan timbang terima oleh para wakil pemerintah kerajaan Belanda kepada para wakil pemerintah RIS beragam jabatan di bekas tanah jajahan Hindia Belanda dari para pejabat Belanda ke para para pejabat NRI. Menurut Anak Agung Gede Agung, dipilihnya RIS bentuk negara untuk menggantikan sifat sentralistis dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang amat kental ketika itu, dan banyak menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaannya, agar kesalahan yang timbul di waktu silam tidak terterulang lagi setelah Indonesia merdeka.

Negara Republik Indonesia Serikat hasil kesepakatan Indonesia-Belanda di Den Haag, lalu dipimpin Perdana Menteri Drs Mohammad Hatta. Ir. Sukarno kemudian kembali ke Jakarta dari pengasingannya di Yogyakarta untuk menjadi Presiden RIS. Adapun program kerja Kabinet RIS  pada waktu itu ialah:

1. Peralihan kekuasaan dari pejabat Belanda ke pejabat RIS di lapangan.

2. Melaksanakan ketenteraman umum, hak azazi manusia, demokrasi, dan kemerdekaan.

3. Pemilihan umum anggota konstituante.

4. Perbaikan ekonomi, keuangan, perhubungan, perumahan, kesehatan, dan kemakmuran.

5. Meningkatkan pendidikan tinggi dan pemberantasan buta huruf.

6. Menyelesaikan persengketaan Irian Barat.

7. Melaksanakan politik luar negeri, perdamaian dunia dan kawasan Asia Tenggara.

Australia lalu mengakui kedaulatan negara RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Bersamaan dengan lahirnya RIS, Pejabat Presiden Mr. Assaat Datuk Mudo yang masih memerintah NRI bersama Perdana Menteri Dr. Halim, menyebabkan bekas tanah Hindia Belanda lalu diperintah oleh dua buah Kabinet dengan dua orang Presiden dan dua orang Perdana Menteri. Tidak lama setelah serahterima kedaulatan di Den Haag berlangsung, muncul berbagai pemberontakan yang menentang NRI dan lahirnya RIS di tanah-air.

Pada awal bulan Agustus 1949 muncul pemberontakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat pimpinan Sekar Maji Kartosuwiryo, yang berkembang menjadi DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), dan menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, serta Aceh. Pemberontakan yang berlangsung 13 tahun lamanya itu berasal dari suatu tempat kecil tidak jauh dari Tasikmalaya, bertujuan mendirikan Negara Islam di nusantara.

Di Jawa Barat muncul pula pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) pimpinan Kapten Raymond Pierre Westerling yang menolak berdirinya RIS lewat KMB di Den Haag. Westerling gagal mencapai Jakarta tanggal 22 Januari 1950, akan tetapi berhasil masuk ke kota Bandung esok harinya.

Pada tanggal 5 April 1950 muncul pemberontakan Andi Azis di kota Makassar. Lalau tanggal 25 April 1950 lahir pula pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) pimpinan Dr. Soumokil di Ambon yang juga menolak berdirinya RIS hasil KMB di Den Haag.

Di Kudus muncul pula pemberontakan Batalyon 426 meski dapat cepat ditumpas. Akan tetapi sisasisanya melarikan diri ke Jawa Barat untuk bergabung dengan DI/TII. Gangguan keamanan yang ditimbulkannya meluas hingga ke Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Barat.

Pada bulan Agustus 1951 Letkol Abdulkahar Muzakar yang merasa tidak puas dengan imbalan yang diterima kemudian memimpin pemberontakan pasukan di Sulawesi Selatan. Tahun berikutnya ia bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo.

Di Kalimantan muncul pemberontakan gerombolan yang dipimpin Ibnu Hajar.

Pada tanggal 20 September 1953, ketika PON ke III sedang berlangsung di Medan, timbul pemberonakan di Aceh. Awalnya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, disingkat PUSA, pimpinan Daud Beureueh langsung berfihak kepada Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, karena merasa terlibat dalam upaya besar anak bangsa yang gemilang, lalu menyumbang kepada negara yang baru, antara lain berdirinya “Indonesian Airways” dengan pesawat Dakota buatan Amerika Serikat. Maskapai penerbangan  Indonesian pertama ini ketika itu beroperasi di Birma (Myanmar) mencari valuta asing yang diperlukan untuk perjuangan melawan agresi militer Belanda. Akan tetapi Presiden Sukarno mengingkari janji yang sangat mengecewakan PUSA, karena Aceh tidak memperoleh status propinsi dengan keistimewaannya, karena dimasukkan pemerintah begitu saja kedalam Propinsi Sumatera Utara. Pemberontakan ini mengakibatkan hubungan militer antara Aceh dengan Sumatera Utara memburuk, dan mengganggu rehabilitasi ladang-ladang minyak Langkat dan Pangkalan Brandan ketika itu. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo dari Jawa Barat kemudian meluaskan kegiatannya hingga merambah memasuki tanah rencong.

Baru pada tahun 1962 berbagai macam pemberontakan berhasil diberantas dengan operasi militer dan pagar betis untuk menangkap para pemimpin, lalu mengadili dan menghukum mereka. Ternyata tidak semua pemberontakan dapat diselesaikan lewat operasi militer, karena pemberontakan Daud Beureueh di Aceh ternyata diselesaikan dengan perundingan.

RIS yang berdiri tanpa Irian Barat ternyata tidak bertahan lama. Dalam waktu empat bulan, satu persatu negara-negara bagian BFO, ketika itu NRI masih dikepung Belanda, lalu berguguran satu persatu dan menyisakan Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah perundingan yang berlarut-larut antara berbagai negara bagian yang tergabung kedalam RIS dan NRI, akhirnya Mosi Integral Mohammad Natsir diterima. Pada tanggal 16 Agustus 1950, RIS yang berusia antara tanggal 20 Desember 1949 hingga tanggal 15 Agustus 1950 yang penuh ketergantungan pada Belanda, oleh Presiden Sukarno dibubarkan, dan mengatakan bahwa Indonesia menjadi NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia) yang sentralistis, sebagaimana dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda yang kolonial silam, berlandaskan UUDS (Undang Undang Dasar Sementara) tahun 1950, dan dibawah pemerintahan sistim Demokrasi Parlementer.

Zaman Demokrasi Parlementer

Tanjung Pinang

Usaha Belanda untuk kembali mendirikan pemerintah Hindia Belanda yang baru bernama NICA setelah Perang Dunia ke-II ternyata menemui kegagalan, karena Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada tahun 1949 memutuskan agar negeri Kincir Angin itu menyerahkan kedaulatan tanah jajahan Hindia Belanda kepada RIS; anak-anak pribumi pun berhasil memerdekakan tanah-airnya.

Tidak lama setelah penyerahan kedaulatan, terhitung tanggal 1 Januari 1950, ayah diangkat menjadi Kepala Kehutanan Keresidenan Tapanuli di Sibolga, lalu menjadi pelaksana serah terima Kehutanan NRI dari pemerintah Belanda, dan menjabat Kepala Kehutanan NRI berkedudukan di Tanjung Pinang kepulauan Riau. Ayah, ibu dan anak-anak lalu berangkat meningggalkan Padang Sidempuan.untuk pindah ke Tanjung Pinang ibukota kepulauan Riau, yang disingkat Kepri.

Perjalanan menuju tempat tugas ayah yang baru ditempuh dengan jalan darat sampai di Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan kapal sungai menelusuri sungai Siak hingga ke muara. Dari muara sungai Siak ayah sekeluarga dijemput kapal kehutanan untuk diantarkan ke Tanjung Pinang yang terletak di pulau Bintan, yang berada dalam gugusan Kepri. Di tempat berdiam yang baru, ibu menemukan lingkungan hidup yang baru pula, dari yang serba daratan sebelumnya menjadi semuanya air. Di kepulauan Riau orang semuanya bepergian dengan kendaraan air, karena air menjadi jalan-raya yang menghubungkan berbagai tempat di kawasan itu, sekaligus menjadi uratnadi perhubungan dalam Kepri.

Pada saat itu pejabat kehutanan Kepri mendapat dua kapal motor dinas kehutanan, yakni: Sempinur dan Mentangar bertanda lambung BO58, untuk sarana angkutan di kepulauan itu. Kedua kapal ini mengantarkan petugas kehutanan memantau keadaan hutan dalam Kepri dengan mengunjungi langsung berbagai tempat tujuan. Pada hari libur ayah memperkenankan keluarga ikut serta melihat berbagai pulau yang berdekatan  pulau Bintan, seperti: pulau Penyengat, pulau Terkulai, pantai Pasir Putih, dan lainnya.

Rumah dinas Kepala Kehutanan Kepri saat itu terdapat di jalan Hang Tuah, Tanjung Pinang. Di jalan itu terdapat lima perumahan dinas sebaris, masing-masing didiami: Bupati, Kepala Kehutanan, Syah Bandar, Kepala Polisi, dan Kantor Kehutanan. Kelima bangunan ini langsung menghadap ke selat Riau, dan  dipisahkan hanya oleh jalan Hang Tuah dari pantai yang ada didepan kelimanya. Meski kelima rumah dinas terpisah dari pemukiman warga di Tanjung Pinang kebanyakan, akan tetapi masih terasa nyaman berdiam disana oleh letaknya yang tidak terlalu jauh.

Kendati rumah-rumah dinas di Tanjung Pinang dibuat seragam, akan tetapi ada pula keunikannya. Selain bangunan induk dengan sejumlah kamar terdapat didepan, ada lagi sejumlah bilik jauh di belakang. Terdapat lorong panjang yang menghubungkan kedua bagian rumah dinas itu. Tiga kamar dibelakang digunakan ibu untuk: dapur, kamar mandi, dan gudang. Kamar keempat diberikan ibu kepada kak Darsani Siregar dan kak Nur Sahbani. Kamar kelima diberikan pada abang Alimudin Lubis. Yang keenam digunakan Albert Hasibuan dengan istrinya kak Dinar, sedangkan yang ketujuh ditempati seorang pendatang dari Padang.

Adat istiadat masyarakat Tanjung Pinang berbeda dari rekan mereka yang berdiam di Riau daratan pulau Sumatera. Kebanyakan penduduk di Tanjung Pinang ketika itu adalah warga keturunan Tionghoa yang berdiam disana berbilang generasi. Selain dari itu hampir semuanya pengguna berdialek Kanton, salah satu rumpun bahasa Cina. Orang-orang Tionghoa yang bermukim di Tanjung Pinang merayakan hari Tai Pei Kong. Aneka sesaji dan persembahan kepada para dewa dapat dijumpai dalam kelenteng-kelenteng pada perayaan keagamaan. Ada lagi kebiasaan masyarakat Tanjung Pinang untuk menyediakan pangan saji di bawah pepohonan rindang hari-hari tertentu setiap tahun.

Pedagang Tionghoa yang biasa disapa apek (paman), kerap mendatangi perumahan dinas ketika itu mengantarkan berbagai keperluan hidup sehari-hari yang dapat dilunasi akhir bulan. Juga para amoy (gadis Tionghoa) dari pemukiman Pelantar Goyang datang menawarkan berbagai jasa, seperti: pembantu rumah,  mencuci pakaian, menyeterika, dan lainnya; dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dan rajin. Kehidupan orang-orang Tionghoa ini bersahaja, dan tempat tinggal mereka pun sederhana juga.

Dengan tidak disangka-sangka, maka pada tanggal 19 Maret 1950 terjadi sanering (penyehatan) mata uang Rupiah yang pertama setelah Indonesia merdeka. Pemerintah RIS ketika itu melaksanakan pengguntingan mata uang Rupiah yang tengah beredar. Setiap uang kertas pecahan Rp.5,- keatas, dipotong dengan gunting menjadi dua bagian. Bagian kiri uang dapat dibelanjakan sejumlah 50% dari angka tertera, adapun bagian kanan tidak berlaku samasekali, tetapi dikembalikan kepada pemerintah lewat Bank, sebagai pinjaman obligasi (wajib) negara pada rakyatnya, yang akan dikembalikan pemerintah kelak.

Langkah moneter drastis yang diambil pemerintah ini disebut juga “gunting Sjafruddin”, karena diperintahkan Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet RIS yang dipimpin Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Devaluasi Rupiah pertama langsung menggelisahkan rakyat, karena  kualitas hidup mereka di tanah-air jadi merosot, terutama yang berpenghasilan tetap, karena pendapatan para pekerja yang menghidupi keluarga menjadi tinggal setengahnya.

Selama berdiam di Tanjung Pinang, ayah sekeluarga memanfaatkan libur tahunan melawat ke Semenanjung Tanah Malaya, kini Malaysia, untuk berjumpa dengan uak Abdul Rani Nasution. Saudara kandung diatas  ayah ini, sejak dari zaman penjajahan Belanda telah berada di Semenanjung Tanah Malaya. Awalnya uak merntau kesana untuk belajar di English School di Ipoh. Ia kemuian melanjutkan pelajaran ke Junior Cambridge School di Perak. Usai pendidikan, uak lalu bekerja pada Custom Excise Office (Kantor Pabean) di Grik. Kemudian pindah ke Parit Buntar, dari sana ke Bagan Serai, dan terakhir di Butterworth, di negara bagian Pulau Pinang. Setelah pensiun, uak kembali lagi ke Perak dan menetap di Pusing, tidak jauh dari Ipoh, dan berdiam disana hingga akhir hayatnya.

Sejak merantau ke semenanjung Malaya, uak tidak pernah lagi pulang menjenguk kampung halamannya  Muara Botung di Mandailing. Anak-anak uak kini semuanya telah menjadi Warga Negara Malaysia (WNM), dan mereka pun telah berkali-kali pulang ke kampung halaman Muara Botung mewakili orang tua mereka. Mereka juga melakukan kunjungan silaturrahmi kepada ayah dan ibu di Bogor, dan kaum kerabat lain yang berada di Jakarta.

Pada kesempatan berkunjung ke negeri jiran lainnya, ayah sekeluarga mengunjungi pula Mak Sulung (Mak Lung) Fatimah, kakanda ompung Maimunah dari Sialagundi. Maklung tinggal di Singapura, ketika itu kota ini masih bagian dari tanah jajahan Inggris di semenanjung Malaya. Kini, semua keturunanya telah menjadi Warga Negara Singapura (WNS). Mereka kerap menggunakan kesempatan berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan ayah dan ibu di Bogor, dan kerabat lainnya di Jakarta.

Dengan kepindahan ayah ke Tanjung Pinang, anak ibu yang bersekolah lalu melanjutkan pelajaran mereka. Putri sulung ibu menerskan pelajaran ke Sekolah Rakyat di jalan Bukit ibukota Kepri duduk di kelas II, sedangkan adiknya baru masuk TK. Selama ibu sekeluarga berdiam di Tanjung Pinang, datang bergabung dari kampung bersama ibu sekeluarga: tulang Gulbachri (yang biasa disapa tulang Uncok) dari Padang Sidempuan untuk melanjutkan pelajaran ke SMP. Juga datang melanjutkan pelajaran ke SMP di Tanjung Pinang ialah abang Lukman, anak Uak Sutan Batara Parlaungan dari Muara Botung.

Pada tahun 1951 tulang Soritaon Harahap melangsungkan pernikahannya dengan Roslina Lubis. Ibu dan ayah serta anak-anak, selaku anakboru marga Harahap dari Pargarutan Gunung Manaon kembali ke Padang Sidempuan untuk hadir. Boru Kuria Tambangan yang rupawan dari Mandailing ini pantas  mendampingi tulang Soritaon sebagai nantulang. Di Tanjung Pinang, di ibukota kabupaten Kepri ini, lahir anak ibu keenam, putri, tanggal 2 Mei 1951, dipanggil si Adek, dan dinamakan si Nurhayati.

Bogor Pertama

Kurang lebih dua tahun lamanya ibu dan ayah serta anak-anak berdiam di Tanjung Pinang, maka pada tahun 1952 turun surat tugas untuk ayah mengikuti Akademi Kehutanan di Bogor. Tugas belajar kedinasan ini berlangsung antara tahun 1952 hingga 1954. Selama mengikuti pendidikan di Akademi Kehutanan, ayah mendapat rumah dinas di Bosbouw Complex (Komplek Kehutanan), di jalan Pasir Kuda, Gunung Batu, Bogor. Adapun para peserta angkatan pertama Akademi Kehutanan Bogor bersama ayah saat itu, ialah:

1. Partomoean Rakoen Lubis                          19. Ko Giok In

2. Ardiwinata                                                          20. Somadikarta

3.                                                                                  21. Ardikoesoema

4.                                                                                  22. Djoeber

5. Poespowardojo                                                 23. Soedarsono

6. Nizar Kamil                                                        24. Salim

7. Herinomo                                                           25. Soemitro

8.                                                                                 26. Jap Kong Djoen

9.                                                                                27. Mardikoen Tardan

10. Soetomo                                                         28. Soejono

11. Soetopo                                                           29. Soedarmo

12. Goeltom                                                         30. Goenari

13. Karsoedjono                                                 31. Banjaran Sari

14. Soekiman                                                      32. Kadaroesman

15. Priono                                                             33. Harjono

16. David Manoepoeti                                     34. Walman Sinaga

17. Hasan Basjaroedin Nasoetion               35. Anda Gandahidajat

18. Moehamad Wijs                                          36. Bonjol Siregar

Selaim para mahasiswa Akademi Kehutanan Bogor angkatan perama, juga dalam Bosbouw Complex berdiam saat itu pengurus asrama SKMA yang dijabat ibunda Ny. Fadil, dan Bapak Abdul Rachman yang menjabat kepala SKMA.

Pada tahun kepindahan ayah mengkuti Akademi Kehutanan di Bogor, muncul peristiwa 17 Oktober 1952 di Jakarta, dan para demonstran ketika itu menuntut Presiden Soekarno membubarkan Parlemen. Berawal dari rencana mengirim Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution belajar ke luar negeri, seorang perwira PETA (Pembela Tanah Air) yang dekat dengan Istana mengirim surat kepada Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan, tentang ketidak percayaannya pada Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), terutama Kepala Staf Angkatan Darat. (KSAD) saat itu. Perwira itu lalu diberhentikan, karena telah melangkahi hierarki tentara. Merasa tidak puas, ia melapor ke Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), dan pertikaian politik antara Angkatan Perang dan Parlemen pun dimulai.

Pada tanggal 17 Oktober 1952 Letkol Kemal Idris mengarahkan empat meriam Howitzer kedepan Istana di jalan Merdeka Utara, dan sejumlah tank ke gedung Parlemen di Pejambon, Jakarta Pusat. Ribuan preman dan jagoan dari: Pulogadung, Pasar Minggu, Kebayoran-Ciputat, Cileduk-Tangerang, dan Tanjung Priok yang diangkut kendaraan militer lalu diterjunkan di Stadion Ikada dan Lapangan Banteng. Mereka menyerbu gedung Parlemen di seberang Lapangan Banteng, menjungkirbalikkan kursi-kursi, memecahkan kaca, dan menuntut dibubarkannya Parlemen. Kobra (Komando Organisasi Barisan Rakyat) pimpinan Kol. Dr. Mustopo yang tersohor ketika itu ikut ambil bagian mengepung ibukota.

Peristiwa ini tampaknya juga dilatarbelakangi upaya Kabinet didukung Parlemen melaksanakan demobilisasi milier setelah kemerdekaan. Para pejuang yang merasa ikut mempertahankan negara dengan jiwa dan raga terancam disingkirkan. Dilibatkannya penasehat militer Belanda untuk membangun pasukan yang lebih kecil tetapi profesional tidak disukai para lasykar menyebabkan keretakan dalam tubuh militer. Masuknya anasir kiri dalam angkatan bersenjata saat itu memicu kecemasan dari kalangan militer yang tidak menghendakinya.

Sepekan setelah perdebatan Parlemen, di Teritorium V/Brawijaya berlangsung pengambilalihan pimpinan dari kelompok anti-peristiwa 17 Oktober terhadap kelompok pro-peristiwa 17 Oktober di Jakarta. Begitu pula di Teritorium VII Sulawesi Selatan, dan Teritorium II Sumatera Selatan. Perpecahan berlanjut antara kubu yang kontra dengan kubu yang pro dalam tubuh Angkatan Perang. Kudeta tanggal 3 Desember 1952 yang gagal menyebabkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk kedua memberhentikan KSAD Kolonel A.H. Nasution lalu menggantikannya dengan Bambang Sugeng. Dan, pada tanggal 13 Maret 1957 malam, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan wakilnya Idhan Chalid mengundurkan diri, lalu mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.

Keamanan didalam negeri memburuk dengan timbulnya pemberontakan di daerah-daerah, memaksa Presiden Sukarno dan Perdana Mentari demisioner Ali Sastroamidjojo untuk kedua mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 14 Maret 1957, dan mengumumkan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), atau Keadaan Darurat Perang di seluruh Indonesia. Dengan diberlakukannya SOB, Sistim Demokrasi Parlementer yang liberal kemudian disingkirkan, dan digantikan Sistim Demokrasi Terpimpin yang menjadi keinginan memerintah. Sejak dari saat itu Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat menjadi amat berkuasa di nusantara.

Dengan kepindahan ibu sekeluarga dari Tanjung Pinang ke Bogor, anak-anak harus melanjutkan pelajaran mereka. Anak sulung diterima belajar di Regina Pacis, sebuah Perguruan Katolik yang terletak di jalan Ir. Haji Djuanda tidak jauh dari Kebun Raya Bogor, dan duduk di kelas IV SR, sedangkan adiknya duduk di kelas I perguruan yang sama. Karena para mahasiswa Akademi Kehutanan semuanya berdiam di Bosbouw Complex, maka anak-anak mereka dapat pergi ke sekolah bersama-sama dari tempat kediaman mereka di Gunung Batu, begitu juga saat kmbali pulang ke rumah.

Perguruan Katolik ketika itu masih memisahkan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak-anak perempuan belajar di perguruan Regina Pacis, sedangkan anak laki-laki belajar di perguruan Santo Yosef dalam komplek Bruderan di jalan Kapten Muslihat. Anak-anak ibu ketiga dan keempat masih belajar di TK Kutilang dalam Bosbouw Complex. Turut pindah ke Bogor, abang Lukman yang melanjutkan pelajaran ke SMP Santo Yosef  perguruan Katolik Bogor.

Kurang lebih satu setengah tahun setelah keluarga berdiam di Bogor, hasil pemeriksaan Klinik dokter Hans tidak jauh dari Kebon Raya, menemukan ibu mendapat flek di paru-paru. Karena itu ibu perlu menjalani perawatan sekitar enam bulan untuk tinggal di rumah sakit. Satu-satunya rumah sakit yang dapat dirujuk guna pemulihan kesehatan ibu ketika itu ialah CBZ (Central Batavia Ziekenhuis) Jakarta, kini dikenal dengan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Menjelang ibu masuk rumah sakit, namboru Huta Padang iboto ayah dari Muara Botung, terpaksa didatangkan ke Bogor untuk mengurus anak-anak yang masih kecil di rumah. Karena perawatan ibu memerlukan waktu yang cuku lama, maka guna memudahkan pengurusan diputuskan membiarkan anak-anak yang bersekolah tetap bersama ayah di Bogor, sedangkan tiga orang yang belum sekolah dikirim dahulu ke Medan untuk tinggal dengan bujing mereka.

Adapun bujing ini ialah adik kandung ibu bernama Chadidjah Harahap, ketika itu menjadi guru SMP di kota besar tanah Deli. Ia tinggal di rumah tulang Soritaon Harahap yang terletak di jalan Sungai Ular (Jalan Iskandarmuda) no.91 di ibukota Sumatera Utara itu. Ompung Sidimpuan (Ompung Maimunah) kerap  datang berkunjung ke Medan dari Padang Sidempuan untuk bertemu dengan bujing dan cucu-cucunya yang sedang berdiam di rumah tulang Soritaon Harahap di Medan ketika itu.

Pematang Siantar

Setelah menyelesaikan Akademi Kehutanan di Bogor, ayah tidak kembali lagi ke Tanjung Pinang, terhitung tanggal 1 September 1954 ayah dipindahkan ke Pematang Siantar menjadi Kepala Bri-gade Planologi Kehutanan di ibukota kabupaten Simalungun. Sampai dengan saat ayah menyelesaikan Akademi Kehutanan di Bogor, kesehatan ibu belum kembali sepenuhnya, dan masih terus menjalani masa perawatan lebih lanjut. Karena itu, ibu masih belum diperkenankan bergabung dengan keluarga di Pematang Siantar, dan meneruskan sisa masa pemulihan kesehatan di Rumah Sakit Perkebunan Tanjung Morawa tiga bulan lamanya.

Ketika ayah sekeluarga dipindahkan ke Pematang Siantar dari Bogor, bou Mariam sekeluarga telah berada di Medan. Rupanya namboru menikah dengan Oom Soepardi dari Kutoardjo yang ketika itu bekerja di kantor pos Semarang. Dari sana mereka pindah ke Makassar kemudian Medan. Di kota besar tanah Deli itu mereka tinggal di jalan Cokroaminoto no… , dan itulah sebabnya mengapa namboru ini mendapat panggilan “bou Cokro”. Dalam adat masyarakat Batak, baik yang berdiam di Bona Bulu maupun yang telah berada di perantauan, penyebutan nama kecil seorang yang sudah tua atau lebih dahulu generasinya dari si pembicara dipantangkan orang. Sebagai gantinya digunakan nama jalan tempatnya berdiam, sekaligus menghormatinya. Adapun anak-anak Bou Mariam dan Om Soepardi ini ialah: Santoso (si Tos) dan Miriam (si Mieke).

Selama bermukim di Pematang Siantar, ibu dan ayah memunyai banyak kesempatan pulang ke kampung di Muara Botung untuk bertemu dengan Ompung Haji Abdul Gani, gelar Raja Mulia, dan bersilaturrahmi dengan kaum kerabat disana. Pada tahun 1955, ibu, ayah, dan anak-anak merayakan Idul Fitri, 1 Syawal 1376 H, di Muara Botung. Lalu pada tahun 1957, ibu sekeluarga kembali merayakan Hari Raya 1 Syawal 1378 H di kampung. Dari Medan turut bergabung uda Panusunan dengan keluarganya meramaikan suasana Idul Fitri dengan Ompung Raja Mulia di Muara Botung.

Sejak pertengahan dasawarsa 1950, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan para sekutunya merenggang. Dua faktor yang menyebabkan keadaan ini: pertama, sikap Amerika Serikat yang lebih agresif membendung penyebaran Komunisme di kawasan Asia Tenggara, lalu pada tanggal 8 September 1954 mendirikan SETO (South East Asia Treaty Organization) berpusat di Manila, Filipina, beranggotakan: Thailand, Pakistan, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru; kedua, sikap Indonesia yang tidak mau berpihak kepada salah satu kubu, dan ingin tetap berada dalam Non-Blok, meski Perang Dingin telah menjalar ke Asia Tenggara.

Selama ibu sekeluarga berdiam di ibukota kabupaten Simalungun tujuh tahun lamanya, dari 1954 hingga 1961, pemerintahan Sistim Demokrasi Parlementer yang liberal mengatur negara menunjukkan ketidak stabilannya, hal ini ditandai oleh sering jatuh bangunnya kabinet yang memerintah. Setelah Indonesia meninggalkan RIS dan berganti jadi NKRI dengan Sistim Demokrasi Parlementer, Perdana Menteri lalu dipercayakan kepada Mohammad Natsir dari partai Masyumi.

Pada bulan pertama pemerintahannya, Indonesia diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke 60. Lau timbul Perang Korea yang mendatangkan rezeki tak terduga (windfall profit) kepada Indonesia karena perolehan eksport yang meningkat hingga tahun 1951. Perdana Menteri Natsir ber- pegang teguh pada konstitusi dalam pemerintahannya, dan menganggap Kepala Negara hanyalah lambang, dan ini tidak menyenangkan Presiden Sukarno. Yang akhir ini menilai Natsir lebih memusatkan perhatian pada ekonomi ketimbang kedaulatan NKRI atas Papua. Mohammad Natsir akhirnya terjungkal pada bulan September 1950 karena tidak mempunyai pendukung ekonomi yang kuat di Parlemen, juga politik retorika  yang melandanya dari luar ketika itu.

Natsir lalu digantikan Sukirman Wirosandjojo (April 1951-Feb.1952), kemudian Wilopo (April 1952-Juni 1953). Kabinet Sistim Demokrasi Parlementer yang liberal kemudian silih berganti. Pada bulan Juli 1953 Ali Sastroamidjojo dari PNI diangkat menjadi Perdana Menteri memimpin kabinet yang pertama. Karena Masyumi, Partai Sosialis, dan partai-partai lainnya memilih menjadi oposisi saat itu, PNI yang berkuasa lalu minta bantuan PKI. Dalam pidatonya yang mempesona publik tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang, Kepala Negara tidak menunjukkan sikap netral kepada semua partai. Ia memperlihatkan dengan jelas keberpihakan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI, dan berkampanye mendukung salah satu partai menjelang diselenggarakannya pemilu.

Pada tanggal 28 April 1954, lima orang Perdana Menteri: Indonesia, India, Pakistan, Birma (Myanmar), dan Srilangka, melangsungkan Konferensi Colombo di Srilangka (Ceylon) untuk membicarakan perdamaian dunia. Lalu tanggal 29 Desember 1954, kelima Negara Colombo ini melangsungkan pula Konferensi Bogor. Dalam Konferensi akhir ini dibahas persiapan Afro-Asian Conference (Konferensi Asia-Afrika) gagasan Sir John Kotelawala dari Srilangka.

Pada tanggal 18 hingga 24 April 1954 berlangsung Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia. Konferensi yang dihadiri 25 negara Asia dan Afrika kekuatan Non-Blok ini, ternyata dihadiri pula oleh sejumlah utusan negara-negara Blok Timur, antara lain: Vietnam Utara dan RRT.

Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama tumbang pada bulan Juli 1955, lalu digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Kabinet ini dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama setelah Indonesia merdeka. Pemilu yang bertujuan memilih anggota Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar) berlangsung tanggal 29 September 1955 ini telah sebelumnya dipersiapkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo. PKI, meski telah melakukan pemberontakan Madiun tujuh tahun sebelumnya, berhasil mendapat tempat keempat dalam pengumpulan suara, setelah: Masyumi, NU, dan PNI.

Keberhasilan PNI dan PKI menghimpun suara dalam pemilu ketika itu tidak diragukan lagi disebabkan keberpihakan Kepala Negara pada keduanya. Untuk menangani permasalahan internal Angkatan Darat, pada tanggal 7 Nopember 1955, Presiden Sukarno kembali melantik Kolonel A.H. Nasution menjadi KSAD dan menaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal. Dengan kian renggangnya hubungan Indonesia dengan Blok-Barat, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap kemudian membatalkan isi perjanjian KMB yang telah membidani berdirinya RIS, guna membersihkan segala unsur yang berbau hubungan Indonesia-Belanda, demi mewujudkan perjuangan pembebasan Irian Barat yang independen.

Pada tanggal 20 Agustus 1955 Kabinet Burhanuddin Harahap menyampaikan Rancangan Undang-Undang Darurat Anti-Korupsi (RUUDAK). “Banyak orang kaya mendadak harus membuktikan bahwa dirinya tidak korupsi”, demikian ucapan Burhanuddin yang dikutip Harian Indonesia Raya saat itu. Menteri kehakiman yang dijabat Lukman Wiriadinata juga menambahkan, bahwa undang-undang ini akan menganut pembuktian terbalik dan berlaku surut. Ditambahkannya pula bahwa Pengadilan Khusus Anti-korupsi akan dibentuk di: Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Akan tetapi RUUDAK usulan Kabinet ini ditolak Presiden Sukarno. Kabinet Burhanuddin Harahap pun tumbang, dan terpaksa mengembalikan mandatnya tanggal 24 Maret 1956.

Ali Sastroamidjojo lalu diangkat kembali menjadi Perdana Menteri untuk kedua kalinya bulan Maret 1956. Akan tetapi Kabinet ini tidak bertahan lama, dan harus mengembalikan mandatnya pada bulan Maret 1957. Ternyata keenam Kabinet sistim Demokrasi Parlementer yang liberal hanya mampu bertahan tidak lebih dari 6 (enam) tahun.

Untuk mengatasi kekosongan kekuasaan, maka pada tanggal 9 April 1957 Presiden Sukarno menunjuk seorang politikus non-partai: Ir. Djuanda Kartawidjaja menjadi Perdana Menteri, yang menimbulkan protes dari masyarakat. Menurut budaya trias politika saat itu, Presiden seharusnya menunjuk seorang formatur untuk membentuk Kabinet, bukan menunjuk dirinya sendiri. Ini menjadi perbuatan inkonstitusional yang  diambil Kepala Negara dalam Sistim Demokrasi Parlementer saat itu, dan akan menjadi preseden buruk di tanah-air. Akan tetapi Presiden meneruskan tindakannya dan meberi nama Kabinet Karya kepada pemerintah bentukannya, karena para menteri diambil dari wakil-wakil golongan karya. Selain dari itu, dalam Kabinet terdapat tiga orang perwira militer aktif yang memimpin sejumlah departemen.

Pada tanggal 10 Nopember 1956, di Bandung berlangsung Sidang Dewan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang sedang berjalan. Dengan diterapkannya Sistim Pers Terpimpin oleh Kabinet Djuanda, maka hingga akhir tahun 1957 di Indonesia telah dilakukan 125 tindakan terhadap pers di tanah-air, tahun berikutnya 95, dan selanjutnya 73; sejalan larangan berpolitik yang diberlakukan pemerintah ketika itu untuk mengebiri aktifitas partai-partai politik di tanah-air. Dewan Konstituante lalu menemui lonceng kematiannya.

Dalam perdebatan Sidang Dewan Konstituante tanggal 2 Juni 1959 tentang UUDRI baru tidak berhasil dicapai kata sepakat atas Piagam Jakarta. Kubu Islam terdiri dari: Masyumi, NU, PSII, dan partai berazaskan Islam lain menghendaki dicantumkannya kalimat,”.… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Akan tetapi kubu Pancasila terdiri dari: PNI, PKI, Murba, Partindo, dan Partai Katolik, menolaknya. Usul yang disampaikan Kabinet Djuanda Kartawidjaja dalam sidang: “untuk kembali ke UUD 1945” juga ditolak sidang. Walau demikian, Sidang Dewan Konstituante berhasil menyusun: bentuk negara, sistim pemerintahan, sistim perwakilan, hak azasi manusia, dan dasar Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Februari 1959, Presiden Sukarno mengusulkan dibentuk: “Kabinet kaki empat” untuk menyusun pemerintah yang stabil berangkat dari perolehan suara pemilu. Akan tetapi usul Kepala Negara itu ditolak pimpinan partai-partai: Masyumi, NU, PNI, dan PKI. Lalu pada bulan Oktober 1959, Brigjen A.H.Nasution meresmikan istilah baru di lingkungan Angkatan Darat. Kata “Teritorium” lalu diganti dengan  “Komando Daerah Militer”, disingkat “Kodam” dipimpin “Panglima Kodam”, disingkat “Pangdam”. Lalu ke 7 (tujuh) Teritorium yang ada dalam lingkungan Angkatan Darat yang diresmikan tanggal 20 Juli 1950 silam, diperbesar menjadi 16 (enam belas) Kodam yang terdapat di setiap Propinsi. Selain dari itu dalam setiap Propinsi ada lagi “Komando Resort Militer”, disingkat “Korem”; untuk tiap Keresidenan; “Komando Daerah Militer”, disingkat “Kodim”, untuk tiap Kabupaten; “Komando Rayon Militer”, disingkat “Koramil”, untuk tiap Kecamatan; Bintara Pembina Desa”, disingkat “Babinsa” untuk tiap Desa atau Kampung; seluruhnya menjadi bagian dari Doktrin Perang Wilayah Republik Indonesia. Setiap jenjang dalam lingkungan Angkatan Darat yang dikoordinasi oleh Pangdam ini, tergabung lagi kedalam “Musyawarah Pimpinan Daerah”, disingkat “Muspida”, bersama Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, yang terdapat di daerah.

Memerahnya warna perolitikan tanah-air terlihat sejak PKI menduduki posisi keempat dalam pemilihan umum, yang membuka peluang aliran kiri mengembangkan pengaruhnya. Simpati kepada kaum kiri juga datang dari Presiden Sukarno yang mengaku sebagai seorang “revolusioner”, dan mengemukakan dalam bukunya: “Dibawah Bendera Revolusi”, disusun Cindy Adams tentang hukum revolusi berikut: ”pukul musuh kamu, bunuh atau dibunuh; penjarakan atau dipenjarakan”. Hukum revolusi itu juga turut mewarnai kepemimpinannya.

Ajaran Sosialisme dan Komunisme masuk ke nusantara dibawa orang Belanda dan anak-anak bangsa yang belajar di Eropa, dan tiba di tanah-air masih dalam zaman Hindia Belanda. Henk Sneevliet, seorang Marxist Belanda, datang ke Hindia Belanda untuk mencari pekerjaan, awalnya berdiam di Semarang. Orang kelahiran Rotterdam ini ikut mendirikan ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereinigung, atau Perhimpunan Sosial Demokratis Hindia) tahun 1914, beranggotakan orang-orang Belanda dan putra-putra Pribumi, yang antikapitalis dan menentang pemerintah Hindia Belanda yang kolonial dan berkuasa ketika itu.

Adapun yang dinamakan kaum buruh di tanah Hindia Belanda ketika itu berasal dari mereka yang tergabung dalam Serikat-serikat Sekerja: Staat Spoor Bond (Serikat Sekerja Kereta Api); Post Bond (Serikat Sekerja Pos); Cultuur Bond (Serikat Sekerja Budaya), Suiker Bond (Serikat Sekerja Gula); Vereniging van Spoor en Tram Personeel (Persatuan Pegawai Kereta Api dan Trem), dan lain sejenisnya, terbentuk masih dalam dasawarsa pertama abad ke-20. ISDV kemudian berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada tahun 1920 Sneevliet menjadi utusan Hindia Belanda ke kongres kedua Komunis Internasional (Komintern) di Moskow. Semaun dan Darsono serta kawan-kawannya, awalnya anggota Serikat Dagang Islam (SDI) yang berdiri tahun 1911 di ibukota Jawa Tengah itu; oleh pengaruh Sneevliet keduanya lalu keluar dari SDI dan bergabung dengan PKI tahun 1920.

Partai berhaluan Marxis Leninis di Hindia Belanda saat itu tergoda oleh keberhasilan rekan mereka di ibukota Kekaisaran Rusia Petrograd tahun 1917, lalu berusaha meniru tatacara kaum Bolshevik merebut kekuasaan. Pada tanggal 13 Nopember 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Batavia, namun gagal. Pada tanggal 18 September 1948, dibawah pimpinan Muso, PKI mencoba mendirikan Negara Sovyet Sosialis Indonesia (NSSI) yang menimbulkan banyak korban jiwa di Madiun, juga gagal. Setelah diberlakukan larangan terhadap kegiatan partai ini, Tan Malaka lalu mendirikan Partai Murba guna mengisi kekosongan partai politik beraliran kiri usai pemberontakan Madiun.

Marxisme adalah pandangan hidup materialisme dialektik historis yang diperkenalkan oleh Karl Marx (1818-1883), seorang Jerman murid G.W.F. Hegel. Menurut pendapat Marx, Kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya lalu berubah menjadi Sosialisme oleh berbagai kontradiksi yang terdapat didalamnya. Pada pertengahan abad ke-19 silam, saat zaman industri mulai berkembang di Eropa, hanya segelintir orang yang mempunyai kapital atau modal (Kaum Kapitalis); sedangkan sebagian besar rakyat saat itu hanyalah pekerja (Kaum Buruh) yang tidak memiliki apa-apa, kecuali dirinya. Pertentangan kepentingan antara Kaum Borjuis, nama lain Kaum Kapitalis yang hidupnya berkelebihan, dengan Kaum Proletar, nama lain Kaum Buruh, yang serba kekurangan dalam masyarakat saat itu tidak dapat dihindarkan, melahirkan dalam benak Karl Marx sebuah pandangan (teori) pertentangan kelas yang tersohor itu. Masih ada teori lain berkembang dari ajaran ini, antara lain: teori nilai lebih dan lainnya, hingga dengan ajaran moral sosialis dan komunis.

Setelah Karl Marx meninggal di Inggris, para pengikutnya lalu terpecah dua, masing-masing: kaum Revisionisme Sosialis E. Bernstein, dan kaum Marxisme Ortodox K. Kautsky. Kelompok pertama lalu berkembang di Jerman meninggalkan ajaran revolusi sosial, lalu mencari cara-cara damai untuk memperbaiki nasib kaum buruh lewat reformasi. Akan tetapi kelompok kedua yang hijrah ke Rusia pimpinan Vladimir Ilich Uliyanov Lenin, berhasil menumbangkan Kekaisaran Ramanov di negeri itu dari bulan Februari 1905 hingga Oktober 1917 melakukan revolusi sosial dengan menggerakkan kaum buruh, dan membentuk Kaum Bolshevik yang berpandangan Marxisme Leninisme.

Usai Perang Dunia ke-II, di Asia Timur, Kung Chang Tang (Cina Marxis) pimpinan Mao Tze Tung tahun 1949 berhasil mengusir Kuo Min Tang (Cina Nasionalis) pimpinan Chang Kai Sek dari daratan Cina yang luas itu, lalu mendirikan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Awalnya partai Komunis Cina dipimpin Li Li San, juga beraliran Marxisme Leninisme sebagaimana rekannya kaum Bolshevik di Rusia. Akan tetapi Mao Tse Tung yang saat itu tengah terasing di pedalaman, berhasil menggerakkan kaum tani dan melakukan “long marsh” menjuju ke Beijing, dan menyingkirkan Li Li San dengan para pengikut kaum Bolshevik dari negeri itu. Mao Tze Tung kemudian memodifikasi ajaran Marx dengan revolusi digerakkan kaum tani lalu mendirikan Negara Sosialis Cina (NSC) beraliran Marxisme-Maoisme.

Lahirlah dengan demikian dua raksasa Marxis dua latar belakang revolusi berlainan di muka bumi saat itu: Uni Sovyet dengan tirai besinya, dan RRC dengan tirai bambunya; keduanya memisahkan diri dari masyarakat dunia lainnya di muka bumi. Dengan jumlah penduduk melampau satu milyar, dan mendiami lahan yang begitu luas di muka bumi, kedua raksasa Marxis itu menimbulkan ketakutan besar bagi umat manusia, khususnya yang berpandangan: liberal, demokratis, religius, dan lainnya; termasuk berbagai masyarakat yang berdiam di Asia Tenggara, mulai daratan hingga gugusan kepulauannya.

Pada tahun 1950 Amerika Serikat melontarkan theori domino di kawasan ini. Menurut ajaran ini, satu persatu negara-negara di Asia Tenggara bertetangga dengan kedua raksasa komunis ini akan jatuh ke pangkuan mereka bagai robohnya deretan kartu domino. Lalu dilontarkan pula theori leap frog (katak lompat) mengatakan, bahwa ajaran Marxis tidak hanya mencaplok negara bertetangga, tetapi dapat juga melompat langsung ke Indonesia. Umat beragama di tanah-air yang sebagian besar umat Islam, sudah tentu tidak bergembira melihat kenyataan di belahan bumi ini. Begitu juga Amerika Serikat, saat itu dipimpin Presiden Eisenhower dengan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles, dan sekutu Perang Dunia ke-II negara Paman Sam silam.

Dunia lalu terpolarisasi kedalam dua ajaran besar kemasyarakatan yang tidak mudah didamaikan, dan semakin meruncing dalam perjalanan waktu, masing-masing: aliran Liberal/Kapitalis yang demokratis dari Blok Barat dengan aliran Sosialis/Komunis yang totaliter dari Blok Timur. Dunia lalu terjerumus kedalam Perang Dingin (Cold War) pasca Perang Dunia ke-II; artinya meski perseteruan antara Blok Barat dan Blok Timur meningkat terus dan semakin panas menelusuri waktu, akan tetapi masing-masing fihak masih mampu menahan diri untuk tidak menggunakan senjata yang memicu Perang Dunia ke-III.

Perang panas muncul juga saat Korea Utara pimpinan Kim Il Sung menyerang Korea Selatan dipimpin Syngman Rhee tahun 1950, yang membakar semenanjung Korea. Uni-Sovyet dan China dari Blok-Timur lalu memihak Korea Utara, sedangkan dari Blok-Barat Amerika Serikat dan sekutu perangnya  membantu Korea Selatan. Perang dingin yang berubah menjadi perang panas di tanah semenanjung itu, mengerahkan persenjataan mutakhir masing-masing blok, sekaligus menguji teknologi persenjataan yang mereka kuasai untuk mematahkan lawan. Perang Korea yang berlangsung 3 tahun, merenggut tidak kurang dari 2 juta orang, dengan kerugian harta benda yang tak terhitung besarnya hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata, menyebabkan semenanjung Korea itu terbagi dua di lintang 38° Utara hingga saat ini.

Perang Korea menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya membangun Lingkaran Pertahanan Timur, meliputi: Amerika Serikat, kepulauan Aleutina di Utara Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, termasuk Filipina unuk membendung penyebaran Komunisme. Di belahan bumi Selatan terdapat pula perjanjian: Australia, New Zealand, dan United States, disingkat ANZUS, dengan Amerika Serikat serta dua sekutunya di Asia Tenggara, masing-masng: Thailand dan Persekutuan Tanah Melayu.

Pada tanggal 16 September 1963, muncul negara federasi Persekutuan Tanah Melayu, di bekas tanah jajahan Inggris berstatus protektorat, terdiri dari: semenanjung Malaya, Sarawak, Sabah, Brunei, dan Singapura. Pada tanggal 31 Agustus 1957 lalu berdiri Kerajaan Malaysia di bekas protektorat Inggris terdiri dari: semenanjung Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura; setelah usul berdirinya negara federasi itu memperoleh persetujuan dari Inggris tanggal 9 Juli 1963. Negara Federasi yang mendapat kemerdekaan cara damai dari Inggris lalu dipimpin seorang Raja, bernama Yang Dipertuan Agung: Sultan…….. dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rachman Putra Al-Haj.

Indonesia menganggap Kerajaan Malaysia yang berdiri tidak melalui revolusi rakyat hanyalah boneka Inggris dan Amerika di kawasan Asia Tenggara, tanggal 17 September 1963 lalu memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri jiran. Dalam konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Manila berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga Agustus 1963, Presiden Sukarno menuntut dilangsungkan plebisit untuk mengetahui keinginan rakyat di Kalimantan Utara yang sebenarnya. Akan tetapi tim yang dipimpin Michelmore dari Amerika Serikat yang dibentuk Sekretaris Jenderal PBB U Thant, rupanya tidak memuaskan Indonesia ketika itu. Maka pada tahun berikutnya Presiden Sukarno mencanangkan konfrontasi Dwikora terhadap Malaysia, dengan tujuan ganda: memperhebat ketahanan revolusi bangsa Indonesia, dan membantu perjua-ngan revolusioner rakyat di: Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Kerajaan Malaysia yang terdiri dari 13 negara bagian ketika itu, sembilan diantaranya dipimpin oleh Sultan, dengan cepat membangun ekonomi guna mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Pada tanggal 9 Agustus 1965, dengan tidak disangka-sangka pulau Singapura dengan rakyatnya dikeluarkan dari Kerajaan Malaysia. Sejak dari saat itu, pulau kecil ini berubah menjadi Negara Singapura yang berdaulat dipimpin Presiden ………dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Negara kecil itu juga dengan cepat membangun perekonomian negeri itu yang mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Dalam era 1950-an, telah terlihat dengan jelas dua corak kepemimpinan yang tampil di Indonesia. Pertama, kepemimpinan administratif (pragmatic minded), dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang, seperti: hukum, pemerintahan, ekonomi, managemen, pembangunan, dan lain sebagainya, termasuk kecakapan berbahasa asing. Kelompok ini menitikberatkan pembangunan sosial dan ekonomi menyimak keadaan bangsa Indonesia ketika itu, dan dapat menerima kedatangan tenaga dan modal asing yang akan mewujudkannya. Kedua, kepemimpinan massa (solidarity maker) yakni orang-orang yang hanya pandai menghimpun massa lalu membakar semangatnya. Selain membakar semangat, mereka juga pandai menebar janji dan harapan muluk akan hari depan bangsa, meski samasekali tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya. Yang akhir ini juga terampil menemukan kambing hitam, andaikata kelak dibawah kepemimpinan mereka beragam janji dan harapan yang dilontarkan sebelumnya tidak menjadi kenyataan.

Kepemimpinan pertama melahirkan: kaum teknokrat yang berfikir cerdas dan pragmatis bertujuan untuk  mensejahterakan kehidupan rakyat, akan tetapi kepemimpinan kedua memunculkan kaum demagog, yakni para orator penyulut emosi penuh janji yang hanya membodohi masyarakat. Oleh luapan emosi kemerdekaan yang terus berkobar sepanjang sepanjang era 1950-an, kepemimpinan pertama dikalahkan kepemimpinan kedua, menyebabkan seluruh kebijakan politik industri yang berpihak kepada penanaman modal asing di tanah-air dengan syarat yang ditetapkan, tidak memperoleh dukungan Presiden Sukarno, menimbulkan sentimen anti-modal asing yang berlebihan di Indonesia ketika itu. Lebih dari 160 perusahaan milik Belanda di Indonesia berikut: rumah, tanah, perusahaan, dan lainnya lalu dinasionalisasi pemerintah dengan pengamanan diserahkan kepada militer.

Lalu muncul kelompok-kelompok orang bersenjata menamakan diri “lasykar minyak” di berbagai ladang minyak tanah-air. Mereka termasu bekas pekerja lapangan dan kilang minyak zaman Hindia Belanda silam. Pada tahun 1956 ladang minyak Bataafsche Petroleum Maats-chappij: (BPM) Langkat dan Pangkalan Brandan di Sumatera Utara berubah menjadi Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU), lalu menjadi P.T. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (ETMSU), selanjutnya P.T. Permina (Perusahaan Minyak Nasional), akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1968 menjadi P.T. Pertamina (Pertambangan Minyak Nasional). Di Sumatera Selatan, ladang BPM juga berubah menjadi Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI), di Jawa Tengah ladang minyak Nederlandsche Indische Aardolie (NIAM) berubah menjadi Tambang Minyak Nasional (PTMN). Akan tetapi euforia nasionalisasi tambang minyak ketika itu terpaksa berakhir buntung, karena orang-orang pribumi yang menguasai ladang-ladang tadi tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan untuk melola tambang bermodal besar. Prokontra kemudian mencuat antara kubu yang pro-pengembalian perusahaan minyak kepada Belanda sesuai perjanjian KMB, dengan kubu yang menolak dan tetap menghendaki nasionalisasi.

Belanda lalu bersedia membagi kepemilikan perusahaan minyak pada Indonesia dan mengutamakan tenaga kerja lokal. Akan tetapi Belanda lalu mengubah nama ladang minyak Nederlansche Koloniale Petroleum Mij (NKPM) di Sumatera Selatan berikut kilang Sungai Gerong menjadi Stanvac Petroleum milik Amerika Serikat pada tahun 1955. Begitu juga ladang minyak Nederlansche Pacific Petroleum Mij (NPPM) di Riau menjadi Caltex Pacific, dan ladang minyak BPM di  Sumatera Selatan dan kilang Pelaju menjadi Shell Petroleum. Dengan demikian ketiga perusahaan minyak Belanda itu memperoleh perlindungan hukum Amerika Serikat, salah satu bidan KMB yang melahirkan RIS menjelang penyerahan kedaulatan. Ketiga perusahaan minyak Belanda yang dilindungi Amerika Serikat itu kemudian berkembang menjadi raksasa-raksasa minyak dunia meninggalkan P.T. Pertamina dibelakang.

Koninkleijke Paketvaart Maatschapeij (KPM), perusahaan pelayaran Belanda kemudian direbut kaum buruh Marhaen lalu dinasionalisasikan menjadi PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia). Akan tetapi keadaan perusahaan setelah dinasionalisasi juga tidak banyak berbeda dari P.T. Pertamina.

Ketika Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memimpin kabinetnya yang pertama tahun 1954, Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Uni-Sovyet. Negara yang dalam bahasa Rusia memperoleh singkatan CCCP atau SSSR (Soyuz Sovietskih Sotsialisticheskih Respublik) ini, bersuara abstain pada pemungutan suara dalam Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949, menjelang diselenggarakannya RTC (KMB) di Den Haag, ibukota negeri Belanda. Langkah Indonesia ini menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya berpaling dari Indonesia, lalu mendukung seumlah gerakan yang memperjuangkan otonomi daerah di nusantara.

Pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat Datuk Mudo menyampaikan sebuah pidato dalam Kongres Importir Nasional di Surabaya. Ia mengatakan bahhwa: “Orang-orang Cina menjadi golongan eksklusif yang menolak masuknya orang-orang lain….terutama dalam bidang ekonomi. Mereka begitu eksklusif sehingga dalam prakteknya bertindak monopolistis…”. Pidato yang menimbulkan sentimen anti-perusahaan asing lainnya, berujung oleh Departemen Perdagangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 1959. Langkah yang ketika itu dinamakan: “Gerakan Assaat”, atau Pribumisasi, mendapat sambutan luas dari seluruh penjuru tanah-air, khususnya pulau-pulau: Jawa, Sumatera, Lombok dan Sulawesi.

Peraturan ini berakibat dikeluarkannya pelarangan orang-orang asing melakukan perdagangan eceran mulai kabupaten kebawah. Mereka juga diharuskan mengalihkan perdagangan eceran kepada orang-orang Indonesia asli. Yang dimaksud orang asing dalam PP 10 ini ialah orang Tionghoa, karena lebih dari 90% pedagang kecil yang terdaftar di kantor Departemen Perdagangan ketika itu adalah pedagang Cina. Terhitung tanggal 1 Januari 1960, para pedagang ini harus sudah menutup perdagangan eceran mereka.

Peraturan yang dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan militer ini membuat masyarakat Cina dan keturunannya terpaksa hengkang dari Indonesia dan kembali ke tanah leluhur. Pemerintah RRT (Republik Rakyar Tiongkok) lalu mengutus kapal laut untuk menjemput ratusan ribu orang Hoakiau yang akan meninggalkan tanah-air untuk kembali ke tanah asalnya. Banyak dari mereka yang telah lahir dan dibesarkan di berbagai tempat di nusantara terlanjur pulang ke Cina, lalu kecewa karena setibanya disana tidak memperoleh yang mereka diharapkan sebelumnya, lalu ingin pulang lagi ke Indonesia.

Pada tanggal 20 Juli 1956 Dr. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat Khabar PKI, Harian Rakyat, menurunkan tanggapan dalam pojok beritanya tulisan: “Dwi Tunggal, tanggal tunggal tinggal tunggal”.

Pada tanggal 19 Nopember 1956, tujuh delegasi Teritorium Korps Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD) melangsungkan reuni perwira TNI AD di Bandung, yang menampakkan suasana Angkatan Darat yang terpecah kedalam berbagai kubu. Dalam reuni itu, banyak perwira yang menunjukkan ketidak senangan melihat ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah, defisit anggaran belanja negara, inflasi  menerobos angka 33%, dan daya beli Rupiah yang semakin melemah. Keretakan dalam tubuh AD periode 1956-1957 menimbulkan polarisasi kekuasaan antara pusat dan daerah. Diangkatnya Mayor Jenderal A.H.Nasution kembali memimpin Angkatan Darat oleh Presiden setelah terlebih dahulu diberhentikan, tidak mendapa dukungan para perwira sebagaimana saat peristiwa 17 Oktober 1952 lalu, karena dianggap tidak berhasil memperbaiki kesejahteraan para perajurit yang mendiami tangsi-tangsi kumuh. Bahkan ia mengutus pasukan menangkap para panglima melakukan barter dan smokkel (penyeludupan) untuk memperbaiki nasib para prajurit ketika itu.

Lima hari setelah reuni, sekelompok opsir telah berkumpul di Padang. Letnan Kolonel Ventje Sumual harus terbang ke Singapura, lalu dengan speedboat ke Pakanbaru untuk bergabung. Ia disambut Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Ahmad Husein, Muhammad Natsir, Sumitro Djojohadikusumo tanggal 10 Desember 1957 di Sungai Dareh, di perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Bergabung pula Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. Dewan Perjuangan lalu dibentuk tanggal 10 Januari 1958. CIA dari Amerika Serikat dan Singapura lalu mengirim paket senjata lewat air menuju Padang.

Dewan Perjuangan kemudian membuat Piagam Perjuangan, lalu menuntut Kabinet Ir. Haji Djuanda di Ibukaota dalam waktu 5 x 24 jam dibubarkan. Dewan menuduh Presiden Sukarno telah bertindak inkonstitutional menunjuk dirinya sebagai formatur Kabinet, dan memecat: Kol. Maludin Simbolon dan Let. Kol. Ahmad Husein dari jabatan. Dewan Perjuangan selanjutnya membentuk: Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan, dengan kabinet pimpinan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara dan Herman Nicholas Ventje Sumual sebagai panglima.

Lahirlah Dewan Banteng pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein, Komandan Resimen Sumatera Tengah, di Teritorium I / Bukit Barisan. Dewan-dewan lain lalu bermunculan mewakili Teritorium masing-masing, seperti: Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Kol. Barlian, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan, untuk menyatukan perjuangan daerah-daerah bergolak dari Sumatera hingga Sulawesi. Mereka lalu mengambil alih birokasi pemerintah pusat di daerah masing-masing yang tidak lagi mampu mengatasi keadaan.

Pada tanggal 2 Maret 1957, di Kantor Gubernur Makassar, Sulawesi Selatan, selaku Panglima PRRI H.N. Ventje Sumual  memproklamirkan berdirinya Permesta (Perjuangan Semesta) yang anti-komunis dengan otonomi luas bertujuan membangun daerah untuk kesejahteraan rakyat. Ia mengumumkan keadaan darurat perang, dan menyerukan kepada daerah-daerah otonomi untuk mempercepat pembangunan. Piagam proklamasi lalu ditandatangani 52 orang tokoh-tokoh sipil dan militer saat itu. Lalu di Bukit Tinggi, tanggal 15 Februari 1958 dikumandangkan berdirinya pemerintah PRRI yang berhaluan anti-komunis, desentralisasi, berotonomi luas dipimpin Kolonel Maludin Simbolon. Pemerintah PRRI bertujuan mensejahterakan kehidupan rakyat di nusantara yang begitu lama terlantar sejak dari revolusi tahun 1945 silam.

Pemberontakan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat di Jakarta, selain dipicu ketidak puasan terhadap  Kabinet Ali Sastroamidjojo yang sentralistis dan mementingkan pulau Jawa ketimbang pulau-pulau lainnya ketika itu, juga sikap pemerintah pusat yang membiarkan rakyat di daerah-daerah berpotensi ekonomi baik tetap miskin. Minimnya anggaran pembangunan yang dialokasikan peerintah pusat kepada berbaga daerah menyebabkan yang akhir ini melegalkan peraktek-peraktek barter dan penyeludupan. Selain dari itu, juga ketidak senangan daerah-daerah kepada PKI yang semakin berhasil mendekati pusat kekuasaan di Ibukota.

Ketegangan pusat-daerah lalu diwarnai semakin mengerasnya tuntutan kaum regionalis (penguasa daerah) terhadap kaum sentralis (penguasa pusat), dan mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum dalam Piagam Palembang tanggal 7 – 8 September 1957. Dalam pertemuan yang dihadiri: Maludin Simbolon, Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Barlian, dan Ventje Sumual, lalu dilancarkan tuntutan: 1. Dikembalikannya dwitunggal Sukarno-Hatta, dan mengangkat Hatta kembali sebagai Perdana Menteri. 2. Menurunkan KSAD A.H. Nasution lalu para stafnya diganti. 3 Perkembangan kaum komunis harus dibatasi dengan undang-undang. 4. Pembentukan Komando daerah Sumatera berpusat di Padang. 5. Menjalin hubungan politik-ekonomi yang lebih erat dengan Permesta.

Pada tanggal 30 Nopember 1957 malam, muncul usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno saat  menghadiri pertemuan orangtua Sekolah Dasar di Perguruan Cikini, di jalan Cikini Raya 74/76 Jakarta, namun gagal, tetapi menimbulkan banyak korban anak sekolah. Ketegangan yang semakin meningkat antara pusat dan daerah ketika itu, menyebaban Perdana Menteri Ir. H. Djuanda turun tangan untuk menengahi perbedaan, namun tidak berhasil.

Perang saudara antara pusat dan daerah di tanah-air tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 17 April 1958 pusat mengirim angkatan perang ke daerah bergolak di pantai Barat pulau Sumatera, dan menyerang Padang dari laut dan udara, dan berhasil menduduki kota itu. Pada tanggal 4 Mei, masih dalam tahun yang sama, pasukan pusat memasuki Bukit Tinggi, ibukota PRRI, menyebabkan para pemimpinnya melarikan diri ke hutan untuk bergerilya. Tak kurang dari 30.000 orang anggota pasukan gugur sampai PRRI ditaklukkan. Sejumlah pemimpin daerah ditangkap, tidak sedikit pula yang menyerahkan diri, akhirnya mendapat amnesti dan abolisi.

Pada tahun 1958, atas perintah Jaksa Agung, lima orang anggota Dewan Konstituante dari partai Masyumi ditahan karena mengecam konsep Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan Presiden Sukarno. Menurut pedapat mereka Demokrasi Terpimpin merupakan langkah Kepala Negara menuju ke pemerintahan diktator. Perintah ini mengawali senjakala penegakan hukum di Indonesia, karena Jaksa Agung telah berubah dari sikap independen menjadi alat pemerintah yang berkuasa.

Dewan Nasional, disingkat Denas, kemudian dibentuk dipimpin secara kolektif oleh Presiden Sukarno dengan Ruslan Abdulgani yang saat itu menjabat Menteri Penerangan. Denas dirancang untuk mengimbangi Dewan Kontituante, dan anggotanya adalah keempat kepala staf angkatan bersenjata dan wakil-wakil golongan fungsionaris serta utusan daerah. Denas lantas berubah menjadi “Golongan Karya” untuk menandingi Dewan Konstituante. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit untuk membubarkan Dewan Konstituante. Indonesia lalu kembali ke UUD 1945 dan era zaman Demokrasi Parlementer pun lalu berakhir di tanah-air.

Pada tanggal 4 Oktober 1957, umat manusia dikejutkan keberhasilan Uni-Sovyet (Rusia) meluncurkan sebuah satelit ke angkasa bernama “Sputnik I”. Benda angkasa pertama buatan manusia itu berhasil meninggalkan medan gravitasi bumi, lalu mengorbit mengitari bumi pada ketinggian 480 km. Satelit buatan ini melaju dengan kecepatan 7,5 km per detik sambil menyiarkan isyarat-radio nada pendek.

Perang Dingin antara Blok-Barat dan Blok-Timur memasuki upaya Amerika Serikat dan para sekutunya membendung penyebaran ajaran komunis ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa: Jerman Timur, Polandia, Cekoslovakia (kini Ceko dan Slovakia), Rumania, dan negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lituania) yang berhasil dibebaskan Uni-Sovyet dari cengkraman Nazi Jerman dalam Perang Dunia ke-II silam, dengan sendirinya menjadi anggota Blok-Timur yang dipimpin Uni-Sovyet. Diluar negara-negara disebutkan tadi, dengan sendirinya menjadi sekutu Amerika Serikat di Eropa, karena bekerjasama dengan negara Paman Sam dalam Perang Dunia ke-II silam, menjadi jajaran benteng anti-komunisme di belahan bumi Barat yang tergabung dalam persekutuan NATO (North Atlantic Treaty Organization), sekaligus perisai penyebaran komunisme di belahan bumi itu. Adapun yang menjadi sekutu negara Paman Sam di kawasan laut tengah ialah: Turki dan Yunani.

Gagasan parameter pertahanan Asia Tenggara juga tidak lupa disiapkan sekutu. Pada tahun 1956 Vietnam Utara (Tonkin) dengan ibukota Hanoi yang dipimpin Ho Chi-Minh giat mendukung gerilyawan Vietcong di seputar Annam (Cochin Cina) yang menyusup ke Vietnam Selatan dengan ibukota Saigon. Hal ini membuat Vietnam Utara berseteru dengan Vietnam Selatan yang dipimpin Ngo Dinh Diem. Awalnya kedua negeri itu tidak ubahnya semenanjung Korea, terbelah dua di lintang 17° Utara menurut kesepakatan Geneva. Akan tetapi setelah 19 tahun berperang, akhirnya Vietnam Utara berhasil menaklukkan Vietnam Selatan dan masuk ke Saigon. Pasukan Vietnam Utara berhasil mengusir serdadu-serdadu Amerika Serikat pimpinan Presiden Nixon dengan memalukan angkat kaki meninggalkan negeri itu. Republik Sosislis Vietnam (RSV) kemudian diproklamirkan tahun 1976, terdiri dari Vietnam Utara dan Vietnam Selatan beribukota Hanoi. Seiring kejatuhan Vietnam Selatan, sesuai teori domino, Laos pun akan jatuh ke pangkuan aliran Marxis. Keberhasilan Vietnam Utara memembebaskan Vietnam Selatan, membuat negeri Paman Ho menjadi latah lalu menyerang kerajaan Kamboja, menyebabkan tanah Khmer bertekuk lutut pada Vietnam tahun 1979, dan menjadikannya negara boneka.

Pada tahun 1972, Ne Win memproklamirkan Myanmar (Birma) yang dipimpinnya sebagai: Republik Sosialis Uni Birma (RSUB), setelah terlebih dahulu mengkudeta (coup d’état) pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri U Nu. Negeri Pagoda yang semula menerapkan sistim pemerintahan Demokrasi Parlementer lalu berubah menjadi sebuah negara otoriter yang dipimpin militer berkepanjangan sampai saat ini. Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang belum jatuh ke pangkuan aliran Marxis saat itu, baik aliran Marxis-Leninis model Uni-Sovyet maupun aliran Marxis-Maois model RRT di kawasan itu sesuai theori domino, hanyalah tinggal: Thailand dan Malaysia. Adapun Singapura ketika itu masih menjadi bagian dari Malaysia.

Zaman Demokrasi Terpimpin

Sejak dikumandangkannya dekrit 5 Juli 1959 di Jakarta untuk kembali ke UUD 45 oleh Presiden Sukarno, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lalu beralih dari Sistim Demokrasi Parlementer (SDP) menjadi Sistim Demokrasi Terpimpin (SDT). Istilah lain yang juga kerap digunakan Kepala Negara ialah: Sistim Guided Democracy (SGD). Tujuan kembali ke UUD 45 menurut Presiden Sukarno ialah untuk melenyapkan sifat liberal dari ajaran Demokrasi Barat yang mewrnai pemerintahan kala itu yang oleh Kepala Negara dianggap bertentangan dengan azas “permusyawaratan untuk mufakat” terkandung dalam ideologi  Pancasila dan “kepribadian bangsa” Indonesia.

Dalam Sistim Demokrasi Terpimpin, “Presiden” adalah juga “Perdana Menteri” sekaligus “Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia” dan “Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia”, menyebabkan seluruh kekuasaan yang ada dalam negara lalu terpusat disatu ditangan, yaitu di tangan Kepala Negara.

Kabinet Kerja I

Pemerintah Sistim Demokrasi Terpimpin pertama diberi nama: Kabinet Kerja I, memulai pemerintahan  dari tanggal 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960, juga bercorak Presidensial. Kekuasaan negara berada ditangan Kepala Negara: Presiden Sukarno. Adapun program kerja kabinet ini ialah:

1. Menyediakan sandang dan pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,

2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan desa, serta

3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik.

Dalam kongres pemuda berlangsung bulan Februari 1960 di Bandung, Kepala Negara menyampaikan sebuah orasi Manifesto Politik, disingkat Manipol, bersarikan USDEK, bawah ini:

U – Kembali ke Undang Undang Dasar 1945,

S – Sosislisme Indonesia,

D – Demokrasi Terpimpin,

E – Ekonomi Terpimpin,

K- Kepribadian Nasional, atau Kebudayaan Terpimpin.

Pada kesempatan itu ditegaskan Kepala negera pula, bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi1945, Konstitusi Proklamasi. Presiden selanjutnya menambahkan bahwa NRI (Negara Republik Indonesia) telah berubah menjadi NSI (Negara Sosialis Indonesia). Sejumlah surat khabar di Ibukota lalu berkomentar agar teriakan: “Merdeka!” diganti menjadi: “Usdek!” Pidato Kepala Negara tanggal 17 Agustus 1960 berjudul “Djalannya Revolusi Kita” lalu ditetapkan sebagai pedoman pertama pelaksanaan Manipol di tanah-air.

Pada bulan Agustus tahun 1959, dalam zaman Demokrasi Terpimpin, muncul sanering terhadap uang Rupiah yang sedang beredar, sembilan tahun setelah yang pertama. Uang kertas “Rp.1000,- lama” dipangkas nilainya menjadi “Rp.1,- uang baru”. Pemangkasan ini merupakan pinjaman konsolidasi negara kepada rakyatnya sendiri yang akan dikembalikan kelak. Devaluasi Rupiah kedua yang menyisakan penghasilan para pekerja berpendapatan tetap hingga tinggal seperseribu dari selumnya, menyebabkan kehidupan masyarakat makin sengsara. Meski awalnya terlihat harga barang dan jasa turun di pasaran, akan tetapi karena devaluasi itu tidak disertai jaminan uang Rupah diperlukan, maka harga bahan kebutuhan pokok dan jasa lalu naik dengan cepat.

Pada bulan Oktober 1958 bantuan Covert Operation (Kegiatan Terselubung) kepada PRRI/Permesta berdatangan dari: Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan para sekutu Perang Dunia ke-II lainnya. Negara-negara ini membantu perjuangan PRRI/Permesta untuk membendung meluasnya pengaruh komunis yang mengajarkan Sistim Ekonomi Komando (SEK) yang bertolak belakang dengan Sistim Ekonomi Pasar (SEP) liberal kapialis yang telah  sejak lama berkembang di kawasan Asia Tenggara. Komunisme juga mengajarkan perlu adanya pemerintah totaliter atas nama negara dalam negara dipimpin satu partai, bahkan  satu orang, menjalankan kekuasaan tanpa dapat dikritik, termasuk kehadiran partai opisisi. Pandangan politik demikian jelas bertolak belakang dengan prinsip liberal demokratis yang berkembang di negara-negara maju dan berkembang selama ini, dimana kekuasaan pemerintah berada di tangan partai yang terpilih secara demokratis dalam pemilu, dan dibenarkan adanya kritik terhadap yang berkuasa, begitu juga adanya  partai-partai yang beroposisi dengan partai yang memerintah dalam sebuah negara merdeka.

Tak pelak lagi sekutu-sekutu Amerika Serikat dan Inggris di kawasan Asia Timur, mulai Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura, dikerahkan untuk membantu pemberontakan PRRI / Permesta dengan beragam sumber daya: uang, senjata, personalia, dan latihan militer. Pelabuhan-pelabuhan: Dumai, Painan, lalu dimanfaatkan; termasuk danau Singkarak untuk disinggahi kapalterbang air Catalina. Covert Operation Sekutu ini dikendalikan dari Teluk Subic yang terdapat di Filipina, dan Singapura.

Pada tanggal 18 April 1959, lahir anak ibu ketujuh, putra, si Ucok, dan diberi nama si Arif Mulia. Kelahiran putra yang lama telah dinantikan keluarga amat membahagiakan ibu dan ayah, begitu pula kahanggi; terlebih dalam masyarakat Batak, karena anak laki-laki ialah apa yang disebut Sisuan Bulu (Sipenanam Bambu), yakni anak yang diharapkan orang-tuanya kelak mengurus kampung halaman, dan meneruskan kekerabatan Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga), ialah keluarga besar marga Nasution dari Muara Botung. Pada tahun kelahiran si Arif Mulia, ibu dan ayah serta lainnya kembali merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1378 H di Bona Bulu. Pertemuan dengan Ompung di Muara Botung bermaksud selain untuk melangsungkan acara adat Batak mangupa anak tubu (baru lahir), juga mengucap syukur karena ibu dan ayah telah mendapa karunia anak laki-laki yang telah lama dinantikan.

Meski bangsa Indonesia telah merdeka satu dasawarsa, akan tetapi mempunyai anak yang baru lahir saat itu menjadi persoalan tersendiri oleh langkanya makanan dan keperluan bayi lainnya. Ketegangan antara pusat dan daerah, menambah beban kaum ibu untuk mendapat makanan bayi hingga balita. Selain dari itu, bahan kebutuhan pokok, seperti: sandang dan pangan hanya dapat diperoleh melalui antrian panjang oleh terbatasnya persediaan.

Dengan timbulnya pemberontakan PRRI, perjalanan dari Pematang Siantar ke Muara Botung harus mendapat pengawalan angkatan bersenjata. Begitu pula saat kembali ke Pematang Siantar dari Muara Botung, kendaraan yang membawa keluarga ibu harus kembali masuk dalam konvoi (pengawalan) militer agar selamat dalam perjalanan.

Hubungan Indonesa dengan Amerika semakin memburuk alam perjalanan waktu, dan politik luar negeri Uni-Sovyet terhadap negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, mengalami perubahan besar. Hal ini tampak setelah wafatnya Josif Vissarinovich Stalin tahun 1953, dan digantikan Perdana Menteri Malenkov, kemudian Khruschev. Uni-Sovyet tidak lagi memandang Indonesia sebagai pengikut setia Amerika Serikat dan para sekutunya dari blok Barat. Masa ini digunakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang berkuasa untuk memperbaiki hubungan bilateral lewat misi diplomatik. Sejalan kebijakan pemerintah yang baru, PKI beraliran Marxisme-Leninisme saat itu memperoleh peluang untuk mengembangkan pengaruh di tanah-air, yang pada masa sebelumnya hampir tidak mungkin ia dapatkan.

Dari tahun 1954 hingga tahun 1958, Indonesia kembali melancakan perjuangan pembebasan Irian Barat di  Majelis Umum PBB, ternyata tidak membawa hasil. Indonesia lalu menghentikan perjuangan diplomatik dalam Badan Dunia itu, lalu mengubahnya menjadi konfrontasi militer Trikora (Tiga Komando Rakyat) untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Irian Barat (Papua). Pada tanggal 6 April 1956 Indonesia melakukan pembelian senjata dari negara-negara Eropa Timur, antara lain: Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, lalu berusaha mengubah peta kekuatan militer di ujung Timur kepulauan Nusantara. Indonesia yang semula pembeli senjata setia dari Blok-Barat, kemudian beralih ke Blok-Timur termasuk Uni-Sovyet (Rusia). Front Nasional untuk Pembebasan Irian Barat lalu didirikan tahun 1958, dilanjutkan mobilisasi kekuatan masyarakat (sosial) di tanah-air untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, pemerintah menuntut rakyat Indonesia untuk mengencangkan ikat pinggang dan menjalani hidup sederhana. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno juga melancarkan permusuhan kepada negara-negara, yang menurut penilaiannya berhaluan kapitalis dan liberal demokratis. Pemerintah Indonesia menamakan negara-negara tersebut: The Old Established Forces, yang disingkat Odefos. Sebagai akibatnya export hasil bumi ke negara-negara tersebut, begitu juga import kebutuhan pokok dari negara-negara ini, mendapat gangguan yang menyebabkan kelangkaan sandang pangan dalam negeri. Sebaliknya hubungan dagang dengan negara-negara berhaluan sosialis dan komunis, yang menurut penilaian pemerintah Indonesia ketika itu sebagai negara-negara: The New Emerging Forces, yang disingkat Nefos, tidak mendatangkan manfaat ekonomi berarti, karena orang-orang sosialis dan komunis yang hidup sedehana di negaranya tidak banyak mengimport dari Indonesia. Kebijakan pemerintah menukar hubungan diplomatik dari Blok-Barat ke Blok-Timur, tidak mendatangkan perbaikan ekonomi rakyat di tanah-air, hanya mengakrabkan hubungan persahabatan antar bangsa dan budaya saja.

Dalam zaman Demokrasi Terpimpin, kaum intelektual, pemimpin masyarakat, para cendekiawan, mahasiswa, dan masyarakat lainya diwajibkan mengikuti indoktrinasi yang diselenggarakan Departemen Penerangan RI, ketika itu dipimpin Haji Dr.Ruslan Abdulgani. Mereka diminta untuk menelaah dan mendalami isi buku TUBAPI (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) yang dikeluarkan pemerintah lewat Departemen Penerangan, sebentuk pengamalan Ideologi Pancasila yang digariskan pemerintah. Tubapi juga ditetapkan sebagai satu-satunya rujukan bangsa untuk menulis: karya ilmiah, skripsi, makalah, menyusun bahan ceramah dan pidato, dengan mengutip butir-butir ajaran politik yang ditetapkan pemerintah berlaku untuk Indonesia; lalu melarang para intelektual bangsa mempelajari buku-buku keluaran Amerika Serikat dan para sekutu Barat berpandangan demokrasi liberal dan kapitalis; karena dianggap pemerintah ketika itu tidak sesuai dengan ajaran Pancasila yang telah menjadi ideologi Bangsa Indonesia, demikian juga kepribadian Bangsa Indonesia. Menteri Penerangan R.I. seorang haji yang membidani lahirnya TUBAPI ketika itu mendapat gelar: Haji Juru Bicara Usdek Manipol, disingkat Haji Jubir Usman. Beragam buku berbahasa Inggris terbitan Uni-Sovyet dan negara-negara sosialis lain lalu membanjiri toko-toko buku nusanara menggantikan literatur terbitan negara-negara kapitalis dan liberal demokratis yang sebelumnya banyak dijadikan sumber ilmu pengetahuan. Datang pula membanjiri pasar tanah-air buku murah kertas koran dari India.

Dengan kepindahan keluarga dari Bogor ke Pematang Siantar, anak-anak ibu harus melanjutkan sekolah. . Anak ibu yang sulung melanjutkan ke SR Katolik di jalan Marihat. Karena merasa tidak sesuai, kemudian pindah ke SR VI di jalan Simarito, Timbangalung. Usai SR ia melanjutkan ke SMP Negeri II di jalan Kebun Rambung (Kartini Ujung). Setelah menyesaikan SMP, putri sulung ibu lalu melanjutkan ke SMA di kampung Keristen, lalu SMA Negeri I Pematang Siantar. Anak ibu kedua melanjutkan pelajaran ke SR VI. Setelah lulus, melanjutkan ke SMP Taman Siswa di jalan Kartini, dan kemudian melanjutkan ke SMA I di jalan Pantoan. Anak ibu ketiga melanjutkan pelajaran ke SR Latihan di jalan Sekolah. Anak ibu keempat juga melanjutkan pelajaran ke SR Latihan. Anak ibu kelima mengikuti TK Taman Yohana di jalan Marhaen. Dari Muara Botung ikut bergabung ke Pematang Siantar abang Lukman untuk melanjutkan ke SMA I, dan dari sana ke Unversitas Nomensen cabang Pematang Siantar.

Selama ibu sekeluarga berdiam di Pematang Siantar, dua orang adik ayah dari Muara Botung ikut bergabung: uda Ruslan dan uda Sultoni untuk melanjutkan sekolah. Usai SMP Kotanopan uda Ruslan melanjutkan pelajaran ke SMEA di Medan, sedangkan uda Sultoni usai SR Kotanopan, melanjutkan ke SMP II di jalan Kartini Ujung. Lulus SMP, uda akhir ini melanjutkan pelajaran ke STM di Medan. Yang juga ikut bergabung dari Muara Botung, kahanggi ayah Fahruddin Nasution dan mora ayah Abdul Hakim Lubis untuk merantau sekaligus mencari kerja. Ada juga kakak Nurcahaya dan kakak Masdalifah yang datang bergabung, saat itu uak Sutan Batara masih tinggal di Muara Botung. Ada lagi kakak Hasbi dari Tobang yang datang ke Pematang Siantar dari kampung untuk kursus menjahit pakaian. Selain dari itu, ada lagi Tulang Amran Harahap yang datang dari Pargarutan Gunung Manaon untuk bergabung dengan ibu dan ayah di Pematang Siantar.

Selama tinggal di Pematang Siantar, ibu memanfaatkan halaman rumah dinas tidak jauh dari kantor Brigade Planologi Kehutanan di jalan Marhaen. Ibu lalu bercocok tanam, beternak ayam dan itik di pekarangan. Banyak hasil tanaman dan ternak yang didapat ibu saat itu turut menopang ekonomi rumah tangga yang tergolong sulit ketika itu. Meski anak-anak ibu masih semuanya bersekolah, yang tertua masih duduk di kelas akhir SMA, namun ibu dan ayah tidak segan menjadi orangtua mewakili pegawai Brigade Planologi Kehutanan yang melangsungkan pernikahan. Kebanyakan orangtua pegawai Brigade Planologi Kehutanan di Pematang Siantar tinggal di luar pulau Sumatera, karena itu ibu dan ayah kerap didakwa menjadi orangtua pengganti yang dapat hadir, mulai meminang hingga menyelenggarakan pernikahan di rumah menurut adat setempat.

Demikianlah, selama tinggal di Pematang Siantar, ibu dan ayah telah menjadi wakil orang tua para pegawai kantor Brigade Planologi Kehutanan, seperti: abang Karim Lasoma dari Gorontalo, Sulawesi Utara, yang mempersunting Latifah Hanum, boru Regar dari Baringin; abang Muhamad Fadil dari Kalimantan, yang menikah dengan Ida, boru Harahap dari Siharangkarang; dan abang Karim Omar Dallah dari Palembang yang juga meminang putri dari Tapanuli Selatan. Di ibukota Tanah Simalungun itu lahir pula anak ibu kedelapan, putri, tanggal 2 September 1961, dan diberi nama si Tety. Kelahiran putri ibu akhir ini menjelang Surat Keputusan yang akan disampaikan kepada ayah turun, untuk kembali bertugas di Bogor.

Kabinet Kerja II

Kabinet Kerja I kemudian digantikan dengan Kabinet Kerja II, berlangsung dari 18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962, juga bersifat Presidentil. Adapun program kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sandang pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,

2. Melaksanakan pengamanan rakyat dan negara,

3. Meneruskan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik untuk merebut Irian

     Barat.

Berbagai peristiwa penting muncul dalam masa kerja kabinet ini ialah: tanggal 24 Juni 1960 berhasil dibentuk DPR-GR (DPR-Gotong Royong); antara tanggal 10 Nopember hingga tanggal….Desember 1960, berlangsung Sidang Umum MPRS (MPR Sementara) yang melahirkan “Manifesto Politik Republik Indonesia” yang menjadi “Garis-garis Besar Haluan Negara”, sekaligus “Garis-garis Besar Politik Pembangunan Nasional Semesta Tahap Pertama 1961-1969”; Sidang Umum juga mengangkat Presiden Sukarno menjadi “Pemimpin Besar Revolus Bangsa Indonesia”; sekaligus “Mandataris MPRS”.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dilancarkan kembali setelah berbagai usaha dilakukan lewat PBB tidak mendatangkan hasil. Pada tahun 1960 Presiden Sukarno menyampaikan pidato di PBB berjudul “To Build The World Anew” (Membangun Kembali Dunia) untuk merombak organisasi Badan Dunia ketika itu. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda, dan negeri Kincir Angin itu kemudian mengirim kapal induk Karel Doorman miliknya ke perairan Papua.

Pada tanggal 4 Maret 1961 Republik Indonesia menandatangani perjanjian pembelian senjata besar-besaran dengan Uni-Sovyet lewat hutang guna memperkuat jajaran angkatan perang. Di Jakarta lalu dibentuk KOTI (Komando Operasi Tertinggi) berpusat di Istana, untuk merebut Irian Barat (Papua), langsung berada dibawah komando Kepala Negara. Dan, pada tanggal 14 Agustus 1961 seluruh gerakan kepanduan yang terdapat di tanah-air, awalnya bernama Padvinderij di zaman Hindia Belanda silam hingga dengan gerakan kepanduan setelah Indonesia merdeka, lalu dilebur menjadi satu, dan oleh Presiden Sukarno diberi nama baru: “Pramuka”.

Bogor Kedua

Terhitung tanggal 1 September 1961, pada saat Menteri Pertanian R.I. dijabat Sadjarwo Tjondronegoro S.H., ayah diagkat menjadi Kepala Djawatan Kehutanan Republik Indonesia di Bogor. Kepindahan ayah untuk kedua kalinya ke Bogor kali ini tidak segera disertai ibu, karena putri bungsu ibu masih belum berusia tiga bulan untuk diizinkan naik pesawatterbang. Ibu masih harus tinggal di Pematang Siantar menanti izin dokter untuk membawa bayi dari Medan ke Jakarta dengan pesawatterbang. Karena itu yang lebih dahulu berangkat bersama ayah ke Bogor anak-anak ibu pertama dan kedua, untuk mengurus kepindahan ke SMA di tempat yang baru. Berbeda saat mengikuti Akademi Kehutanan silam, kini ayah mendapat Rumah Dinas di jalan Belitung no.15, Baranangsiang, tidak jauh dari Kebon Raya. Akan tetapi karena rumah itu masih didiami Bapak Sutarmo yang digantikan, maka ayah bersama kedua putrinya terpaksa untuk beberapa lama tinggal di Hotel Salak.

Dalam mengurus sekolah di Bogor, anak ibu sulung diterima di SMA Nergeri II-Pasti, duduk di kelas III, dan masuk sore. Anak ibu kedua diterima di sekolah bernama SMA Negeri I-Sosial, duduk di kelas I,  masuk pagi. Kedua sekolah SMA ini menempate bangunan yang sama di Bogor terletak di jalan Ir.Haji Djuanda yang berhadapan dengan Kebun Raya.

Setelah anak ibu yang bungsu genap berusia tiga bulan, ibu bersama kelima anak lainnya menyusul pindah ke Bogor untuk bergabung dengan ayah yang telah lebih dahulu berada disana. Tidak lama setelah kedatangan ibu, pengurusan sekolah anak di Bogor dilanjutkan dengan anak-anak ibu: ketiga, keempat dan kelima. Yang ketiga dan keempat diterima di SMP II jalan Gedung Sawah, duduk di kelas I, sedangkan anak ibu kelima diterima SD Regina Pacis di jalan Ir Haji Juanda. Akhirnya anak-anak ibu: keenam berumur dua tahun dan ketujuh tiga bulan, masih tinggal bersama ibu di rumah.

Adapun masyarakat kehutanan yang berdiam di jalan Bangka dan jalan Belitung Baranangsiang Bogor pada saat itu, adalah sebagai berikut:

1. Soekowijono                                                    11. Jap Kong Djoen

2. Ir.Hasan Basjaroedin Nasoetion            12. Soejoto

3. Wakidjo                                                             13. Priono

4. Karsoedjono                                                    14. Basatoea Siregar

5. Waldemar Simandjoentak                         15. Hoetajoeloe

6. Soetamsi                                                            16. Soeyoto (kecil)

7. Banjaran Sari                                                   17. Lorima

8. Ir.Soeherman                                                  18. Mairoekoe

9. Ir.Wisatja                                                          19. Ki Soeroyo

10. Hardono                                                          20. Soekamto

Selain dari itu terdapat lagi kaum kerabat dari Tapanuli Selatan dan handai tolan lainnya yang mencari nafkah di tanah perantauan dan berdiam di kota-kota berikut:

a. Bogor.

1. Tulang Sutan Diangkola, marga Harahap dari Pijorkoling, Padang Sidempuan

2. Uak Djatinaja Lubis dari Pakantan.

3. Oom dr Diapari Siregar dari Bunga Bondar.

4. Tulang Mara Sutan Harahap dari Pargarutan Gunung Manaon / Tante Lumongga Daulae.

5. Tulang Zainuddin Harahap dari Pargarutan Gunung Manaon.

6. Oom Dr. Hadrian Siregar dari Bunga Bondar.

7. Ny. Drh Anwar Nasution dari Pidoli.

8. Uak Radja Livat Lubis dari Pakantan.

9. Uak Bachtiar Ananda Siregar dari Gunung Tua.

10. Ompung Firman Harahap dari Pargarutan Julu.

11. Tulang Hasbullah Harahap dari Pargarutan Julu.

12. Tulang Gindo Harahap dari Pargarutan Julu;

13. Tulang Kamin Harahap dari Pargarutan Julu.

14. Oom Dahlan Lubis dari Muara Soma.

15. Uak Kaharudin Lubis dari Pakantan.

16. Abang Partomuan Rakun Lubis dari Pakantan.

17. Oom Umar Lubis dari Mandailing / Tante Upik Nasution.

18. Oom Burhanuddin Pane dari Lancat, Sipirok.

19. Oom Sanusi Pane dari Lancat.

20. Uak Patuan Sorimuda Siregar dari Baringin, Sipirok.

21. Tulang Monang Lubis dari Tamiang.

22. Tulang Kolonel Zulkifli Lubis dari Tamiang.

23. Tulang Talmin Lubis dari Tamiang.

24. Abang Drh. Abdul Muis Nasution, dari Sayumahincat / Kakak Dewani Siregar.

25.

26.

27.

b. Jakarta:

1. Ompung Efendi Siregar dari Huraba / Boru Daulae.

2. Ompung Adenan Harahap dari Batuna Dua, Padang Sidempuan / Boru Regar.

3. Amangboru Amron Lubis dari Tamiang.

4. Oom Basjarudin Nasution dari Botung.

5. Oom Gunung Tua Siregar dari Gunung Tua.

6. Amangboru Patuan Malaon, marga Lubis dari Pakantan.

7. Lubis / Tante Orni.

8. Oom Bachter Lubis dari Muara Soma.

9. Oom Muchtar Lubis dari Muara Soma.

10. Oom Jenderal Dr.Abdul Haris Nasution dari Hutapungkut.

11. Oom Jusuf Malik, marga Batubara dari Hutapungkut.

12. Oom Malik Selawat dari Deli (Medan), Sumatera Utara.

13. Oom Saleh Siregar dari Sipirok. (Istrinya kakak beradik dengan Malik Selawat).

14. Oom Parada Harahap dari Pargarutan.

15. Tulang Djohar Harahap dari Pargarutan./ Ompung Siti Ana Siregar di Rawasari.

16. Uak Intan Pilihan dari Pargarutan, istri Uak Bahrum Siregar dari Sipirok.

c. Bandung:

1. Tulang ….. Harahap dari Batuna Dua dari Jalan Cipaganti / Boru Simatupang.

2. Amangboru Samin Pohan dari Parausorat./ Kakak Longga Siregar Sipenggeng.

3. Abang Burhanuddin Pane dari Lancat.

4. Oom Burhanuddin Nasution dari…….

5. Ompung Burhanuddin Harahap dari Batuna Dua.

6.

7.

8.

9.

10.

Dalam masa ibu sekeluarga kembali berdiam di Bogor untuk kedua kalinya, keadaan tanah-air diwarnai  semakin meningkatnya konfrontasi Indonesia-Belanda untuk membebaskan Irian Barat (Papua). Kepindahan keluarga yang kedua kalinya ke Bogor juga memperlihatkan banyak perubahan pada ibu, terlebih saat ayah menjabat Kepala Djawatan Kehutanan. Dorongan berorganisasi dan keinginan melakukan kegiatan sosial berjangkauan luas terbentang dihadapan ibu. Ibu lalu terjun kedalam PWK (Persatuan Wanita Kehutanan) dan menjadi ketuanya.

Ibu lalu aktif mendampingi Kepala Jawatan Kehutanan mengunjung berbagai daerah di tanah-air, kendati si Tety masih bayi dan si Ucok baru dua tahun. Ketujuh anak bersaudara kerap ditinggal di jalan Belitung no.15 Bogor, saat ibu perlu mendampingi ayah melakukan perjalanan dinas; dititipkan saja pada tetangga keluarga kehutanan di Bogor. Jabatan ibu sebagai ketua PWK mengharuskannya bepergian bersama ayah  kemana-mana selama ayah masih menjabat Kepala Jawatan Kehutanan. Kota Bogor di tahun enam puluhan  cukup aman untuk berdiam, meski di jalan Belitung 15, Baranagsiang, yang saat itu sudah tergolong daerah pinggiran. Hampir semua orang kehutanan di Bogor yang sedang bertugas ke luar kota menitipkan begitu saja anak-anak mereka kepada keluarga-keluarga masyarakat kehutanan di Bogor. Belum pernah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan selama anak-anak para pejabat kehutanan ditinggal dalam perjalanan dinas, kecuali rasa sepi oleh ketidak hadiran orang tua yang sedang bepergian menjalankan tugas keluar kota, walau gerombolan DI-TII di Jawa Barat masih berkeliaran dikhabarkan surat-surat kabar saat itu.

Sejak tanggal 1 sampai 6 September 1961, di Beograd, ibukota Yugoslavia, berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non-Blok yang diprakarsai oleh: Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir dan Afganistan. Lalu pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat, disingkat Trikora, dari Yogyakarta. Adapun isi Tikora itu ialah:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua bikinan Belanda,

2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat,

3. Bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan tanah-air.

Pada tanggal 2 Januari 1962, Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat dibentuk yang dipimpin Jenderal Soeharto berkedudukan di Makassar. Pada tanggal 15 Januari 1962 pecah pertempuran laut antara Angkatan Laut Republik Indonesia melawan Angkatan Laut Belanda di laut Arafuru. PKI yang mendapat banyak kesempatan berperan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, tidak lupa mengorganisir kunjungan tokoh-tokoh negara dari Blok-Timur untuk mengunjungi Indonesia, antara lain dari: Hongaria dan Polandia. Mereka datang untuk melihat dari dekat konfrontasi Indonesia-Belanda di ujung Timur kepulauan nusantara.

Selain menyiagakan ketiga angkatan perang ketika itu, Indonesia juga melaksanakan mobilisasi umum dan  latihan militer kepada warganegara di dalam negeri, khususnya para pemuda. Resimen mahasiswa kemudian dibentuk di kota-kota besar tanah-air, dan latihan militer diberikan, sehingga banyak waktu perkuliahan yang tersita ketika itu. Latihan militer berkembang mulai baris-berbaris hingga latihan tempur di sejumlah medan latihan di luar kota. Selain dari itu, ada anggota resimen mahasiswa yang dikerahkan memberi pelayanan masyarakat mencacar warga untuk mengelakkan wabah, dan lainnya.

Mobilisasi umum kemudian berkembang ke pegawai negeri sipil Republik Indonesia tersebar dalam berbagai departemen dari pusat hingga daerah. Tidak hanya kaum pria yang mengikuti latihan militer, kaum wanita tidak terkecuali juga dari pusat hingga ke daerah, mengikuti praktek-praktek negara-negara sosialis dan komunis dari Blok-Timur yang amat populer di Indonesia ketika itu. Maka ibu yang telah berusia lebih dari 40 tahun, juga tidak luput ambil bagian dalam latihan militer. Ibu sebagai komandan lalu dengan lantang meneriakkan aba-aba baris berbaris pada peleton ibu-ibu Djawatan Kehutanan yang dipimpinnya. Peleton kaum ibu inipun terpaksa menukar hari-hari kesibukan rumah tangga masing-masing dengan kegiatan baris-berbaris militer di halaman kantor Djawatan Kehutanan kota Bogor yang menghadap Kebon Raya.

Pada tahun 1961 Amerika Serikat melantik Presiden baru, dan Dwight D. Eisenhour pun lalu digantikan John F. Kennedy. Presiden negeri Paman Sam yang baru ini mengemban misi politik luar negeri baru pula, berpaling dari yang diemban pendahulunya. Pada bulan Februari tahun berikutnya, ia mengutus sang adik Jaksa Agung Robert Kennedy berkunjung ke Indonesia, kemudian Negeri Belanda, untuk mengajak dua negara berseteru kembal berunding. Pada bulan September 1961, persoalan Irian Barat menjadi agenda pokok perbincangan dalam Sidang Umum PBB.

Pada tanggal 12 April 1961, umat manusia kembali dikejutkan oleh keberhasilan Uni-Sovyet mengirim antariksawan Yuri Alekseyevich Gagarin meninggalkan bumi mencapai ketinggian orbit satelit mengendarai pesawat angkasa Vostok II. Ia memerlukan waktu 1 jam 29 menit untuk mengelilingi bumi, dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil melawat ke angkasa luar.

Kabinet Kerja III

Sebagaimana dua Kabinet Kerja sebelumnya, Kabinet Kerja III, yang memerintah antara tanggal 6 Maret 1962 hingga tanggal 13 Nopember 1963, lagi-lagi bersifat Presidentil; hasil pengelompokan orang-orang dari dua Kabinet sebelumnya. Adapun program kerjanya juga tidak berbeda samasekali, yakni:

1. Menyediakan sandang pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,

2. Melaksanakan pengamanan rakyat dan negara,

3. Meneruskan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik untuk

membebaskan Irian Barat.

Dalam UUD 1945 tertera, bahwa: DPA, DPR dan MPR merupakan badan-badan negara yang terdapat diluar Pemerintah, dan para anggotanya tidak boleh menjadi anggota anggota Kabinet. Akan tetapi dalam Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) dengan se-luruh kekuasaan berada di tangan Kepala Negara, Presiden Sukarno dengan gampang mengangkat Ketua MPRS, Ketua DPRGR dan Wakil Ketua DPA menjadi wakil-wakil Perdana Menteri. Lalu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MPRS dan Wakil ketua DPRGR dijadikan setingkat Menteri, lalu didudukkan dalam Kabinet. Keputusan kontrversial diambil Kepala Negara ketika itu membuka peluang kepada PKI masuk dalam jajaran pemerintah sekaligus berwenang mengambil keputusan politik.

Pada tahun 1962, pengaruh Uni-Sovyet terhadap Indonesia telah sangat besar ketimbangn awal dibukanya hubungan diplomatik oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tahun 1957 silam. Dan bantuan yang didatangkan negeri Beruang Merah itu, telah pula melampaui yang pernah diterima Indonesia dari negeri Paman Sam, baik ekonomi maupun perlengkapan perang; untuk mengimbangi kekuatan militer Belanda di Irian Barat yang didukung Amerika Serikat berikut para sekutunya, atara laini: “Jeep Rusia” keluaran pabrik “GAZ”, yang menjadi pesaing “Jeep Wilis” dari Amerika Serikat; semakin banyak berkeliaran di jalan-jalan ibukota.

Pada tanggal 22 Oktober 1962 Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy mengungkapkan foto udara yang diambil pesawat mata-mata U2 dari Amerika Serikat, yang mengungkapkan pembangunan instalasi peluru kendali Uni-Sovyet di pulau Kuba. Negeri Paman Sam itu lalu memblokir kawasan laut dan udara seputar gugusan kepulauan Antilla Besar yang terdapat di laut Karibia, dan memberi ultimatum 6 hari kepada Perdana Menteri Uni-Sovyet Nikita Khruschev untuk memberi tanggapan; atau akan dihancurkan, melahirkan krisis atas Kuba. Perang Dunia ke-III lalu mengintai diambang pintu. Meski Uni-Sovyet kala itu membantah instalasi peluru kendali itu ditujukan ke jantung Blok Barat. Akan tetapi setelah blokade berjalan dua pekan negara Beruang Merah lalu mengalah, lalu menyatakan akan menarik instalasi peluru kendali yang terpasang di Kuba. Kendati Presiden Fidel Castro menolak dilakukannya pemeriksaan darat oleh Amerika Serikat terhadap pembongkaran instalasi peluru kendali Uni-Sovyet di pulau itu, namun negeri Paman Sam itu mengawasi pelaksanaanya dari udara berbulan lamanya di laut Karibia itu.

Keamanan dalam negeri Negara Republik Indonesia memperlihatkan kemajuan dengan tertangkapnya tokoh DITII Karto Suwiryo di Jawa Barat tanggal 4 Juni 1962.

Perseteruan antara Indonesia-Belanda atas Irian Barat kian meruncing, menyebabkan PBB menurunkan Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat untuk mendesak kedua fihak yang sedang bermusuhan kembali berunding. Kali ini perundingan berlangsung pada tanggal 16 Agustus 1962 di New York antara Menlu  Dr. Subandrio dengan Duta Besar Belanda Dr. H.J. van Royen ditengahi Pejabat Sekjen PBB U Thant Perundingan berhasil melahirkan kesepakatan segi-tiga: Belanda, PBB, dan Indonesia. Di tanah-air,  pada tanggal 19 Nopember 1962 Presiden Sukarno mengumumkan pencabutan dekrit “Negara dalam keadaan bahaya” yang berhubungan dengan pembebasan Iran Barat.

Perjanjian New York kemudian menelurkan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 September 1962 yang menurunkan kesepakatan berikut:

1. Pada tanggal 1 Oktober 1962 Bendera PBB dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda di Irian Barat. Sejak saat itu pemerintahan di Papua dijalankan UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority, atau Badan Pelaksana Pemerintahan PBB) yang berkedudukan di Hollandia (Jayapura), di Papua Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 1962 Dwi Warna dikibarkan mendampingi Bendera PBB sedangkan Sitiga Warna, atau Bendera Belanda, diturunkan.

3. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah UNTEA menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Bendera PBB di Hollandia diturunkan.

Sejumlah negara anggota PBB lalu mengutus para wakil mereka untuk menjadi pejabat yang bertugas di UNTEA. Dari Indonesia, Departemen Dalam Negeri R.I. mengutus M. Diri Harahap yang kemudian menjadi Residen Hollandia (Kepala Keresidenan Hollandia), Jayapura sekarang.

Pada tangal 24 Agustus 1962, jam 14.30 WIB, siaran televisi hitam-putih untuk pertama kalinya muncul di ibukota Republik Indonesia, bertepatan dengan pembukaan pesta olehraga Asian Games IV, dipancarkan langsung dari gelanggang olahraga Senayan. Pesawat penerima televisi yang digunakan masyarakat untuk menangkap siaran televisi ketika itu berasal dari rakitan dalam negeri buatan: Leppin, sebuah badan kerjasama Departemen Penerangan dengan Departemen Perindustrian Indonesia.

Banyak kejadian yang mewarnai keadaan dalam negeri ketika itu, antara lain: pemasyarakatan Manipol Usdek; Manipol Usdek dijadikan acuan untuk semua kegiatan kenegaraan; ada gerakan Nasakomisasi (Nasionalisme-Agama-Komunisme) yang perlu digalakkan; penyelewengan terhadap UUD 1945 yang amat kentara, dan salah satu darinya keputusan ialah Sidang Umum MPRS tanggal 15 hingga 22 Mei 1963 yang menetapkan Presiden Sukarno/Mandataris MPRs menjadi Presiden seumur hidup. Padahal, untuk yang akhir ini dalam UUD 1945 jelas tersurat: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tidak ada pasal yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk menjadi Presiden seumur hidup.

Gerakan anti Blok-Barat beserta antek-anteknya, yang oleh pemerintah Republik Indonesia saat itu dicap sebagai imperialis semakin keras disuarakan. Sebagai akibatnya Kedutaan Besar R.I. di Kuala Lumpur lalu didemonstrasi massa. Massa di Indonesia kemudian membalas, dan Kedutaan Besar Persekutuan Tanah Melayu (ketika itu Malaysia dan Singapura) dan Kedutaan Besar Inggris Raya di Jakarta ikut didemonstrasi massa. Bahkan Kedutaan Besar Inggris Raya yang terdapat di Bundaran Hotel Indonesia dibakar habis oleh para demonstran pada ketika itu.

Perdana Menteri Uni-Sovyet Nikita Khruschev menetapkan Valentina Vladimirovna Tereshkova, menjadi astronaut wanita pertama dari negeri Beruang Merah; lalu pada tanggal 16 Februari 1963 ia mengejutkan dunia mengendarai Vostok 6 terbang ke angkasa, dan menjadi wanita pertama dunia yang mengorbit bumi.

Berbagai langkah diambil pemerintah yang bercorak politik mercusuar menyebabkan Rupiah semakin merosot nilainya terhadap Dollar Amerika. Daya beli masyarakat berpendapatan tetap, seperti: pegawai negeri maupun swasta, tidak terkecuali rakyat banyak untuk bahan kebutuhan pokok: sandang, pangan, dan lain sebagainya yang didatangkan dari luar negeri semakin lemah. Untuk mengatasi beragam persoalan ekonomi yang kian memburuk di tanah-air, pemerintah memperkenalkan Deklarasi Ekonomi, disingkat Dekon, yang disusul Peraturan Pemerintah (PP) tanggal 26 Mei 1963. Akan tetapi kedua langkah yang diambil Presiden Sukarno saat itu tidak membawa perbaikan diharapkan, dan ekonomi di tanah-air terus saja memburuk, inflasi meningkat, dan kehidupan rakyat terus memburuk menelusuri waktu.

Pada tanggal 22 Nopember 1963 berlangsung Games of the New Emerging Forces pertama, disingkat Ganefo I di Jakarta, Indonesia, yang diikuti 48 negara dari: Asia, Afrika, dan Amerika Latin, untuk menandingi Olimpiade Internasional. Dalam rencananya, Ganefo I akan disusul dengan Ganefo II dan seteruaya, karena pemerintah Republik Indonesia saat itu menganggap Olimpiade Internasional hanya memperhatikan negara-negara kaya yang oleh pemerintah Indonesia ketika itu dianggap negara-negara imperialis dan neokolonialis.

Seruan “Go to Hell with your Aid” lalu dilontarkan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara berhaluan ekonomi liberal kapitalis. Sebaliknya seruan “Berdiri diatas kaki sendiri, disingkat berdikari” diserukan kepada anak-anak bangsa. Kedua langkah ini hanya merugikan bangsa Indonesia, karena Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri menjadi terisolasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejumlah negara maju, termasuk perkembangan masyarakatnya. Juga menjadi terhalang sejumlah kerjasama antar negara/bangsa yang lebih maju secara sosial, ekonomi, dan budaya. Terutama sejumlah negara maju dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa dan Amerika Utara, sebagaimana yang dinikmati negeri-negeri sekawasan: Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Kelima negara ini dengan cepat memberantas buta huruf, lalu lewat pendidikan dan pelatihan SDM mengembangkan ekonomi negeri untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Beberapa negeri ini menunjukkan kepada dunia mutu SDM tinggi yang mampu mengalahkan keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dalam negeri.

Untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah memperbaiki ekonomi yang dapat mensejahterakan kehidupan rakyat yang dijanjikan pada zaman revolusi fisik tahun 1945 silam, dikumandangkanlah seruan: “revolusi Indonesia belum selesai”; juga dalam pidato-pidato kenegaraan berikutnya presiden Sukarno tidak lupa mengingatkan rakyat akan adanya pertentangan antara kubu “New Emerging Forces”, disingkat “Nefos”, dalam mana: Indonesia bersama negara sosialis, komunis, dan Non-Blok lainnya bekubu, melawan kubu “Old Established Forces”, disingkat “Oldefos”, yaitu negara-negara yang menurut penilaian pemerintah Indonesia saat itu liberal dan kapitalis serta neokolonialis. “Mana dadamu Oldefos, ini dadaku Nefos”, adalah materi dialog konfrontatif yang selalu dikumandangkan Kepala Negara dalam pidato-pidato berapi-api yang menuntut simpati anak-anak bangsa di Indonesia, juga menagih kesediaan rakyat untuk terus mengencangkan ikat pinggang mendukung kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia pada ketika itu.

Apabila dalam masa perjuangan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950, kelangkaan pangan, sandang, dan lain sebagainya, akibat blokade Belanda terhadap kapal-kapal dagang yang bergerak keluar masuk perairan nusantara, maka kelangkaan yang sama muncul satu dekade sesudahnya lebih dikarenakan kebijakan pemerintah Indonesia sedang terpenjara dalam logika politik Nefos melawan Oldefos. Kelangkaan akhir ini lebih dikarenakan Indonesia tidak bersedia berdagang dengan negara-negara berlabel Odefos, istilah lain dari negara-negara Blok-Barat berhaluan liberal dan demokratis, dan melakukan kegiatan ekonomi hanya dengan negara-negara Nefos, alias negara-negara Blok-Timur yang berhaluan sosialis dan komunis yang oleh pemerintah Indonesia dinamakan new emerging forces itu.

Inilah logika politik pemerintah Indonesia di zaman “Demokrasi Terpimpin” dengan “Deklarasi Ekonomi” dan selogan “berdikari”, yang membawa akibat buruk pada kehidupan masyarakat, menyebabkan bangsa Indonesia tertinggal dari seumlah bangsa sekawasan sedikitnya satu generasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk: managemen, ekonomi, pemerintahan, kemasyarakatan, yang  sudah berkembang di dunia saat itu. Langkah percepatan harus diambil untuk melenyapkan ketertinggalan anak-anak negeri dari sejumlah bidang dikemukakan dari negara-negara lain.

Pada tanggal … …, di Jakarta berlangsung Conference of the New Emerging Forces, disingkat Conefo I, dihadiri 36 negara Asia-Afrika termasuk RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan RPA (Republik Persatuan Arab). Conefo dirancang untuk menandingi sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. PBB kecil gagasan pemerintah Indonesia saat itu direncanakan bermarkas di Jakarta. Conefo I akan disusul dengan Conefo II dan seterusnya, sebagaimana halnya sidang-sidang umum PBB yang bermarkas di kota dagang terbesar Amerika Serikat yang kesohor itu.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis dan komunis semakin mesra menelusuri waktu, dan ini ditandai kunjungan sejumlah tokoh negara-negara Blok-Timur saat itu, antara lain: Presiden Antonin Novotny dari Chekoslowakia, Presiden Liu Shao Chi dari RRC, Presiden Dr. Heinrich Lübke dari Jerman Timur. Juga bertandang ke Indonesia saat itu Pangeran Norodom Sihanouk dari Kamboja,  tidak terkecuali Presiden Woroshilov dari Uni-Sovyet. Kunjungan tokoh-tokoh Blok-Timur yang tergolong Nefos menurut penilaian pemerintah Indonesia saat itu, melontarkan: “poros Jakarta – Pnom Penh – Beijing – Pyong Yang”, yang terkenal dalam kancah perpolitikan Indonesia saat itu.

Pada tanggal 22 Nopember 1963 Presiden J. F. Kennedy dari Amerika Serikat tertembak di Dallas, negara bagian Texas, saat berkendaraan atap terbuka berkeliling kota. Jiwanya tidak terselamatkan, membuat Wakil Presiden Lyndon Baines Johnson naik ke tampuk kekuasaan di negara Paman Sam itu.

Selama ibu sekeluarga berdiam di jalan Belitung no.15, terbetik khabar tulang Gulbachri mahasiswa UGM di Yogyakarta jatuh sakit. Ia lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, karena adik ibu bujing Chadidjah berdiam disana, sehingga ada keluarga yang akan menenguknya. Tulang dikhabarkan nenderita leukemia yang yang belum dapat disembuhkan ketika itu. Ibu dan ayah lalu bergantian berkunjung ke Bandung dari Bogor untuk menengok tulang di rumah sakit sambil menjenguk bujing di rumahnya. Penyakit tulang rupanya semakin berat, dan pada tanggal 22 Maret 1963 tulang meninggal dunia. Jenazahnya lalu dibawa ke Bogor untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebon Pedes, Bogor. Tulang adalah kerabat dekat dari Pargarutan Gunung Manaon pertama yang dimayamkan di TPU itu.

Dari Medan, keluarga Om Soepardi lalu pindah ke Padang, dan dari sana ke Jakarta dan berdiam di jalan Teuku Umar, tepat berseberangan dengan kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Kepindahan keluarga Om Soepardi tidak diikuti anak-anaknya, karena yang laki-laki sedang mengikuti Fakultas Hukum di USU Medan sedangkan adiknya belajar di Universitas Airlangga Surabaya. Setelah Nilawati menyelesaikan SMA di Bogor, putri kedua ibu ini lalu diterima di UI Jakarta, dan Bou dan Om Supardi dengan senang hati menerima puri ibu ini tinggal bersana mereka di jalan Teuku Umar.

Pada tahun 1963 ayah berangkat mewakili Republik Indonesia ke Konferensi Internasional World Wild Foundation, disingkat WWF, di Nairobi, Afrika. Karena Indonesia saat itu sedang berkonfrontasi dengan Belanda dalam pembebasan Irian Barat, ayah terpaksa menenpuh perjalanan pulang pergi lewat negara ketiga. Pada tahun yang sama, ayah juga melangsungkan perjalanan luar negeri dalam rangka kerjasama bilateral Lingkungan Hidup Indonesia-Jepang. Perjalanan luar negeri ketiga juga berlangsung pada tahun yang sama menghadiri Konferensi Kehutanan Internasional di…..

Pada tahun 1964, ibu, ayah, Arif, dan Tety pulang ke Muara Botung dari Bogor lewat Medan. Dari Medan ikut bergabung Uda Ridwan dan Nanguda (Surya Lubis) meramaikan pertemuan kahanggi di Bona Bulu saat itu.

Pada tahun 1964 Bendungan Aswan di Sungai Nil diresmikan pembangunannya oleh Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir dan Nikita Khruschev dari Uni-Sovyet. Bendungan terbesar di benua Afrika itu selain untuk irigasi, juga untuk membangkitkan tenaga listrik di Mesir. Pembuatan bendungan ketika itu mendapat protes dari dalam dan luar negeri, karena akan menyebabkan peninggalan arkeologi purba di Mesir terendam air. Para pencinta arkheologi dan pemerintah Mesir harus berusaha keras menghimpun dana dari masyarakat internasional untuk menyelamatkan situs-situs peninggalan purba itu dari tergenang air.

Pada tahun peresmian Bendungan Aswan, Perdana Menteri Nikita Khruschev dari Uni-Sovyet terguling. Ia lalu digantikan Leonid Ilyich Brezhnev bersama Alexey Kosygin. Dalam masa kepemimpinan L.I. Brezhnev antara 1964 hingga 1982, rakyat di negeri Beruang Merah itu memasuki zaman keemasan, karena jutaan blok apartemen berhasil dibangun diseantero negeri. Mobil mewah merek “Lada” bikinan dalam negeri lalu berkeliaran di jalan-jalan raya. Demikian juga: kulkas, televisi, mesin cuci, menjadi perlengkapan rumah tangga anak negeri. Radio transistor pun dapat dibeli, dan rakyat negara komunis itu dapat mendengar siaran radio:”Liberty” dan “Voice of Amerika” yang menerobos angkasa negeri itu, saat frekuensinya tidak sedang diacak. Sejak zaman pemerintahan Leonid Brezhnev di Uni-Soyet, tidak ada lagi polisi rahasia yang boleh membuka paksa pintu-pintu rumah rakyat di negeri itu, sebagaimana dalam zaman pemerintah Josef Stalin silam. Akan tetapi ia tidak lupa mendeklarasikan sebuah doktrin mengatakan: akan mengintervensi setiap negara satelit Uni-Sovyet di Eropa Timur yang mendapat ancaman dari luar.

Kabinet Kerja IV

Sebagaimana dengan dua kabinet sebelumnya, KabinetKerja IV berlangsung antara 13 Nopember 1963 hingga 27 Agustus 1964 masih bercorak Presidentil, tetap tediri daril pengelompokan para anggota kabinet sebelumnya. Adapun program kerja Kabinet ini, ialah:

1. Sandang pangan,

2. Pengganyangan Malaysia,

3. Melanjutkan pembangunan.

Tiga tahun setelah kepindahan ibu sekeluarga ke Bogor kedua, terhitung tangal 1 September 1964, ayah lalu menjabat Kepala Direktorat Kehutanan merangkap Pembantu Khusus Menteri untuk pembinaan hutan. Setelah peristiwa G-30-S, terhitung tanggal 1.Nopember 1965 ayah mendapat tugas tambahan, yakni  menjadi Pejabat Direktur Lembaga Inventori Kehutanan.

Pada tanggal 31 Agustus 1966 ayah menjabat sebagai Kepala Direktorat Pembinaan Hutan, dan sejak tanggal 1 Oktober 1969 dianugerahkan jabatan Pegawai Utama Madya, golongan IVd. Pada tanggal 26 September 1967, ayah sebagai wakil Menteri Pertanian, menghadiri konferensi National Zoological Park di Washington DC, Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, ayah kembali melawat ke negeri Paan Sam  unuk mengikuti seminar National Park Administration berlangsung di Universitas Michigan. Karena masa dinas ayah dalam lingkungan Departemen Pertanian akan segera berakhir dan memasuki usia pensiun, oleh Menteri Pertanian ayah diusulkan hijrah ke Departemen Pendidikan dan Pengajaran, karena di departemen itu usia pensiun Staf Pengajar dapat mencapai 65 tahun.

Kabinet Dwikora

Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI, perseteruan Indonesia dengan negara-negara Oldefos, yakni negara-negara beraliran liberal dan kapitalis serta imperialis, ternyata belum berakhir; sebaliknya hubungan Indonesia dengan negara-negara Blok-Timur, yang menurut Indonesia saat itu tergolong Nefos, beraliran sosialis dan komunis dan totaliter semakin akrab.

Pada tanggal 16 September 1963 diproklamirkan berdirinya Negara Federasi Malaysia. Pengumuman  berdirinya negara yang baru ini disambut dengan demonstrasi di Indonesia dan di Philipina. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Inggris menjadi genting, menimbulkan konfrontasi antara Indonesia dengan bekas negara Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia dan Singapura). Kerajaan dipimpin seorang Raja bergelar: Yang Dipertuan Agung dengan Perdana Menterinya: Tengku Abdul Rachman Al Haj beraliran Liberal Demokratis berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan Indonesia, saat itu dipimpin duet Presiden Sukarno dengan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio beraliran Sosialis dan Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Sukarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat, disingkat Dwikora, berisikan:

1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia,

2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Sabah, dan Serawak serta Brunai, untuk memerdeka-

kan diri, dan

3. Bubarkan negara Malaysia.

Pemerintah Indonesia menganggap Persekutuan Tanah Melayu telah berubah menjadi Malaysia, sebuah boneka Inggris dan Amerika Serikat di Asia Tenggara aat itu.

Pada saat itu dimana-mana diseluruh tanah-air dihimpun para sukarelawan yang bersedia dikirim ke semenanjung Tanah Melayu dan Sarawak di Kalimantan Utara untuk mengganyang negara yang dituduh sebagai boneka imperialis itu. Para sukarelawan terdiri dari pasukan pilihan untuk ditempatkan di daerah perbatasan di sekitar Selat Malaka dan daerah perbatasan Kalimantan Utara. Para aktivis saat itu  kebanyakan digerakkan PKI tampaknya bermaksud memanfaatkan momentum untuk merebuaat tampuk kekuasaan bilamana saatnya tiba. Perlu diketahui, PKI ketika itu sedang bertukar haluan dari ideologi  Marxisme-Leninisme (model Uni-Sovyet) menjadi Marxisme-Maoisme (model Cina), karena pemimpin partai sedang berganti dari generasi tua menjadi generasi muda. Juga menyimak keadaan masyarakat Indonesia yang umumnya didominasi petani lebih relevan dengan perjuangan kaum tani di Cina ketimbang  perjuangan kaum buruh di Uni-Sovyet silam.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia berlangsung 3 tahun lamanya sangat melemahkan Indonesia dalam di segala bidang ketika itu. Banyak para sukarelawan dikirim ke medan tempur di perbatasan gugur sia-sia melaksanakan tugas. Mereka berhadapan dengan pasukan-pasukan bantuan didatangkan dari: Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia yang terlatih lagi bersenjata lengkap dan moderen; tidak seimbang persenjataannya para sukarelawan yang dikirim pemerintah Indonesia. Banyak mereka yang tertangkap di Malaysia dan Singapura, dipenjarakan, lalu diadili, dan dihukum mati.

Pada tahun 1964 Presiden Diosdaldo Makapagal dari Filipina berkunjung ke Indonesia disambut pemerintah Indnesia dalam rangka menggalang persatuan diantara sesama negara Nefos: Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk melawan negara-negara Odefos.

Dalam sebuah acara Lembaga Pertahanan Nasional berlangsung di Bandung tanggal 11 Mei 1965, Presiden Sukarno mengatakan dengan jelas, bahwa musuh kita bukan datang dari Utara (Cina), akan tetapi dari Barat (Ingris dan Amerika). Pada bulan April tahun yang sama Perdana Menteri Cina Cho En Lay berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Sukarno. Ia lalu mengusulkan pembentukan Angkatan ke-5 di Indonesia terdiri dari kaum buruh dan kaum tani yang dipersenjatai. Dinamakan angkatan kelima, karena berada dalam urutan terakhir setelah: 1.Angkatan Darat, 2.Angkatan Laut, 3.Angkatan Udara, dan 4. Kepolisian. Pada tanggal 30 Agustus 1965 massa berdemonstrasi didepan kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang menuntut duta besar Marshall Green “go home”. Demonstrasi disusul dengan pembakaran piringan hitam lagu-lagu the Beatles, begitu juga buku-buku ilmu pengetahuan terbitan dunia Barat. Sastra Manifesto Kebudayaan, disingkat Manikebu, dan kebudayaan lain dari Amerika Serikat ditolak dan dilarang beredar di tanah-air.

Berawal surat Duta Besar Inggris Gilchrist di Jakarta ditujukan kepada Menteri Luar Inggris di negerinya lalu jatuh ke tangan Dr. Subandrio Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu. Surat tentang kedaan di Indonesia yang menceritrakan kerjasama Inggris dan Amerika Serikat di Indonesia, memuat untaian kata: “our local army friend”. Mempercayai keaslian surat, Menteri Luar Negeri lalu menyampaikannya kepada Kepala Negara. Pada tanggal 26 Mei 1965 Presiden memanggil Pimpinan TNI dan membacakan isi surat. A. Yani selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu mengatakan, bahwa tidak ada hubungan Perwira TNI dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ia juga membantah adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat yang dipimpinnya.

Di Jakarta, pada malam tanggal 30 September 1965, muncul Gerakan 30 September, disingkat G30S, yang  menculik tujuh orang pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesialalu, lalu disiksa, dibunuh, dan dimasukkan kedalam sumur tua di Lubang Buaya untuk menghilangkan jejak. Sekelompok perwira Angkatan Bersenjata simpatisan PKI aliran Marxisme/Maoisme di Jakarta, dituduh telah melakukan makar terhadap: Menko HANKAM/KASAB, Menteri Panglima Angkatan Darat hingga dengan para asistennya. Para korban penculikan dituduh menjadi anggota Dewan Jenderal yang berusaha menggulingkan Presiden Sukarno.  Akan tetapi Jenderal Abdul Haris Nasution yang termasuk dalam daftar penculikan, lolos dari perbuatan makar itu.

Dalam siaran RRI, Letkol Untung, Komandan Balatyon Cakrabirawa Pengawal Presiden, mengemkakan Kabinet Dwikora demisioner, dan negara berada dibawah Dewan Revolusi Indonesia (DRI) yang berada dibawah kepemimpinnya bersama empat orang wakil. Keesokan harinya Presiden Sukarno mengemukakan bahwa dirinya sehat walafiat, dan mengatakan masih memegang tampuk pemerintahan; bahwa apa yang  terjadi adalah biasa dalam sebuah revolusi. Pernyataan Presiden Sukarno, sekaligus Perdana Menteri Demokrasi Terpimpin dan Pemimpin Besar Revolusi (PBR), bermakna bahwa Revolusi Bangsa Indonesia yang telah menyengsarakan kehidupan rakyat, sejak saat itu telah pula memangsa anak-anaknya sendiri, sebagaimana revolusi-revolusi yang berlangsung di negara-negara Tirai Besi aliran Marx-isme/Leninisme dan Tirai Bambu aliran Marxisme/Maoisme yang diktatur proletar ketika itu.

Standing order (perintah menanti) Angkatan Darat menyebutkan, apabila Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani berhalangan, Panglima Kostrad yang dijabat Mayjen Suharto mengambil alih pimpinan, menyebabkan yang disebut terakhir bertindak melakukan penumpasan terhadap G30S. Lolosnya Jenderal Abdul Haris Nasution meruntuhkan moral Gerakan 30 September, sehingga yang merasa terlibat mencari perlindungan kepada Kepala Negara. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Sukarno memerintahkan Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian menggantikan Letjen Ahmad Yani. Akibatnya muncul dualisme kepemimpinan dalam tubuh Angkatan Darat saat itu. Panglima Angkatan Laut kemudian mengatakan tidak mendukung G30S, begitu juga Panglima Angkatan Udara setelah terlebih dahulu meralat keterangan sebelumnya. Penyelesaian dualisme kepemimpinan dalam tubuh Angkatan Darat lalu terpulang pada Kepala Negara.

Merasa tidak lagi aman berada di Istana Negara Jakarta, Presiden Sukarno yang tengah memimpin sidang Kabinet tanggal 11 Maret 1966 lalu terburu-buru mengungsi ke Istana Bogor dengan helikopter, dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II yang saat itu dijabat Dr. Leimena. Tarik ulur kepemimpinan Angkatan Darat antara “standing order” dengan “perintah Presiden” untuk menggantikan Letjen Ahmad Yani menjadi agenda utama persidangan ketika itu. Presiden Sukarno lalu mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, disingkat Supersemar, untuk menertibkan kerusuhan Ibukota. Supersemar ini lalu melahirkan lembaga baru bernama:“Panglima Komando Opersi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban”, disingkat “Pangkopkamtib”. Mayjen Suharto lalu menerima Supersemar dari Kepala Negara dan menjadi Pangkopkamtib pertama yang melaksanakan tugas menertibkan Ibukota.

Tanggapan Kepala Negara terhadap keadaan Ibukota melahirkan ketidak puasan masyarakat dimana-mana, terutama sikap presiden Sukarno terhadap: pemimpin PKI yang terlibat G30S, penganiayaan di Mesjid Jami Kanigoro kecamatan Kras Kediri, pembunuhan pelda Sujono di Perkebunan Negara Bandar Betsi, pembantaian di Lubang Buaya, dan lainnya. Kepala Negara yang meninggalkan istana dan berada di Halim Perdanakusuma saat itu hanya memerintahkan kedua fihak bertikai menghentikan perseteruan; akan tetapi tidak bersedia membubarkan PKI yang telah elakukan makar. Padahal rakyat yang anti-komunis dimana-mana sedang menantikan keberpihakan Kepala Negara pada penegakan hukum yang adil.

Gerakan 30 September tahun 1965 menimbulkan malapetaka besar di nusantara. Tidak kurang dari  tiga juta orang warganegara dikhabarkan telah terbunuh sia-sia oleh kewenangan mengizinkan aniaya dilakukan terhadap anak-anak bangsa yang dituduh komunis golongan A ketika itu. Memindahkan belasan ribu warga bangsa lain terisolasi di Pulau Buru di Maluku, karena dituduh komunis golongan B. Dan jutaan warga negara Indonesia lainnya dituduh komunis golongan C yang memperoleh perlakuan diskriminatif dalam  masyarakat di tanah tumpah darahnya.

Pada tanggal 25 Oktober 1965, menteri PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) saat itu dijabat Dr.Syarif Tayeb, mengundang tokoh masyarakat dan para mahasiswa yang anti-komunis datang kerumahnya untuk bertukar fikiran. Pertemuan ini melahirkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, disingkat KAMI, untuk menyingkirkan Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Indonesia, disingkat PPMI, Majelis Mahasiswa Indonesia, disingkat MMI, yang para pemimpinnya berfihak kepada PNI Ali-Surachman, disingkat PNI-ASU. KAMI lalu bergerak bersama ABRI membangun kekuatan sosial bernama: Orde Baru. Langkah para mahasiswa disusul pula Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, disingkat KAPPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, disingkat KAPI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, disingkat KAGI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, disingkat KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, disingkat KASI, Kesatuan Wanita Indonesia, disingkat KAWI dan lainnya. Kesatuan-kesatuan aksi ini lalu berkembang menjadi Front Pancasila berkedudukan di Jakarta.

Pada tanggal 28 Juli 1965 Ferry Awom dari Organisasi Papua Merdeka, disingkat OPM, di Monokwari dan memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat. Ia merekrut para pemuda untuk melaksanakan perang gerilya. Mandacan adalah salah satu kelompok OPM yang amat gigih dalam perjuangannya.

Pada tanggal 13 Desember 1965, Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Sukarno kembali melakukan sanering mata uang Rupiah yang beredar, enam tahun setelah sanering kedua. Langkah moneter drastis ini menyebabkan Rp1000,- lama menjadi dengan Rp.1,- baru. Karena jaminan uang Rupiah baru tidak lebih lebih baik dari sebelumnya, penghasilan karyawan berpendapatan tetap terpangkas kembali, menyebabkan kehidupan rakyat menjadi lebih sengsara. Selain dari itu, terdapat lagi pungutan 10% untuki setiap penukaran uang lama dengan yang baru untuk “Dana Revolusi”. Kini, tidak ada lagi janji pemerintah untuk mengembalikan uang rakyat hangus karena sanering Rupiah yang kian menyengsarakan orang banyak. Harga-harga bahan kebutuhan pokok rakyat kemudian melambung, inflasi pun menembus 650% mengarah 1000%. Langkah moneter akhir ini langsung menyulut kemarahan mahasiswa di Ibukota yang segera turun ke jalan-raya untuk berdemonstrasi.

Sebagai akibat rentetan sanering mata uang Rupiah: pertama 1/2, kedua 1/1000, dan ketiga 1/1000, maka nilai Rupiah tahun 1965 tinggal 1/2.000.000 dari Rupiah tahun 1950, menyebabkan para karyawan, baik pegawai negeri maupun swasta, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Ketiga langkah moneter Demokrasi Terpimpin, saat itu dipimpin Presiden Sukarno telah membuat perekonomian bangsa Indonesia hancur dan menyengsarakan hidup rakyatnya, hanya satu setengah dasawarsa setelah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan tanah Hindia Belanda tahun 1949 di Den Haag kepada RIS dan diterima Drs Mohammad Hatta.

Pada tanggal 10 Januari 1966, di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Front Pancasila mengajukan Tri Tuntutan Rakyat, disingkat Tritura kepada pemerintah untuk dijawab pemerintah dengan segera. Ada tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada ketika itu:

1. Bubarkan PKI,

2. Rombak Kabinet Dwikora, dan

3. Turunkan harga-harga bahan kebutuhan hidup rakyat.

Tiga hari usai Tritura dibacakan, Presiden Sukarno memperlihatkan kemarahan dan penyesalan terhadap  para mahasiswa ditujukan kepada para menteri kabinet dengan sebutan: “goblok dan tolol”, “suka kawin”, “menteri gundik” dan “vestin” (vested interest). Ibu Hartini sebagai ibune-gara ketika itu, tidak luput dari kecaman para mahasiswa yang sedang marah. Mahasiswa menuntut agar vestin dienyahkan karena menjadi musuh pembaharuan dan koreksi total perekonomian bangsa. Ketiga kata: Tritura, Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), dan Tuhanura (Tuntutan Hati Nurani Rakyat) menjadi untaian kata yang populer  disuarakan massa yang berdemonstrasi pada ketika itu. Kepala Negara rupanya tidak menghiraukan tuntutan mahasiswa menyebabkan kesatuan aksi kemudian lalu ke berbagai kota di tanah-air.

Pada tanggal 15 Januari 1966, berlangsung sidang Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Sukarno di Bogor yang dihadiri oleh sejumlah tokoh KAMI. Presiden Sukarno berjanji akan menyelesaikan persoalan politik di tanah-air. Selain dari itu Presiden juga memberi kesempatan kepada siapa saja yang dapat memperbaiki ekonomi Indonesia yang telah hancur dalam waktu yang singkat. Tuntutan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat terus menggema menelusuri perjalanan waktu. Keadaan yang mencekam di ibukota Jakarta saat itu, dilaporkan mingguan Newsweek dari Amerika Serikat bagai: “sixty days that shook the world” (artinya: 60 hari yang mengguncang dunia).

Pemerintah ketika itu berusaha keras menekan aktivitas dan gerakan berbagai kesatuan aksi, dan Menteri Luar Negeri R.I. selaku Waperdam I Dr. Subandrio, semakin memperlihatkan perlawanannya dengan menyelenggarakan rapat akbar di Senayan. Ia bahkan mengatakan: “bahwa tindakan teror harus dibalas dengan teror pula”. Ungkapan ini kemudian memicu bentrokan fisik antara pendukung bebagai kesatuan aksi dengan para penentang mereka. Selain dari itu Presiden Sukarno juga menganjurkan dibentuk: “Barisan Sukarno”, dengan semboyan “Hidup matiku bersama Bung Karno”. Presiden Sukarno lalu menunjuk Chaerul Saleh selaku Waperdam III menjadi pemimpin tertinggi Barisan Sukarno. Langkah ofensif yang dilakukan Dr. Subandrio sebagai Waperdam I sekaligus Menteri Luar Negeri yang didukung Presiden Sukarno ketika itu, ternyata tidak menyurutkan gerakan beragam kesatuan aksi, bahkan sebaliknya semakin menyalakan dan menggelorakan semangat mereka untuk memberikan perlawanan.

Kabinet Dwikora Disempurnakan

Presiden Sukarno kemudian mereshuffle Kabinet Dwikora, dan menjadikannya Kabinet Dwikora yang disempurnakan, yang lebih dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Dalam kabinet baru ini terdapat seratus orang menteri yang memimpin departemen, termasuk mereka yang dicurigai masyarakat terlibat dalam gerakan G30S. Menjelang pelantikan Kabinet Dwikora Disempurnakan tanggal 24 Februari 1966 di Jakarta, berbagai kesatuan aksi kembali turun ke jalan-jalan raya ibukota. Mereka memblokade semua jalan yang menuju ke Istana yang akan dilalui menteri, dan mengempeskan ban mobil-mobil yang ada di jalan-jalan raya agar tidak dapat bergerak.

Dengan demikian muncul “Angkatan 66” yang melakukan koreksi terhadap pemerintah. Di ibukota, para demonstran lalu bergerak memasuki kantor-kantor yang para menterinya dicurigai terlibat G30S, seperti: Deplu (Departemen Luar negeri), dan lainnya. Muncul kemudian istilah politik “DPR jala-nan” di tanah-air. Rumah kediaman Waperdam I Dr. Subandrio dan para men-teri lain yang dicurigai terlibat dalam G30S tidak luput menjadi sasaran untuk dimasuki. Sejak dilangsungkanya reshuffel kabinet, Kabinet Dwikora Disemprnakan telah dimacetkan kekuatan fisiknya secara formal oleh para demonstran yang mewakili rakyat di lapangan. Banyak menteri kabinet ketika itu yang terpaksa menginap di guest house Istana. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar hingga dengan perguruan tinggi menjadi terlantar di sejumlah kota. Dan  diperlukan waktu berbula lamanya untuk dapat dipulihkan kembali kemudian.

Untuk menemukan jalan keluar memperbaiki perekonomian bangsa yang telah hancur, pada bulan Januari 1966 di Universitas Indonesia Jakarta berlangsung seminar KAMI. Pada tanggal 30 Januari 1967, KAMI mempelopori massa menyelenggarakan apel Siaga di depan gedung DPRGR untuk menolak dilakukan Nawaksara, pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno dihadapan Parlemen. Pada tanggal 9 Februari 1966 KAMI mensponsori pawai Ampera 4 km panjangnya di Bandung. Pada tanggal 26 Februari 1966, Presiden Sukarno memerintahkan untuk membubarkan KAMI. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1966, Presiden Sukarno memerintahkan UI (Universitas Indonesia) ditutup, akan tetapi tuntutan gerakan Tritura dan demonstrasi yang mereka lakukan terus berjalan.

Sebuah tembakan yang dilepaskan Pasukan Pengawal Presiden didepan Istana Merdeka mengenai Arief Rachman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang menewaskannya. Di ibukota berlangsung pawai beragam motor besar yang menuntut dibubarkannya PKI, mendukung ABRI, juga menuntut diturunkannya harga bahan-bahan kebutuhan pokok rakyat. Pada tanggal 8 Maret 1966 demonstrasi sejenis berlangsung juga di Surabaya.

Demikian satu persatu hari-hari menegangkan berlalu di tanah-air oleh dualisme kepemimpinan yang masih bertahta di ibukota saat itu: disatu fihak Presiden Sukarno tetap bersikeras untuk tidak membubarkan PKI, dan difihak yang berseberangan berbagai kesatuan aksi dan ABRI yang tetap setia kepada pancasila menuntut dibubarkannya PKI. Karena yang diinginkan rakyat masih tidak kunjung tiba, maka perjuangan kesatuan aksi lalu ditujukan pada pusat tirani, yakni Presiden Sukarno yang menjadi benteng Orde Lama. Perlawanan kesatuan-kesatuan aksi mencapai puncaknya ketika Kepala Negara pada tanggal 11 Maret 1966 memerintahkan Mayjen Suharto menertibkan keadaan. Perintah Presiden Sukarno tanggal 11 Maret 1966 itu lalu dikenal dengan nama: “surat perintah sebelas Maret”, disingkat supesemar. Pada tanggal 12 Maret 1966 Mayjen Suharto lalu mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta mantel-mantelnya dari seluruh nusantara.

Konfrontasi Indonesia melawan Malaysia kemudian berakhir tahun 1966, setelah Presiden Sukarno terguling dari singgasana oleh timbulnya Gerakan 30 September di Jakarta pada tahun 1965.

Pada tanggal 16 Maret 1966 mahasiswa, pemuda, pelajar, menuntut DPRGR membersihkan Kabinet Dwikora dari oknum-oknum G30S. Pada tanggal 29 Maret 1966 KASI Bandung menyatakan perjuangan mahasiswa/pelajar menjadi koreksi “Angkatan 66” terhadap “Angkatan 45” yang sudah menyeleweng dari tujuan revolusi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Dan pada tanggal 27 April 1966 KASI Jakarta menolak DPA baru bentukan Presiden Sukarno. Keesokan harinya KAMI juga menolak pelantikan DPA yang baru dibentuk itu.

Pada tanggal 6 Mei 1966, di Universitas Indonesia Jakarta berlangsung Simposium Ekonomi bertema: “Menjelajah Trace Baru untuk Indonesia” yang dipimpin moderator Prof. Widjojo Nitisastro. Pada bulan Juni 1966 KAMI, KAPPI, KAPI dan lainnya melangsungkan pawai besar di sejumlah kota: Jakarta, Bogor, Bandung, guna menolak SUMPRS. Pada bulan Desember 1966 berlangsung pawai besar untuk mendukung pernyataan ABRI melaksanakan Pancasila dan UUD 45 dengan murni dan konsekuen.

Hasrat bangsa Indonesia untuk memulihkan kembali perekonomian bangsa yang telah hancur dibawah sistim Demokrasi Terpimpin dibawah Presiden Sukarno, berangkat dari:

1. seminar KAMI bulan Januari 1966 di Universitas Indonesia;

2. ketetapan MPRS No. XXIII/ 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembaruan Landasan Kebijakan

Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

3. begitu juga seminar Angkatan Darat tanggal 11 Agustus 1966 di Bandung,

lalu menelurkan Peraturan 3 Oktober 1966 yang terkenal. Ketiganya menjadi landasan Kabinet Ampera untuk memulihkan dan menstabilkan kembali perekonomian bangsa yang telah porak poranda oleh kebijakan sebelumnya. Semboyan “Revolusi yang belum selesai” dari zaman pemerintah Demokrasi Terpimpin, lalu diganti dengan ”Revolusi damai” di era pemerintahan Demokrasi Pancasila.

Kendati masih menuai: polemik, kritik, emosi politik, terhadap beragam langkah dan kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan perekonomian bangsa saat itu, Sistim Demokrasi Terpimpin dengan segala kebijakan yang berada didalamnya, dinamakan “Orde Lama”  lalu ditinggalkan, dan digantikan dengan Sistim Demokrasi Pancasila dengan sejumla kebijakan baru dalam pelaksanaannya, lalu dinamakan “Orde Baru”.

Zaman Demokrasi Pancasila

1. Masa Pemulihan Sosial Ekonomi 1965-1975

Dengan munculnya Supersemar dualisme kekuasaan lenyap, karena Mayjen Suharto membubarkan PKI berikut mantel-mantel organisasinya dari Indonesia, dan melarang penyebaran ajaran komunis di Indonesia, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan sosisl dalam lingkungan Perguruan Tinggi, dan menangkap para Menteri yang terlibat G30S. Tindakan Pangkopkamtib ketika itu disambut gembira oleh masyarakat, mulai: mahasiswa, pelajar, pemuda hingga dengan ABRI. Kemudian para mahasiswa, pemuda, pelajar, ABRI, RPKAD, dan Kavaleri menyelenggarakan pawai kemenangan di ibukota Jakarta.

Setelah suasana di tanah-air tenang kembali, satu-satunya musuh yang dihadapi bangsa dan negara ketika itu ialah memerangi inflasi guan memulihkan kembal perekonomian negara. Dibawah pimpinan Suharto, selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera ketika itu, Indonesia mengajukan permohonan untuk menjadi anggota PBB kembali, sekaligus menjadi anggota badan-badan dunia bernaung dibawah lembaga dunia itu, antara lain: IMF dan Bank Dunia. Missi ekonomi yang dipimpin Sultan Hamangkubuono ke IX lalu diutus ke Eropa dan Jepang, untuk menerangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang baru, sekaligus mohon penundaan pelunasan hutang negara.

Pada saat itu, Indonesia sudah tidak memiliki uang samasekali untuk melunasi hutang kepada IMF yang besarnya US$ 55.000.000.; dan hanya dapat menyerahkan tanda “kemauan baik, atau goodwill” sejumlah US$ 30,000. dengan janji akan mencicil kekurangannya kemudian. Antara tanggal 19 hingga 20 September 1966,  di Tokyo berlangsung pertemuan “Tokyo Club”, dilangsungkan bernama “The Indonesia Case”. Pada saat itu delegasi Indonesia dapat bertemu langsung dengan wakil-wakil kreditor IMF dan Bank Dunia. Lalu ada pula pertemuan “Paris Club” untuk selanjutnya menanggulangi hutang Indonesia. Dari Moskow datang utusan yang dipimpin Sergiev yang menagih hutang berjumlah US$ 2,4 Milyard. Tagihan negara Beruang Merah itu ialah hutang lama Indonesia digunakan membangun sejumlah proyek yang terbukti sedikit manfaatnya oleh lemahnya managemen ketika itu, sehingga baik lokasi maupun ukuran pabrik yang diambil tidak mencerminkan kelayakan ekonomi diperlukan; semata dibuat bedasarkan keputusan politik. Sebagai akibatnya proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman itu tidak dapat membayar cicilan pelunasan (debt service) diperlukan. Setelah berunding di Jakarta, utusan Uni-Sovyet itu lalu bersedia menerima cara pelunasan hutang kesepakatan Paris Club.

Negeri Belanda mengambil inisiatif dan mengusulkan IGGI (Inter-Governments Group on Indonesia) yang bersidang di Amsterdam, Negeri Belanda, guna menolong Indonesia keluar dari kehancuran ekonomi dengan pinjaman yang bersyarat ringan. Pinjaman IGGI dari Blok-Barat ternyata lebih ringan persyaratannya ketimbang yang pernah diterima Indonesia dari Blok-Timur sebelumnya. Pinjaman dari Blok-Barat lainnya lalu ramai-ramai berdatangan ke Indonesia, antara lain dari: Inggris, Jerman Barat, Kanada, Amerika Serikat, Nederland, Jepang, dan Bank Dunia, seluruhnya berjumlah US$ 2,265 Milyard. Menurut Prof. Widjojo Nitisastro, pinjaman dengan persyaratan lunak yang diterima Indonesia dalam rangka IGGI, adalah contoh baik yang patut ditiru negara-negara berkembang lainnya. Dari pinjaman luar negeri model IGGI, Indonesia kemudian beralih ke model CGI (Consortium of Governments on Indonesia) bermarkas di Paris. Bantuan yang datang dari Australia ketika itu kebanyakan berbentuk grant saja.

Dengan langkah tiga bidang diambil Kabinet Ampera: keuangan, moneter, dan perdagangan, maka pada tahun 1967 defisit anggaran negara telah dapat diatasi, dan pada tahun 1968 lenyap samasekali; kemudian pada tahun 1969 pemerintah Indonesia dengan Sistim Demokrasi Pancasila mulai berhasil menghimpun tabungan.

Pada tahun 1967 Proyek Serbaguna Jatiluhur diresmikan, setelah melalui masa pembangunan 10 tahun. Waduk bermuatan 9.000.000 meter kubik air untuk pengairan di Jawa Barat, juga membangkitkan tenaga listrik 6 x 31 MW yang disalurkan ke Jakarta dan Bandung lewat SUTT (saluran udara tegangan tinggi) tegangan 150 kV. Proyek yang dikerjakan konsultan dan kontraktor Perancis ini mengerjakan satu dari  tiga kaskada yang dirancang terdapat di aliran sungai Citarum yang bermata  air di Gunung Wayang.

Untuk menghindarkan dualisme kepemimpinan nasional pasca G30S, karena Sukarno masih menyatakan diri sebagai Presiden R.I. yang syah meski telah meringkuk dalam penjara, Jenderal A.H. Nasution selaku Ketua MPRS dalam sidang MPRS tahun 1967, lalu mengangkat Mayjen Suharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia menggantikan Sukarno.

Revolusi dimanapun dan kapanpun berlangsung ibarat sekeping uang logam wajah ganda, terdiri dari: revoltare dan revolvere. Yang pertama atau revoltare bekerja menumbangkan sistim kemasyarakatan lama yang tidak cocok lagi dengan zaman, sedangkan kedua atau revolvere bertugas membangun sistim kemasyarakatan baru lebih baik untuk menggantikannya. Revolusi bangsa Indonesia baru melakukan revoltare, dan samasekali belum menghasilkan revolvere. Sebagai akibatnya “Revolusi yang belum selesai” tidak hanya memangsa anak-anaknya sendiri, akan tetapi juga memangsa Pemimpin Besar Revolusi yang menggerakkannya.

Setelah 20 tahun merdeka, dari tahun 1945 hingga 1965, kaum pergerakan di tanah-air ternyata tidak berhasil membuat Revolusi Bangsa Indonesia menjadi jembatan emas mengantarkan bangsa Indonesa dari kemiskinan menuju kesejahteraan yang dijanjikan. Hal ini terbukti dari banyaknya anak negeri yang masih merasakan susahnya hidup saat itu, lalu bertanya: “kapan merdeka akan berakhir?”. Karenanya timbul kerinduan anak bangsa pada zaman Belanda yang disebut “zaman normal”, terutama mereka yang pernah menikmati hidup di zaman itu.

Maka dalam sidang MPRS tahun 1968, Suharto dengan resmi dikukuhkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.

Adapun tujuan dari Kabinet Ampera dengan Sistim Demokrasi Pancasila untuk memperbaiki kesalahan pemerintah Sistim Demokrasi Terpimpin, terlebih Kabinet 100 menteri, yang telah meyebabkan kekacauan administrasi aparatur negara, menimbulkan kesimpangsiuran wewenang dan tanggungjawab; membuat perekonomian bangsa hancur dan menyengsarakan kehidupan rakyat. Dalam Sistim Demokrasi Terpimpin kekuasaan berada di tangan satu orang, yakni: Sukarno, baik Kepala Negara demikian pula Perdana Menteri, maupun Pemimpin Besar Revolusi.

Sebagai akibatnya, pengawasan yang dilaksanakan lembaga perwakilan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945 tidak dapat berjalan; pemegang tampuk kekuasaan lalu menjadi liar, sewenang-wenang, dan menjadi diktator.

Benar apa yang dikemukakan Lord Acton dari Inggris yang mengatakan: “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, artinya: kekuasaan cenderung menyeleweng, dan kekuasaan mutlak akan menyeleweng mutlak pula”. Telah terbukti bahwa pengemban kekuasaan Orde Lama tidak lagi dapat dikendalikan lalu menimbulkan malapetaka kepada bangsa Indonesia: pemerintahan, perekonomian, kemasyarakatan, kebudayaan, dan tatanilai yang berlaku ketika itu.

Dengan kepindahan Oom Supardi sekeluarga dari  Medan ke Jakarta, hubungan bou Mariam dengan ibu sekeluarga yang bermukim di Bogor akrab kembali. Ini ditandai pertukaran kunjungan yang sering karena bou telah dekat dengan ibu. R.A.Tuty Marini Puspowardoyo, ibunda Junus Efendi Habibie (J.E.Habibie) mengetahui keakraban bou Mariam dengan ibu sekeluarga di Bogor. Meski J.E. Habibie telah kenal dengan Mieke sejak mereka tinggal di Makassar, lalu di Surabaya selama pendidikan, begitu juga kedua orang tua mereka; namun untuk menerima lamaran keluarga Habibie kepada Mieke, namun bou Mariam dan Oom Supardi masih memerlukan pendapat ibu dan ayah dari Bogor. Inilah yang menyebabkan ibunda J.E.Habibie perlu datang sendiri ke rumah di jalan Belitung no.15 Bogor untuk bertemu ibu dengan ayah. J.E. Habibie lalu melangsungkan pernikahan dengan Mieke tanggal 6 Juni 1965 di jalan Teuku Umar Jakarta.

Pada tanggal 3 Februari 1966, umat manusia dikejutkan lagi oleh keberhasilan Uni-Sovyet mendaratkan  pesawat angkasa Luna-IX di permukaan bulan, lalu mengirim gambar televsi hitam-putih batuan bulan yang mengitari dari lingkungan permukaan bulan sekitarnya.

Pada tahun 1969 anak-anak uak Abdul Rani Nasution dari Malaysia: abang Ali, abang Ahmad, abang Fahmi, abang Waras, kakak Zaitun, kakak Habsah, dan uak perempuan, berkunjung ke kampung asal di Muara Botung. Dari Bogor, ibu dan ayah lalu mengutus si Penta dan si Adek berangkat ke kampung untuk menemani mereka melepas rindu di kampung asal.

Pada tanggal 6 Juni 1968 Kabinet Pembangunan lalu dilantik untuk menggantikan Kabinet Ampera yang selama ini mengemban tugas pokok untuk mengawasi: keuangan negara, moneter, perdagangan, dan perhubungan. Pada tanggal 30 Desember 1968, Presiden Suharto mengumumkan “Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama”, disingkat “Repelita I”, sebagai tanda dimulainya pembangunan di seluruh nusantara. Repelita I adalah bagian dari “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama”, disingkat RPJPTP  periode 25 sampai 30 tahun kedepan untuk Indonesia.

Pada tanggal 20 Juli 1969, umat manusia dikejutkan oleh keberhasilan misi angkasa luar Amerika Serikat  Appolo XI mendaratkan manusia di permukaan bulan, satu-satunya benda langit yang mengelilingi bumi. Misi itu diluncurkan tanggal 16 Juli 1969 dari Cape Canaveral, Florida, didorong Roket Saturn V. Astronout Neil Armstrong yang pertama menuruni Landing Module (Modul Pendarat) saat menginjakkan kakinya di permukaan bulan berkata: “one small step of man, but a great leap of mankind, atau satu langkah kecil manusia, tetapi langkah besar kemanusiaan”; lalu disusul Edwin Aldrin. Kejadian ini masih tidak mudah dimengerti  sebahagian besar umat manusia di bumi saat itu, termasuk anak bangsa di nusantara.

Setelah “Penentuan Pendapat Pakyat”, disingkat “Pepera” dilakuka tanggal 1 Desember 1969 di Irian Barat sebagaimana kesepakatan telah ditandatangani: Indonesia, Belanda, dan PBB, silam ternyata dimenangkan Indonesia, maka perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat selesai. Tidak semua warga Papua Barat menerima keputusan pepera, karena menurut pendapat sebagian mereka pemerintah Belanda telah  berjanji akan memberi kemerdekaan kepada wilayah Papua Barat tanggal 1 Desember 1971.

Setelah Irian Barat kembali kepangkuan NKRI, ayah selaku Kepala Djawatan Kehutanan lalu berkunjung ke Papua Barat bersama menteri Pertanian Republik Indonesia Sadjarwo Tjondronegoro S.H. untuk menerima pengelolaa hutan tanah Papua dari Belanda ke Indonesia.

REPELITA PERTAMA

Kabinet Pembangunan I

Dari tanggal 23 hingga 24 Februari 1979 di Baali berlangsung “Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South East Asian Nations”, disingkat “ASEAN”. Konferensi bertujuan merajut kembali kerukunan hidup negara-negara Asia Tenggara yang telah porak poranda oleh politik konfrontasi dilancarkan rezim Orde Lama, dengan meninggalkan pertentangan antagonis antar Nefos melawan Oldefos dari Demokrasi Terpimpin bersama Dwikora yang dibawah pimpinan Presiden Sukarno. Dengan demikian dapat dibangun kembali persahabatan antarbangsa sekawasan Asia Tenggara kedepan untuk kemajuan: sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Pada tanggal 1 Juli 1971, ayah beralih dari Departemen Pertanian ke Departemen Pendidikan dan Pengajaran untuk menjabat Staf Pengajar Institut Pertanian Bogor (IPB). Agar tidak melampaui kepangkatan Rektor yang memimpin lembaga Pendidkan Tinggi Negeri itu, ayah mendapat pangkat Lektor Kepala golongan IVd, sekaligus menjadi Ketua Program Studi Politik/Ekonomi Manajemen Hutan dalam lingkungan Fakultas Kehutanan. Adapun mata kuliah yang diberikan ayah dalam Program Studi tersebut, ialah:

– Politik dan Perundang-undangan Kehutanan.

– Pelestarian Alam dan Pembinaan Margasatwa.

Ayah lalu memasuki masa pensiun dari Departemen Pendidikan dan Pengajaran, tepatnya dari Institut Pertanian Bogor, terhitung tanggal…..tahun…….

Selama bermukim di Bogor untuk kedua kalinya, ayah selain berdinas di Departemen Pertanian dan  Departemen Pendidikan dan Pengajaran, juga ayah bersama ibu banyak beraktivitas dalam lingkungan kekerabatan daerah Tapanuli Selatan bernama Dalihan Na Tolu masyarakat Batak, dan kemasyarakatan setempat lainnya.

Perjalanan Ibadah Haji  

Tidak lama setelah menikahkan kedua putrinya, pada tahun 1973, ayah dan ibu berangkat menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci di Mekah dan Madinah. Dari rumah di jalan Belitung no.15, ayah dan ibu lalu diantar rombongan keluarga hingga ke terminal bis Baranangsiang, dimana bis yang mengangkut jemaah ONH (Ongkos Naik Haji) asal Bogor menanti. Rombongan jemaah Haji asal Bogor itu laly diangkut menuju Asrama Haji Pondok Gede tidak jauh dari Taman Mini saat itu. Adapun para jemaah yang berangkat bersama ayah dan ibu dari Bogor ketika, ialah: Oom Supardi dan istrinya (bou Mariam) mertua J.E.Habibie  datang dari Jakarta; Ompung Rinding Lubis dari Medan bersama istrinya; dan abang Samin Pohan dari jalan Wayang Bandung juga bersama istrinya. Mereka terlebih dahulu bermalam di Asrama Haji Pondok Gede sebelum diterbangkan ke Sudi Arabia dari lapangan terbang Halim Perdanakusuma. Perjalanan haji ONH  mulai berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede hingga tiba kembali di tanah-air, berlangsung 42 hari lamanya.

Pada tahun 1973 Amerika Serikat meluncurkan Stasiun Angkasa Skylab didorong roket Saturn V. Tidak seperti rekannya Stasiun Angkasa Salyut buatan Uni-Sovyet banyak mengalami kesulitan teknis saat diluncurkan dua tahun sebelumnya. Skylab tempat pondokan astronaut itu sukses mengorbit bumi di angkasa. Akan tetapi, oleh kegiatan noda matahari yang menerpanya ketika itu, orbitnya kemudian merosot terlalu cepat. Maka pada tanggal 11 Juli 1979, Skylab terjerumus dan kembali masuk kedalam atmosfir bumi, sehingga bagian-bagian Skylab yang belum sempat terbakar habis ketika menerobos atmosfir bumi  lalu berjatuhan di sekitar benua Australia dan samudra Hindia.

REPELITA KEDUA

Kabinet Pembangunan II

2. Masa Represi Sistematis 1974-1985

Pada tanggal 15 Januari 1974 mahasiswa Indonesia beramai-ramai turun ke jalan-raya berdemonstrasi untuk menolak kunjungan Perdana Menteri Jepang: Kakuei Tanaka. Negara Matahari Terbit itu dituduh menjadi lambang dominasi modal asing di Indonesia yang perlu ditolak kedatangannya. Aksi long marsh dilakukan mahasiswa dari Kampus Universitas Indonesia Salemba menuju Kampus Universitas Trisakti di Grogol, lalu mengajukan tiga butir tuntutan kepada pemerintah:

1. Memberantas korupsi,

2. Melakukan perubahan kebijakan ekonomi terhadap modal asing,

3. Membubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden.

Setelah long marsh mahasiswa usai, massa yang tidak jelas darimana asalnya kemudian menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan Pusat Perdagangan Gelodok. Mereka lalu menjarah barang, membakar toko dan mobil merek Jepang, memperkosa, dan membunuh, meninbulkan “Malapetaka Limabelas Januari”, disingkat “Malari”. Lalu timbul theori “killing ground” dialamatkan kepada para mahasiswa yang dituduh telah merencanakan kerusuhan (vandalisme) sebelumnya ketika itu; karena berada di lapangan bersamaan dengan para perusuh yang menyebabkan kekacauan, pembakaran dan pembunuhan. Pemerintah kemudian beralasan untuk memberlakukan kembali UU Anti-subversi yang represif dan menangkap, mengadili, dan menjebloskan para aktivis kedalam rumah tahanan dan penjara. Sejarah berulang kembali: “Revolusi Damai pemerintah Orde Baru” memangsa anak-anaknya sendiri, yaitu: para mahasiswa aktivis yang telah berjasa menumbangkan Orde Lama untuk mendirikan Orde Baru.

Pada tanggal 19 Desember 1974 , bertepatan perayaan hari Ulang Tahun Universitas Gajah Mada ke-25 di Yogyakarta, dalam pidato sambutannya Presiden Suharto menunjukkan perhatian kepada ajaran pancasila. Menurut Kepala Negara, ideologi negara ini seharusnya dilaksanakan dengan murni dan konsekuen sejak Dekrit 5 Juli 1959 , akan tetapi dalam periode 1959-1965 ternyata muncul penafsiran menyimpang. Hal ini terbukti dari usaha Presiden Sukarno untuk menyatukan tiga pandangan hidup berbangsa, masing-masing: nasionalisme, agama, dan komunisme, lalu mencanangkan gagasan nasional-agama-komunis, disingkat “nasakom”, yang membuka peluang kepada PKI mengembangkan ajaran Marxisme menurut keadaan di Indonesia.

Pada hari Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia tanggal 15 Februari 1975 di Jakarta, Presiden Suharto  memperkenalkan gagasan “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”, disingkat “P4”. Badan Pekerja MPR lalu dibentuk untuk menanggapinya, dan sejumlah rapat Panitia Ad-Hoc pun dilangsungkan. Lalu lahir Tap MPR No.II/MPR/98 tentang P-4, yang disampaikan kepada Kepala Negara/Mandataris untuk dilaksanakan. Dengan diberlakukannya ketetapan ini, seluruh lembaga negara dan suasta termasuk pendidikan yang ada di tanah-air diharuskan mengikuti penataran P-4. Penataran P-4 lalu menjadi sarana pendidikan politik bangsa yang digariskan pemerintah Orde Baru.

Pada tanggal 28 Nopember 1975, sembilan hari setelah memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dari Portugal, Indonesia menyerbu ke wilayah itu untuk menjadikannya propinsi ke 27 NKRI yang menimbulkan banyak korban. Keamanan di propinsi itu kemudian bergolak sehingga terpaksa didatangkan UN International Forces for East Timor (pasukan Internasinal PBB untuk Timor Timur) untuk mengtasi keadaan. Pada Tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur lalu diumumkan sebagai negara merdeka anggota PBB yang berdaulat.

Guna menyebarluaskan P-4 ke seluruh nusantara, dibentuk “Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila”, disingkat “BP-7”; sebuah Lembaga non-Departement yang berada langsung dibawah pimpinan Presiden Suharto. Selain BP-7 Pusat beralamat di Pejambon Jakarta, terdapat lagi cabang BP-7 untuk Daerah Tingkat I, dan cabang BP-7 untuk Daerah Tingkat II., yang bertugas menjadi pelaksana lapangan penataran P-4 diseluruh tanah-air.

Gagasan Ibu Negara Ny. Tien Suharto untuk membangun “Taman Mini Indonesa Indah”, disingkat “TMII”, langsung mendapat penolakan para mahasiswa di tanah-air, karena khawatir akan menyebabkan timbulnya korupsi. Pemerintah lalu memberlakukan aturan “Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Kegiatan Kampus”, disingkat “NKK/BKK” saat itu. Para mahasiswa lalu dilarang melakukan kegiatan politik dalam lingkungan kampus di Indonesia.

3. Peristiwa Tanjung Periok dan DOM Aceh 1985-1995

Sebagai akibat dari penguasaan “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional”, disingkat: BPPN, berlebihan atas “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah”, disingkat BPPD, maka pada tanggal 4 Desember 1976 Tengku Hasan Tiro mendeklarasikan “Gerakan Aceh Merdeka”, disingkat “GAM” di Aceh. Sejak saat itu GAM menyerbu kompleks kilang Mobil Oil di Lhok Seumawe. TNI, yang saat itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kemudian terlibat dalam perang melawan GAM.

Pemerintah Orde Baru dipimpin Presiden Suharto lalu mengirim pasukan dari Jakarta dan menetapkan Aceh sebagai “Daerah Operasi Militer”, disingkat “DOM”. Ribuan “Komando Opersi Khusus”, disingkat Kopasus, lalu diterjunkan ke bumi Seulawah untuk menumpas gerakan separatis itu. Pada tahun 1990 jumlah pasukan diterjunkan dari pusat telah melampaui duabelas ribu orang, bersandi Operasi Jaring Merah. Ribuan rakyat tidak berdosa telah menjadi korban DOM, kuburan massal pun bermunculan dimana-mana di tanah Serambi Mekah itu. Puluhan ribu wanita menjadi janda, dan tidak terhitung banyaknya anak yang telah kehilangan orang tua yang amat mereka cintai.

DOM yang diberlakukan lebih dari tiga dekade lamanya di Acek itu, kemudian berakhir dengan perdamaian yang ditengahi Presiden Finlandia dari Eropa. Setelah kesepakatan segitiga dapat dicapai, Tengku Hasan Tiro selaku pemimpin GAM, lalu kembali ke tanah Rencong dari tempat pengasingannya di luar negeri  disambut dan dieluelukan oleh rakyatnya di bandara Blang Bintang.

Pada tahun 1977 ayah dan ibu mengunjungi Jepang dalam rangka kerjasama kehutanan antara Indonesia dengan negara Matahari Terbit itu.

Dari Padang Sidempuan, terbetik khabar bahwa Ompung Hajjah Maimunah Siregar sedang sakit. Orang tua yang oleh para cucunya dinamakan “Ompung Sidimpuan” berdiam di jalan Lubuk Raya no.2, Tanah Lapang, telah berusia 77 tahun. Ompung yang sempat menghadiri pernikahan putri-putri ibu di Bogor silam, yakni generasi ketiga dari dirinya, berpulang ke Rachmatullah hari Rabu tanggal 16 Februari 1977 di Padang Sidempuan. Ia dimakamkan di Pargarutan, dibaringkan dalam Bale berdampingan dengan Ompung Sutan Mulia. Ibu dan bujing Chadidjah lalu berangkat ke Padang Sidempuan lewat Medan, dan masih sempat berjumpa dengan Ompung Maimunah di kediamannnya, ketika itu dikhabarkan masih sakit keras.

Pada tahun 1978, ibu mengikuti sebuah rombongan yang melawat ke sejumlah negara Eropa, yakni: Belanda, Belgia dan Perancis. Turut serta dalam rombongan ketika itu: tante Eva Harahap, Ny. Saelan, dan Ny. Surbakti. Di negeri Belanda mereka mendatangi KBRI untuk beramah tamah dengan masyarakat Indonesia disana. Saat melawat ke Perancis, mereka mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Paris, termasuk melihat-lihat gereja kenamaan kota senibudaya yang amat tersohor itu. Ada anggota rombongan yang lalu ragu masuk kedalam sebuah gereja untuk menyaksikan keindahan bagian dalam bangunannya. Ibu lalu menghampirinya seraya berkata: “bukankah gereja itu buatan manusia, karena itu tidak ada larangan bagi siapapun yang ingin menyaksikan dan mengagumi keindahan hasil seni torehan anak Adam yang terdapat didalamnya”. Dalam perjalanan kembali ke tanah-air, rombongan menyempatkan singgah di Tanah Suci, Mekah dan Madinah, guna menunaikan Ibadah Haji musim haji tahun bersangkutan.

Pada tanggal …1978, ayah mendapat khabar dari Medan bahwa Uda Mursan Nasution, adik kandung yang langsung dibawah ayah meninggal dunia. Ayah bersama ibu lalu berangkat ke Medan untuk melayat adiknya itu dan menemui keluarga yang ditinggalkan.

Pada tanggal 21 September 1979 muncul televisi berwarna pertama di tanah-air, di Ibukota negara, bertepatan dengan berlangsungnya pembukaan SEA (South East Asia) Games yang ke VIII di Jakarta.

Pada bulan Desember 1979, Uni-Sovyet menyerbu Afganistan untuk menjadikannya negara satelit dari negara Blok-Timur. Presiden Carter dari Amerika Serikat lalu membantu para pejuang Afganistan yang melakukan perlawanan dari Pakistan untuk menghalanginya.

Pada tahun 1979 ayah dan ibu kembali berkunjung ke Medan untuk meresmikan rumah yang terletak di jalan Gelugur By-Pass.

Pada tahun 1979, Revolusi yang dipimpin Ayatollah Rohullah Khomeini dari luar negaranya berhasil menumbangkan Syah Iran dari singgsananya di Teheran, Iran, menyebabkan keberangan Amerika Serikat dan sekutunya Raja yang sedang bertakhta di tanah Persia itu terpaksa harus meninggalkan tanah-airnya hijrah ke luar negeri orang untuk selamanya.

Pada tanggal 31 Agustus 1957, Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris secara damai, dan dengan gemilang berhasil menyelesaikan program ekonomi yang mensejahterakan rakyatnya. Sejak tahun 1980 negeri Melayu anggota ASEAN itu, telah menjadi tujuan wisata kerja (labour tourism destination), ratusan ribu tenaga kerja asal: Indonesia, Filipina, Vietnam, Srilangka dan Bengladesh, mengadu nasib untuk menjadi: pembantu rumah tangga, pekerja bangunan, buruh kilang, dan tenaga perkebunan. Para pengadu nasib dari tanah seberang itu lalu mengubah wajah negeri para: Sultan, Datuk, dan Encik itu menjadi segelintir negara Asia dengan ekonomi terkemuka di dunia.

Pada tahun 1981 Ronald Wilson Reagen terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. Ia berhasil mengalahkan Jimmy Carter dalam kampanye memecahkan persoalan sandra Amerika Serikat di Iran. Meski menjadi orang paling tua yang pernah memerintah di Amerika Serikat ketika terpilih menjadi Presiden, namun rakyat di negeri Paman Sam itu tetap memilihnya kembali untuk masa jabatan kedua tahun 1984. Ia kemudian digantikan Bill Clinton tahun 1989.

REPELITA KETIGA

Kabinet Pembangunan III

Dalam musim pendaftaran antara tanggal 19 Agustus hingga 1 Oktober tahun 1982, ibu dan ayah kembali mendaftarkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci yang kdua kalinya. Kali ini turut serta putra ibu Arif Mulia Nasution (si Uncok), dan adik kandung ibu bujing Chadidjah Harahap. Meski ayah mendapat gangguan kesehatan dalam perjalanan, namun keseluruhan perjalanan ibadah haji berjalan dengan lancar. Setibanya di tanah-air ayah harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta. Keesokan harinya ayah telah diperkenankan kembali ke rumah di jalan Belitung no.15 Bogor. Beberapa hari kemudian, oleh keluhan yang kembali dirasakan, ayah menjalani perawatan lagi di Rumah Sakit Islam Jakarta untuk memulihkan lagi kesehatannya.

Ayah berpulang ke Rahmatullah

Pada tanggal 18 Januari 1983, jam 8.00 WIB, ayahanda tercinta: Ir. Hasan Basjarudin Nasution berpulang ke Rachmatullah di Rumah Sakit Islam Jakarta dengan tenang didampingi ibu. Kahanggi, anakboru, mora, kerabat, sejawat, dan handai tolan yang mendapat khabar duka, mulai: Bogor, Jakarta, Bandung, Medan, Padang Sidempuan, hingga kampung di Muara Botung, lalu berduka merasakan kehilangan. Khabar duka disiarkan pula lewat RRI agar cepat sampai kepada kaum kerabat, rekan kerja, handai tolan, dan kenalan, yang mengetahui almarhum dengan baik di berbagai kota nusantara selama hayatnya. Di rumah duka berdatangan para pelayat: kahanggi, kerabat, pejabat, kenalan, handai tolan, rekan sekerja, semuanya menyampaikan ucapan balasungkawa yang diterma: ibu, putra dan putri yang beliau tinggalkan, dengan mengucapkan: sabar, tabah, dan bertawakkal kepada Ilahi menerima keadaan.

Setelah segala yang berurusan dengan Rumah Sakit Islam diselesaikan, mendiang ayah lalu diberangkatkan ke Rumah Duka di jalan Belitung no.15 Baranangsiang, Bogor. Bayak pelayat yang datang mengunjungi Rumah Duka di Bogor, menyampaikan kata belasungkawa yang dalam kepada: ibu, putera, dan puterinya. Selama ayah dirawat di rumah sakit Islam Jakarta, kahanggi marga Nasution berdatangan dari Medan begitu pula  anakborunya. Menjelang sholat ashar, setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan fardhu kifayah dan syariat Islam diselesaikan, diawali azan dikumandangkan menantu Hafitdz Darwis Siregar S.H., jenazah ayahanda tercinta lalu diberangkatkan dari Rumah Duka menuju TPU (Tempat Pemakaman Umum) Desa Kebon Pedes untuk dimakamkan. TPU Kebon Pedes terletak di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tiga malam berturut-turut berlangsung tahlilan membaca Surat Yasin di rumah duka untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wataala, agar almarhum ayah diberi tempat lapang dalam kubur, dan diampuni dosa yang pernah dilakukan selama hayatnya termasuk kepada kedua orangtua dan leluhur di kampung silam, serta tempat baik di alam barzah.

Peringatan 40 Hari Ayah Wafat

Pada tanggal 1 Maret 1883, berlangsung peringatan 40 hai wafatnya ayah: Ir. Hasan Basjarudin Nasution, gelar Sutan Borotan Pandapotan di rumah duka jalan Belitung No.15 Baranangsiang, Bogor. Kahanggi, anakboru, mora dan banyak sanak saudara serta kaum kerabat datang untuk membacakan “Surat Yasin” guna memanjatkan doa untuk almarhum. Ustadz yang memimpin pembacaan ayat-ayat suci yang diambil dari Al-Quran ul Karim juga memberikan ceramah yang berhubungan dengan perjalanan anak manusia yang meninggalkan alam fana untuk bertemu dengan Sang Khalik.

Pada tanggal 9 Maret 1983, Presiden Suharto memperoleh gelar Bapak Pembangunan Indonesia dalam Sidang MPR yang dipimpin oleh Haji Amirmachmud.

Sejak bulan Juli 1983 di seluruh Indonesia bermunculan peristiwa yang kemudian dikenal dengan istilah “penembakan misterius”, disingkat “petrus”. Ribuan orang telah kehilangan nyawa sia-sia oleh perbuatan yang bertentangan dengan sila prikemanusiaan dalam Pancasila yang dianjurkan pemerintah lewat P4. Fihak berwenang awalnya mengatakan, kejadian itu disebabkan perkelahian antar-geng, atau karena melawan petugas. Ada lagi sumber lain yang mengatakan perbuatan ekstralegal itu sengaja dilakukan pemerintah sebagai “terapi kejut” guna menekan meningkatnya kejahatan. Negeri Belanda, lewat Menteri Luar Negerinya Hans van den Broek, meminta pemerintah Indonesia menghormati hak azasi manusia, dan memperkirakan petrus telah merenggut tidak kurang dari 3000 jiwa ketika itu.

REPELITA KEEMPAT

Kabinet Pembangunan IV

Dengan tidak disangka, pada tanggal 14 September 1984  muncul tragedi Tanjung Periok. Awalnya sebuah spanduk bertuliskan “Agar Wanita Memakai Pakaian Jilbab” muncul di Musala As-Sa’adah yang dianggap tidak sesuai dengan Asas Tunggal Pancasila yang diberlakukan pemerintah ketika itu. Lalu ada lagi penangkapan yang dilakukan Kodim setempat terhadap warga yang dituduh membakar sepeda motor Babinsa. Masyarakat yang memprotes kemudian memenuhi jalan Sindang Raya, Tanjung Priok, sekitar jam 23.00 WIB mereka bergerak menuju Kodim dan menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan. Didepan kantor Polres Jakut rombongan ditembaki peluru tajam tanpa adanya peringatan. Ratusan orang jatuh menjadi korban, huruhara pun meledak, dan toko orang Tionghoa kemudian dijarah.

Pada tahun 1985 ibu ditemani putri bungsu bernama Tety Rahmasari menyertai rombongan pengajian Al Raodah mengunjungi tiga negeri jiran: Brunai Darussalam, Malaysia, dan Singapura.

Pada tahun 1985 dimulai pembangunan waduk Kedungombo untuk membangkitkan tenaga listrik 22,5 MW dan pengairan 70 hektar sawah pertanian. Waduk yang menyita lahan 6000 hektar itu, akan menggenangi 37 desa, di kabupaten-kebupaten: Boyolali, Grobogan dan Sragen, lalu memindahkan 5000 kepala keluarga meninggalkan lahan tempat mereka bemukim.

Pada tahun 1987, dalam musim pendaftaran haji ONH bulan Mei sampai Juni, ibu kembali berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga ke Tanah Suci di Mekah dan Madinah. Kali ini, ibu disertai putri sulung Rusmini, putri kedua Nilawati, putri keempat Penta Riris, dan keponakan Pulianna. Di mekah ikut bergabung menantu kedua Hafitdz Darwis Siregar yang sedang ditugaskan ELNUSA di sana. Tidak ada yang menduga bahwa musim haji ini diwarnai serbuan pasukan Iran terhadap Masjidil Haram di pusat kota suci Mekah. Perjalanan haji kali ini tidak saja mencemaskan ibu dan rombongan yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, tetapi juga keluarga yang ditinggalkan di tanah-air. Untunglah seluruh anggota rombongan mendapat perlindungan Ilahi Rabbi, sehingga tidak seorang pun dari yang sedang menunaikan ibadah haji mendapat cedera, atau gangguan; semuanya kembali ke tanah-air dengan selamat tepat pada waktunya.

Pada tanggal 26 April 1986, dunia dikejukan malapetaka yang muncul di Pusat Iistrik Tenaga Nuklir (PLTN) Chernobyl, dari Negara Bagian Ukraina, Uni-Sovyet. PLTN dengan empat reaktor terletak di tepi sungai Dnyeper itu gagal mengendalikan reaktor keempat, menyebabkan suhunya meningkat terusmenerus yang menimbulkan kebakaran. Tidak dapat dihindarkan tampilnya sinar radioaktif yang meninggalkan reaktor yang sedang terbakar, begitu juga debu radioaktif yang berterbangan ke udara lalu dibawa angin menyelimuti sebahagian daratan Eropa. Kota moderen Pripyat yang berdekatan PLTN paling menderita dan terpaksa dikosongkan, begitu juga penduduk dalam kawasan radius 30 km dari pusat bencana; dan membunuh semua hewan dijumpai untuk menghindarkan penyebaran radioaktif.

Pemerintah Uni-Sovyet yang berkuasa ketika itu kelabakan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Pejabat tinggi partai komunis bahkan membuat kesalahan fatal  dengan tetap menggelar perayaan hari buruh tanggal 1 Mei 1986 di kota berdekatan sumber radiasi. Korban pun lalu berjatuhan, dan kejadian pasca “little boy” dijatuhkan di Hiroshima (Jepang) 41 tahun yang silam, terulang kembali meski bukan dalam keadaan perang. Tak kurang dari 93.000 orang tewas, dan diantaranya 25.000 pekerja PLTN yang malang. Jutaan warga sekitarnya mengidap kanker karena terkena radiasi, termasuk anak-anak yang terpaksa hrus menjalani perawatan perbaringan di rumah-rumah sakit negeri tirai besi itu.

Pemerintah Uni-Sovyet terpaksa harus memulangkan para penerbang helikopter terbaiknya dari perang Afghanistan untuk menurunkan dari udara berton-ton grafit dan timah hitam ke atas reaktor nomor 4 yang sedang terbakar ketika itu, untuk menghentikan dengan segera reaksi nuklir yang masih berlangsung; karena sewaktu-waktu reaktor yang sedang terbakar itu dapat saja berubah menjadi bom nuklir lebih dahsyat dari yang terjadi di Hiroshima, apabila bertemu dengan air. Sangat mengharukan kisah seorang veteran Perang Dunia ke-II negeri Beruang Merah yang turut membendung penyebaran radiasi nuklir di Chernobyl ketika itu, mengatakan:. “Dalam perang silam, saya tahu siapa musuh dan darimana datang, ujarnya, akan tetapi dalam perang melawan radiasi ini, saya tidak melihat adanya musuh apalagi dari mana datangnya; ditengah amukan sinar radioaktif rasanya seakan berdiam di sebuah planit yang asing”. Pertolongan dari Blok-Barat pun segera diminta, dan bantuan dunia lalu mengalir ke Uni-Sovyet, seakan pimpinan Blok-Timur yang Sosialis/Komunis, berwajah totaliter dengan ekonomi komando bermarkas di Kremlin, Moskow, berikut sekutu Perang Dunia ke-IInya sedang lupa, bahwa “Perang Dingin” ketika itu belum berakhir.

Titik balik Perang Dingin antara Blok-Barat melawan Blok-Timur agaknya terjadi saat parlemen Jerman Barat tahun 1983 setuju ditempatkannya Peluru Kendali Pershing II buatan Amerika Serikat di negerinya, untuk menandingi Peluru Kendali SS-20 yang terkenal akurat buatan Uni-Sovyet yang ditujukan ke berbagai kota di Eropa Barat. Keputusan parlemen Jerman Barat ini memperoleh dukungan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatchser dan Presiden Francois Mitterrand dari Perancis. Saat itu Amerika Serikat dipimpin Presiden Ronald Reagen yang antikomunis.

Mengetahui Pershing II dapat mencapai Kremlin dalam waktu 6 menit, kurang dari waktu peringatan dini yang diperlukan untuk menangkal, Sentral Komite Partai Komunis Uni-Sovyet tidak mempunyai pilihan lain kecuali menunjuk Mikhail Gorbachev, seorang tokoh moderat yang kala itu diharapkan dapat membujuk Blok-Barat untuk berunding, sekaligus melakukan reformasi terhadap sistim Sosialis/Komunis berwajah totaliter di Uni-Sovyet. Pada tanggal 11 Maret 1985, Mikhail Gorbachev lalu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis yang baru, untuk menggantikan Konstantin Chernenko. Pengangkatannya juga dibayangi lagu populer: “We are the World” yang terkenal, direkam dimana-mana tanggal 28 Januari 1985.

Pada tahun 1986 Mikhail Gorbachev menyampaikan “Perstroika”, atau Reformasi, yakni reorganisasi: ekonomi, politik, dan budaya, dalam rangka komunisme yang diterima Kongres ke-22 Partai Komunis Uni-Sovyet. Kebijakan baru ini bermaksud untuk menanggapi ketidak puasan rakyat Uni-Sovyet terhadap Sistim Sosialis/Komunis totaliter yang bertanggungjawab pada kesejahteraan masyarakat diseluruh negeri dan satelitnya. Sistim pemerintahan Sosialis/Komunis yang diktator proletariat ternyata menghadapi krisis kepercayaan dari rakyat Uni-Sovyet dan sekutunya, sehingga perlu di reformasi untuk mempertahankannya. Sistim pemerintahan yang berlaku di negara Beruang Merah itu tidak lagi berkenan di hati sebahagian besar rakyatnya: selain karena telah usang, ketinggalan zaman, juga tidak mampu mensejahterakan kehidupan rakyat, dan menghalangi kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat.

Kendati Jepang dan Jerman telah hancur di bom Sekutu dalam Perang Dunia ke-II silam, akan tetapi keduanya berhasil membangun lagi negeri mereka hanya dalam satu generasi sekaligus mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Sistim Sosialis/Komunis yang otoriter ternyata kalah bersaing dengan Sistim Kapitalis/Liberal yang demokratis yang telah mengubah kedua negara itu dari puing-puing Perang Dunia ke-II, menjadikan Jepang negara ekonomi terkuat nomor: 2 dunia, sekaligus penggerak ekonomi Asia, dan Jerman ekonomi terkuat nomor 3 dunia, sekaligus mesin ekonomi Eropa, sesudah Amerika Serikat. Keduanya meninggalkan jauh ekonomi negeri Beruang Merah dan semua negara satelitnya yang masih tetap terbelakang meski tidak terlalu hancur dalam perang dunia silam.

Pada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah Indonesia meluncurkan “Paket Oktober”, disingkat “Pakto”. Kebijakan yang dicetuskan Meteri Keuangan J.B Sumarlin ini, bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil pada tingkat tujuh persen. Sejak dikumandangkannya Pakto, jumlah bank di tanah-air membengkak dari 60 menjadi lebih dari 200. Hampir semua konglomerat memiliki bank sendiri, dan dapat melakukan mismatch (pinjaman jangka pendek digunakan untuk melunasi pinjaman jangka panjang), menyalurkan kredit kepada grup sendiri melampaui “Batas Maksimum Pemberian Kredit”, disingkat: BMPK, dan meminjam valuta asing dari luar negeri.

Pada bulan Desember 1988, sebuah gempa besar menghantam Armenia, sebuah negara bagian Uni-Sovyet di wilayah Kaukasia, menewaskan 80.000 orang ketika itu dan puluhan ribu orang kehilangan rumah tempat berdiam.

Setelah berupaya lebih dari sepuluh tahun menundukkan Afghanistan, karena sangat membebani ekonomi Ui-Sovyet, tahun 1989 tentara Negeri Beruang Merah itu akhirnya angkat kaki dari bumi negeri Muslim kecil itu. Perpecahan dikalangan para pejuang Afganistan masih dapat membuat pemerintah boneka Uni-Sovyet bertahan beberapa lama. Akhirnya, pada tanggal 28 April 1992 pasukan Mujahidin masuk ke Kabul untuk menggulingkan pemerintah boneka yang tak berdaya.

Pada hari Senin tanggal 7 Februari 1989 timbul peristiwa subuh yang bersimbah darah di desa Talangsari, Way Jepara, Lampung Tengah. Korem Garuda Hitam menembaki bangsal tempat pengikut Warsidi, sebuah kelompok pengajian yang dituduh tengah mempersiapkan berdirinya negara Islam. Ratusan orang dikhabarkan terbunuh sia-sia pada saat itu.

Pada bulan April tahun 1989 ibu bersama putri bungsunya si Tety, ibu Soepardi (bou Mariam), dan tante Eva (Ny. Sutan Harahap) melancong ke benua Australia. Mereka mengunjungi sejumlah kota di negeri kangguru itu, antara lain: Sydney, Perth; kemudian meneruskan perjalanan ke Selandia Baru. Dalam perjalanan pulang ke tanah-air, putri ibu tinggal di Sydney untuk melancarkan berbicara bahasa Inggris.

Pada tanggal 24 Agustus 1989 televisi swasta pertama muncul di Indonesia, diawali “Rajawali Citra Televisi Indonesia”, disingkat “RCTI”. Stasiun televisi swasta pertama ini diprakarsai dan dilola oleh putra Presiden Suharto yang beranjak dewasa untuk terjun ke dunia usaha.

Pada tahun 1990 Grup Musik Rock Jerman Scorpion menegeluarkan lagu berjudul “Wind of Change” dari album Crazy World.

Dalam theorinya yang pertama di abad ke-19 silam, Karel Marx meramalkan bahwa Kapitalisme akan dengan sendirinya berubah menjadi Komunisme oleh pertentangan yang terdapat didalamnya, akan tetapi dalam abad ke-20 yang terjadi justru sebaliknya, negara-negara Blok-Timur ramai-ramai meninggalkan sistim Sosialis/Komunis yang totaliter lalu beralih menjadi Kapitalis/Liberal yang demokratis. Cara: perlombaan, pemberian hadiah, dan penghargaan pahlawan pembangunan yang dilakukan sistim Sosialis/Komunis untuk memajukan perekonomian negara, ternyata tidak dapat menandingi: kepemilikan pribadi, persaingan bebas, effisiency, berkeadilan dari sistim Kapitalis/ Liberal yang demokratis.

Untuk mendapat dukungan dan bantuan Blok-Barat kepada perstroika, Presiden Gorbachev terpaksa melepaskan Doktrin Brezhnev, membubarkan Partai Komunis, dan mengurangi campurtangan Uni-Sovyet kepada negara-negara satelit di Eropa Timur. Kerusuhan kemudian berkecamuk di ibu-kota Moskow, dan bagai jatuhnya kartu domino, diawali Hongaria yang pernah diserbu Uni-Sovyet saat melakukan hal yang sama pada tahun tahun 1956 silam, lalu satu persatu negara-negara satelit Uni-Sovyet di Blok-Timur memerdekakan diri masing-masing dengan membuka perbatasan negara mereka dengan Blok-Barat. Akibatnya popularitas Presiden Gorbachev jatuh dalam negerinya sendiri, meski di luar negeri namanya melambung tinggi sehingga dicalonkan menjadi peraih hadiah Nobel Pedamaian tanggal 15 Oktober 1990.

Pada musim dingin tanggal 9 Nopember 1989, rakyat Jerman di Berlin Barat dan Berlin Timur beramai- ramai meruntuhkan Tembok Berlin yang memisahkan kedua bagian kota; kegiatan ini memicu penyatuan Jerman Barat dengan Jerman Timur, sekaligus melenyapkan ketegangan antara Blok-Barat dengan Blok-Timur di seluruh dunia. Pada tanggal 26 Maret 1989 berlangsung Pemilihan Umum yang pertama dalam sejarah di diseluruh Uni-Sovyet, setelah Kaum Bolshevik memenangkan revolusi Oktober tahun 1917 silam.

Sebanyak 190 juta orang memberikan suara dalam pemilihan umum langsung, dan sebahagian besar rakyat Rusia memihak Boris Nikolayevich Yeltsin dengan perubahan politik, sosial, menuju demokrasi. Tahun berikutnya ia terpilih kembali menjadi Presiden Republik Federasi Sosialis Rusia, disingkat RFSR, dengan 57 % suara, dan memerintah sampai tahun 1999.

Kelompok Partai Komunis garis keras yang kehilangan jabatan dengan runtuhnya Uni-Sovyet, pada tanggal 19 Agustus 1991 lalu menyandra Michail Gorbachev di Cremia ditepi Laut Hitam, dan berniat menangkap B.N.Yeltsin yang memenangkan Presiden RFSR denga cara demokratis. Ia lalu  bergegas menuju Parlemen, dan memimpin perlawanan menghadapi kudeta. Ribuan rakyat pendukungnya bertahan dibawah hujan lebat didepan Gedung Putih Moskow menghadapi serangan kendaraan lapis baja militer yang datang menyerang Balai Rakyat itu. Dalam keadaan yang amat tegang, Yeltsin memberanikan  diri naik keatas sebuah tank militer penyerang lalu menantang, akan tetapi pimpinan militer penyerbu urung memberi perintah tembak, dan usaha kudeta pun lalu gagal. Untuk keberaniannya yang luar biasa itu Yeltsin mendapat pujian dari dunia Internasional.

Jajak pendapat anti-konservatif yang berlangsung di Moskow tahun 1990 memperlihatkan keunggulan B.N.Yeltsin atas Mikhail Gorbachev, kendati yang akhir ini telah menyatakan diri meninggalkan Partai Komunis. Keberanian B.N.Yeltsin yang luar biasa itu mengantarkannya menjadi orang yamg paling perkasa di Kremlin, kantor pusat pemerintah negara Beruang Merah di kota Moskow. Akan tetapi keperkasaan Yeltsin membawa kehancuran pada sistim Sosialisme/Komunisme yang totaliter selama ini bertahta, dan mengantarkan negara adidaya Uni-Sovyet itu menuju kehancuran. Super Power nomor dua dunia lambang CCCP, pemimpin Blok-Timur, berikut para sekutunya di Eropa Timur lalu lenyap ditelan sejarah. Sejak dari saat itu, Bendera Merah dengan paluarit dan sebuah bintang disudut kiriatasnya kemudian diturunkan dari Kremlin, dan digantikan dengan sitigawarna Bendera Rusia.

B.N.Yeltsin menghadapi banyak persoalan: politik, ekonomi, dan sosial, yang pelik di Rusia ketika hijrah dari sistim Sosialis/Komunis ke sistim Liberal/Demokratis. Ia mengakhiri jabatannya tanggal 31 Desember 1999 dengan korupsi yang merajalela di seluruh negeri, menjadikannya orang yang tidak disukai di akhir masa jabatannya, lalu digantikan pilihannya Vladimir Vladimirovich Putin.

Pada tanggal 24 Agustus 1990, muncul pula Surya Citra Tele Visi, disingkat SCTV, dan Televisi Pendidikan Indonesia, disingkat TPI. Kedua pertelevisian swasta ini berdiri atas prakarsa keluarga Presiden Suharto yang sekaligus menjadi juga para pelolannya.

Siaran TVRO (TeleVision Receive Only) kemudian muncul juga di tanah-air dipancarkan langsung dari transponder-transponder sejumlah satelit geostasionair yang dengan antena paraboladapat diterima di bumi. Melalui sejumlah transponder yang terpasang pada sebuah satelit, berbagai siaran televisi dari mancanegara dapat disaksikan di nusantara, termasuk ibukota. Stasion-stasion pemancar televisi swasta lain lalu bermunculan kemudian, antara lain: Metro TV, ANTV, Lativi, Trans TV, Global TV, dan lainnya.

REPELITA KELIMA

Kabinet Pembangunan V

Meski telah menunaikan ibadah haji beberapa kali ke tanah suci di Mekah dan Madinah, akan tetapi pada tahun 1986 ibu kembali berangkat Tanah Suci untuk menunaikan ibadah Umroh yang pertama bersama rombongan pengajian Attakhiriah.

Menjelang akhir tahun 1988, bujing Chadidjah Harahap, adik kandung ibu yang tinggal di Jakarta, menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit Islam. Menurut keterangan dokter yang memeriksanya, bujing harus menjalani operasi usus besar untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Namun sayang, langkah medis yang dipilih dokter tidak menolong penyembuhan, dan pada tanggal 8 September 1988 ia meninggal dunia. Almarhumah dikebumikan di Pemakaman Kebon Pedes Bogor, tidak jauh dari makam ibotonya: tulang Gulbachri, dan makam ayah yang telah lebih dahulu berpulang ke Rakhmatullah. Ibu dan seluruh keluarga kembali berduka dan sangat kehilangan atas wafatnya bujing yang baik hati ini.

Setelah menjalani operasi di bagian paru di Rumah Sakit Persahabatan, Rawamanun, dan beberapa lama dirawat disana, kesehatan tulang  Drs. Gulbahar Harahap, adik kandung ibu yang datang dari Kendari untuk berobat di Jakarta tidak menunjukkan kemajuan diharapkan. Ia kemudian meninggal dunia tanggal 6 Maret 1989, lalu dikebumikan di Pemakaman Kebon Pedes Bogor, tidak jauh dari: adik, ibotonya, dan iparnya, yang telah lebih dahulu berpulang ke Rakhmatullah. Ibu dan seluruh kerabat dekat kembali berduka dengan berpulangnya tulang yang disayangi ini.

Tidak lama kemudian anggi Hafidz Darwis Siregar S.H. dikhabarkan juga jatuh sakit. Awalnya ia berobat jalan sebagaimana biasanya, lalu mendapat perawatan di Rumah Sakit Islam. Tidak ada yang menyangka bahwa penyakit anggi ini sudah beratn dan pada tanggal 17 Desember 1990 menantu ibu ini akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Islam. Ia dikebumikan di Pemakaman Kebon Pedes Bogor tidak jauh dari makam ayah, kedua tulang, dan bujing, yang telah lebih dahulu berpulang ke Rakhmatullah. Ibu dan seluruh keluarga dekat kembali bersedih atas kehilangan anggi yang baik budi ini.

Dari Padang Sidempuan terbetik pula khabar yang mengatakan tulang Maspero Harahap sedang sakit. Adik kandung ibu ini berdiam di jalan Lubuk Raya no.2, Tanah lapang, Padang Sidempuan. Ia mendiami rumah pusaka peninggalan orangtuanya, Ompung Sutan Mulia. Pada tanggal 31 Oktober 1994 ia meninggal dunia, dan dimakamkan di Pargarutan Gunung Manaon, disemayamkan dalam bale berdampingan dengan ayah dan ibunya. Ibu dan semua kerabat dekat di Bogor kembali berduka atas berpulangnya tulang yang pernah tinggal di jalan Makaliwe, Gerogol, Jakarta.

Pada tahun 1992 ibu bersama ibu Soepardi (bou Mariam) melawat mengiuti rombongan Vaya Tour menuju Amerika Serikat. Rombongan mengambil rute penerbangan lewat Tokyo dan Hawai untuk sampai di Pantai Barat negeri Paman Sam ketika itu, dan mendarat di.. ………….

Pada tahun 1992 ibu melaksanakan perjalanan Umroh kedua ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kali ini ibu ditemani Ny. Sadikin Djaja Percunda mengikuti rombongan pengajian ibu-ibu dari kota Bandung, Jawa Barat. Selain berumroh ke Saudi Arabia, robngan juga malanjutkan perjalanan ke Palestina untuk melihat dari dekat masjid Al Aksa, kemudian ke Mesir untuk melihat langsung tempat-tempat bersejarah kota Kairo yang berada di tepian sungai nil yang terkenal itu.

Pada sepeninggal Presiden Yosif Broz Tito, Yugoslavia, Negara Sosialis/Komunis totaliter di Balkan, lalu lenyap ditelan sejarah sebagai gantinya muncul sejumlah negara merdeka baru yang berdaulat, masing-masing: Slovenia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Macedonia, dan Montenegro. Antara tahun 1992 hingga 1995, pecah Perang Balkan.  Kelima negara baru ini tidak serta merta stabil setelah merdeka, tetapi terus bergolak dalam perseteruan antar etnis berkepanjangan untuk menemukan sistim sosial Liberal/Demokratis yang baru. Ibu sangat menaruh perhatian pada nasib umat Muslim di Bosnia Herzegovina yang sedang berjuang memisahkan diri dari Serbia beragama Katholik Ortodox. Demikian, ketika ibu baru saja siluman dari tidak sadarkan di RS Pertamina Kebayoran Baru setelah dibawa dari Bogor, pertanyaan pertama  yang diajukannya dalam bahasa Batak ketika itu ialah: “ma bia Bosnia Herzegovina?”. Suster yang ada disamping ibu saat tidak dapat memberi jawaban karena tidak mengerti. Setelah diterjemahkan artinya: “bagaimana keadaan di Bosnia Herzegovia”, suster yang merawat ibu tidak menyangka kalau orang yang berada dalam perawatannya menaruh perhatian pada masalah politik.

Pada tahun 1993 ibu bersama Ny. Sadikin mengikuti rombongan masyarakat Muslim Tionghoa Indonesia yang melawat ke Bejing. Di ibukota negeri Cina itu, mereka pergi mengunjungi mesjid tertua di negeri Tirai Bambu itu.

Pada tahun 1994 ibu menjalani operasi katarak di Clinik Eye Center, di jalan Menteng Raya. Jakarta, yang dilaksanakan dokter Sidabutar.

REPELITA KEENAM

Kabinet Pembangunan VI

Dengan penyerahan: Thanong Bidaya, Menteri Keuangan Thailand, kepada para spekulan tanggal 2 Juli 1997, kendali mata uang Bhat lalu dilepas, membuat bendungan penahan devisa negara Gajah Putih itu bobol, dan krisis ekonomi melanda negeri Siam. Mata uang Bhat terjun bebas, dan Thailand lalu dilanda krisis moneter, atau krismon. Tidak ada yang menyangka kalau Krismon negeri Siam ini menular (contagion effect) karena tidak hanya memporak-porandakan bangunan ekonomi negeri Gajah Putih, tetapi juga: Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Tiga negara yang disebut terakhir tidak terlalu parah kejangkitan dan cepat pulih, akan tetapi tiga negara yang disebut terdahulu parah, dan yang paling parah Indonesia, karena harus ditolong dokter ekonomi International Monetary Fund (IMF).

Dengan pertolongan IMF, Thailand yang terperosok ke minus 10,5 %, setahun kemudian bangkit kembali menjadi plus 4,5 %. Demikian pula Korea Selatan yang terjerumus ke minus 5,8 %, dan dengan suntikan IMF melesat ke plus 10,3% dalam tempo 18 bulan. Akan halnya Indonesia yang terperosok lebih dalam, dengan suntikan IMF justru menuai bencana, terlebih resep dokter ekonomi yang menganjurkan ditutupnya 16 bank, menaikkan harga BBM. Biaya  krisis yang ditanggung Indonesia 1,6 kali ongkos krisis Korea Selatan, 2,1 kali ongkos krisis Thailand, dan memerlukan waktu pemulihan lebih dari 10 tahun. Pada tanggal 16 Agustus 1997, dalam pidatonya di DPR Presiden Suharto mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Demikian juga keterangan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad yang menilai krisis moneter masih pada tingkat moderat. Hari-hari berikutnya menunjukkan penilaian mereka ternyata meleset. Pada bulan Januari 1998 kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika terperosok dari Rp 2400,- menjadi Rp.17.000,-, lebih dari tujuh kalinya (708%).

Usaha keras Bank Indonesia untuk menahan gejolak kurs gagal, sehingga pada tanggal 14 Agustus 1997 Rupiah harus diambangkan. Kemudian SBI diterapkan, suku bunga kredit dan pinjaman dinaikkan, untuk meredam kurs. Sebagai akibatnya sektor perbankan menghadapi penunggakan hutang, nasabah kabur, dan pelarian modal yang membuat kredit macet. Lalu dunia usaha berhenti, tidak dapat berproduksi oleh membengkaknya biaya. Sektor-sektor properti dan konstruksi berpenghasilan Rupiah terpaksa melunasi hutang dalam Dollar Amerika. Puluhan bank terpaksa tutup, harus merger, ribuan perusahaan gulung tikar, jutaan pekerja di PHK, angka pegangguran bengkak melampaui 20 juta; semuanya tidak dapat dihindarkan. Pendapatan perkapita bangsa Indonesia terperosok dari US$ 1.080 menjadi US$610, angka kemiskinan meledak melampaui 50% jumlah penduduk ketika itu. Krismon di Indonesia kemudian menjelma menjadi krisis multidimensi: perbankan, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Atas usul sebuah team ekonomi, tanggal 31 Oktober 1997 Indonesia mengajukan permohonan Letter of Intent (LoI) pertama untuk mendapat suntikan dana dari IMF dan Bank Dunia berjumlah US$ 18 Milyar, berikut strategi untuk: memulihkan kepercayaan, menahan penurunan kurs, memperkuat ekonomi makro, pengetatan moneter, reformasi finansial, dan perbaikan struktural. Anjuran IMF menutup 16 bank pada tanggal 1 Nopember 1997 menimbulkan rush. Bank Indonesia terpaksa mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), untuk kembali mengisi  brankas-brankas perbankan Indonesia yang telah dibobol krismon untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Biaya supermahal Rp 650 Trilyun terpaksa dikeluarkan Indonesia untuk melaksanakan program BLBI yang monumental itu.

Karena rush tidak juga mereda, maka pada tanggal 15 Januari 1998 tanpa disertai tim ekonominya, Presiden Suharto berunding langsung dengan Stanley Fisher, Deputi Direktur Pelaksana IMF. Ketika Kepala Negara membungkuk menandatangan LoI kedua, ia tampaknya berada didepan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus yang tengah berdiri bersidekap. Lalu muncul foto Michel Camdessus yang bersidekap didepan Presiden Suharto yang memilukan hati menghiasi halaman surat-surat khabar ibukota.

Meski telah ada Keppres No.39/1991 yang melandasi dibentuknya “Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri” (TKP2LN) yang mengawasi implementasi hutang luar negeri, akan tetapi krismon terus saja berlangsung. Dari hutang Indonesia berjumlah US $ 140 Milyar saat itu, US$ 58 Milyar adalah hutang pemerintah dan US $ 82 Milyar hutang swasta. Banyak hutang luar negeri yang luput dari pengawasan TKP2LN, lalu digunakan debitur bukan untuk menambah modal kerja yang memperbesar pendapatan eksport untuk melunasi pinjaman (debt service), melainkan dibelanjakan begitu saja untuk keperluan konsumtif para pemegang saham perusahaan yang menyebabkan lahirnya kredit macet. Pelunasan hutang jatuh tempo menyebabkan permintaan Dollar di pasaran tinggi ketika nilai tukar masih bergejolak.

Setelah mengalami kecelakaan lalulintas di jalan-raya tidak jauh dari kediamannya dan dirawat beberapa lama, pada tanggal 1 Desember 1997 petang, tulang Soritaon Harahap meninggal dunia di Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur. Saudara kandung ibu kemudian dibawa ke Rumah Duka di jalan Puloasem Raya no. 24 Rawamangun. Keesokan harinya, setelah seluruh hal yang berhubungan dengan Fardhu Kifayah menurut agama Islam diselesaikan, almarhum tulang kemudian diberangkatkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Pemakaman Kebon Pedes Bogor, tidak jauh dari makam-makam: ipar, kedua adik kandung, iboto, dan babere, yang telah lebih dahulu disemayamkan disana.

Reformasi Kabinet, Kabinet Pembangunan VII

4. Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998

Titik nadir perekonomian Orde Baru muncul, saat pemerintah mengeluarkan keputusan untuk menaikkan harga BBM pada bulan April tahun 1998 yang menimbulkan kerusuhan sosial panjang, dan berujung peristiwa Mei berdarah yang menyebebkankan banyak korban jiwa.

Krisis multidimensi melahirkan krisis kepemimpinan. Sebagaimana tahun 1966 Presiden Sukarno selaku Kepala Negara harus mepertanggungjawabkan kehancuran ekonomi bangsa Indonesia pertama ketika itu, kini 32 tahun kemudian, Presiden Suharto harus pula mempertanggungjawabkan malapetaka ekonomi bangsa Indonesia kedua. Dua orang Kepala Negara yang pernah menjanjikan kesejahteraan hidup kepada rakyatnya di awal pemerintahan masing-masing, ternyata berakhir dengan menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia. Mahasiswa lalu turun ke jalan-raya untuk kembali berdemonstrasi dan menuntut Presiden Suharto mengundurkan diri.  

Tanggal 12 Mei 1998, muncul kerusuhan besar di ibukota menjelang kembalinya Presiden Suharto dari lawatan ke Mesir. Lima orang mahasiswa Universitas Trisakti dikhabarkan gugur diterjang peluru aparat keamanan yang represif ketika itu: empat orang di Semanggi I dan satu orang di Semanggi II. Tewasnya para mahasiswa Universitas Trisakti pada kerusuhan itu menyebabkan mahasiswa turun ke jalan-raya untuk berdemonstrasi besarbesaran menuntut Presiden Suharto turun dari jabatannya dan melakukan reformasi pemerintahan di segala bidang.

Dan dari tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, kerusuhan berlanjut dengan perusakan dan pembakaran beragam bangunan pertokoan di ibukota Jakarta disertai penjarahan barang di pusat-pusat perdagangan. Tidak kurang dari 1250 jiwa melayang sia-sia, mulai terpanggang api dipusat-pusat perbelanjaan yang hangus terbakar, dianiaya tidak berprikemanusiaan yang diajarkan pancasila. Terdapat 31 orang hilang dan 91 luka terkena pukulan membabibuta oleh aparat keamanan Orde Baru yang repressif, hingga pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan etnik Tionghoa. Banyak dari warga akhir ini yang menyelamatkan diri dan keluarga mereka hijrah ke pulau lain, ada pula yang hengkang dari tanah-air menuju negeri jiran. Penculikan terhadap para mahasiswa aktivis lalu bermunculan antara tahun 1997 hingga 1998.

Timbul “theori provokasi” yang mengatakan, Presiden Suharto telah menuduh para pemuda dan mahasiswa membuat provokasi yang menimbulkan kerusuhan, karena itu perlu diambil langkah repressif sekaligus membungkam suara-suara vokal mereka. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Presiden Suharto yang telah memerintah dari tanggal 22 Februari 1967, kemudian memenangkan enam pemilu lima tahun: 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998; dan masih berniat menjadi calon tunggal dari partai-partai: Golkar, PDIP, PPP untuk kembali menjadi Kepala Negara masa jabatan berikutnya, tiba-tiba mengatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, yang disiarkan lewat televisi pada hari Kemis tanggal 21 Mei 1998.

Itulah harga yang harus dibayar seorang Kepala Negara, yang baru saja mereformasi Kabinet untuk menjawab tuntutan masyarakat ketika itu lewat langkah reshuffle, dan menamakannya Kabinet Pembangunan VII. Mundurnya Presiden Suharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan otoriter di Indonesia saat itu, berarti tumbangnya rezim Orde Baru, lenyapnya berbagai lembaga penguasa militer represif dilaksanakan lewat: pendidikan dan pers terhadap kemerekaan berfikir dan berpendapat anak-anak bangsa di tanah-air.

Kendati Orde Baru telah berhasil memperbaiki ekonomi bangsa yang telah porakporanda ditinggalkan Orde Lama, akan tetapi krisis ekonomi yang menular dari Thailand tanggal 2 Juli 1997 ke Indonesia oleh  kebijakan pengelolaan hutang Orde Baru pimpinan Presiden Suharto yang tidak cerdas selama ini, menyebabkan Rupiah kembali terpelanting, membuat beragam perusahaan, bank, industri, dan lainnya lalu gulung tikar. Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, jumlah pengangguran membengkak, dan masyarakat miskin bertambah. Bangsa Indonesia kemudia kembali jatuh miskin untuk yang kedua kali oleh kesalahan mengurus negara.

Pada tanggal 19 September 2000 ibu merayakan hari Ulang Tahun yang ke 80. Peringatan ulang tahun ibu berlangsung di rumah di Jalan Belitung no.15 Baranangsiang, Bogor, dihadiri: anak-anak, kahanggi, anakboru, mora, kaum kerabat dan handai tolan. Sebagaimana biasanya “Surat Tumbaga Holing” pun disiapkan untuk dibacakan kehadapan ibu sejalan kebiasaan adat Batak. Ibu dilahirkan hari Minggu tanggal 19 September 1920, jam 10.00 pagi WIB, di rumah Datuk Gombak, jalan Petisah Ilir no. 40, Medan

Uni-Sovyet lahir dari revolusi kaum buruh bulan yang menggulingkan Tsar Nikolas II dari tahtanya bulan Oktober tahun 1917; adalah keturunan dinasti Ramanov yang berkuasa lebh dari 300 tahun. Negara kaum proletar, istilah lain dari kaum buruh, kemudian berkembang menjadi salah satu super power dunia. Akan tetapi setelah 72 tahun berdiri adidaya dunia itu lenyap begitu saja ditelan sejarah, karena sistim pemerintahan Sosialis/Komunis dan totaliter selama ini digunakan tidak dapat mensejahterakan kehidupan rakyat yang telah begitu lama dijanjikan.

Sejarah memperlihatkan Negara Federasi Malaysia lahir tanggal 31 Agustus 1957, dipimpin Yang Dipertuan Agung bersama para Sultan yang memimpin negara bagian federal memperoleh kemerdekaan cara damai dari Inggris, 50 tahun kemudian berhasil membangun negara dengan perekonomiannya tahun 2007, ketimbang Indonesia lahir dari revolusi tahun 1945 dipimpin seorang Presiden bersama para veteran revolusi menamakan diri pahlawan dalam tahun yang sama. Singapura yang juga merdeka tanpa melalui revolusi,  lebih berhasil lagi mengubah negerinya dari: “dunia ketiga di tahun 1965” menjadi: “dunia pertama tahun di 1995”, setara dengan negara-negara maju terkemuka di Eropa dan Amerika Utara, hanya dalam waktu pembangunan 30 tahun, atau hanya satu generasi.

Sistim Demokrasi Reformasi

Presiden Suharto kemudian menyerahkan jabatan kepada Wakil Presiden, menyebabkan Prof. Dr. B. J. Habibie menjadi Kepala Negara Republik Indonesia ketiga. Karena yang akhir ini lama berdiam, belajar, dan bekerja di Jerman, perdana menteri Jerman Helmut Kohl lalu berkomentar: Indonesia kini dipimpin  orang Jerman. Orde Baru lalu beralih menjadi Orde Reformasi, dan Sistim Demokrasi Pancasila (SDP) digantikan Sistim Demokrasi Reformasi (SDR), untuk memperbaiki pengurusan negara yang selama ini telah menyalahi Undang-Undang Dasar, menimbulkan krisis moneter, dilanjutkan krisis multidimensi, ditandai kehancuran ekonomi, inflasi berat, naiknya harga bahan kebutuhan pokok rakyat, terperosoknya nilai Rupiah, dan tidak ditegakkannya hukum yang berkeadilan di tanah-air.

Hubungan Indonesia yang kembali pulih dengan IMF menyebabkan B. J. Habibie melakukan gebrakan: bank sentral independen, sistim pemerintahan de-sentralistis. Ia juga menyuntikkan dana Rp 430 Trilyun kepada bank-bank, dan memutuskan cara penyelesaian kewajiban para taipan. Dengan desentalisasi, uang pembangunan lalu mengalir deras ke daerah-daerah, sehingga pemimpin daerah yang pandai melola anggaran akan dengan cepat dapat mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Karena tidak sesuai lagi dengan zaman reformasi dan alam demokrasi, pendidikan politik oleh negara lewat penataran P-4, menirukan tata-cara indoktrinasi di negara-negara Sosialis/Komunis yang diktator, oleh Presiden B.J. Habibie dihentikan di seluruh Indonesia. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) juga dilikwidasi, dan pendidikan politik yang berkaitan dengan ideologi negara lalu dikembalikan ke perguruan dimana murid/siswa/mahasiaswa menimba ilmu.

Ketika R.A.Tuty Marini Puspowardoyo, ibunda Menristek B.J. Habibie berpualng ke Rakhmatullah tanggal…………, bou Mariam dan ibu bersama puteri-puteri mereka pergi melayat ke rumah duka di tempat kediamannya di Kuningan. Saat diumumkan bahwa Presiden Suharto akan segera datang melayat, ibu-ibu yang tengah mendoakan almarhumah di ruang jenazah disemayamkan terpaksa bergegas keluar meninggalkan tempat duduk masing-masing terus bergumam membacakan ayat-ayat yang belum selesai terbaca habis.

Ibu berpulang ke Rahmatullah

Tanpa merasakan gangguan kesehatan, kecuali usia yang senja, ibu berpulang ke Rachmatulah dengan tenang tanggal 30 Desember 2001, jam 00.45 WIB, Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojoun. Ibu masih sempat berjalan dari kamar tidur membangunkan putrinya: Fatmasari di keheningan malam. Ketika itu beliau merasa susah bernafas, lalu pergi ke kamar mandi dan kemudian kembali lagi ke tempatnya berbaring di kamanya. Malam itu juga, dr. Irawati Pulungan yang selama ini merawat beliau di Bogor untuk penyakit tekanan darah tinggi yang diderita ibu lalu dihubungi, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ibu telah tiada.

Berita duka lalu dengan cepat disampaikan kepada putra dan putrinya di Jakarta, begitu pula kahanggi, anakboru, mora, kerabat, handai tolan, dan kenalan yang mengenal almarhumah semasa hayatnya, di: Bogor, Jakarta, Bandung, Medan, Pargarutan Gunung Manaon, dan Muara Botung; semuanya berdukacita dan merasa amat kehilangan. Tak terhitung jumlah pelayat yang datang ke Rumah Duka di jalan Belitung no.15 Baranangsiang, Bogor, saat itu untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dan rasa duka mendalam kepada putera putri yang ditinggalkan almarhumah. Begitu pula dari barisan kahanggi, anakboru dan mora dari kekerabatan Dalihan Na Tolu; semuanya memnajatkan doa agar almarhumah diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan mendapat tempat yang baik di alam barzah. Kepada yang ditinggalkan agar banyak bersabar, dan kuat beriman serta menerima datangnya takdir.

Menjelang hari-hari terakhir di penghujung tahun itu, almarhumah memang terlihat rajin mengunjungi putri-putrinya, keponakan, dan keluarga dekat lainnya di Jakarta, meski hal itu belum menunjukkan kecurigaan yang menjadi isyarat akan kepergiannya; karena almarhumah memang tergolong yang rajin bersilaturrahmi mengunjungi kaum kerabat, anak-anak, dan handai tolan lainnya. Adapun rangkaian acara duka diselenggarakan sehubungan berpulangnya Ibunda Ny. Hasan Basjarudin Nasution ialah sebagai berikut:

A. Acara Adat Batak

Sidang Adat dihadiri Raja Panusunan Bulung, Raja pamusuk, Raja Torbing Balok, Hatobangon,  dan Dalihan Na Tolu, dipimpin Paralokalokna pande.

1. Raja Panusunan Bulung :  Djauhari Nasution

2. Suhutsihabolonan :

1. H. Ruslan Nasution

2. H. Ir.Arif Mulia Nasution

3. Kahanggi : 1. dr. Buchari Nasution

2. Aspian Nasution

3. Bahran Nasution

4. Syaiful Azhar

5. Ir. Barita Nasution.

4. Hombar Suhut/Pareban : Ir. Hasan Basri Daulay

5. Anak Boru : 1. H.M.Rusli Harahap

2. Ir. Amrul Hutasuhut

3. drs. Akinaga Sinaga

4. drs. Irfan Lubis

5. Ir.Gani Akmal

6. Pisangraut :

7. Mora : 1. Bachtiar Harahap (Pargarutan Gunung Manaon)

2. Sutan Harahap (Pargarutan Gunung Manaon)

3. Wahab Harahap

8. Harajaon Bonabulu : H. drs.Sulthoni Nasution

9. Harajaon Torbingbalok : Botung, : H. Chairudin Siregar SH.

Tobang dan Tamiang.

10. Raja-raja Luat sian Desana Walu : H. Prof. Bismar Siregar S.H.

(Haruaya Mardomubulung)

1. Mandailing, Ulu dan Pakantan :

2. Barumun :

3. Padang Bolak

4. Angkola dan Sipirok :

5.  Batang Toru

11. Raja Pangondian : Haji A.Karim Lubis.

Suhutsihabolonan bersama Kahangi didukung seluruh Anakboru dan Hatobangon termasuk Raja-raja mengajukan permohonan agar “Adat Na Gok” (Penghormatan Tertinggi) diberikan kepada almarhumah Ibunda Ny. Hasan Basjarudin sejalan ketentuan Adat Batak yang berlaku di Tapanuli Selatan. Kemudian Raja Panusunan Bulung dalam pertimbangannya, mengingat Almarhumah telah tergolong Na Sarimatua (Berusia Lanjut, lebih dari 81 tahun), berprilaku baik selama perjalanan hidupnya, menyatakan dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Suhutsihabolonan.

Pemasangan tanda-tanda kebesaran Adat Batak di halaman depan rumah duka: Payung Kuning, Tombak dan Pedang, sementara di dalam rumah dikembangkan Abit Batak dengan Bulang.

B. Acara Syariat Agama Islam

Kegiatan didalam rumah duka

1. Membaca kalam Ilahi dari ktab Suci Al’Quranul Karim.

2. Melayat jenazah Ibu Almarhumah Ny.Hajjah Hasan Basyarudin Nasution oleh keluarga, sanak

saudara, kerabat, sahabat, handai tolan dan lainnya.

3.  Memandikan jenazah yang dilanjutkan dengan mengenakan kain kafan.

4.  Pemberian salam terakhir kepada almarhumah oleh keluarga dan kerabat.

5.  Menyembayangkan/menyolatkan Almarhumah.

a. Sebelum sholat Zuhur

Pertama  : dipimpin Hajjah Syahnum Nasution

Kedua    :  dipimpin Haji drs. Hasian Harahap

b Setelah sholat Zuhur

Ketiga    :  dipimpin Haji Dr. Didin Hafidhudin,

Keempat: dipimpin Rektor Universitas Ibnu Chaldun Bogor.

Kelima    : dipimpin Haji A.Karim Lubis :

Keenam  : dipimpin Haji M. Dori Lubis yang tiba dari Medan bersama rombongan.

Pemberangkatan

1. Kata sambutan dari Suhutsihabolonan dan Kahanggi disampaikan oleh Uda  Haji. Ruslan Nasution.

2. Sambutan dari Anakboru diberikan abang Haji M. Dori Lubis

3. Sambutan dari Mora disampaikan Tulang Haji Bachter Harahap.

4. Sambutan dari Lingkungan diberikan Bapak Sadikin Djajapertjunda.

5.  Ssambutan dari Hatobanon dan Harajaon Muarabotung disampaikan oleh Uda.

Haji Sulthoni Nasution.

6. Sekapur sirih melepas jenazah Ibunda Ny.Hasan Basjarudin Nasution dari rumah

duka disampaikan abang Haji. Prof. Bismar Siregar S.H.

Pemakaman

Saat keranda jenazah diusung dari teras depan rumah duka di jalan Belitung no.15 Baranangsiang, Bogor sampai masuk ke dalam ambulans pada jam 14.00 WIB, dikumandangkan Azan oleh menantu Ir. Amrul Hutasuhut. Lebih dari 450 orang sanak keluarga, handai tolan, tetangga, dan lainnya berlinang air-mata melepas jenazah ibu yang tercinta dari rumah duka menuju tempat peristirahatanya yang terakhir. Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun. Almarhumah Ibunda Ny. Hasan Basjarudin Nasution lalu dimakamkan di TPU Kebon Pedes, Bogor, disemayamkan berdampingan dengan makam Ayahanda Haji Ir.Hasan Basjarudin Nasution yang wafat pada tanggal 18 Januari 1983.

1. Pemakaman dihadiri lebih dari 100 orang yang mengantarkan langsung dari rumah duka, meski dibayangi langit mendung dan guyuran hujan sesaat.

2. Turut membaringkan jenazah Ibunda Ny. Hasan Basjarudin Nasution ke liang lahat, adik H. Ir. Arif Mulia Nasution bersama dua orang cucu Arifilmiansyah Harahap dan Muhammad Kodri Siregar. Yang disebut terakhir lalu mengumandangkan Azan menjelang liang lahat ditutup.

3. Usai pemakaman, doa dipanjatkan dipimpin Bapak Haji A.Karim Lubis.

4. Sambutan dan ucapan termakasih disampaikan Suhutsihabolonan diberikan oleh drs. Haji. Sulthoni Nasution.

5. Upacara pemakaman selesai menjelang tiba waktu Sholat Ashar.

C. Acara Adat Batak Pasidung Ari

Karena tanda-tanda kebesaran Adat Batak telah dipancangkan ketika ibu Ny. Hasan Basjarudin, gelar Namora Oloan, berpulang ke Rakmatullah pada  tanggal 31 Desember 2001 yang lalu, maka menuru adat Batak perlu dilanjutkan dengan menyelenggarakan “acara adat na gok”, yang dikenal dengan istilah: “Pasidung Ari”. Acara ini berlangsung di rumah duka, di jalan Belitung no.15 Bogor, pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2002, bertepatan dengan peringatan 40 hari berpulangnya ibu ke Rakmatullah.

I. Peringatan 40 hari wafatnya Ibunda Ny. Hasan Basjarudin dimulai jam 09.00 WIB.

 

Acara diawali pembacaan kitab Suci Al’Quran ul Karim yang disusul dengan ceramah agama Islam.

II. Pasidung Ari almarhumah Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution. 

1. Menyampaikan undangan Pasidung Ari almarhumah Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution kepada Dalihan na Tolu, Hatobangon, dan Harajaon. Nama-nama dibawah ini diambil dari hasil pengetikan album nama para pelayat yang daang pada tanggal 31 Desember 2001.

2. Personalia yang hadir dalam Acara Adat Pasidung Ari.

a. Raja Panusunan Bulung : Haji drs. Agus Salim Nasution.

b. Paralok-alok na Pande : Haji drs.Hasian Harahap

c. Suhut Sihabolonan:

1. H. Ruslan Nasution

2. H. drs.Sulthoni Nasution

3. H.Ir.Arif  Mulia Nasution

4. Aspian Nasution

5. drs. Bachrum Nasution

6. Bahran Nasution

7. Saiful Johar Nasution

8. Ir. Barita Nasution.

9. Syaiful Azhar Nasution

d. Kahanggi:

1. dr. Buchari Nasution

2. Ir. Djufri Nasution.

3. Jose Rizal Nasution

e. Hombar Suhut/Pareban :

1. Ir Hasan Basri Daulay

2. drs Nazaruddin Siregar

f. Anak Boru:

1. H.M.Dori Lubis

2. Lufti Lubis BE.

3. H.M.Rusli Harahap

4. Ir.Amrul Hutasuhut

5. drs Akinaga Sinaga

6. H. drs. Irfan Lubis

7. Ir. Gani Gazali Akman

8. Kol. Kamal Lubis SH..

9. Syamsuir

10. Agus Sujayanto

11. Didin Tarsudin SS.

12. Didi Siswanto

g. Pisang Raut/Sibuat Bere :

1. Karlan Lubis.

2. H. Humam Yahya

3. Ir. M. Robi S Pribadi

4. May. Nurlan Marbun

5. Ir. Naga Hasanuludin Harahap

h. Mora :

1. Kol.Bachtiar Harahap (Pargarutan Gunung Manaon)

2. Wahab Harahap (Pargarutan GM)

3. Dr. Rusli Harahap (Pargarutan)

4. Sutan Harahap (Pargarutan GM)

5. Dahman Harahap

6. Hasanuddin Harahap

7. Ir. M Dahlan Harahap

8. Abdul Muin Siregar (Sialagundi)

9. Lekol.Aspan Lubis

10. Dr.Todung Mulia Lubis

i. Hatobangon ni Huta Muarabotung (Namora Natoras):

Haji drs. Sulthoni Nasution

j. Raja ni Huta Muara Botung :

drs. Ismet Nasution.

k. Raja-raja ni Huta Torbing Balok:

1. Botung : Abdul Malik Nasution

2. Tobang : Hasan Azhari Lubis SH.

3. Tamiang : Baliani Lubis SH.

4. Muara Tagor : Azrai Hasibuan

5. Muara Siambak: Raja Lubis

l. Raja-raja Luat ni Desa na Walu :

1. Natal : drs. Rido Rangkuti

2. Pakantan:

H. Muchtar Nasution

H. Muchsin Lubis

H. A Muluk Lubis

3. Kayulaut :

Dr. Rusdi Nasution.

4. Maga :

Dr. Lufti Ibrahim Nasution

Dr.Sahrun Hamdani Nasution

5. Hutapungkut :

drs. Tabrani Lubis

6. Panyabungan :

Ir. Ismail Pulungan

7. Gunungtua :

H.M. Said Nasution

8. Sabadolok :

Djauhari Nasution

H. Ir. Ahmad Fuad Lubis :

9. Pidoli :

H. Ishak Nasuton SH.

Prof. Dr. Andi Hakim Nasution

10. Sayurmahincat :

Ir. Ramli Lubis

11. Padang Bolak  :

Dr. Emir Alkisah Siregar

drs Shri Krisna Siregar                           .

12. Barumun

drs. Zulkifli Daulay

H. drs. Lukman Daulay

13. Baringin (Sipirok)  :

Prof. Bismar Siregar SH.

Dr. Kemal Nazarudin Siregar

Kemal Siregar SH.

Ir. Abdul Rachman Siregar

14. Hanopan (Sipirok)

Kol. Alamsjah Budin Harahap

H. dr. Wirsma Arif Harahap

drs. Darwin Harahap.

15. Parau :

drs. Haris Nasution

Ir. Lufti Nasution (Gute)

16. Angkola

H. Chairudin Siregar SH.

Sariguna Harahap

drh. Tagor Harahap

17. Panobasan

H. Mahadan Harahap

18.  Huraba :

drs.Kiki Soritaon Siregar

Dr. Barita Siregar

drs. Parluhutan Siregar

drs. Suhunan Siregar.

19. Pakkat/Sidikalang :

drs. M. Sinaga

20. Maluku :

drs. A. Leorima

21. Purwokerto :

Samin Pribadi.

3. Pemasangan bendera-bendera adat Baak depan rumah duka di jalan Belitung no.15 Bogor.

4. Mengeluarkan barang adat Batak.

a.   Bulang

b.   Koper berisi pakaian peninggalan ibu.

c.   Abit Godang (Abit Batak, atau Ulos)

d.   Tikar Lapis (3, 5, atau 7 lapis)

  1. Burangir: Nahombang dan Panyurduan.
  2. Payung Rarangan
  3. Bendera
  4. Tombak, Podang
  5. Tawak-tawak
  6. Tanduk Kerbau

5. Acara Adat Batak Pasidung Ari.

I.       Pemakaman Jenazah Almarhumah Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution.

Telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2001 dengan adat Batak Mandali

(ditangguhkan) ketika itu.

II.     Upacara Adat  Pasidung Ari.

a. Menyembelih Nabontar (Kerbau) di halaman.

b. Menyiapkan ruangan.

c. Dalihan Na Tolu, Hatobangon, Harajaon, dan masyarakat mengambil tempat

dalam rumah duka.

Bagian Pertama

                                           Sidang para Raja, yang tidak dihadiri kaum ibu.

d. Sidang Adat Haruaya Mardomu Bulung dipimpin Raja Panusunan Bulung (RPB).

e. Orang Kaya pembawa acara minta anakboru manyurduhon: burangir panyurduan dan burangir nahombang serta meletakkan keduanya dihadapan Raja Panusunan Bulung.

f.  Orang Kaya minta Suhut Sihabolonan mengemukakan isi hatinya. Adapun isi

pokok pembicaraan:

–     melaporkan kepada RPB telah berpulangnya Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Na-sution, gelar Namora Oloan.

–     mohon kepada para Raja untuk menyampaikannya kepada khalayak ramai.

–   bahwa keluarga almarhumah telah menyelesaikan segala hutang adat (mandali), karena itu  diperkenankan

     untuk melangsungkan horja siriaon.

– mohon kepada para Raja untuk menyaksikan Suhut Sihabolonan menghadap Moranya secara resmi menyam-

paikan berita duka ini.

g.  Setelah Suhut Sihabolonan berbicara, disusul Pareban, Anakbpru, Pisang Raut, Mora, Hatobangon, Haraja-

     on,   sampai dengan para Raja Torbingbalok.

h. Setelah seluruhnya selesai berbicara, Raja Panusunan Bulung lalu memutuskan untuk mengabulkan semua

     permohonan Suhut Sihabolonan.

i.  Pembacaan doa, dan sidang pertama pun selesai.

j. Pembagian daging Nabontar terjinjing baiyon loging (kini diperbaharui dengan dendeng kering dalam sachet (kantong plastik), lalu dibagikan kepada seluruh peserta sidang. Inilah cara adat Batak di Bonabulu silam untuk menyebarluaskan berita duka kepada masyarakat, bahwa Ibunda Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasu-tion telah berpulang ke Rachmatullah dari tengah kekerabatan dan masyarakat semuanya.

Adapun cara pembagian nabontar di kampung yang masih berlaku sampai kini, ialah sebagai berikut:

1. Suhut dan Kahanggi  : ate-ate dan pusu-pusu (maknanya sapangkilalaan, atau sependeritaan).

2. Anakboru                      : juhut jantung, udut rungkung (artinya: yang memiliki kekuatan tenaga untuk man-

juljulkon).

3. Pisang Raut                  : juhut holi-holi dan kaki depan (artinya: yang cekatan dan rajin bekerja).

4. Raja-raja dan Hatobangon : juhut na marbobak, sude gorar-goraran (artinya: yang memberikan pangidoan ni

bisuk dohot uhum).

5. Raja Panusunan Bulung    : lancinok sude gorar-goraran (artinya: tempat mendapatkan parsilaungan,  par-

     paronding-ondingan).

6. Mora tulan rincan, gorar-goraran (artinya: tempat permomohon sahala dan bisuk).

Saat menyerahkan bagian kepada Mora, daging diletakkan diatas anduri beralaskan daun pisang, lalu ditutup pula dengan daun yang sama beserta abit Batak.

 

Bagian Kedua

                                         Sidang Dalihan Natolu yang dihadiri juga kaum ibu.

Raja Panusunan Bulung, Raja Pamusuk, Harajaon Torbing Balok, dan Hatobangon  bertindak sebagai saksi atas jalannya persidangan.

  1. Menyerahkan Hasaya ni Karejo dilaksanakan Suhut Sihabolonan:
    1. Kepada Mora: tulan rincan, ate-ate, mata, dan pinggol diletakkan diatas anduri beralaskan daun pisang.

Mora menebus serahan dengan kembalian diatas pinggan Raja (porselen) yang  bertabur beras.

  1. Kepada Anakboru: udut rungkung, juhut jantung diletakkan diatas anduri beralaskan daun pisang.

Anakboru menebus serahan dengan kembalian diatas Pinggan Raja (porselen) yang bertaburkan beras.

  1. Suhut Sihabolonan dan kahanggi menyampaika serahan mereka kepada Mora.
  2. Persiapan ruangan.

Mora duduk di juluan berseberangan dengan Suhut, Kahanggi, Anak-boru, Pisang Raut, yang duduk  sa-

ing berhadapan.  Hatobangon dan para Raja duduk di kanan dan kiri Mora untuk menyaksikan:

1. Anakboru manyurduhon burangir.

2. Suhutsihabolonan menyampaikan isi hatinya kepada Mora, tentang:

–   bahwa boru dari Mora di rumah ini telah berpulang ke Rachmatullah

–   agar hubungan dengan Mora tidak putus dengan berpulangnya boru Mora ini.

Setelah Suhut Sihabolonan berbicara, lalu disusul Pareban, Anakboru, Pisang Raut.

Pakaian peninggalan Ibunda Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution diperlihatkan kepada Mora yang

dalam Adat Batak dinamakan:  “pangitean ni namangolu”, dengan harapan akan datang boru peng-

ganti dari Mora kelak, sebagaimana Ibunda yang telah menjadi jait domu-domu dalam keluarga di

Muara Botung selama ini.

           Mora menjawab permintaan Suhut Sihabolonan dan mengatakan menerima kembali dengan resmi kopor peninggalan almarhumah berikut isinya. Namun Mora minta agar kopor denga isinya disimpan dahulu disini. Nanti apabila ada boru kami yang sesuai sebagai panyambung “pangitean ni na mangolu”,  maka dialah kelak yang akan mengenakan seluruh pakaian peninggalan almarhumah Ibunda Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution.

Acara adat Pasidung Ari Ibunda Ny. Hajjah Hasan Basjarudin Nasution pun selesai.

Ibu dan Ayah mendidik anak-anak, putera dan puteri 

Putra dan putri ibu, menyelesaikan pendidikan mereka masing-masing setelah keluarga kembali berdiam di Bogor untuk kedua kalinya. Puteri sulung, Rusmini S.R. Nasution, usai SMA tahun 1963, lalu melanjutkan pelajaran ke IPB, dan memilih Fakultas Peternakan. Awalnya  semua perkuliahan berjalan lancar, akan tetapi setelah timbul peristiwa G30S, menjelang akhir tahun 1965 dan sepanjang tahun 1966 perkuliahan di IPB  berhenti samasekali, karena banyak mahasiswa anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dari IPB yang turut mendukung Orde Baru ketika itu. Para mahasiswa ini dengan bermacam kendaraan lalu berbondong-bondong berangkat ke Jakarta berdemonstrasi berhari-hari lamanya, siang dan malam, untuk ambil bagian menumbangkan pemerintah Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno. Perkuliahan di IPB baru pulih kembali  setelah gejolak sosial di tanah-air mereda tahun 1967, menyebabkan puteri sulung ibu ini dapat ambil bagian dalam wisuda IPB tanggal …..tahun 1970.

Puteri kedua, Nilawati Nasution, usai SMA di Bogor meneruskan pendidkan ke Universitas Indonesia di Jakarta, memilih Fakultas Hukum. Awalnya ia tinggal bersama keluarga Oom Supardi di jalan Teuku Umar tidak jauh dari UI di Salemba. Akan tetapi ketika malam para perajurit TNI pimpinan Untung simpatisan PKI itu datang menyerbu kediaman Jenderal A.H.Nasution, puteri kedua ibu ini kebetulan sedang berada di rumah, sehingg mendengar langsung tembakan yang dilepaskan perajurit-perajurit yang menyerang subuh itu, karena rumah Jenderal A.H.Nasution tepat berseberangan dengan tempa kediaman Oom Supardi di jalan Teuku Umar, Menteng. Dalam suasana yang masih mencekam, agar dapat melanjutkan perkuliahan, puteri ibu ini lalu pindah dahulu ke rumah Ompung Rawasari di Jakarta Timur, dan dari sana ke rumah bujing Hadidjah Harahap di Rawamangun. Setelah menyelesaikan perkuliahan, ia lalu diwisuda tanggal 27 Desember 1972. Putri kedua ibu ini kemudian bekerja di BPPT, dan sempat mengikuti pula S2 untuk menjadi Ahli Perundang-Undangan dari Universitas Indonesia.

Puteri ibu ketiga, Fatmasari Nasution, awalnya melanjukan ke SMP I setelah ibu sekeluarga keluarga kembali berdiam di Bogor, dan kemudian ke SMA Bogor. Ia lalu pindah ke SMA-Kesatria di jalan Percetakan Negara Jakarta untuk menyelesaikan SMA dan tinggal bersama bujing di Rawamangun. Dari sana ia melanjutkan pelajaran ke Universitas Indonesia (Extension) dan memilih Fakultas Hukum. Pendidikan di FHUI kemudian terhenti setelah peristiwa G30S dan hanya sampai tingkat sarjana muda. Karena tidak berminat lagi meneruskan, lalu memilih mengambil berbagai macam kursus kewanitaan di Bandung bersama adik sepupunyasi si Armada.

Putri ibu keempat, Penta Riris Nasution, setelah kembali ke Bogor kedua melanjutkan sekolah ke SMP I di jalan Gedung Sawah Bogor. Setelah menyelesaikan SMA, ia lalu melanjutkan pelajaran ke IPB dan memilih Fakultas Perikanan. Karena IPB telah berjalan normal sejak tahun 1967, anak ibu ini tidak mendapat kesulitan apapun dan menyelesaikan studinya tepat waktu, lalu di Wisuda pada tanggal……..tahun 19 .

Puteri ibu kelima, Nurhayati Nasution, setelah menyelesaikan SMA, lalu melanjutkan pelajaran ke UNPAD (Universitas Pajajaran) Bandung, untuk mengambil Fakultas Kedokteran. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana muda. Karena tidak berbakat menjadi seorang dokter, lalu  tahun 1978 mengundurkan diri. Ia mengikuti sekolah Pitman di London, Inggris, selama dua tahun, dan sepulangnya mendapat pekerjaan di ELNUSA, sebuah anak perusahaan P.N.Pertamina.

Putera ibu keenam, Arif Mulia Nasution, awalnya anak TK Mexindo di Taman Malabar Bogor tahun 1965. Dari sana lalu ke SD Teladan di Jalan Bangka selesai tahun 1972. Ia kemudian meneruskan ke SMP Negeri III di jalan Taman Malabar selesai tahun 1975, dan kemudian SMA II Negeri di jalan Ir. Haji Djuanda selesai tahun 1978. Dari SMA Bogor ia melanjutkan ke Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, akan tetapi tidak sampai selesai. Lalu pindah ke Sekolah Tinggi Perkebunan (STIPER) di kota yang sama hingga meraih Sarjana Teknik Kehutanan, dan diwisuda tanggal ….tahun 19.

Puteri ibu ketujuh, Tety Rahmasari Nasution, sebagaimana putera ibu keenam juga mengikuti sekolah yang sama hingga SMA. Lalu melanjutkan ke IPB, dan memilih Fakultas Pertanian. Ia tidak mengalami kesulitan menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian itu, lalu diwisuda tanggal ….tahun 19 . Ia juga sempat mengikuti kursus penguasaan Bahasa Inggris di Australia untuk satu tahun.

Ibu dan Ayah menikahkan anak-anak, putera dan puteri

Ibu dan ayah menikahkan putra dan putri setelah keluarga kembali berdiam di Bogo yang kedua kalinya. Anak sulung ibu, putri: Ir.Rusmini Sri Rahaju Nasution, menikah dengan Ir. Rusli Harahap dari Hanopan, Sipirok, Tapanuli Selatan pada tanggal 2 Desember 1972. Awalnya mereka tinggal di jalan Sumber Bhakti no.9 Tomang, Jakarta Barat. Dari sana pindah ke jalan Aren no.2 di Rawamangun, lalu jalan Batu Intan Baiduri no. 9, Pulomas Jakarta Timur. Kini mereka berdiam di jalan Batu Pancawarna 1/2A, Pulomas, Jakarta Timur.

Anak kedua ibu, putri: Nilawati Nasution S.H., menikah dengan Darwis Siregar S.H. dari Baringin, Sipirok Tapanuli Selatan pada tanggal 11 Mei 1973. Mereka awalnya berdiam di jalan Pinang 32, Rawamangun, kemudian pindah ke jalan Intan no. 20, Pulomas, Jakarta Timur sampai saat ini.

Anak ibu ketiga, putri: Fatmasari Nasution, menikah dengan Ir. Amrul Hutasuhut dari Sipirok Tapanuli Selatan,  pada tanggal 19 Nopember 1981, dan berdiam di jalan Belitung no.15 Bogor.

Anak ibu keempat, putri: Ir. Penta Riris Nasution, menikah dengan drs. Akinaga Sinaga MPA dari Pakkat, Tapanuli Utara pada tanggal 2 Desember 1982, dan berdiam di jalan Intan no.17, Pulomas, Jakarta Timur.

Anak ibu kelima, putri: Nurhayati Nasution menikah dengan drs. Irfan Lubis dari Habincaran, Kotanopan, Mandailing, pada tanggal 29 Juni 1986. Awalnya mereka bermukim di Sibolga dimana suaminya ketika itu  bertugas. Dari sana mereka pindah ke Jakarta dan tinggal di jalan Wadas II, no.19 Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi.

Anak ibu keenam, putra: Ir.Arif Mulia Nasution menikah dengan Ita boru asal dari Jawa Tengah, pada  tanggal 28 Oktober 2001. Mereka kemudian dibawa pulang kampung untuk dipabotohon dengan kaum kerabat di Muara Botung. Kini mereka bermukim di Taman Galaxy, jalan Permata 284/285 Blok D, Bekasi.

Anak ibu ketujuh, putri: Ir. Tety Rachmasari Nasution menikah dengan Ir. Akmal Gani beasal dari Bogor, Jawa Barat pada tanggal 3 Februari 1990. Awalnya mereka beriam di jalan Belitung no.15 Bogor bersama ibu, kemudian pindah ke jalan Wadas II no. 17 Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi; dan bertetangga dengan putri ibu yang kelima.

Ibu Ayah Bersama Para Cucu

Dari anak pertaa, putri, ibu dan ayah mendapat cucu laki-laki yang pertama: Arifilmiansyah Parlindungan Harahap (Arif), lahir tanggal 11 Juli 1974 di Jakarta. Masih dari putri sulung, ibu dan ayah memperoleh dua orang cucu lainnya yakni, putra: Budiadiliansyah Pardomuan Harahap (Budi), lahir tanggal 30 Maret 1976 dan putri: Altinai Molunasari Harahap (Inai), lahir pada tanggal 23 Juni 1978; semuanya anak Jakarta.

Dari anak kedua, putri kedua, ibu dan ayah mendapat cucu putri yang pertama: Nurhasanah Titik Darnila Siregar (Titik), lahir pada tanggal 11 Maret 1974 di Jakarta. Ibu dan ayah masih mendapat seorang cucu lagi dari putri kedua laki-laki: Muhamad Kodri Siregar (Odi), lahir pada tanggal 4 Oktober 1975 di Jakarta.

Dari anak ketiga, putri ketiga, ibu dan ayah mendapat seorang cucu puteri: Adhalina Anggiasari Hutasuhut (Anggi), lahir pada tanggal 28 September 1982 di Jakarta.

Dari anak keempat, putri keempat, ibu dan ayah mendapat tiga orang cucu, ketiganya perempuan, masing-masing: Indira Konora Sinaga (Noya), lahir pada tanggal 11 Maret 1980; Mira Kemalasari Sinaga (Mira), lahir pada tanggal 1 April 1985; dan Tamara Nuramalia Sinaga (Tara), lahir pada tanggal 2 oktober 1986.

Dari anak kelima, putri kelima, ibu dan ayah mendapat dua orang cucu, keduanya perempuan: Shameira Rizkia Lubis (Ira), lahir pada tanggal 23 Mei 1987 di Sibolga, dan Annisa Saskia Lubis (Ica), lahir pada tanggal 4 Januari 1991 di Bogor.

Dari anak keenam, putera, ibu dan ayah mendapat seorang cucu, puteri bernama: Lendy Nooramina Nasution (Lendi), lahir pada tanggal 17 April 2003 di Jakarta.

Dari anak ketujuh, putri, ibu dan ayah mendapat tiga orang cucu putera dan puteri, masing-masing: Mirza Akmarizal Gazali (Mirza), lahir pada tanggal 11 Mei 1993; Tatiana Anindia Ramadhani (Tati), lahir pada tanggal 7 Maret 1995; dan Kevin Abdulazis Gazali (Kevin), lahir pada tanggal 22 juni 1999.

———– Selesai ————

Sumber Tulisan

1. Catatan peninggalan Ompung Bilalung Harahap, gelar Sutan Mulia dari Pargarutan Gunung   Manaon terdiri dari kumpulan Besluit (Surat Pengangkatan), catatan kelahian anak-anak, dan surat-surat keluarga lainnya.

2. Penuturan ibunda Ny. Hj. Hasan Basyarudin Nasution, dan kumpulan tanya-jawab yang   disampaikan oleh putera dan puterinya dalam berbagai kesempatan.

3. Kumpulan kenangan putera dan puteri ibu Ny. Hj. Hasan Basyarudin Nasution dalam kehidupan keluarga dari kecil hingga dewasa ldan berumah tangga.

4. Daftar Riwayat Hidup ayah H. Ir. Hasan Basyarudin Nasution disusun di Bogor pada tanggal 14 Juni 1980.

5. Catatan peninggalan tulang Soritaon Harahap menjelang pensiun dari kantor Bea dan Cukai.

6. Mr. Palti-Radja Siregar. Hukum Warisan Adat Batak, disusun Januari 1958.

7. H. Porkas Daulae. Sedikit Tentang Marga Batak. Sebuah Studi. Cetakan Pertama. Lembaga Kebudayaan Rakyat. Sumatera Utara, Medan. 1960.

8. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66. Pantja Windu Kebangkitan Perjuangan Pemuda

Indonesia. Maret 1970, diterbitkan Departemen Penerangan R.I.

9. H.M.D Harahap S.H. Perang Gerilya Tapanuli Selatan. Front Sipirok. Cetakan Pertama.

Penerbit P.T Azan Mahani, Jakarta 1986.

10. Baginda Hanopan Harahap. Pengalaman Masa Perang Jepang  “Dai Toa Senso” 1942-1945

Dalam Gotong Royong ‘Kingrohoshitai’. Diterbikan Sendiri. Desember 1992.

11. Time-Life Books. Live at War. Special Edition. First Printing. Dai Nippon Printing Co. Ltd

Hong Kong. 1985.

12. Drs. E.K.Siahaan. Monografi Kebudayaan Angkola-Mandailing. Proyek Pengembangan Per-

museuman Sumatera Utara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Medan. 1982.

13. Jenderal Dr. Abdul Haris Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 1 s/d 11.

Cetakan Kedua. Disjarah-AD, Penerbit Angkasa, Bandung. 1977.

14. Encyclopaedia Britannica, London, Great Britain. 1957.

15. Encyclopaedia International, Grolier, USA. 1963.

16. Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. 1982.

17. Ensiklopedi Nasional Indonesia, P.T.Cipta Adi Pustaka, Jakarta. 1990.

18. Nazwir Abu Nain. Siapa Dalang G30S 1965 PKI atau Tentara. Antara Fakta dan Pemutar-

balikan Sejarah. Cetakan Pertama. Penerbit Studio Press, Jakarta. 2001.

19. Hadi Soebadio. Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA. Terbitan

Pertama. Penerbit P.T.Gramedia Pustaka Utama. 2002.

20. Lee Kuan Yew. Memoirs From Third World To First. The Singapore Story: 1965-2000

Time Media Private Limited of the Times Publishing GroupTimes Centre, New Industrial

Road Singapore 536196.

21. PDAT Tempo. Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai. Perjalanan Hidup A.H.

Nasution Percetakan Temprint Jakarta. 1998.

22. Antonie C.A. Dake. Sukarno File. Cetakan Keempat. Berkas-berkas Soekarno 1965-1967.

Kronologi Suatu Keruntuhan. Penerbit Aksara Kaunia 2006.

23. Badan Penerbit Y.D.B.K. M.I. Jakarta. Cetakan Pertama. Presiden Suharto Bapak

Pembagunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Orde Baru., P.T. Harapan

Bandung 1983.

24. Rosanna Kelly. Russia. A Motovun Group Book, Second Printing, Flint River Press Ltd.,

143-149 Great River Portland Street, London WIN 5FB, U.K. 1996.

25. Majalah Tempo, Edisi 23-29 Juli 2007 dan Edisi 13-18 Agustus 2007.

26. J.E.Habibie. Dari Pare-Pare Sampai ke Court St. James. Penerbit Yayasan AA&RA

Habibie Jakarta 2004.

Penulis:

Ir. Rusmini S.R. Nasution

Jalan Batu Pancawarna I/2A, Pulomas, Kayu Putih,

Jakarta. 13210. Indonesia.

Telepon: (021) 4722243


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: